LSM GARI: RAPBD Labuhanbatu 2026 Tidak Pro Rakyat, Minim Pembangunan dan Rawan Kebocoran. 

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – LSM Gerakan Aliansi Rakyat Indonesia (GARI) menilai struktur RAPBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam Rapat Paripurna DPRD pada Senin (17/11) sebagai anggaran yang tidak proporsional, tidak efisien, dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan total anggaran Rp 1.306.287.121.307, LSM GARI menilai bahwa pola belanja dan pendapatan yang disajikan belum menunjukkan keberanian pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta belum mencerminkan prioritas pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ketua Dewan Pembina Pusat LSM GARI, Akhmat Saipul Sirait, menyebutkan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana pusat. Dari total pendapatan Rp 1.246.287.121.301, dana transfer mencapai Rp 944,4 miliar atau lebih dari 75 persen, sementara PAD hanya Rp 129,8 miliar atau 10,4 persen. “Rendahnya PAD ini menunjukkan potensi daerah belum digarap optimal, dan membuka ruang pertanyaan tentang kemungkinan kebocoran pada sektor-sektor pendapatan seperti parkir, retribusi, dan pajak jasa,” ujar Saipul. Dalam rincian belanja, LSM GARI menyoroti dominasi belanja operasi yang mencapai Rp 1.069.539.548.554 atau 81,9 persen dari total anggaran. “Belanja rutin yang terlalu besar ini berpotensi mengurangi ruang pembangunan dan pelayanan publik. Pola seperti ini tidak sehat bagi keuangan daerah,” tegas Saipul. Sementara itu, belanja modal sebagai indikator pembangunan hanya Rp 82,4 miliar atau 6,3 persen, angka yang menurut GARI sangat kecil untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik. RAPBD 2026 juga menunjukkan defisit sekitar Rp 60 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp 63 miliar, bersumber dari SILPA dan potensi pinjaman daerah. “SILPA yang terus muncul dan rencana pinjaman daerah memperlihatkan perencanaan yang belum optimal. Beban fiskal di masa mendatang bisa semakin berat jika pola seperti ini dibiarkan,” jelas Saipul. LSM GARI menilai struktur RAPBD 2026 berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi masyarakat Labuhanbatu, antara lain: 1. Infrastruktur sejumlah wilayah akan tertinggal. Belanja modal yang kecil membuat pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas umum berjalan lambat. 2. Pelayanan publik stagnan atau memburuk Minimnya anggaran pembangunan berdampak pada kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. 3. Pertumbuhan ekonomi daerah tersendat Minim investasi publik menyebabkan UMKM tidak berkembang dan lapangan kerja baru sulit muncul. 4. Ketergantungan pada pusat semakin tinggi Dengan PAD kecil dan belanja besar, daerah tidak punya kemandirian fiskal untuk merespons kebutuhan publik. 5. Ruang penyimpangan anggaran makin terbuka Komposisi belanja rutin besar cenderung membuka peluang ketidakefisienan dan pemborosan. LSM GARI memberikan catatan khusus mengenai area anggaran yang dinilai rawan penyimpangan jika tidak diawasi dengan ketat: 1. Belanja Operasi 81,9% – Rawan Pemborosan Belanja rutin yang besar membuka potensi: Mark-up barang dan jasa, Kegiatan fiktif, Perjalanan dinas berlebihan, Honorarium kegiatan yang tidak relevan. “Semakin besar belanja rutin, semakin besar ruang ketidaktransparanan jika tidak diawasi,” tutur Saipul. 2. PAD Rendah – Potensi Kebocoran Pendapatan dari sektor parkir, pasar, retribusi usaha, dan pajak daerah dinilai berpotensi tidak masuk sepenuhnya ke kas daerah bila tidak diaudit secara rutin. 3. SILPA yang besar – Indikasi Perencanaan Tidak Optimal SILPA dapat menjadi celah manipulasi realisasi anggaran jika tidak disertai transparansi penggunaan. 4. Pinjaman Daerah – Rawan Penyalahgunaan Proyek berbasis pinjaman kerap menjadi ruang rentan jika kualitas pengawasan rendah. 5. Minim Transparansi OPD – Area Gelap Anggaran Rincian anggaran OPD yang tidak sepenuhnya dibuka ke publik dapat menjadi ruang untuk: Kegiatan ganda, Belanja berulang, Pengaturan proyek. LSM GARI mendesak DPRD Labuhanbatu untuk: 1. Melakukan koreksi menyeluruh terhadap RAPBD 2026. 2. Menekan belanja rutin dan memperbesar belanja pembangunan. 3. Memperbaiki pengelolaan PAD dan menindak dugaan kebocoran. 4. Membuka rincian anggaran OPD secara transparan ke publik. 5. Mengutamakan program yang berdampak langsung pada masyarakat.   Tim/Red

