Sumber Informasi Rakyat

Beriman Panjaitan Hadirkan Saksi Kunci Lanjutan Sidang Gugatan Jurtini Siregar

suararakyat2 tahun ago2 tahun ago02 mins

Rantauprapat – Bersuarakyat.online Sidang gugatan Jurtini Siregar terkait tanah milik alm. Ramali Siregar orang tuanya memasuki babak baru, yaitu keterangan Saksi dari pihak Penggugat digelar Rabu (16/04/2025) oleh Pengadilan negeri Rantauprapat Beriman Panjaitan Selaku kuasa hukum Jurtini mengatakan Ya, hari ini agenda sidang keterangan saksi untuk pembuktian, yg sudah diserahkan kepada Majelis Hakim dan disaksikan dari penasehat hukum para tergugat, dan semua bukti yang kita serahkan ini, jelas kepemilikan lahan atau tanah klain kami yang sudah dikuasai para tergugat tersebut, dan kita akan tetap mengikuti proses persidangan selanjutnya,” Penggugat dalam perkara ini Jurtini Siregar Menghadirkan saksi saksi kunci yang memberikan keterangan diantaranya bangun Junaidi Nasution ( mantan Kades Ujung bandar tahun 1991 – 2001) dan Joe April Fernando ( Kepling Padat karya kelurahan ujung bandar) Paeran (Kepling sejahtera kelurahan Lobusona) Muhammad Page ( Kepling Rukun Kelurahan Lobusona) yang manan para saksi mengetahui perihal tanah yang menjadi objek gugatan Jurtini Siregar, memang milik Alm.Ramali Siregar dan Berharap dengan melalui keterangan ini dan bukti-bukti yang dimiliki kebenaran akan benar-benar terbuka. gugatannya ke Pengadilan untuk mencari kebenaran tentang tanah milik orang tua kami yang dikuasai oleh orang lain. saya siap hadapi untuk menggali fakta hukum pada perkara ini,” jelasnya,ucapnya. Menanggapi hal ini,beriman Panjaitan selaku kuasa hukum Jurtini menyatakan akan mengikuti tahapan persidangan selanjutnya. Kami sudah menyiapkan bukti bukti yang menguatkan klien saya tentang kepemilikan tanah tersebut. Red

Damkar Rohil Tangani Delapan Kasus Kebakaran sejak Januari-Maret, Dua Kecamatan Ini Mendominasi.

suararakyat2 tahun ago02 mins

BAGANSIAPIAPI,Bersuarkyat.online – Peristiwa kebakaran di Rokan Hilir (Rohil) cukup banyak terjadi pada awal 2025 ini. Terhitung sejak Januari hingga Maret tahun 2025, Dinas Pemadaman Kebakaran (Damkar) Rohil telah melakukan penanganan sebanyak delapan delapan kasus kebakaran. Kasus kebakaran tersebut didominasi terjadi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Bangko dan Kecamatan Bagan Sinembah. Sementara jenis kebakaran yang ditangani oleh Dinas Damkar Rohil yakni kebakaran rumah hingga kebakaran mobil mini bus. “Sepanjang triwulan tahun 2025 ini kami dari Dinas Damkar telah menangani kasus kebakaran sebanyak delapan kasus. Peristiwa itu terjadi di dua kecamatan yakni di Bangko dan Bagan Sinembah,,” kata Plt Kepala Dinas Damkar Rohil Muhammad Fauzi MH MSi, Senin (14/4/2025). Fauzi menerangkan saat ini Damkar Rohil memiliki sebanyak empat unit mobil damkar yang tersebar di Kecamatan Bangko dan kecamatan Bagan Sinembah. “Untuk mobil pemadam kebakaran, saat ini tersedia sebanyak empat unit di mana kondisi mobil damkar tersebut layak digunakan, sementara untuk petugas sendiri sudah dibagi per-regu,” katanya. Selama penanganan kasus kebakaran, terangnya, hal yang menjadi kendala di lapangan selalu terjadi di mana damkar mengalami kesulitan untuk menemukan sumber air. “Untuk itu diharapkan pemerintahan desa berperan untuk menyediakan sumber air yang siaga agar dapat digunakan ketika terjadi musibah kebakaran,” katanya. Keberadaan suplai air terangnya menjadi faktor yang cukup menentukan untuk pemadaman kebakaran.(Panca Sitepu).

