Mafia BBM Subsidi Ilegal, Satu Unit L300 Tangki Siluman Diamankan Polres Tapsel

suararakyat1 bulan ago03 mins

Bersuarakyat.online Mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi memakai tangki siluman di amankan Polres Tapanuli Selatan. Sebagai langkah dan upaya penertiban distribusi serta merespon keresahan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Tim Unit Pidana Khusus (Pidsus) Satreskrim Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) yang dipimpin Ipda Ansor Harahap berhasil mengamankan satu unit mobil Mitsubishi L300 pengangkut BBM jenis solar ilegal. Kasatreskrim Polres Tapsel, Iptu Bontor Desmonth Sitorus SH MH menjelaskan, penindakan tersebut dilakukan pada Kamis : 14/05/2026, malam, di Jalan Lintas Langgapayung–Gunung Tua, tepatnya di Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Di lokasi tersebut, petugas memergoki seorang pria berinisial JH (53) yang diketahui warga Kecamatan Portibi, Paluta, yang tengah mengemudikan kendaraan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, personel kami menemukan sekitar 900 liter solar subsidi yang ditampung di dalam baby tank pada bak mobil tersebut,” jelas Iptu Bontor. Guna kepentingan proses hukum lebih lanjut, petugas langsung menggiring pengemudi beserta kendaraan dan barang bukti BBM ke Mako Polres Tapsel, Iptu Bontor menegaskan, penanganan perkara ini tidak akan berhenti pada temuan di lapangan. Penyidik akan mengusut tuntas asal-usul BBM, tujuan distribusi, hingga memburu kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Semua akan didalami berdasarkan fakta penyidikan dan alat bukti. Penyidik akan memeriksa pengemudi, pihak SPBU terkait, serta berkoordinasi dengan instansi berwenang, terangnya. Dalam proses pembuktian, lanjut Kasatreskrim, penyidik juga akan menggandeng Dinas Metrologi Kabupaten Tapsel untuk memastikan takaran pasti volume solar yang diamankan. Selain itu, keterangan ahli dari BPH Migas akan dilibatkan untuk memperkuat konstruksi hukum perkara ini. Polres Tapsel terus berkomitmen menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan BBM subsidi agar pendistribusiannya tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Kasatreskrim juga mengimbau masyarakat untuk ikut aktif mengawasi. Atas perbuatannya, perkara ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi. Tersangka terancam dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah melalui UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Harahap Kuro-Kuro.

Polres Tapsel Amankan Satu Unit Mobil L300 Sebagai Pengangkut BBM Bersubsidi

suararakyat1 bulan ago03 mins

Bersuarakyat.online Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Tim Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Tapsel yang dipimpin Ipda Ansor Harahap mengamankan satu unit mobil Mitsubishi L300 yang diduga mengangkut bahan bakar minyak subsidi jenis solar secara tidak sesuai ketentuan. Kasatreskrim Polres Tapanuli Selatan, IPTU Bontor Desmonth Sitorus, S.H., M.H., menjelaskan, pengamanan itu dilakukan pada Kamis, : 14/05/2026), malam, di Jalan Lintas Langgapayung-Gunung Tua, tepatnya di Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam penindakan tersebut, petugas menemukan seorang pria berinisal JH (53) warga Kecamatan Portiba, Padang Lawas Utara yang diduga sedang mengangkut BBM subsidi jenis solar menggunakan mobil L300 tersebut. “Setelah dilakukan pengecekan, Personel kita menemukan sekitar 900 liter solar subsidi yang berada di dalam baby tank di atas bak mobil,” jelas IPTU B.D. Sitorus. Usai pemeriksaan di lokasi, petugas membawa pengemudi, kendaraan, serta barang bukti BBM subsidi tersebut ke Mako Polres Tapanuli Selatan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut. IPTU B.D. Sitorus mengatakan, penanganan perkara ini tidak hanya berhenti pada temuan di lapangan. Penyidik akan mendalami asal-usul BBM, tujuan distribusi, serta kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. “Semua akan didalami berdasarkan fakta penyidikan dan alat bukti. Penyidik akan memeriksa pengemudi, pihak SPBU terkait, serta berkoordinasi dengan instansi berwenang,” terangnya. Menurut Kasatreskrim, penyidik juga akan berkoordinasi dengan Dinas Metrologi Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memastikan volume BBM jenis solar yang diamankan. Selain itu, pemeriksaan terhadap ahli dari BPH Migas juga akan dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara. Harahap Kuro-Kuro.

