2025

    Bersuarakyat.Online –  Paluta   Darwis Harahap tega menghabisi nyawa anak adik kandung sendiri demi hasrat birahinya karena kelainan sekd seorang anak laki-laki berinisial IKH (12) di Desa Batang Baruhar Jae (BBJ) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, ditemukan meninggal mengenaskan di sebuah rawa-rawa setelah sempat dinyatakan hilang selama 3 seja Minggu 21/12/2025 dan ditemukan, Pada Selasa : 23/12/2025 sekitae 17’00 wib.   Korban ternyata dibunuh oleh paman kandungnya sendiri yang bernama Darwis Harahap (46), yang kini telah ditangkap oleh jajaran Polres Tapanuli Selatan.   Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, mengungkapkan bahwa kecurigaan polisi muncul karena tersangka merupakan orang terdekat korban namun justru tidak ikut serta dalam proses pencarian warga.   Motif dan Kronologi kejadian.   Peristiwa ini bermula pada Sabtu (20/12) malam saat korban baru saja pulang dari warung kopi milik ayahnya dan tidur di kamar bersama ibu serta kedua adiknya.   Sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, ibu korban terkejut mendapati IKH sudah tidak ada di tempat tidur sementara jendela kamar ditemukan dalam kondisi terbuka lebar.   Pihak keluarga bersama warga setempat sempat melakukan pencarian besar-besaran selama tiga hari berturut-turut hingga akhirnya jasad korban ditemukan tak bernyawa pada 23 Desember kemarin.   Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menjemput korban dari dalam kamar dengan iming-iming uang sebesar Rp 20 ribu agar IKH bersedia keluar rumah secara diam-diam.   Pelaku kemudian membawa keponakannya tersebut ke sebuah gubuk yang hanya berjarak 50 meter dari rumah korban untuk melancarkan aksi pelecehan seksual.   Di lokasi tersebut, tersangka mencabuli korban dan bahkan sempat meminta korban untuk melakukan tindakan asusila lainnya, namun rencana tersebut gagal karena kondisi fisik korban.   Situasi menjadi tegang ketika terdengar suara warga yang berteriak memanggil nama korban di sekitar lokasi, sehingga membuat tersangka panik dan membawa korban kabur ke arah rawa-rawa.   Sebelum menghabisi nyawa korban, tersangka sempat bertanya apakah IKH akan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, dan korban menjawab akan membocorkan semuanya.   Merasa terdesak dan takut perbuatannya diketahui, tersangka langsung menenggelamkan korban ke dalam air rawa-rawa hingga tewas, lalu meninggalkan jasadnya begitu saja sebelum akhirnya terungkap oleh polisi.   Harahap Kuro-Kuro.

    Bersuarakyat.online – Labura – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Labuhanbatu Utara terus memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sepanjang tahun 2025 melalui berbagai program strategis yang menyasar masyarakat, keluarga, pelajar, hingga kawasan rawan narkoba.   Kepala BNNK Labuhanbatu Utara, Muhammad Hendro, dalam press release yang disampaikan pada Senin (22/12/2025), memaparkan sejumlah capaian kinerja institusi yang dipimpinnya, khususnya pada bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan narkotika.   Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat   Pada bidang pencegahan, BNNK Labura menetapkan Desa Londut, Kecamatan Kualuh Hulu, sebagai Desa Bersinar (Bersih Narkoba) tahun 2025. Program ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan Pemerintah Daerah, TNI/Polri, sektor kesehatan, serta sektor sosial melalui pendekatan sinergis dan komprehensif.   Melalui Program Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP), BNNK Labura juga membentuk dan melatih 50 penggiat anti narkoba yang berasal dari unsur masyarakat dan dunia pendidikan (guru SMP sederajat). Para penggiat tersebut berperan aktif dalam menyebarluaskan edukasi dan informasi P4GN di lingkungan masing-masing. Hasil penilaian IKP menunjukkan skor 3,56 dengan kategori sangat mandiri.   