H.Basri Harahap Sebagai Wabup Ikut Menghadiri Rakor Forum LLAJ Di Polres Tapsel.

suararakyat2 tahun ago05 mins

Bersuarakyat.online – Paluta H.Basri Harahap Sebagai Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) ikut menghadiri Rakor Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang di gelar Polres Tapanuli Selatan (Tapsel). Rapat ini melibatkan beberapa instansi termasuk Pemkab Tapsel dan Balai Jalan Nasional Provinsi Sumut yang digelar di Aula Polres Tapsel, Pada Selasa 15/04/2025. Rakor FLLAJ ini bertujuan Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Pengerjaan Ruas Jalan Nasional di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Hadir dalam acara, Asisten 2 Setdakab Paluta, Kadis PUPR Paluta, Kadishub Paluta, Kasat Pol PP Indra Syaputra Nst Paluta, Kadis Kesehatan Paluta, Kadis Perkim Paluta, Kadis Kominfo Paluta, Balai Jalan Nasional / PPK 1.4 Prov Sumut Kapolsek Padang Bolak, Ketua Organda Paluta, Camat Padang Bolak Julu, Perwakilan Pemkab Tapsel dan seluruh tamu undangan. Kapolres Tapsel Yassir Ahmadi mengatakan Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar sektor dalam rangka penataan keselamatan berlalu lintas bagi pengguna jalan, baik masyarakat lokal maupun wisatawan. Rapat FLLAJ ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang akan segera diimplementasikan, demi meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Ucapnya. Wakil Bupati Padang Lawas Utara H.Basri Harahap menyampaikan melalui Rapat ini, Pemkab Paluta berharap dapat mengintegrasikan berbagai kebijakan dan tindakan yang mendukung terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Rapat FLLAJ ini diharapkan agar masing-masing stakeholder secara bersama-sama melakukan upaya pencegahan laka sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,”ucap Wakil Bupati Paluta. Berikut Poin Penting dari Hasil Rapat FLLAJ yang digela Polres Tapsel ; 1. Untuk Sementara Jalan Nasional Ruas Batu Jomba Hanya Bisa Dilalui Kendaraan Roda 4 dan Roda 2. 2. Waktu Pengerjaan Lanjutan Ruas Jalan Batu Jomba dan Paluta Sipupus Akibat Longsor dikerjakan Selama 1,5 Bulan kedepan. 3. Menyiapkan Surat Kesepakatan Forum Jalan Batu Jomba Agar Boleh Dilalui Bus angkutan Penumpang Roda 6, dan Untuk Sementara Truk Roda 6 Angkutan Barang belum boleh melintas (Khusus ruas Jalan Batu Jomba karna masih dalam Proses Perbaikan dan Penelitian pihak Balai Jalan Nasional). 4. Melaksanakan Penjagaan Jalan oleh Sat Lantas dan Instansi Lainnya Bagaimana Menyortir Kenderaan yang melintas dan Agar Disosialisasikan Satu Minggu Sebelum Pelaksanaan Kepada Supir Angkutan Bus (dan Membuat Himbauan /atau Spanduk). 5. Mengundang Organda, Pemilik Angkutan Perusahaan Bus dan Polres Tapanuli Utara, sebelum diberlakukan Kendaraan Bus Roda 6 Melintas melintas Ruas Jalan Batu Jomba. 6. Meningkatkan Kerjasama Kolaborasi Kabupaten/Provinsi/Nasional dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ). 7. Melaksanakan Sosialisasi Bersama Polri, Dishub, Dinkes dan Instansi Terkait Lainnya Ke Sekolah Guna Mengurangi Angka Kecelakakan Lalu Lintas. 8. Polri Tetap Melakukan Tindakan Penilangan/Penegakan Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi lintas instansi dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Padang Lawas Utara. Harahap Kuro-Kuro.

