BAGANSIAPIAPI,BersuaRakyat.Online Sekdakab Rokan Hilir (Rohil) Fauzi Efrizal MSi membuka rapat koordinasi dan rapat kerja pengurus LPTQ Rohil di Bagansiapiapi, Kamis (17/4/2025). Hadir ketua harian LPTQ Rohil Zakifri SHI, Wakil Ketua Harian H Suhaimi SAg, dan jajaran pengurus. Sekdakab Fauzi Erizal dalam sambutannya mengajak kepada seluruh pengurus harian LPTQ Rohil untuk bekerja dengan baik serta senantiasa menjaga komunikasi. Selain itu dirinya juga mengajak seluruh pengurus untuk saling support satu sama lain, karena menurutnya selagi masih bisa bersama-sama, saling tunjuk ajar maka apapun yang telah diamanahkan dapat dilaksanakan dengan baik. “Saya selaku ketua umum dan sampai saat ini masih bertugas sebagai Sekdakab Rohil akan berusaha semaksimal mungkin untuk lebih memperhatikan jelang pelaksanaan MTQ baik tingkat Kota/Kabupaten maupun tingkat Provinsi hingga Nasional, jadi mari semua pihak agar saling mengisi,” kata Fauzi. Sekdakab berharap agar prestasi yang pernah diraih kabupaten Rohil selama ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi. Ketua Harian LPTQ Rohil Zakifri SHi menjelaskan rapat tersebut sebagai langkah menyamakan persepsi di setiap jajaran pengurus agar bisa memahami tugasnya dengan baik sesuai dengan amanah yang diemban. “Rapat koordinasi yang dilanjutkan dengan rapat program kerja karena dua bulan lagi akan menghadapi pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Riau di Bengkalis. Jadi hal ini sebagai salah satu persiapan untuk ikhtiar agar tampil lebih baik lagi dari yang sebelumnya,” kata Zakifri. (Panca Sitepu).

ROHIL,BersuaRakyat.Online Ditengah program 100 hari kerja kepala daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles saat ini mulai disorot publik terkait sejumlah persoalan daerah yang dinilai belum mampu terjawab. Jumat (18/04/2025). Sejumlah pihak mulai berani bersikap dan menyuarakan aspirasinya di depan publik, mereka meminta kebijaksanaan Bupati Rohil H. Bistamam untuk membuat keputusan terhadap kejelasan status nasib dan hak mereka kedepannya. Ditengah ketidakpastian pembayaran gaji honorer di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rohil hingga kini terus berembus kencang isu di balik sikap pemerintah daerah setempat terkesan lambat menyikapi. ” Kami yang berstatus honor di kantor BPBD Rohil masih di ambang ketidakpastian, mulai dari gaji hingga status kami, apa kah masih di pertahankan atau tidak itu semua belum kami ketahui,” Ujar Narasumber yang tidak ingin namanya di publikasikan. Sementara dipihak yang lain, mereka juga meminta persoalan gaji selama lima bulan terhitung dari November-Desember 2024, Januari, Februari hingga Maret 2025 di BPBD Rohil dapat dibayarkan segera oleh instansi terkait. Bahkan, dari informasi yang berkembang saat ini, persoalan gaji honorer di BPBD Rohil tidak saja ikut melibatkan sebanyak 96 orang yang belum menerima hak gaji mereka selama 5 Bulan, namun ternyata masih banyak lagi mulai terkuak dari berbagai regu satgas BPBD Rohil masuk kerja dari awal Januari 2024 hingga kini juga belum dibayarkan. ” Kami dari regu (**) bertugas di kantor BPBD Rohil masuk kerja awal tahun 2024 lalu, masih belum menerima gaji, terhitung Januari, Februari dan Maret 2025 ini, kalo ditotal anggota kami satu angkatan di BPBD berjumlah lebih kurang 28 orang, namun setahu saya masih ada lagi 190 honorer kemaren masih diterima, secara global setahu saya berjumlah 640 orang bertugas di BPBD Rohil,” Pungkas dia. Bendahara keuangan BPBD Rohil inisial D terkait jumlah honorer yang dibayarkan pada tahun anggaran 2024 lalu berdasarkan rekapitulasi Instansi terkait namun hal itu justru di respon oleh sikap diam Bendahara dan terkesan memilih bungkam alias tidak merespon konfirmasi wartawan. Terkait bungkamnya Bendahara BPBD Rohil terhadap konfirmasi wartawan, Unandra SH ketua LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) Provinsi Riau memberikan respon yang berbeda. Menurut Unandra, Sebagai pejabat yang bertugas dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Bendahara berperan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, efesien dan akuntabel sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan daerah. ” Apa jadinya seorang Bendahara BPBD Rohil terkesan memilih Bungkam ketika dikonfirmasi, apakah sikap itu dapat dikatakan dalam pengelolaan keuangan negara sudah transparan, saya kira tidak, justru itu dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari penilaian orang,” Kata dia. Ketua LSM Inakor Provinsi Riau menjelaskan, Gaji honorer bukanlah rahasia negara. Data gaji, termasuk gaji honorer, termasuk dalam kategori informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ” Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dimiliki negara dan yang dapat diakses oleh publik, termasuk soal gaji honorer,” Ujar Unandra. Lebih jelas, Unandra menyampaikan Gaji pegawai, termasuk honorer, adalah informasi publik karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang harus transparan. “Ada beberapa pengecualian dari informasi publik, seperti informasi yang bersifat rahasia negara karena menyangkut pertahanan, keamanan, atau kepentingan negara lainnya. Namun, gaji honorer tidak termasuk dalam pengecualian tersebut,” Tegas dia. Berdasarkan pengetahuannya, Unandra menyampaikan publik memiliki hak untuk mengakses informasi tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk gaji honorer untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. ” Transparansi gaji honorer di BPBD Rohil itu perlu untuk diketahui publik dan penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” Pungkasnya. Dengan begitu, lanjut dia, masyarakat akan mengetahui besaran anggaran yang disediakan pemerintah untuk tenaga honorer di instansi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan transparan pengelolaan keuangan akan lebih jelas arahnya kemana saja. (Tim).