Program unggulan lainnya adalah Ketahanan Keluarga, yang pada tahun 2025 menjangkau 20 pasangan keluarga di Desa Londut dan Desa Kanopan Ulu. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman pola hidup sehat serta komunikasi efektif antaranggota keluarga guna mewujudkan keluarga Bersinar.   Adapun hasil indeks penilaian dari BNN RI masih menunggu pengumuman resmi.   Di kalangan remaja, BNNK Labura melaksanakan Program DEKTARI (Indeks Ketahanan Diri Remaja) dengan membentuk 10 remaja teman sebaya anti narkoba dari SMP sederajat di wilayah Desa Bersinar. Berdasarkan hasil penilaian aplikasi DEKTARI, indeks ketahanan diri remaja mencapai 63,91 dengan kategori sangat tinggi, yang menunjukkan kemampuan remaja dalam menolak penyalahgunaan narkoba.   Sementara itu, melalui Program IKKR (Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan), BNNK Labura menggelar bimbingan teknis life skill berupa budidaya tanaman pepaya di Desa Londut. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari mantan penyalahguna dan kelompok masyarakat rawan, dengan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Hasil penilaian indeks IKKR juga masih menunggu pengumuman resmi dari BNN RI.   Sepanjang tahun 2025, BNNK Labura melaksanakan 27 kegiatan tes urine narkoba di lingkungan swasta, masyarakat, dan pendidikan dengan total sasaran 1.756 orang. Dari jumlah tersebut, 48 orang dinyatakan positif dan selanjutnya menjalani program rehabilitasi.   Selain itu, penyuluhan tatap muka P4GN telah dilaksanakan sebanyak 11 kegiatan dengan total peserta 2.093 orang.   Bidang Rehabilitasi Pada bidang rehabilitasi, BNNK Labura membentuk Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai upaya penanganan berkelanjutan bagi penyalahguna narkoba. Sebanyak 10 agen pemulihan dilatih dan ditempatkan di Desa Londut serta Desa Tanjung Pasir untuk menangani klien dengan tingkat ketergantungan ringan dan coba-coba.   Selama tahun 2025, tercatat 38 pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba telah mengakses layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Berkah BNNK Labuhanbatu Utara. Selain itu, layanan pascarehabilitasi juga diberikan kepada 30 klien guna mendukung pemulihan yang berkelanjutan.   Dalam aspek pelayanan administrasi, Klinik Pratama Berkah melayani 250 pemohon penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN).   Bidang Pemberantasan Pada bidang pemberantasan, sepanjang tahun 2025 tidak terdapat berkas perkara tindak pidana narkotika yang dinyatakan P-21 di BNNK Labura, karena seluruh berkas perkara dilimpahkan ke BNN Provinsi Sumatera Utara.   Meski demikian, pelayanan asesmen terpadu tetap menjadi prioritas. Tercatat sebanyak 159 klien asesmen terpadu telah dilayani, jauh melampaui target awal sebanyak 40 klien.   Dalam mendukung pelaksanaan tugas, BNNK Labuhanbatu Utara juga memanfaatkan teknologi informasi melalui berbagai sistem digital, seperti E-Mindik pada bidang pemberantasan, TREN (Telerehabilitasi Narkoba) dan New Sirena pada bidang rehabilitasi, serta layanan konsultasi hukum secara daring.   Melalui berbagai capaian tersebut, BNNK Labuhanbatu Utara menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan masyarakat Labura yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

  Bersuarakyat.online | Rantauprapat – Aktivis Lingkungan Hidup akan menggelar aksi demo ke dinas PUPR Prov Sumut UPTD Rantauprapat untuk menuntut penutupan galian golongan C (sedot pasir) ilegal yang beroperasi tepat di dekat kantor Dinas PUPR Sumatera Utara (UPTD Rantauprapat) dan berdekatan dengan Mapolres Labuhanbatu, serta dekat jembatan jalan kota yang sering dilalui warga. Kasus ini semakin memanas setelah seorang warga dengan penyakit jantung mengaku resah dan khawatir bisa mati akibat gangguan dari aktivitas penambangan tersebut. Menurut informasi aktivis lingkungan hidup bernama ISHAK, galian C ilegal ini telah berjalan tanpa izin resmi selama lebih kurang satu tahun. Kegiatan sedot pasir dengan alat mesin sedot menimbulkan risiko serius terhadap keamanan jembatan jalan kota di dekatnya, karena proses penambangan dapat merusak dasaran pondasi jembatan dan mengurangi stabilitas bangunan. Selain itu, kebisingan mesin, polusi udara dari debu pasir, dan kendaraan pengangkut yang ramai juga mengganggu kenyamanan warga sekitar, ucapnya Selasa,23/12/2025. Di depan Mapolres Labuhanbatu.   “Saya memiliki penyakit jantung, dan setiap hari saya harus mendengar bunyi mesin sedot pasir yang kencang dan menghirup udara yang berdebu. Saya juga telah memasukkan Dumas ke Polres Labuhanbatu namun sampai saat ini belum ada tinda lanjutnya, Saya khawatir gangguan ini akan membuat kondisi saya memburuk dan bahkan bisa menyebabkan kematian,” cerita salah satu warga yang memilih tidak disebutkan namanya.   Ketika ditanya, pihak Dinas PUPR Sumut UPTD Rantauprapat berinisial Z, mengatakan kegiatan tersebut ilegal (Tidak memiliki Ijin), dan kami mengakui memiliki wewenang untuk monitoring penambangan Pasir di sungai. Namun, kami tidak memiliki tim khusus yang bertugas untuk memantau langsung di lapangan. “Kami memang memiliki wewenang monitoring, tetapi keterbatasan tenaga membuat kami sulit untuk melakukan pengawasan secara rutin setiap hari,” ungkap pejabat PUPR berinisial Z Aktivis lingkungan Hidup ISHAK mengatakan demo akan dilakukan minggu depan ke dinas PUPR Prov Sumut UPTD Rantauprapat. menuntut penutupan galian C ilegal tersebut, tindakan tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku, dan penambahan tenaga monitoring agar kasus serupa tidak terulang. Saya juga berharap instansi terkait lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanan warga jangan sampai peritiwa seperti di Tapanuli, Sumbar dan Aceh Terjadi di Labuhanbatu Turut serta pada diskusi dan mengantar surat aksi tsb, Pengacara Edy S Pane, SH,MH, Oscar Panjaitan,SH, dan juga warga serta korban dari penambangan pasir Bapak Selamat Lubis dan istri Red

  bersuarakyat.online – Labuhanbatu Selasa, 23/12/2025 Pengadilan Negeri Rantauprapat menggelar sidang lanjutan perkara perdata No. 163/Pdt.G/2025/PN.Rap, Kelompok Tani Leuweung Hideung Merbau Selatan digugat oleh PTPN IV Marbau Selatan dengan agenda sidang mediasi(Selasa,23/12/2025). Kedua pihak berperkara dalam gugatan ini tidak bisa menemui jalan tengah untuk penyelesaian perkara dalam agenda sidang mediasi di pengadilan negeri Rantauprapat. Nur Asiddik selaku ketua Kelompok Tani Leuweung Hideung mengatakan saat ditemui awak media Sidang masih berlanjut Karena belum menemui Titik temu saat sidang tadi, dan selanjutnya akan kembali bersidang tanggal 5/01/2026. Kami adalah organisasi petani yang berdiri berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 14 April 2008, beralamat di Desa Babussalam, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kami merasa tertindas yang diakibatkan gugatan ini karena negara melalui BUMN justru menggugat rakyatnya sendiri yang sudah lebih dari 70 tahun menempati dan mengelola wilayah tersebut. Kami adalah komunitas transmigrasi resmi yang ditempatkan negara pada tahun 1954–1956, membuka kawasan hutan, membangun perkampungan, membangun masjid, mengalirkan listrik, dan menjadikan wilayah tersebut hidup secara sosial maupun ekonomi. “Kami masuk ke wilayah ini bukan ilegal. Kami adalah program transmigrasi resmi negara. Kami hidup, membangun, dan mengelola tanah ini sudah lebih dari 70 tahun. Lalu kenapa baru sekarang PTPN IV mengklaim tanah ini sebagai HGU mereka, ucapnya. Kami susah payah dan sudah lama menggarap lahan seluas ±160,63 ha, ditanami sawit, sayuran, dan tanaman lainnya sebagai sumber kehidupan kami selama ini Pihak PTPN IV menggugat kami dengan dasar Pemberian Hak Guna Usaha kepada PTPN III (saat ini PTPN IV) i.c. Penggugat sebagaimana diperkuat dengan SKHGU No. 16 tertanggal 6 Februari 1980 dan SKHGU