Al- Farlaky Kembali Sidak Kantor Camat Dan Puskesmas, Kehadiran ASN Masih Persoalan Serius

suararakyat2 tahun ago03 mins

Aceh Timur –bersuarakyat.online Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.S.I kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi di tingkat kecamatan. Kali ini, kantor Camat Darul Aman dan Puskesmas Julok menjadi sasaran kunjungan mendadak tersebut, Selasa 15 April 2025. Dalam sidak itu, Bupati Al-Farlaky masih menemukan adanya pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Rata-rata tingkat kehadiran pegawai, baik PNS maupun tenaga kontrak, hanya mencapai sekitar 40 persen. Ketidakhadiran mereka disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari cuti, tanpa izin, hingga ada dokter di puskesmas yang pulang lebih awal dari jam kerja. “Saya tekankan, kehadiran ASN harus diperhatikan. Bagi PNS yang tidak hadir tanpa alasan yang sah, akan diberikan sanksi tegas,” ujar Al-Farlaky. Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk bekerja sama dalam mendukung roda pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. “Aceh Timur tidak bisa saya bangun sendiri. Saya butuh kerja sama semua pihak, terutama SDM yang dimiliki pemerintah, termasuk tenaga kesehatan,” tegasnya. Menurutnya, anggaran pemerintah yang terbatas menuntut efisiensi dan etos kerja yang tinggi. “Beban pengeluaran untuk gaji, termasuk pegawai kontrak, sangat besar. Pemerintah sudah menganggarkan dana, tapi kalau masih ada yang bolos kerja, apakah kita tidak malu?” Ia menambahkan, tantangan ke depan cukup berat, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dengan kondisi yang sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. “Saya memahami beban kerja saudara-saudara semua, tapi jika ada kendala, sampaikan langsung kepada atasan. Jangan sampai pelayanan buruk membuat wajah pemerintahan tercoreng,” katanya. Bupati juga menyoroti pentingnya pelayanan yang adil kepada masyarakat, termasuk ketersediaan obat-obatan. Jika terjadi kekurangan, ia meminta agar segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. “Saya ingin memperbaiki pemerintahan dari dalam. Kebijakan yang kami terapkan bertujuan untuk kepentingan rakyat. Karena itu, rakyat harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan,” ujarnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya kebersihan fasilitas kesehatan. “Kebersihan ruang rawat inap, ruang kerja, hingga kamar mandi harus dijaga. Lingkungan yang bersih akan mendukung kenyamanan dan kinerja tenaga kesehatan,” tutup Al- Farlaky.(hsb

Honorer BPBD Rohil Datangi Mess Pemda, Minta Hak Gaji Mereka 5 Bulan Segera di Bayarkan.

suararakyat2 tahun ago02 mins

ROHIL,Bersuarakyat. Online Puluhan honorer Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau mendatangi Mess Pemda menuntut permasalahan pembayaran gaji yang belum di bayar terhitung dari November-Desember 2024 hingga Januari, Februari dan Maret 2025 tidak kunjung ada kejelasan. Bertempat di Mes Pemda Rohil Jalan Perwira Bagansiapiapi, Aksi tersebut di pimpin langsung oleh Firdaus bersama Rizki Ramodan dan puluhan anggota honorer BPBD lainnya. Mereka berharap aspirasi itu dapat didengar langsung oleh Bupati Rohil H. Bistamam sehingga dapat mencari solusi agar pembayaran gaji honorer yang belum dibayarkan terhitung lima bulan tersebut segera dapat dibayarkan. ” Kedatangan kami ke Mess Pemda ini bertujuan untuk menuntut hak gaji kami, selama masuk bekerja hingga sampai sekarang belum dibayarkan, seperti yang disebutkan diatas, ” Kata Firdaus, Selasa (15/04/2025). Kepada wartawan, Firdaus bersama Rizki Ramodan ketika dikonfirmasi mengatakan sedikitnya 96 petugas honorer BPBD Rohil hingga saat ini belum mendapatkan hak alias tidak ada kejelasan soal pembayaran gaji yang seharusnya telah mereka terima. “Kalopun kami diberhentikan, tolonglah dibayarkan gaji kami selama lima bulan ini,” Sambung Rizki Ramodan. Kedatangan puluhan honorer BPBD Rohil di Kantor Mess Pemda tersebut terpantau disambut langsung oleh Hj Karmila Sari yang merupakan anak putri dari Bupati Rokan Hilir. Berdasarkan informasi yang di proleh di lapangan, Bupati Rohil H. Bistamam saat itu tidak berhasil dijumpai disebabkan berada di luar daerah yakni dalam perawatan kesehatan di Malaka. Terpisah, Kepala BPBD Rohil Rohil belum berhasil di konfirmasi, hingga berita ini diterbitkan. Editor: Redaksi

