Bersurakyat.online.
LABUHANBATU – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus memperkuat transformasi digital di lingkungan birokrasi melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) bagi aparatur kelurahan dan pemerintahan desa se-Kabupaten Labuhanbatu.
Kegiatan yang digelar di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu, Selasa (12/05/2026), dibuka secara resmi oleh Asisten III Setdakab Labuhanbatu, Zaid Harahap.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu, Danni Intan, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurutnya, aplikasi SRIKANDI hadir sebagai platform berbasis web dan mobile untuk menyeragamkan tata kelola arsip dinamis secara nasional, sekaligus mendukung pelayanan administrasi pemerintahan yang lebih efektif dan modern.
“Digitalisasi arsip bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang cepat, efisien, transparan, dan akuntabel hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujar Danni Intan.
Bimtek tersebut diikuti oleh aparatur yang ditunjuk sebagai admin aplikasi SRIKANDI di masing-masing desa dan kelurahan. Para peserta mendapatkan pembekalan teknis terkait alur persuratan digital, pengelolaan dokumen elektronik, hingga sistem pengamanan arsip negara berbasis digital.
Materi disampaikan oleh sejumlah narasumber dari organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Susilawati Ginting, Irwan Silalahi, Dani Syahputra, serta Ananda Putri Liana.
Pemkab Labuhanbatu menilai implementasi SRIKANDI menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada administrasi berbasis kertas dan memangkas proses birokrasi manual yang selama ini dinilai kurang efektif.
Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan kelurahan, kepala desa, serta jajaran OPD terkait. Suasana diskusi berlangsung interaktif, mencerminkan kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi era birokrasi digital yang lebih modern dan terintegrasi.(Red)