Read More

Polres Aceh Timur Kawal Penertiban dan Optimalisasi Aset Tanah Milik PT. KAI

Bersuarakyat.online –  Aceh Timur   Personel Polres Aceh Timur, Polda Aceh, pada Kamis, (20/11/2025) melakukan pengawalan penetiban dan optimalisasi aset tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Surat Pemberitahuan mealui Satpol PP Nomor Satpol-PP Nomor : 331.1/4479/2025 tanggal 04 November 2025 telah mengintruksikan kepada masyarakat yang menempati lahan aset PT. KAI (Persero) di Dusun Calok Geulima, Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk yang berdampak pembangunan jembatan untuk segera mengosongkan lahan PT. KAI (Persero) dengan batas waktu 7 (tujuh) hari setelah surat diterima. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, 17 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pembangunan lanjutan jembatan tidak mengindahkan surat pemberitahuan tersebut.   Setelah dilakukan negosiasi antara perwakilan masyarakat dengan Kasatpol-PP dan Pihak PT KAI maka disepakati 17 warga yang terdampak pembangunan lanjutan jembatan bersedia mengosongkan bangunan mereka sampai dengan tanggal 24 November 2025 dan warga akan memperoleh kompensasi sebesar 7 juta rupiah.   Kabag Ops Polres Aceh Timur Kompol Sukirno, S.E. yang memimpin pengawalan kegiatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada warga atas kesadarannya bersedia mengosongkan bangunan yang bediri di atas lahan milik PT. KAI. Hsb

Read More

Sat Lantas Polres Aceh Timur Rapat Kordinasi Bersama FKKLL Dalam Rangka Operasi Zebra Seulawah 2025

Bersuarakyat.online – Aceh Timur   Satlantas Polres Aceh Timur, Polda Aceh laksanakan rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Keselamatan Lalu Lintas (FKKLL) wilayah Kabupaten Aceh Timur dalam Rangka Operasi Zebra Seulawah 2025.   Rapat yang berlangsung di Loyalty Coffee pada Kamis, (20/11/2025) ini dihadiri oleh Kasat Lantas Polres Aceh Timur, AKP Hardi, S.H., Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur, Zulkifli, S.T.,M.H. Korlap PPK PUPR 1.4, Muzni, S.T., PSC 119 Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Timur, Hermansyah, S.Kep.,M.K.M., dan perwakilan Jasa Raharja Cabang Langsa Soni Sumono.   Kasat Lantas Polres Aceh Timur menyebutkan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dalam menciptakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas, khususnya dalam wilayah hukum Polres Aceh Timur.   “Pentingnya keselamatan masyarakat dalam berkendara dan berlalu lintas menjadi perhatian penuh bagi para pemangku kepentingan dan termasuk bagian dalam 5 (Lima) pilar forum keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan,” ujar AKP Hardi.   Disebutkan, Pemangku Penanggung jawab Keselamatan 5 pilar senantiasa berkomitmen dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan tentunya dalam memberikan upaya pemasangan spanduk,Rambu-rambu, Marka jalan, penerangan Jalan serta penanganan korban Laka lantas dikabupaten Aceh Timur ,sehingga masyarakat akan terbantu untuk aman dan nyaman dalam berkendara dan mampu mengurangi resiko terjadinya kecelakaan yang berkakibat fatal. Melalui rapat koordinasi yang baik antar instansi, Operasi Zebra Seulawah 2025 Polres Aceh Timur ini diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.   “Dengan dukungan dari Dishub, Jasa Raharja dan instansi terkait lainnya, melalui Operasi Zebra Seulawah 2025 ini, kami berharap masyarakat utamanya dalam wilayah hukum Polres Aceh Timur semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Ini bukan hanya tugas Kepolisian, tetapi tanggung jawab bersama.” Terang Kasat Lantas Polres Aceh Timur AKP Hardi, S.H. Hsb