Diduga Tak Terima Pemberitaan, Kaur Keuangan Desa Semanah Jaya Ancam Wartawan

suararakyat2 tahun ago04 mins

Aceh Timur, bersuarakyat.online 15 April 2025 – Perilaku tak terpuji kembali mencoreng wajah pemerintahan desa. Zulkifli Danamik alias Marwen, perangkat desa yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Semanah Jaya, Kecamatan Rantau Peureulak, diduga mengancam wartawan media online terkait pemberitaan yang telah tayang pada sore hari di platform Suara Rakyat Online. Ancaman tersebut disampaikan langsung oleh Marwen melalui pesan WhatsApp kepada wartawan. Dalam pesan yang dikirim pada pukul 18.19 WIB, Marwen meminta sang wartawan segera mengklarifikasi berita dalam bentuk video berdurasi tertentu di media yang sama, disertai ancaman akan melaporkan ke pihak berwajib jika tidak dituruti dalam waktu 1×24 jam. “Saya beri itikad baik untuk bikin video klarifikasi di media Anda. Bila tidak ada itikad baik selama 1×24 jam, saya akan cari dan melapor ke pihak yang berwenang,” demikian kutipan pesan Marwen. Tidak berhenti di situ, Marwen kembali mengirim pesan dengan nada intimidatif pada pukul 19.07 WIB: “Terakhir kali saya kasih kesempatan. Buktikan, bila tidak bisa klarifikasi, saya tunggu sampai jam 09.00 WIB besok. Lambat, ancam wartawan ini, udah dicatat dosanya abangku,” tulisnya. Sikap Marwen yang terkesan memaksakan kehendak kepada media untuk mencabut atau mengubah isi pemberitaan mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Desa Semanah Jaya sendiri. “Perbuatannya sudah bikin resah satu desa, terutama orang tua di gampong. Kami bersyukur akhirnya terbongkar,” ujar salah satu warga Semanah Jaya yang enggan disebutkan namanya. Warga juga menilai Marwen tidak siap dikritik, bahkan menunjukkan sikap arogan kepada media yang seharusnya menjadi mitra pemerintah desa dalam menyampaikan informasi publik. Sebagian warga menyayangkan sikap diam perangkat desa lainnya yang disebut mengetahui peristiwa ini, namun memilih bungkam. Sementara itu, awak media yang mendapat ancaman tersebut menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran etik maupun fakta dalam berita yang dimuat, dan menegaskan bahwa narasumber serta data yang digunakan valid. “Kami hanya menjalankan tugas jurnalistik. Kalau ada yang tidak sesuai, silakan gunakan hak jawab, bukan ancaman,” ujar wartawan yang menerima pesan tersebut. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pemahaman perangkat desa terhadap kebebasan pers, serta perlunya edukasi hukum dan etika komunikasi publik, khususnya dalam konteks pelayanan informasi kepada masyarakat. Jika dugaan ancaman ini terbukti, tindakan Marwen berpotensi melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999 serta KUHP terkait intimidasi terhadap profesi wartawan. Hsb

OTAK PELAKU PENJARAHAN SAWIT DIPALAS, SEBENGIS ITUKAH ?

