28 Februari 2025

    Rokan Hilir.BersuaRakyat.Online Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat(Kabag Kesra) Pemkab Rokan Hilir, dalam kesempatan ini menjelaskan terkait salah satu pemberitaan media, yang berkaitan dengan fungsionalnya. Seperti yang telah di ucapkan oleh PLT Kabag Kesra dalam menanggapi pemberitaan tersebut, Rina Wati menuturkan bahwa, segala kegiatan yang berada di kabag Kesra ini telah di audit oleh pihak-pihak terkait, dan alhamdulillah, tidak ada persoalan ” Ucap Rina Wati pada Jum’at pagi 28 februari 2025. Masih di jelaskan oleh Kabag Kesra, untuk di ketahui dalam pemberitaan media tersebut, kegiatan itu di laksanakan pada tahun 2023 lalu, yang telah di priksa oleh pihak-pihak yang berwenang seperti BPK Provinsi terkait pengggunaan sederetan anggaran yang di jalankan waktu itu ” Jelas Rina Wati. Lanjut Rina, sementara itu, terkait dengan terbitnya pemberitaan di salah satu media yang melakukan tudingan berlebihan, kita anggap bahwa yang bersangkutan tak begitu memahami keterangan yang telah kita jelaskan waktu itu “ Dan perlu juga kita ketahui bersama ” Lanjut Rina Wati, bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan pak Fauzi Efrizal Setda Rokan Hilir, jadi saya harapkan, agar salah satu media yang melakukan pemberitaan miring di jagad media, agar bisa bersikap arif dalam profesinya wartawan Panca Sitepu.

  Aceh Timur, BersuaRakyat.Online Penjabat (Pj) Gecik Desa Blang Pauh SA, Iskandar Muda, diduga tidak memberikan hasil keterangan mediasi yang telah dijalankan terkait perkara yang melibatkan Rohana dan HJ Sopiyan. Kasus ini bermula pada 10 Februari 2025, ketika Rohana melaporkan dugaan penggelapan dan penipuan ke Polres Aceh Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak kepolisian menyarankan agar dilakukan mediasi di tingkat desa. Mediasi yang dilaksanakan di rumah Pj Gecik Iskandar Muda tidak menghasilkan titik temu, dan hingga saat ini, surat keterangan hasil mediasi yang diminta oleh Rohana belum diberikan. Menurut keterangan Rohana, dirinya telah beberapa kali menemui Pj Gecik untuk meminta surat tersebut, termasuk pada 20 Februari, namun Pj Gecik diduga menghindar dan tidak bersedia mengeluarkan dokumen yang diminta. Ketika dikonfirmasi oleh media, Iskandar Muda menyatakan bahwa ia tidak berani mengeluarkan surat tersebut dengan alasan masih baru menjabat sebagai Pj Gecik. Namun, sikap ini menuai kritik karena dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap pelayanan publik. Rohana kini meminta Pj Bupati Aceh Timur, Amrullah, untuk turun tangan dan memastikan haknya atas dokumen yang seharusnya ia terima. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut transparansi dan tanggung jawab aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Hsb

LABUSEL,BersuaRakyat.Online Kelompok Tani Juma Juang yang beralamat si Dusun Lubuk Panjang Desa Sisumut Kecamatan kota Pinang Labusel mengajukan permohonan ke Pemkab Labuhan Batu Selatan untuk dapat difasilitasi pengembalian lahan mereka yang dikuasai oleh PT WISUINDO JAYA dari Tahun 1999. Ketua kelompok Tani Juma Juang B Sura Sitakar menjelaskan bahwa lahan ini pada tahun 1975 mereka peroleh dari penyerahan lahan pertanian seluas lebih kurang 1.000 Ha. Oleh Bupati Labuhanbatu pada masa itu Alm Bapak Iwan Maksum, diserahkan langsung melalui kepala Desa Sisumut Bapak R. Aminullah diketahui camat Kota pinang Bapak Irfan BA pada masa itu untuk keluarga legiun Veteran Republik Indonesia ( LVRI ) dan ditanami kelompok tani dengan Palawija Pada masa itu. “Pada tahun 1990 perusahaan PT WISUINDO JAYA bekerja sama dengan saudara Maujar kepala Desa pada saat itu menyerobot lahan kami tersebut lebih kurang 400 Ha. Sehingga terjadilah sengketa berkepanjangan sampai saat ini. Mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali melalui rapat kerja komisi A DPRD Labuhanbatu dengan Pemerintah kabupaten Labuhanbatu, BPN Labuhanbatu, Camat Kota Pinang, PT WISUINDO JAYA, LVRI Labuhanbatu dan anggota kelompok tani dari tanggal 9 Oktober 2003 sampai dengan 5 Februari 2004 dan menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya, pihak perusahaan PT WISUINDO JAYA Menyerahkan lahan seluas 30 Ha. Yang Berada dalam HGU Perusahaan dan ini sudah diserahkan pada tanggal 10 September 2005. Namun poin kesepakatan berikutnya yaitu lahan 400 Ha yang sudah dikuasai oleh PT WISUINDO JAYA, perusahaan PT WISUINDO JAYA menyetujui Menyerahkan lahan tanah seluas lebih kurang 200 Ha. Keadaan kosong untuk diserahkan kepada keluarga Legiun Veteran Republik Indonesia cabang Kabupaten Labuhanbatu yang terletak disisi lahan PT WISUINDO JAYA, akan tetapi sampai sekarang belum diserahkan, inilah yang kami perjuangkan dan kami minta agar segera dikembalikan.” Jelas Sitakar. Sitakar juga mengatakan Bahwa terbitnya HGU PT WISUINDO JAYA No 1 tanggal 13 Mei 1997 , diduga memiliki lahan melebihi HGU mereka yang hanya seluas 822,11 Ha.berdasarkan Peta kerja atau peta identifikasi lahan perusahaan tersebut. “Disinyalir terdapat banyak pelanggaran dan kejanggalan terhadap penerbitan HGU Perusahaan tersebut, diusulkan tahun 1989 tapi keluar pada tahun 1997 berproses selama 8 tahun barulah HGU Terbit.”ungkap Sitakar. “Dimohon kepada semua pihak agar pro aktif memberi bantuan penyelesaian sengketa ini, jangan sampai menimbulkan korban nantinya makanya kami buat permohonan penyelesaian ini ke Pemkab Labusel. #Red