Kunjungan Nyonya Luluk Williams di Kebun Aek Pamienke Penuh Edukasi dan Kepedulian Sosial

suararakyat1 bulan ago04 mins

Bersuarakyat.online Labura – Kunjungan Nyonya Principal Director PT Socfindo, Luluk Williams, di PT Socfindo Kebun Aek Pamienke diwarnai berbagai kegiatan sosial, edukasi, dan bantuan bagi masyarakat serta dunia pendidikan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung sejak Rabu hingga Jumat (13-15/5/2026). Agenda diawali dengan pelatihan pembuatan tempe untuk ibu-ibu PKK Desa Kampung Yaman dan Desa Bangun Rejo. Dalam pelatihan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai proses produksi tempe hingga peluang pengembangan usaha rumahan yang dapat menambah penghasilan keluarga. Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Samsul Tanjung, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Rojali, Camat Aek Natas dan Na IX-X, serta sejumlah kepala desa. Wakil Bupati Labura Samsul Tanjung mengapresiasi kegiatan yang dinilai mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya kaum ibu. “Pelatihan ini sangat baik karena dapat membuka peluang usaha bagi ibu-ibu PKK. Kami berharap program seperti ini terus berlanjut dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Selain pelatihan, kegiatan juga dirangkai dengan lomba kreasi makanan berbahan dasar tempe yang mendapat sambutan antusias dari peserta. Nyonya Luluk Williams mengaku bangga melihat semangat masyarakat selama kunjungannya ke sejumlah kebun Socfindo. “Saya merasa senang melihat antusiasme masyarakat, terutama ibu-ibu yang begitu semangat mengikuti pelatihan dan lomba olahan tempe,” katanya. Di bidang pendidikan, PT Socfindo turut menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada SD Negeri 112322 Padang Nabidang berupa renovasi bangunan sekolah serta bantuan fasilitas pendukung seperti kipas angin, tangki air, dan toa. Kepala sekolah Nuraini Situmorang menyampaikan rasa syukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan perusahaan kepada sekolahnya. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Semoga Socfindo terus berkembang dan selalu peduli terhadap pendidikan,” ucapnya. Sementara itu, Group Manager III H. Irwan Saban mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan. “Bantuan ini merupakan wujud kepedulian Socfindo terhadap pendidikan dan hubungan baik dengan masyarakat,” ujarnya. Selain itu, nyonya Luluk dan rombongan juga melakukan pemeriksaan rumah staf dan karyawan. Rangkaian kunjungan kemudian ditutup pada Jumat (15/5/2026) dengan kegiatan pelepasan burung merpati di lapangan tenis PT Socfindo Kebun Aek Pamienke. Acara tersebut dihadiri pengurus Kumpulan Istri Staf Socfindo (KISS), jajaran manajemen perusahaan, staf, dan karyawan. Selain seremoni pelepasan burung, kegiatan penutupan juga diisi dengan sosialisasi sikat gigi dan cuci tangan pakai sabun kepada anak-anak taman kanak-kanak, edukasi makanan 3S, serta penyerahan hadiah rumah sehat bagi staf dan karyawan perusahaan.