suararakyat2 tahun ago06 mins

PALAS,BersuaRakyat.Online Sebulan lebih kebun kelapa sawit milik Darwin Simatupang dijarah oleh orang-orang yang tidak jelas, penjarahan berlangsung mulai tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan hari ini, Selasa(15/4/2025) Pencurian yang terjadi di Desa Papaso, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas itu menurut Lamsihar Simamora sudah dilaporkan ke Polres Padang Lawas lebih dari sebulan yang lalu namun terkesan jalan ditempat, bahkan seolah-olah dilindungi aparat penegak hukum. Tim media yang secara terus menerus menggali informasi perkara penjarahan itu mulai mendapat titik terang, informasi kita himpun dari Lamsihar Simamora para pelaku penjarahan mengaku di backup oleh orang nomor satu di Padang Lawas, mendapat informasi tersebut tim media langsung mengkonfirmasi bupati Padang Lawas melalui WhatsApp, namun sampai dengan berita ini ditayangkan Bupati Padang Lawas masih bungkam. Peristiwa penjarahan ini menurut LS dikerahkan dan dimobilisasi oleh oknum yang mengaku ketua KNPI Padang Lawas inisial MI dan Ketua AMPI inisial MH dan adapula beberapa orang yang mengaku sebagai pengacara, sedangkan massa yang dikerahkan untuk menjarah kebun milik bapak DS kami duga adalah massa bayaran yang diambil dari luar daerah Papaso. Menurut Lamsihar alasan mereka menjarah kebun milik bapak DS bermodalkan surat panggilan tersangka pada tahun 2017 terkait penguasaan hutan tanpa izin dari polres Tapsel sudah terpatahkan, karena pengacara bapak DS sudah menyerahkan photo copy SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) sekaligus menunjukkan surat aslinya kepada Kasatreskrim polres Padang Lawas, imbuhnya. Saat penasehat hukum DS dikonfirmasi ia menyampaikan akan konsisten menempuh upaya hukum, saya percaya cepat atau lambat Polres Palas akan mengamankan dan menangkap para pelaku penjarahan, sebab hasil telaah tim kita tidak ada alasan penyidik untuk melakukan pembiaran terhadap tindakan penjarahan tersebut apalagi perkara ini juga sudah kita sampaikan ke Polda Sumut, namun menurut Muhammad Yani Rambe selaku penasehat hukum dari DS timnya juga sedang mencari siapa otak dibalik penjarahan ini. Saat disinggung tentang BK 1 Palas yang disebut-sebut para pelaku sebagai backup dari tindakan mereka, Yani Rambe menyarankan untuk tetap bersabar menunggu hasil penyelidikan dari Polres Padang Lawas-Polda Sumut, bisa jadi itu hanya klaim mereka, sejauh pengetahuan saya beliau tidak sebengis itu, selain kurang percaya dengan klaim para pelaku penjarahan itu ia juga menyarankan agar pemerintah Padang Lawas fokus untuk memperhatikan PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Padang Lawas, sebab sepanjang menurutnya belum ada PERDA RTRW Padang Lawas sejak pemekaran belasan Tahun yang Lalu. Menurut Yani Rambe berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dalam perkara uji materiil No.47 P/HUM/2011 yang menyoal SK Menhut No.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, dalam putusan tersebut selain membatalkan SK Menhut No.44/Menhut-II/2005 dalam putusan tersebut MA juga sekaligus memerintahkan Menteri Kehutanan menerbitkan SK Menhut yang baru tentang penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan RTRW kabupaten/kota, lalu bagaimana dengan Kabupaten Padang Lawas jika benar RTRW Palas belum ada, ini sangat ironi, pungkasnya. Hal yang sama saat Tim Penasehat Hukum DS Hendro Surya Dermawan, Ardiansyah Putra Munthe, Muslim Ahmad Nasution dan Muhammad Azmi dikonfirmasi tentang upaya yang akan dilakukan jika Polres tidak menindak tegas para pelaku penjarahan kelapa sawit dilahan klien mereka, maka tim penasehat hukum akan melakukan Aksi Demonstrasi di Polda Sumut agar Kasatreskrim Polres Padang Lawas dicopot dari jabatannya dan meminta Kapolda Sumut beserta jajarannya untuk memeriksa apakah Kasatreskrim terlibat dalam perkara penjarahan Kelapa Sawit milik bapak Darwin Simatupang, sebab menurut mereka surat panggilan polisi Polres Tapsel kepada DS yang ada ditangan para pelaku seharusnya hanya ada ditangan kepolisian dan klien mereka, sementara klien kami tidak menyerahkan surat panggilan itu kepada para pelaku penjarahan, ayo ini kerjaan siapa, ungkap Hendro. #Red