Read More

Warga Labusel Tangkap Ular Piton 8 Meter

  Bersuarakyat.online – Labusel – Warga Dusun Bakti Padang Rei, Desa Simatahati, Kecamatan Kotapinang, dikejutkan oleh penangkapan seekor ular piton raksasa sepanjang sekitar 8 meter yang ditemukan di sebuah rawa di area kebun milik warga. Reptil besar itu sebelumnya membuat resah karena diduga memangsa sejumlah ternak, termasuk seekor anjing milik penduduk setempat.   Momen penangkapan tersebut terekam dalam sebuah video yang menunjukkan beberapa warga berupaya keras menarik tubuh ular dari dalam rawa di kawasan kebun kelapa sawit. Menurut keterangan warga, ular tersebut telah berhari-hari berdiam di lokasi yang sama dan beberapa kali terlihat berkeliaran di sekitar kebun.   Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, warga akhirnya memakai alat setrum guna melumpuhkan ular sebelum menariknya keluar. Setelah berhasil ditangkap, ular itu langsung menyita perhatian warga, termasuk anak-anak yang takjub melihat ukuran tubuhnya yang luar biasa besar.   Amril Rambe, salah satu warga yang ikut menangkap ular tersebut, menjelaskan bahwa keberadaan reptil itu sudah lama menimbulkan kekhawatiran karena sebelumnya memangsa seekor anjing di ladang tak jauh dari lokasi penemuan.   “Demi menghindari bahaya bagi warga, kami memantau gerak-geriknya hingga akhirnya dapat kami amankan,” ujarnya saat dihubungi media, Kamis (20/11/2025). Ren

Read More

BRI Rantau Prapat Tegaskan Pengelolaan Agunan Nasabah Sesuai Regulasi dan Didukung Dokumen Sah

    Bersuarakyat.online – Labuhanbatu – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Kantor Cabang Rantau Prapat menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan mengenai dugaan pengambilan agunan milik nasabah an. Jhon Beni Ginting di BRI Unit Pasar Glugur. BRI menegaskan bahwa seluruh proses penyelesaian kredit dan pengelolaan dokumen agunan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan perbankan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan hukum yang berlaku.   Dari hasil verifikasi internal, fasilitas kredit an. Jhon Beni Ginting tercatat menunggak sejak Desember 2022, dan telah memasuki kategori kredit bermasalah (NPL) pada pertengahan 2023. BRI telah menjalankan langkah penanganan sesuai standar operasional termasuk penagihan melalui kunjungan langsung dan komunikasi kepada debitur.   Sebagai bagian dari proses penyelesaian kredit, pada 29 Juli 2023, pihak keluarga menghadiri BRI Unit Pasar Glugur untuk membawa dokumen jual-beli lahan sawit yang telah ditandatangani oleh nasabah dan ahli waris, serta disaksikan aparatur desa. Dana dari hasil penjualan tersebut kemudian digunakan untuk melunasi kredit nasabah, termasuk fasilitas terkait atas nama Sity Aminah Tambunan.   Seluruh dokumen yang digunakan dalam proses pelunasan tersebut telah diverifikasi BRI sebagai dokumen resmi, sah, dan sesuai ketentuan hukum.   BRI menegaskan bahwa keberatan yang disampaikan nasabah pada September 2023 tidak terkait dengan prosedur BRI, melainkan disebabkan oleh perselisihan internal keluarga mengenai pembagian hasil penjualan lahan. Berdasarkan klarifikasi dari pihak keluarga, nasabah turut serta dalam proses pengurusan dokumen, memahami, dan menyetujui transaksi yang dilakukan.   Dengan demikian, klaim mengenai “pengambilan agunan tanpa persetujuan” tidak sesuai dengan kondisi dan fakta hukum yang telah diverifikasi.   Sebagai perusahaan publik yang mengedepankan transparansi, BRI menegaskan pentingnya konfirmasi langsung kepada perusahaan sebelum pemberitaan dipublikasikan. Hal ini diperlukan untuk menjaga akurasi informasi dan menghindari mispersepsi publik.   Berdasarkan rilis yang diterima media pada Kamis (20/11/2025) Rian Darmawan selaku Pemimpin Cabang BRI Rantau Prapat menyampaikan bahwa seluruh proses penanganan kredit dan pengelolaan dokumen agunan nasabah telah kami lakukan sesuai standar operasional, ketentuan internal BRI, regulasi OJK, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Pelunasan kredit dilakukan melalui hasil penjualan lahan yang disetujui dan ditandatangani oleh nasabah dan ahli waris.   “Temuan kami menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul merupakan sengketa internal keluarga, bukan akibat tindakan BRI. Kami selalu terbuka memberikan klarifikasi secara transparan guna menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.   BRI berkomitmen untuk terus memastikan penerapan Good Corporate Governance (GCG), prinsip prudential banking, serta tata kelola pengelolaan agunan yang sesuai dengan ketentuan hukum. BRI juga akan terus menjaga kualitas layanan dan memberikan penyelesaian terbaik bagi nasabah sesuai peraturan yang berlaku. Ren

Read More

Ardiansyah Hrp Sekjen Mewakili Ketua Karang Taruna Mula Rotua Sir, Memberikan Mandat Kepada Ahmad Arifin Nahkodai Katar Kec Portibi.