Peduli Masyarakat dan Pendidikan, PT Socfin Indonesia Gelar Pelatihan Tempe di Negeri Lama

suararakyat1 bulan ago04 mins

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – PT Socfin Indonesia kebun Negeri Lama mengadakan pelatihan pembuatan tempe bagi ibu-ibu PKK dari Desa Negeri Lama Seberang dan Desa Perkebunan Negeri Lama, Selasa (12/5/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di aula lapangan tenis perusahaan dan mendapat sambutan antusias dari para peserta. Pelatihan dipimpin langsung oleh Nyonya Principal Director PT Socfin Indonesia, Luluk Williams didampingi Ny. Hartaty Tarigan selaku Ny. General Manager, Teresa Enthoven selaku Nyonya Adviser Estate, Ny. Indun Mindiarna selaku Ny. Kabag Umum, dr. Michael Tamalate selaku dokter perusahaan, Ny. Indah Setyowati selaku Ny. Group Manager III, Group Manager III H. Irwan Saban, pengurus Negeri Lama Bobby Hercules, Askep, serta jajaran karyawan perusahaan. Dalam kesempatan itu, Luluk Williams menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program sosial perusahaan yang tidak hanya fokus pada lingkungan kerja, tetapi juga masyarakat sekitar. “Kegiatan hari ini diawali dengan kunjungan ke sekolah dasar untuk menyerahkan bantuan CSR berupa pembangunan ruang guru. Setelah itu kami juga mengunjungi PAUD dan tempat penitipan anak, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan tempe untuk masyarakat,” ujarnya. Ia menjelaskan, Socfindo saat ini memiliki 36 PAUD yang tersebar di 11 kebun dengan jumlah 956 murid dan 85 guru. Selain itu, perusahaan juga menyediakan fasilitas tempat penitipan anak (TPA) yang menampung sekitar 105 anak. Menurutnya, fasilitas tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan perusahaan, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar. “Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa Socfindo juga memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan pengembangan masyarakat,” katanya. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Polsek dan Koramil setempat, kepala desa, serta tokoh masyarakat. Sementara itu, Group Manager III, Irwan Saban mengatakan pelatihan pembuatan tempe diharapkan mampu menambah wawasan dan keterampilan ibu-ibu PKK sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga maupun peluang usaha. Ketua PKK Negeri Lama Seberang, Rinawati Nasution mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Kami merasa kegiatan ini sangat berguna dan mudah dipahami. Semoga tahun depan ada kegiatan yang lebih kreatif lagi. Terima kasih kepada Ibu Luluk dan seluruh staf yang telah berbagi ilmu kepada kami,” ujarnya. Hal serupa juga disampaikan Ketua PKK Perkebunan Negeri Lama, Sri Erlinda. Ia menilai pelatihan tersebut memberikan pengalaman baru bagi para peserta. “Kami jadi mengetahui cara membuat tempe dan pengolahannya menjadi berbagai makanan. Pelatihannya menyenangkan dan mudah dipraktikkan. Terima kasih kepada Ibu Luluk dan PT Socfindo Indonesia atas kegiatan ini,” katanya.