Kolaborasi Lintas Sektor, Puskesmas Darul Aman Tegaskan Komitmen Atasi Stunting dan Kematian Ibu Hamil

suararakyat2 tahun ago03 mins

Aceh Timur,bersuarakyat.online selasa april 2025 – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menekan angka stunting serta kematian ibu hamil, UPTD Puskesmas Darul Aman menggelar kegiatan lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Puskesmas Darul Aman dan dihadiri oleh unsur Muspika, kepala desa, serta perwakilan dinas terkait. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Camat Darul Aman, Bapak Iskandarsyah, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Ia menyoroti kasus kematian ibu hamil dan bayi baru lahir yang terjadi di wilayah DMA Pulo Sa, seraya mengingatkan para kepala desa untuk tanggap terhadap laporan dan keluhan masyarakat, khususnya terkait kesehatan ibu dan anak. “Kita tidak ingin kejadian serupa terulang kembali. Setiap kepala desa harus sigap dan proaktif menyampaikan informasi dari lapangan, termasuk isu-isu stunting yang masih menjadi tantangan besar bagi kita semua,” tegas Iskandarsyah. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kapolsek yang diwakili Abdul Azis, Danramil Kapten Inf. M. Yusuf, Kapus Darul Aman Mama’en, serta 25 Gecik (kepala desa) dari seluruh wilayah Kecamatan Darul Aman. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi penguatan lintas sektor yang bertujuan untuk: Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi, Menyusun langkah bersama dalam menekan angka stunting, Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, Serta menciptakan solusi komprehensif terhadap persoalan kesehatan di tingkat lokal. Dalam sesi pemaparan, Ibu Eka, selaku narasumber dari Puskesmas Darul Aman, menyampaikan capaian membanggakan puskesmas tersebut yang telah meraih akreditasi A dan menjadi salah satu unit layanan publik terbaik versi Ombudsman Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Timur. Ia juga menjelaskan bahwa fokus pelayanan tahun ini adalah percepatan penanganan stunting. “Stunting merupakan ancaman serius bagi generasi masa depan. Ini bukan sekadar persoalan tinggi badan, tetapi menyangkut kualitas tumbuh kembang anak yang berdampak jangka panjang,” ujar Ibu Eka. Kegiatan lintas sektor seperti ini diharapkan menjadi forum sinergi antar instansi dalam memantau, mengevaluasi, dan memperkuat pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh, demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Wabup Jhony Charles Sampaikan LKPJ Pemkab Rohil 2024 di Hadapan DPRD

