Wabup Rohil Jhony Charles Hadiri Peresmian Balai POM di Dumai

suararakyat1 tahun ago03 mins

Bersuarakyat. Online, Dumai Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Dumai resmi diresmikan dengan acara serah terima jabatan kepala balai dan penandatanganan prasasti pengukuhan UPT Balai POM di Dumai. Acara ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Kota Dumai. Peningkatan status Loka POM di Kota Dumai menjadi Balai POM di Dumai berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah, stakeholder, dan masyarakat. Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, juga turut hadir dalam acara tersebut. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai, Ully Mandasari, S.Farm., Apt., M.H, menyampaikan bahwa peningkatan status ini merupakan langkah penting dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Dumai. “Dengan peningkatan status ini, kita dapat meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan, sehingga masyarakat dapat lebih percaya diri dalam menggunakan produk obat dan makanan yang aman dan bermutu,” kata Ully. Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, menyampaikan apresiasi atas peningkatan status Loka POM di Kota Dumai menjadi Balai POM di Dumai. “Ini merupakan langkah maju bagi masyarakat Dumai dan sekitarnya, terutama dalam hal pengawasan obat dan makanan,” kata Jhony. Acara serah terima jabatan dan penandatanganan prasasti pengukuhan UPT Balai POM di Dumai diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan di Dumai. Dengan diresmikannya Balai POM di Dumai, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya diri dalam menggunakan produk obat dan makanan yang aman dan bermutu, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Dumai. Panca Sitepu

Wabup Aceh Timur dan Jurnalis Jalin Silaturahmi, Perkuat Sinergi Informasi Daerah

suararakyat1 tahun ago02 mins

Bersuarakyat.online – Aceh Timur – Wakil Bupati Aceh Timur, T Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H, menerima kunjungan silaturahmi dari para jurnalis yang bertugas di wilayah Aceh Timur, bertempat di Kantor Wakil Bupati, Jumat (12/4/2025). Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen ini menjadi ajang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan insan pers, yang selama ini telah berperan penting dalam menyebarluaskan informasi dan mengedukasi masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati T Zainal Abidin menyampaikan apresiasi atas kontribusi para jurnalis dalam menyuarakan dinamika pembangunan di Aceh Timur. Ia menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah dan media dalam menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan membangun. “Media memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga transparansi dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Untuk itu, sinergi yang baik antara insan pers dan pemerintah daerah perlu terus kita rawat,” ujar Wabup. Ia juga mengajak para jurnalis untuk terus mengedepankan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik, sekaligus terbuka untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif demi kemajuan daerah. Silaturahmi ini diharapkan dapat mempererat hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dan media, serta memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan Aceh Timur yang lebih informatif, terbuka, dan partisipatif. (*)

Tinjau Pelabuhan Nelayan, Wabup Jhony Charles: Fasilitas Pelabuhan Penting untuk Penompang Perekonomian.

suararakyat1 tahun ago02 mins

Bersuarakyat. Online, Bagansiapiapi Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan nelayan yang terletak di Jalan Nelayan, Kecamatan Bangko, Kamis (10/4). Dalam kunjungan tersebut, beliau didampingi oleh Kepala Dinas Perikanan Rohil, Muhamad Amin, S.PI., M. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi pelabuhan serta mendengar aspirasi para nelayan setempat terkait kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Selain itu, Jhony Charles juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pelabuhan demi menunjang aktivitas nelayan dan mendorong pertumbuhan sektor perikanan di Rokan Hilir. “Kami ingin memastikan bahwa pelabuhan ini benar-benar mampu mendukung aktivitas para nelayan secara optimal. Masukan dari masyarakat nelayan sangat penting bagi kami untuk menentukan kebijakan ke depan,” ujar Jhony Charles. Sementara itu, Kadis Perikanan Muhamad Amin menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan serta melakukan pembenahan infrastruktur pelabuhan guna menunjang produktivitas para nelayan. Kunjungan ini disambut antusias oleh masyarakat dan para nelayan, yang berharap adanya perbaikan fasilitas serta perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap sektor kelautan dan perikanan.(Panca Sitepu).

KASUS RAIBNYA DANA PIP DI ACEH TIMUR: LIMA BULAN TANPA KEPASTIAN, OKNUM KEPSEK MASIH BEBAS

suararakyat1 tahun ago04 mins

Aceh Timur – bersuarakyat.online kamis 10 april 2025 dugaan penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jeungki, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, hingga kini belum menunjukkan titik terang. Meski telah berjalan lebih dari lima bulan sejak terungkap pada Oktober 2024, belum ada sanksi tegas dari Dinas Pendidikan Aceh Timur terhadap oknum kepala sekolah yang diduga terlibat. Penggelapan dana bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu ini telah terbukti melalui rapat resmi yang digelar di SDN Jeungki pada Kamis, 8 Januari 2025. Dalam forum tersebut, kepala sekolah yang bersangkutan mengakui kesalahan dan berjanji akan mengganti seluruh kerugian, berapapun jumlahnya. Ironisnya, usai rapat, kepala sekolah tersebut memberikan pernyataan mengejutkan di luar ruangan: ia hanya akan melayani proses pengembalian dana selama 10 hari. Setelah itu, menurutnya, proses ganti rugi tidak akan dilayani lagi. Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan Plt. Kabid PSD Dinas Pendidikan Aceh Timur, Thamrin, M.Pd., serta sejumlah tokoh dan pejabat pendidikan lainnya. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam rapat antara lain Koordinator PIP Kabupaten Aceh Timur jenjang SD, Burhanuddin; Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Peureulak, Zulkifli; Pengawas Pembina Wilayah, Afrizal dan Hariati; Ketua K3S Koorwil Peureulak, Murtada; Komite Sekolah SDN Jeungki, serta wali murid penerima PIP. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang kepala sekolah—pejabat yang seharusnya menjadi teladan dan pelindung hak-hak siswa. Bukannya menunjukkan penyesalan secara humanis, oknum tersebut malah memberikan batas waktu pengembalian dana secara sepihak, tanpa mempertimbangkan perasaan dan kondisi wali murid yang menjadi korban. Plt. Kabid SD, Thamrin, yang ditemui terpisah, mengaku masih bingung mengenai penanganan kasus tersebut. Bahkan, ia menyebut tengah berupaya mencari penempatan baru bagi oknum kepala sekolah agar sertifikasinya tidak terganggu. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Bagaimana bisa seorang pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran serius masih diberikan peluang mempertahankan sertifikasi dan jabatan? Di saat publik menuntut keadilan dan transparansi, Dinas Pendidikan Aceh Timur justru dinilai lamban dan terkesan melindungi pelaku. Menurut banyak pihak, jika terbukti bersalah, oknum kepala sekolah seharusnya tidak hanya dicopot dari jabatan dan dicabut sertifikasinya, tetapi juga dapat diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana pendidikan. Lambannya penanganan kasus ini oleh Dinas Pendidikan Aceh Timur menambah panjang daftar kekhawatiran masyarakat terhadap integritas institusi pendidikan di daerah tersebut. Red