  Bersuarakyat.Online – Paluta Ardiansyah Harahap, S.pd selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Karang Taruna Kab Paluta telah mewakili Ketua Mula Rotua Siregar, S.Sos telah memberikan kepercayaan kepada Adinda Ahmad Arifin Tanjung, SH telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Pada Masa Jabatan 2025–2030, Pemilihan berlangsung dalam Temu Karya III Karang Taruna yang digelar di Aula Sahabat Coffee, Pada Kamis : 20/11/2025. Kegiatan ini dibuka oleh Plt Camat Portibi H. Ibrahim Nasution dan dihadiri secara langsung oleh, Sekretaris Jenderal Karang Taruna Kab Paluta, Adinda Ardiansyah Harahap, S.pd yang mewakili Ketua KT Paluta Mula Rotua Siregar, S.Sos dan Hadir pula Ketua Carateker Muhammad Mar’i Siregar. Yang turut hadir dalam aklamasi tersebut, Muspika, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pengurus Karang Taruna desa se-Kecamatan Portibi. Ketua Carateker Muhammad Mar’i Siregar menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak hingga Temu Karya dapat terselenggara dengan baik. Sementara itu, Sekretaris Karang Taruna Kab Paluta Ardiansyah Harahap, menegaskan bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan, baik di tingkat desa maupun kecamatan, ia juga berharap kepada pengurus baru, terus menjaga kerja sama dan sinergi dengan pemerintah, Karang Taruna harus berperan aktif memajukan masyarakat dan daerah. Karena itu, tetaplah berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah untuk kemajuan Kecamatan Portibi, ujar beliau juga meminta pengurus segera melengkapi struktur hingga tingkat desa serta memperkuat kehadiran sosial di tengah masyarakat. Plt Camat Portibi H. Ibrahim Nasution menyambut baik pelaksanaan Temu Karya III dan berharap kepengurusan baru dapat segera menyesuaikan diri serta bekerja sama dengan pemerintah kecamatan. Kepada pengurus terpilih supaya cepat menyesuaikan dan dapat bersinergi dengan pemerintah Kecamatan Portibi, dalam pertemuan tersebu sekaligus aklamasi atas terpilih nya Ahmad Arifin Tanjung sebagai ketua dalam masa jabatan 2025-2030 makin solid dan bisa bersinergi dengan pemerintahan terkhusus di kecamatan Partibi, Pungkas Ardiansyah. Harahap Kuro-Kuro.

Read More

Istri Wakil Bupati Aceh Timur Terima Kunjungan Tim Dokter dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

