14 Agustus 2025

Bersuarakyat.online Aceh Timur-Viral di beberapa media online terkait “Diduga oknum kepala sekolah SMP negeri 2 Gampong Busa Gunakan jasa preman ancam tebas wartawan” berakhir damai di kantor kepolisian Peureulak Barat.kamis (14/8/2025). Kapolsek Peureulak Barat melalui Kanit Intel Bripka zuardi didampingi bhabinkamtibmas Bripka Dedi Saputra memfasilitasi perihal miskomunikasi antara salah satu oknum pekerja bangunan rumah sekolah SMP tersebut dengan wartawan. Dalam mediasi pertemuan antara pihak sekolah dan wartawan Bripka Dedi Saputra meminta agar kedua belah pihak bisa berupa untuk berdamai, masalah besar kita kecilkan masalah kecil kita hilangkan.ujarnya. “Hari Ini kita cari solusi terkait permasalahan salah satu oknum pekerja yang sempat mengeluarkan kata yang tidak baik terhadap rekan media,”ya harapan kita semoga permasalahan ini bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Mardiana,Kepala sekolah SMP negeri 2 Gampong Busa kecamatan Peureulak Barat kabupaten Aceh Timur dalam pertemuan tersebut meminta maaf kepada rekan-rekan media yaitu Hasbi,Dedi, Muhammad dan Suriadi terkait salah seorang pekerja lapangan yang berkata tidak pantas,dan oknum tersebut pun sudah kita berhenti kan. “Sekali lagi kami dari pihak sekolah SMP negeri 2 Gampong Busa dan saya sebagai kepala sekolah memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media dan berharap hubungan kemitraan ini tetap terus terjaga.pungkasnya. Sementara itu Hasbi didampingi Dedi, Muhammad, Suriadi dan hadir T.Baharuddin atau yang akrab disapa Wen kopral,meminta agar kepsek serta para bawahannya tidak alergi terhadap wartawan,”kami sebagai wartawan adalah mitra kerja pemerintah, kedatangan kami wartawan bersilaturahmi serta mencari berita berdasarkan UU pers nomor 40 tahun 1999. Semoga dengan kejadian ini bisa menambahkan kekompakan serta menjalin hubungan dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. “Kami juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Kapolsek Peureulak Barat dan jajaran anggotanya yang telah memfasilitasi kami sehingga sepakat untuk berdamai.pungkas Hasbi.

Bersuarakyat.online Pematang Siantar- Dugaan adanya jaringan peredaran narkoba berskala besar kembali mencuat di Kota Pematangsiantar. Sejumlah warga melaporkan bahwa sebuah kelompok yang disebut-sebut sebagai “kartel narkoba” masih bebas beroperasi tanpa tersentuh hukum. Berdasarkan informasi warga, kelompok ini diduga dipimpin oleh seseorang berinisial N.S. dengan koordinator lapangan berinisial F.D., yang hingga kini belum pernah terjerat proses hukum meskipun diduga menjadi otak dari peredaran narkotika di wilayah tersebut. Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan dan menggunakan nama samaran “Bedul” mengungkapkan bahwa lokasi peredaran narkoba ini berada di sekitar Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara. “Siang hari mereka beroperasi di depan SD Lorong 7, malamnya pindah ke dalam area sekolah. Kegiatan ini berlangsung hampir 24 jam,” ungkap Bedul, Kamis (14/8/2025). Menurut informasi yang diperoleh, kelompok ini memiliki beberapa orang yang diduga menjadi bagian dari jaringan tersebut, di antaranya berinisial A., H., B., dan L. Dua di antaranya disebut-sebut berperan sebagai becak (kurir), sehingga memudahkan pergerakan mereka dalam mengedarkan barang haram tersebut. “Ada yang memang dikenal warga sebagai tangan kanan koordinatornya,” tambah Bedul. Warga sekitar mengaku sudah berulang kali menyampaikan keluhan dan informasi kepada Polisi. Namun, setiap kali dilakukan penggerebekan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar, para pelaku selalu berhasil lolos. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa informasi razia sudah bocor sebelum operasi dilaksanakan. Bedul menegaskan bahwa kondisi ini telah menimbulkan keresahan yang mendalam di tengah masyarakat, terutama para orang tua yang khawatir lingkungan pendidikan anak-anak mereka tercemar oleh peredaran narkoba. “Bagaimana tidak khawatir? Lokasinya dekat sekolah. Kita takut generasi muda kita rusak,” ucapnya dengan nada prihatin. Ia juga berharap agar Polda Sumut turun langsung untuk menangani kasus ini, karena warga menilai penanganan di tingkat kota belum maksimal. “Kalau Polda yang turun, kami berharap bisa ada tindakan tegas. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya. Aktifis Gerakan Masyarakat Anti Prostitusi Narkoba Dan Judi L.Siregar Pematangsiantar menilai bahwa dugaan kebocoran informasi operasi penegakan hukum harus menjadi perhatian serius. Jika benar ada oknum yang membocorkan razia, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius dan merusak upaya pemberantasan narkotika. Transparansi dan integritas aparat menjadi kunci dalam membongkar jaringan seperti ini. Kasus dugaan peredaran narkoba yang beroperasi dekat fasilitas pendidikan ini menjadi peringatan keras bahwa pengawasan di lapangan harus diperketat. Masyarakat pun diimbau untuk terus melaporkan setiap aktivitas mencurigakan, sembari berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan dengan tindakan nyata yang terukur dan transparan demi memutus rantai peredaran narkoba di Kota Pematangsiantar. (HANS FRIMANTO SIJABAT)

