Maret 2026

      Labuhanbatu, Bersuarakyat.Online 18 Maret 2026 Isu terkait dugaan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada sejumlah wartawan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu menuai sorotan dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat serta insan pers. Praktik tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait sumber anggaran dan mekanisme penyalurannya. Berdasarkan informasi yang beredar, pembagian THR tersebut diduga tidak dilakukan secara merata kepada seluruh wartawan yang bertugas di wilayah Labuhanbatu. Hal ini memunculkan dugaan adanya perlakuan tidak adil atau “ timbang pilih terhadap insan pers.   Sejumlah wartawan yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak menerima THR dimaksud. Mereka mempertanyakan dasar penyaluran bantuan tersebut, termasuk kriteria penerima serta transparansi anggaran yang digunakan Rabu, 18/Meret/2026   “Kalau memang itu dari anggaran resmi, seharusnya jelas mekanismenya. Jangan sampai ada kesan pilih kasih atau tidak transparan,” ujar salah seorang jurnalis   Di sisi lain, terdapat pula wartawan yang disebut-sebut menerima bantuan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan maupun sumber dana yang digunakan, apakah berasal dari anggaran operasional dinas atau sumber lain yang sah.   Pengamat kebijakan publik menilai, jika benar pembagian THR tersebut menggunakan anggaran pemerintah, maka harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   “Penggunaan anggaran negara atau daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjl jawabkan. Jika tidak, berpotensi menimbulkan persoalan hukum,” ungkap seorang pengamat.   Selain itu, praktik pembagian THR kepada wartawan (Jurnalis) juga dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi mencederai independensi pers. Wartawan diharapkan tetap menjaga profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh pemberian dalam bentuk apapun yang dapat memengaruhi objektivitas pemberitaan.   Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Labuhanbatu Provinsi Sumatra Utara belum memberikan klarifikasi resmi terkait isu tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan masih belum mendapat tanggapan.   Masyarakat pun berharap agar pihak terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka guna menghindari spekulasi yang berkembang. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.   Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai aturan, serta tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan pers yang memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi.       penulis : *** DR.Rangkuti ***

Brrsuarakyat.online – Aceh Timur Kepala Kepolisian Resor Aceh Timur, Polda Aceh, AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K. memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kapolsek Peureulak Barat pada Rabu (18/03/2026) pagi.   Serahterima jabatan yang berlangsung di ruang kerja Kapolres Aceh Timur ini turut dihadiri oleh Wakapolres Kompol Abdul Muin, S.H.,M.M., Pejabat Utama serta perwakilan Kapolsek jajaran Polres Aceh Timur. Dalam kegiatan tersebut, jabatan Kapolsek Peureulak Barat diserahterimakan dari Iptu Muhammad Vito Romadhonsyah, S.Tr.K. kepada Ipda Faisal Hadi Siregar, S.H. yang sebelumnya menjabat Kaurbinopsnal Satintelkam Polres Aceh Timur. Selanjutnya Iptu Muhammad Vito Romadhonsyah, S.Tr.K. mendapat penugasan baru sebagai perwira pertama (Pama) di Polresta Banda Aceh.   Kapolres Aceh Timur dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam organisasi Polri. Selain sebagai bentuk pembinaan karier, pergantian jabatan juga diharapkan mampu membawa semangat baru dalam pelaksanaan tugas di lapangan.   Rangkaian kegiatan serah terima jabatan berlangsung sederhana dan khidmat. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Kapolres Aceh Timur beserta jajaran kepada pejabat lama dan pejabat baru, disertai harapan agar keduanya dapat menjalankan amanah dengan baik di tempat tugas masing-masing. hsb