  Aceh Timur- bersuarakyat.online Ketua Pimpinan Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD BKMT) Aceh Timur, Ny. Bd. Erni Handayani T. Zainal Abidin, S.Keb, menerima kunjungan resmi tim dokter dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dalam rangka Visitasi Pengampuan Layanan Stroke di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zubir Mahmud Aceh Timur. Kamis 20 Nov 2025.   Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, khususnya dalam penanganan kasus stroke yang menjadi salah satu penyakit dengan risiko kematian dan kecacatan cukup tinggi di Aceh. Kedatangan tim dokter tersebut disambut langsung oleh Ny. Erni Handayani bersama jajaran manajemen RSUD dr. Zubir Mahmud dan anggota PD BKMT Aceh Timur.   Dalam sambutannya, Ny. Erni Handayani menyampaikan apresiasi dan harapan besar terhadap kegiatan visitasi tersebut. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan, terutama terkait penanganan stroke, merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Aceh Timur yang harus terus didorong melalui kerja sama lintas lembaga.   “Kami menyambut baik kedatangan para dokter ahli dari RSUD dr. Zainoel Abidin. Semoga visitasi ini memberikan penguatan kapasitas bagi tenaga medis di RSUD dr. Zubir Mahmud, sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat semakin cepat, tepat, dan profesional. Insya Allah kami siap mendukung berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” Ujar Ny. Erni.   Visitasi ini meliputi pemeriksaan sistem pelayanan, evaluasi kesiapan fasilitas, serta pendampingan teknis terkait standardisasi layanan stroke terpadu di daerah. Para dokter dari RSUD dr. Zainoel Abidin juga memberikan masukan strategis untuk pengembangan sarana dan kompetensi tenaga medis di RSUD dr. Zubir Mahmud.   Adapun Tim Dokter Pengampuan Layanan Stroke yang hadir dari Banda Aceh antara lain, Dr. Ika Marlia, M.Sc, Sp.S(K) Pembina TK. I, IV/b & Kepala Seksi Pelayanan Spesialistis dan Rujukan RSUD dr. Zainoel Abidin. Dr.Nasrul Musadir, Sp.S(K) Tim Pengampuan Layanan Stroke RSUD dr. Zainoel Abidin, Dr. Imran, M.Kes, Sp.S(K) Anggota Tim Pengampuan Layanan Stroke RSUD dr. Zainoel Abidin. Ners. Indy Susanti, S.Kep., M.N.Sc Tim Pengampuan Layanan Stroke RSUD dr. Zainoel Abidin.   Kegiatan visitasi berjalan dengan lancar, penuh diskusi profesional, dan diakhiri dengan peninjauan langsung ke sejumlah ruang layanan di RSUD dr. Zubir Mahmud.   Dengan adanya pengampuan ini, diharapkan Kabupaten Aceh Timur semakin siap memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi pasien stroke yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. (Hsb)

Read More

Bawaslu karo memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjenjang

  Karo.bersuarakyat.online Bawaslu Kabupaten Karo melakukan Kegiatan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas), Rabu (19/11/2025) di Kabupaten Karo.   Kegiatan tersebut di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo di berbagai kecamatan yang di ambil sebagai saple.   Adapun Kecamatan dimaksud yaitu : Kecamatan Berastagi (Desa Rumah Berastagi, Kelurahan Tambak Lau Mulgap 1, Kelurahan Gundaling 1) Kecamatan Merek (Desa Ajimbelang, Desa Situnggaling, Desa Pancur Batu).   Ini merupakan bagian dari upaya, untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjenjang, agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   Turutserta hadir Ketua Bawaslu Karo Gemar Tarigan, Sudiman (anggota) dan staf serta dari pihak KPU Karo. Dedi

Read More

Advokat Beriman Panjaitan,SH.MH Dampingi Kelompok Tani Leuweung Hideung Hadiri Sidang Gugatan PTPN IV Marbau Selatan