suararakyat2 tahun ago05 mins

ROHIL, Bersuarakyat.online – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Rohil, Bagansiapiapi, Senin (14/04/2025). Laporan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Rohil, Jhony Charles, mewakili H Bistamam yang tengah menjalani perawatan medis di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam paparannya, Jhony Charles mengungkapkan sejumlah capaian dan perkembangan daerah sepanjang tahun 2024. Salah satunya, jumlah penduduk Rohil tercatat sebanyak 608.873 jiwa. Kecamatan Bangko menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 83.351 jiwa, sedangkan Kecamatan Rantau Kopar tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 7.052 jiwa. Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, Pemkab Rohil mencatat total Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 5.635 orang, dan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3.074 orang. Dari sisi pembangunan manusia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rohil menunjukkan tren positif dengan capaian 72,46% di tahun 2024, naik dari 71,98% pada tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat Rohil terus membaik. Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga mengalami penurunan dari 7,07% pada tahun 2023 menjadi 7,01% di tahun 2024. Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka yang turun dari 4,42% menjadi 4,31%. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Rohil menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dari 2,83% pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi daerah ini naik menjadi 4,31% pada tahun 2024. Dalam aspek keuangan, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 mencapai Rp2,5 triliun atau 87,54% dari target yang direncanakan sebesar Rp2,9 triliun. Adapun rincian pendapatan daerah meliputi: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp454 miliar dari target Rp515 miliar (88,10%). 2. Pajak Daerah sebesar Rp68 miliar lebih dari target Rp93 miliar lebih (73,17%). 3. Retribusi Daerah Rp302 miliar dari target Rp313 miliar (99,57%). 4. Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp302 miliar lebih dari target Rp305 miliar (99,95%). 5. PAD yang Sah sebesar Rp80 miliar dari target Rp113 miliar (70,89%). Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1,18 triliun dari target Rp2 triliun. Transfer antar daerah terealisasi Rp112 miliar dari target Rp170 miliar atau sekitar 66,03%. Untuk belanja daerah, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp2,538 triliun dari target Rp2,914 triliun atau sebesar 87,09%. Rincian belanja meliputi: 1. Belanja Operasi Rp1,8 triliun dari target Rp2,1 triliun (88,64%). 2. Belanja Modal Rp368 miliar dari target Rp488 miliar (75,44%). 3. Belanja Tak Terduga Rp1,8 miliar dari target Rp6,1 miliar (29,40%). 4. Belanja Transfer Rp299 miliar dari target Rp312 miliar (95,99%). Untuk pembiayaan daerah, realisasi penerimaan tahun 2024 mencapai Rp8,1 miliar dari anggaran Rp7,8 miliar (100,4%), sementara pengeluaran pembiayaan tercatat nihil. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2024 mencapai Rp14,3 miliar, jauh di atas estimasi awal sebesar Rp151 juta lebih. Mengakhiri laporannya, Jhony Charles menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat Rohil. Ia berharap ke depan sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan dalam rangka mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.( Panca Sitepu).

Wabup Labuhanbatu Lepas Jamaah Manasik Haji Akbar Bank Sumut Tahun 2025

suararakyat2 tahun ago03 mins

Labuhanbatu – bersuarakyat.online Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri ST, menghadiri sekaligus melepas sebanyak 65 peserta manasik haji akbar, PT. Bank Sumut Cabang Labuhanbatu Tahun 2025 menuju Asrama Haji Medan di Kantor Bank Sumut, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Rantau Utara. Minggu (13/4) malam. Pada sambutannya, Wabup mengucapkan selamat kepada bapak dan ibu atau orang tua kami yang terpilih menjadi tamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekkah. “Atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten labuhanbatu, saya ucapkan selamat kepada bapak dan ibu yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah, mudah – mudah bapak ibu menjadi haji yang mabrur dan mubruroh,” ucapnya. Wabup menyampaikan bahwasannya manasik haji ini sangat perlu dan penting sebelum kita berhaji, karena manasik haji adalah kegiatan simulasi atau pelatihan yang dilakukan oleh calon jemaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. “Tujuan utama manasik adalah memberikan pemahaman dan persiapan praktis tentang tata cara ibadah haji, sehingga jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan lancar,” ujarnya. Menutup sambutannya, Wabup berharap kepada kita semua bapak dan ibu orang tua kami untuk ikutilah acara manasik haji ini dengan sebaik baiknya, karena memang untuk kepentingan kita sendiri. Pimpinan Cabang Bank Sumut Rantauprapat Indra Syah Edison menyampaikan bank Sumut tahun ini kembali melaksanakan manasik haji Akbar gelombang kedua dengan jemaah 1060 calon jemaah haji. Mudah – mudahan dengan dukungan pemkab dan Pemprov Bank Sumut akan terus melakukan kegiatan – kegiatan yang positif lagi kedepannya. Acara manasik haji akbar dilanjutkan dengan mendengarkan ceramah yang dibawakan oleh ustadz Ahmad Azhar Siregar. Turut hadir Asisten l Drs. Sarimpunan Ritonga M.Pd, Beberapa Pimpinan OPD, Kabag Protokol, Para Calon Jemaah Haji dan Tamu Undangan Lainnya. Red