    Aceh Timur — bersuarakyat.online Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.Si bersama Kapolres Aceh Timur AKBP Iwan Kurniadi meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kemuning, Kecamatan Peureulak, serta pasar tradisional setempat dalam rangka memastikan ketersediaan BBM dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Rabu 18 Maret 2026.   Dalam keterangannya, Bupati memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Aceh Timur masih dalam kondisi aman dan terkendali. Hal tersebut berdasarkan hasil peninjauan langsung serta koordinasi dengan pihak SPBU dan Pertamina.   “Dari hasil yang kita tinjau hari ini dan koordinasi dengan pihak terkait, stok BBM menjelang Idul Fitri masih aman dan terkendali,” kata Al-Farlaky.   Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ditemukan adanya kelangkaan BBM, baik di tingkat provinsi Aceh maupun khususnya di Kabupaten Aceh Timur.   Untuk SPBU Kemuning sendiri, pihaknya menerima laporan bahwa pasokan mencapai 16 ton setiap kali pengisian, yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.   Bupati juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu kelangkaan BBM yang tidak benar, sehingga tidak terjadi panic buying yang berujung pada antrean panjang di SPBU.   “Beberapa waktu lalu sempat terjadi antrean akibat informasi yang tidak terkonfirmasi. Namun setelah klarifikasi dari pihak kepolisian dan pemerintah daerah, kondisi kembali normal. Jika pun ada antrean saat ini, itu masih dalam batas wajar, bukan karena kelangkaan,” ujarnya.   Usai meninjau SPBU, Bupati bersama Kapolres melanjutkan pemantauan ke Pasar Peureulak. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan serta stabilitas harga bahan pokok menjelang meugang dan Idul Fitri.   Dari hasil pemantauan di lapangan, ditemukan sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Di antaranya, minyak goreng curah mencapai Rp22.000 per kilogram, gula pasir sekitar Rp20.000 per kilogram, dan beras premium mencapai Rp230.000 per sak.   Selain itu, harga telur tercatat sekitar Rp58.000, kentang Rp15.000 per kilogram, cabai merah Rp38.000 per kilogram, dan cabai rawit mencapai Rp60.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih masing-masing berada di kisaran Rp45.000 per kilogram.   Untuk komoditas lainnya, kacang hijau dijual Rp25.000 per kilogram. Sementara di sektor perikanan, ikan bandeng berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, udang Rp120.000 per kilogram, dan ikan tongkol sekitar Rp40.000 per kilogram.   Secara umum, kenaikan harga ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan menjelang hari besar keagamaan serta faktor distribusi di tingkat pedagang.   Menanggapi hal tersebut, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama tim terkait akan menyurati para agen penyalur agar tidak menaikkan harga secara sepihak. Jika imbauan tersebut tidak diindahkan, maka akan diberikan teguran lanjutan.   “Kita akan menyurati agen penyalur agar tidak menaikkan harga. Jika tidak diindahkan, tentu akan ada langkah lanjutan berupa teguran,” tegasnya.   Bupati juga mengakui bahwa kenaikan harga ini cukup memberatkan masyarakat, terlebih dalam kondisi pascabanjir yang masih dirasakan sebagian warga.   “Kita berharap harga bahan komoditas bisa kembali normal dan tidak dijual di atas harga eceran tertinggi, sehingga daya beli masyarakat meningkat dan ekonomi kembali stabil,” pungkas Al-Farlaky. (Hsb)

Bersuarakyat.online Massa gereja Katolik Paroki Aek Nabara, yang terdiri dari jemaat, suster hingga pastor menggeruduk BNI cabang Rantauprapat, guna menanyakan hilangnya uang umat senilai Rp 28 Miliar dari bank plat merah tersebut. Mengenai hal ini, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Rahmat Budi Handoko mengatakan, kasus ini sedang ditangani mereka. Bahkan, Polisi telah menetapkan status tersangka terhadap Andi Hakim Febriansyah, mantan kepala Kas Bank BNI Unit Aek Nabara, Kantor Cabang Rantauprapat. “Kami jelaskan bahwa kami sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu inisial AH. Kemudian, jabatan terakhir dari tersangka tersebut adalah mantan pimpinan BNI cabang, atau pimpinan kantor khas Bank BNI secara definitif,”kata Dirreskrimsus Polda Sumut Kombes Rahmat Budi Handoko, Rabu (18/3/2026). Budi menjelaskan, kasus ini telah dilaporkan ke Polisi pada 26 Februari lalu, dengan bukti laporan, LP/B/327/II/2026. Setelah menerima laporan, Polisi melakukan penyelidikan dan memanggil Andi Hakim untuk dimintai keterangan. Namun, ketika dipanggil untuk diperiksa, Andi Hakim disebut sudah berangkat ke Bali untuk liburan bersama istrinya, Camelia Rosa. Diselidiki lebih lanjut, ternyata Andi Hakim sudah melarikan diri ke Australia melalui Bali pada 28 Februari, sekira pukul 18:55 WIB. “Artinya, dua hari setelah dilaporkan, dia sudah bergerak dari Bali menuju Australia menggunakan pesawat.” Mengenai kasus ini, Polda Sumut bekerjasama dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter), Interpol, dan Australian Federal Police (AFP) untuk menangkap tersangka. Kemudian, mereka juga telah mengajukan penerbitan red notice agar dibantu menangkap tersangka. “Kami sudah melakukan upaya-upaya dalam hal penyidikan, terutama untuk bekerja sama dengan Interpol untuk memberikan, menerbitkan red notice yang bersangkutan,”ungkap Kombes Rahmat Budi. “Sehingga pergerakan dari yang bersangkutan ini bisa kita monitor dan bisa kita meminta bantuan interpol, AFP untuk melakukan bantuan penangkapan terhadap yang bersangkutan, demikian,”sambungnya. #Red