No. 50 tertanggal 24 Juli 1980 yang kemudian diperpanjang dalam SKHGU No. 118 tertanggal 23 Desember 2005. Namun warga menegaskan bahwa sejak dahulu wilayah yang mereka tempati tidak termasuk dalam peta HGU tersebut, Lebih jauh, warga menduga terjadi penguasaan berlebih, di mana HGU yang tertulis sekitar 1.000-an hektare, tetapi di lapangan diduga menjadi lebih dari 4.000 hektare, Kami meminta Negara harus turun mengukur ulang HGU PTPN IV ini. Jangan sampai ada tanah rakyat yang dirampas dengan berlindung di balik nama HGU,” kata Nur Asiddik. “warga negara seperti Kami harus Dilindungi Negara, Bukan Untuk Digugat Negara, Dan tindakan PTPN IV menggugat kami justru melukai rasa keadilan: “PTPN IV sebagai BUMN itu negara. Tapi justru negara yang menggugat kami—petani kecil yang seharusnya dilindungi. Ini ironi terbesar dalam urusan agraria, kelompok tani akan melawan gugatan ini sampai akhir demi tanah yang dibuka oleh orang tua mereka sejak tahun 1954. Kuasa hukum Kelompok Tani, Beriman Panjaitan, menegaskan Gugatan yang dilakukan PTPN IV adalah suatu jalan Pengusiran kepada Kelompok tani, lahan itu sudah lepas dari  Hak Guna Usaha (HGU) dan kelompok tani sudah berada di lahan itu hingga saat ini. Mereka itu masuk ke Program transmigrasi yang dicanangkan oleh negara dan diatur dalam undang-undang (UU No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian), di mana transmigran berhak mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha, Lahan untuk permukiman transmigrasi seharusnya sudah dibebaskan dari status kepemilikan lain sebelumnya. Seringkali, HGU diterbitkan kemudian dan tumpang tindih dengan lahan yang sudah ditempati atau digarap oleh masyarakat transmigrasi maupun masyarakat adat setempat. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2015, hak atas masyarakat (termasuk transmigran yang sudah lama tinggal dan mengerjakan lahan) bisa dikukuhkan meski berada di dalam lahan HGU. Pengusiran paksa tanpa proses hukum yang adil melanggar hak-hak masyarakat. jika masyarakat transmigrasi sudah menempati dan mengusahakan  lahan tersebut secara sah sesuai program pemerintah untuk kehidupan mereka jangan ada lagi gangguan dan proses hukum. “Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Gugatan PTPN IV bukan hanya lemah secara fakta sejarah, tetapi juga bertentangan dengan hukum agraria nasional. Tidak ada alasan hukum yang membenarkan pengambilalihan tanah yang telah dihuni warga transmigrasi resmi sejak tahun 1954.” Beriman menegaskan bahwa perkara ini adalah perjuangan hidup rakyat, bukan sekadar sengketa tanah, di dalam UUD 1945 – Tanah Rakyat Tidak Boleh Dirampas! Pasal 28H ayat (4): Hak milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Pasal 33: Tanah dan kekayaan alam wajib dipergunakan untuk kemakmuran rakyat — bukan untuk memperluas penguasaan BUMN yang merugikan rakyat. UUPA 1960 – HGU Tidak Boleh Menghapus Hak Rakyat Pasal 6: Hak atas tanah memiliki fungsi sosial, sehingga tidak boleh meminggirkan rakyat yang telah menggarap dan hidup di atas tanah tersebut. Pasal 18: HGU tidak dapat diberikan di atas tanah yang sebelumnya sudah dikuasai masyarakat, kecuali dengan penyelesaian adil terlebih dahulu. PP 40/1996 – HGU Bisa Dibatalkan Jika Merampas Hak Masyarakat Pasal 12 & 14: Tanah yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat tidak boleh dimasukkan dalam HGU 4. Prinsip Transmigrasi Nasional Warga transmigrasi periode 1954–1956 adalah warga negara yang ditempatkan secara resmi oleh pemerintah. Negara tidak bisa kemudian menggugat dan mengusir warganya sendiri dari tanah yang justru dibuka melalui program resmi negara. Yurisprudensi MA Dalam banyak putusan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa: Klaim HGU tidak otomatis menang, Jika ada masyarakat yang tinggal dan menggarap sebelum HGU diterbitkan, maka masyarakatlah yang harus didahulukan dan dilindungi. Red