    Bersuarakyat.Online – Labuhanbatu   Rabu 19/11/2025, pengadilan negeri Rantauprapat gelar Sidang Perkara Perdata No. 163/Pdt.G./2025/PN.Rantauprapat. dengan pihak Tergugat Kelompok Tani Leweung Hideung dan Pihak Penggugat PTPN IV Marbau Selatan.     KELOMPOK TANI LEUWEUNG HIDEUNG, adalah suatu perkumpulan kelompok tani yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 15 tertanggal 14 April 2008, berkedudukan di Desa Babussalam, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Nur Asiddik selaku Ketua Kelompok Tani Leuweung Hideung, dan oleh karenanya sah serta berwenang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Leuweung Hideung. Saat ditemui awak media usai sidang Ketua Kelompok Tani Nur Asiddik mengatakan kami ini Warga Transmigrasi yang datang pada tahun 1954 – 1956, menduduki tanah di desa perkebunan marbau selatan, kecamatan marbau, kabupaten labuhanbatu utara, provinsi sumatera utara seluas ± 160,63 ha.   dan kami berada dikampung ini untuk aktiftas sehari hari melakukan bercocok tanam sebagai mata pencaharian dengan tanaman sawit dan Sayuran serta tanaman lainnya, dan selama itupula kami sudah membangun rumah ibadah masjid dan sudah masuk aliran listrik untuk menerangi perkampungan ini, dan saat akan sudah berhasil tanaman yang kami kelola.   pada tahun 2000 mau diambil alih oleh pihak PTPN IV sebagai Penggugat karena ini wilayah yang masuk HGU mereka berdasarkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha (“SKHGU”) sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Sk. 16/HGU/DA/80 tertanggal 6 Februari 1980 (“SKHGU No. 16 tertanggal 6 Februari 1980”) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Sk.50/HGU/DA/80 tertanggal 24 Juli 1980 (“SKHGU No. 50 tertanggal 24 Juli 1980”), dan sepengetahuan kami dari dulu tanah yang kami tempati ini berada diluar HGU, karna HGU PTPN dengan yang dikuasai berbeda dilapangan, harusnya Pemerintah mengukur ulang Luas HGU PTPN IV, yang dulunya PTPN 3 yang dulunya 1000 lebih akan tetapi dilapangan diduga dikuasai menjadi 4000, ucapnya.   Lanjutnya kami yang orang kecil ini harusnya dilindungi oleh Negara (PTPN), tapi kini kenapa pihak PTPN yang notabene adalah negara malah Menggugat Kami kelompok Tani, harusnya melindungi kami para petani yang kami sudah lama berada disini, kami ini program transmigrasi dari Pemerintah yang dilakukan untuk menyebar penduduk dari yang padat ke wilayah yang belum ada masyarakatnya. dan kenapa baru baru ini pihak PTPN IV ingin mengambil alih tanah ini, kenapa tidak dari dulu dikatakan bahwa ini masuk wilayah HGU mereka, maka dari itu kami akan terus hadapi gugatan ini hingga selesai karna ini perjuangan yang harus kami lakukan untuk mempertahankan apa yang sudah dilakukan oleh orang orang tua kami dulu muali dari awal sampai di tanah ini, tutupnya.   Sementara Beriman Panjaitan Selaku Kuasa Hukum Kelompok Tani Kelompok Tani Leuweung Hideung Mengatakan Kita Akan memberikan pembelaan dan akan Kawal Kasus Ini Karena Ini Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak, Dan harapan kita Kelompok Tani Ini Mendapatkan Keadilan yang berpihak kepada kelompok tani yang sudah berada di lokasi ini dari tahun 1954 hingga sekarang, bebernya.   red

Read More

Kadis Sosial Khoirul Didampibgi Sekjen Karang Taruna Ardiansyah Hrp, Menyelenggarakan PMKS Mewakili Bupati Paluta. 

Paluta-Bersuarakyat.online Kepala Dinas Sosial Khairul Harahap, S.Sos., M.Si didampingi Sekretaris Jenderal Karang Taruna Kab Paluta, Ardiansyah Harahap, S.pd Yang mewakili Bupati Padang Lawas Utara H.Reski Basyah Harahap, S.STP., MSi.dan juga Ketua Karang Taruna Kab Paluta Mula Rotua Siregar, S.Sos dalan kegiatan Karang Taruna Kabupaten Padang Lawas Utara, menggelar Sosialisasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sekaligus Bakti Sosial berupa pemberian sembako gratis, pemeriksaan kesehatan, serta obat dasar gratis kepada 60 orang lansia dari Pondok Lansia Baitussalam Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak, Pada Rabu : 19/11/2025. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Padang Lawas Utara yang ke-18 tahun, sebagai bentuk komitmen Karang Taruna dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di momentum hari bersejarah tersebut.⁣ Kepala Dinas Sosial dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang digagas Karang Taruna ini.⁣ “Kegiatan seperti ini adalah wujud nyata dari keberadaan Karang Taruna di tengah masyarakat. Kepedulian terhadap lansia harus terus diperkuat, karena mereka adalah bagian penting yang harus kita lindungi dan perhatikan bersama,” ujarnya.⁣ Sementara itu, Sekretaris Karang Taruna Paluta Ardiansyah Harahap, S.Pd menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Karang Taruna dalam mendorong gerakan sosial berkelanjutan.⁣ “Di momen Hari Jadi Paluta ke-18 ini, kami ingin pemuda Paluta siap hadir untuk masyarakat. Karang Taruna akan terus menjadi motor sosial yang konsisten membantu kelompok rentan seperti para lansia,”tegasnya.⁣ Para peserta menerima penyuluhan PMKS, pemeriksaan kesehatan dasar, pengecekan tekanan darah, serta pembagian paket sembako yang diserahkan langsung oleh panitia dan perwakilan instansi terkait. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban.⁣ Kegiatan ini menegaskan peran Karang Taruna Paluta sebagai garda sosial kepemudaan yang terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara.⁣ Turut hadir Dinas Kesehatan diwakili Kabid Yankes, Pengurus Karang Taruna dan Masyarakat Pemerima manfaat.⁣ ⁣ Harahap Kuro-Kuro

Read More