Labuhanbatu-Bersuarakyat.online Polemik penebangan ratusan hektare tanaman karet di PTPN IV Regional l Unit Janji, Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, kian memanas. Dugaan pelanggaran regulasi dan potensi kerugian negara mulai menyeruak, namun pihak KPH KUPT Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam urusan tersebut. Konfirmasi kepada pihak KPH KUPT Wilayah V dilakukan pada 13 Agustus 2025 melalui pesan WhatsApp. Jurnalis media online menanyakan status izin, pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta mekanisme pengawasan terhadap proyek penebangan itu. Jawaban yang diterima berbunyi: “Penebangan karet di lokasi HGU PTPN IV Regional l Janji yang letaknya di luar kawasan hutan bukan merupakan kewenangan bidang kehutanan. Terima kasih,” tulisnya. Pernyataan tersebut membuat sorotan publik beralih ke instansi lain. Masyarakat kini mempertanyakan siapa yang memiliki kewenangan memberikan izin, melakukan pengawasan, dan memastikan proses penebangan berjalan sesuai prosedur hukum. Meski berlokasi di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU), pemanfaatan dan penggantian tanaman bernilai ekonomi — termasuk karet — tetap berada dalam lingkup regulasi sektor perkebunan, lingkungan hidup, dan penerimaan negara. Minimnya transparansi menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya praktik ilegal dan kerugian negara. Sikap bungkam manajemen PTPN IV Regional l Unit Janji semakin memperkuat dugaan adanya informasi yang sengaja ditutupi. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait izin, prosedur teknis, maupun tujuan akhir penebangan skala besar tersebut. Lepas tangannya Dinas Kehutanan seharusnya menjadi alarm bagi Kementerian BUMN, Dinas Perkebunan, dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas. Tanpa tindakan cepat, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam pengelolaan aset negara di sektor perkebunan. Menanggapi hal tersebut, Saipul Sirait, SH, Dewan Pembina Pusat LSM Gerakan Aliansi Rakyat Indonesia (GARI), mengkritik keras sikap KPH KUPT Wilayah V. Ia menilai pejabat kehutanan seharusnya memahami perannya sebagai penjaga penerimaan negara, khususnya terkait PNBP hasil hutan (Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH dan Dana Reboisasi/DR) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Saipul menegaskan, pengukuran volume kayu (kubikasi) wajib dilakukan oleh petugas berwenang dari UPT KPH atau pihak resmi yang ditunjuk KLHK. Hasil pengukuran tersebut harus dituangkan dalam Dokumen Sah Hasil Hutan (DSHH), yang menjadi dasar penagihan PNBP sesuai Permen LHK No. P.59/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2019 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH dan DR. Berdasarkan regulasi tersebut, meskipun penebangan berada di lahan HGU dan di luar kawasan hutan, setiap hasil hutan berupa kayu bernilai ekonomi tetap wajib diukur, dinilai, dan dikenai pungutan PNBP. Ketentuan ini berkaitan langsung dengan penerimaan negara dan pengawasan legalitas pemanfaatan sumber daya alam.   (Tim/red)