Sertipikat Tanah Ulayat Jadi Benteng Nagari dalam Menjaga Kepemilikan Adat

suararakyat1 bulan ago04 mins

Bersuarakyat.online Medan – Sertipikat tanah ulayat menjadi pegangan penting bagi masyarakat adat di Sumatera Barat dalam menjaga aset nagari agar tetap terlindungi dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Bagi masyarakat Nagari Sitapa di Kabupaten Lima Puluh Kota, kepastian hukum atas tanah ulayat sangatlah memperkuat posisi ninik mamak dalam melindungi tanah adat dari berbagai potensi permasalahan, Kamis (14/5/2026). Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitapa, Kabupaten Lima Puluh Kota, Datuk Paduko Mogek Yosef Purnama menceritakan pengalaman yang menjadi pelajaran besar bagi masyarakat adat tentang pentingnya perlindungan hukum atas tanah ulayat. Pada masa pandemi Covid-19, hutan di wilayah nagarinya banyak ditebangi kaumnya. Kondisi ekonomi yang sulit kala itu membuat masyarakat memanfaatkan hutan pinus secara tak terkendali. Situasi tersebut menjadi pukulan berat bagi masyarakat adat yang selama ini menjaga tanah ulayat sebagai warisan bersama nagari. “Kami sudah mencoba berbagai cara, mulai dari sosialisasi, pendekatan secara adat, sampai membujuk anak kemenakan supaya tidak memanfaatkan aset nagari secara berlebihan. Tapi, waktu itu situasinya memang sulit karena banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan,” ujar Yosef Purnama. Di balik posisinya sebagai pemimpin adat, Yosef Purnama mengaku keputusan yang diambil saat itu bukan perkara mudah. Para ninik mamak bahkan harus menempuh langkah hukum demi melindungi tanah ulayat mereka sendiri. “Kami menangis semua. Sebagai anak nagari tentu rasanya ini kerugian besar bagi kami. Tetapi tanah ulayat harus tetap dijaga karena itu milik bersama anak kemenakan, bukan untuk habis hari ini saja,” tuturnya. Pengalaman tersebut menjadi titik balik bagi masyarakat adat Nagari Sitapa untuk memperkuat perlindungan tanah ulayat melalui kepastian hukum. Yosef Purnama menuturkan, saat proses penanganan berlangsung, masyarakat adat sempat menghadapi kendala karena belum kuatnya pembuktian subjek hak atas tanah ulayat yang mereka kelola secara turun-temurun. Kini, sertipikat tanah ulayat menjadi pegangan baru bagi masyarakat adat Nagari Sitapa dalam menjaga aset nagari. “Dengan adanya sertipikat tanah ulayat ini, sekarang niniak mamak bisa melindungi tanah ulayat karena telah memiliki kepastian hukum bahwa tanah ini memang tanah ulayat kami,” kata Yosef Putnama. Bagi masyarakat Nagari Sitapa, sertipikat tanah ulayat bukan sekadar dokumen administrasi pertanahan. Lebih dari itu, sertipikat menjadi simbol pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat sekaligus benteng bagi nagari untuk menjaga warisan leluhur agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. #Red

Sahli ATR/BPN Ungkap Manfaat Sembilan Program Kerja Sama KPK bagi Pemda se-Sulut

suararakyat1 bulan ago1 bulan ago04 mins

Bersuarakyat.online – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang. Transformasi dibawa melalui sembilan program kerja sama yang dilakukan melibatkan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng mengatakan, kerja sama tersebut dapat menghasilkan sejumlah keuntungan bagi pemerintah daerah setempat. “Kegiatan ini sangat bermanfaat dan kami yakin kalau sembilan program yang kita usung untuk kerja sama ini pasti akan meningkatkan pendapatan asli daerah di sini, kemudian meningkatkan akuntabilitas, juga penyelesaian sertipikasi aset di daerah,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulut, di Wisma Negara Sulut, Selasa, (12/05/2026). Sembilan program yang menjadi wujud kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda, di antaranya meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, serta percepatan pendaftaran tanah. Selain itu, kerja sama juga difokuskan pada percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), pelaksanaan sensus pertanahan berbasis geospasial, serta integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Program lainnya mencakup optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah. Andi Tenri Abeng mengatakan, seluruh provinsi di Sulawesi yang telah menjadi lokasi pelaksanaan program menunjukkan antusiasme tinggi dari pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan kepala daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi program transformasi layanan pertanahan tersebut. “Dengan semangat Pak Gubernur saja, itu sudah bentuk dukungan yang paling kami rasa membuat bupati, wali kota juga semuanya semangat. Mudah-mudahan ini bisa berjalan,” lanjut Andi Tenri Abeng. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling, menyambut baik pertemuan tiga pihak ini. Ia menilai, forum ini bukan lagi sekadar koordinasi, melainkan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah. “Ini bukan koordinasi lagi sebenarnya, ini sudah finalisasi dalam rangka keluhan-keluhan kami selama ini pemerintah daerah. Dan hari ini kami sudah mendapatkan solusinya,” ujar Yulius Selvanus Komaling. Gubernur Sulawesi Utara berharap, persoalan pertanahan, khususnya sertipikasi aset pemerintah daerah yang belum tuntas dapat segera dituntaskan. Ia juga berharap potensi konflik dan sengketa di masa mendatang dapat diminimalkan. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di daerah masing-masing untuk menindaklanjuti hasil rakor ini.

Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulut Percontohan Transformasi Layanan Pertanahan

suararakyat1 bulan ago05 mins

Bersuarakyat.online Medan – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Sulawesi Utara (Sulut) sebagai salah satu daerah percontohan transformasi pelayanan publik bidang pertanahan yang terintegrasi. Melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah (Pemda), program ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola layanan pertanahan. “Karena menjadi bagian dari _piloting_ kerja sama Kementerian ATR dan KPK, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik dan bisa menjadi _best practice_ untuk kita terapkan di seluruh Indonesia, memperbaiki kualitas layanan publik khususnya di bidang pertanahan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda se-Sulut di Wisma Negara Sulut, Selasa (12/05/2026). Sebelum di Sulut, _piloting_ program ini sudah dimulai di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Andi Tenri Abeng menjelaskan, kerja sama dengan KPK ini diinisiasi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada Oktober 2025 sebagai langkah memperkuat transformasi pelayanan pertanahan di daerah. Pelibatan Pemda dalam upaya transformasi layanan ini diharapkan bukan hanya bisa mendukung penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, namun juga tata ruang di daerah. “Diputuskanlah ada kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan KPK juga dengan Pemda. Dan kami sangat yakin dengan semangat Pak Gubernur dan semua jajaran, mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana dengan baik,” tutur Andi Tenri Abeng di hadapan Gubernur Sulut. Dalam pertemuan ini, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, membenarkan bahwa persoalan pertanahan masih menjadi tantangan yang terus muncul dari waktu ke waktu. Karena itu, KPK bersama Kementerian ATR/BPN mendorong penguatan pelayanan publik bidang pertanahan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. “Makanya kami kemarin sepakat, pimpinan memerintahkan dahulukan permasalahan pertanahan. Jadi kami mendorong pelayanan publik bidang pertanahan,” kata Edi Suryanto. Edi Suryanto menjelaskan tiga fokus utama dari KPK RI dalam kerja sama ini, yakni pelayanan publik bidang pertanahan, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu program yang akan didorong ialah integrasi layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik (MPP) agar akses masyarakat terhadap layanan pertanahan semakin mudah. Di momen Rakor ini, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling, langsung meminta seluruh kepala daerah untuk bergerak menyelesaikan persoalan pertanahan di wilayah masing-masing. “Saya mau persoalan tanah selesai. Jadi jangan mengeluh-mengeluh saja, tapi aksinya tidak ada. Ini hari ini ruang dan waktu milik kita, milik Sulut. Teman-teman KPK dan ATR/BPN ini serius untuk memberikan bantuan kepada kita, memberikan solusi-solusi kepada kita,” tegas Yulius Selvanus Komaling. Dalam Rakor ini dihasilkan komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang yang ditandatangani oleh Gubernur Sulut beserta kepala daerah se-Sulut; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulut. Penandatanganan disaksikan oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK. Dalam rakor yang juga dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sulut ini, dilakukan diskusi teknis terkait sembilan program kerja sama dalam pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang.

Kapolres Labuhanbatu Cek Kondisi RTP dan Beri Motivasi Langsung kepada Para Tahanan

suararakyat1 bulan ago03 mins

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si., melakukan pengecekan langsung ke Rumah Tahanan Polri Polres Labuhanbatu, Rabu 13 Mei 2026 sekitar pukul 08.00 WIB. Kegiatan ini bertujuan memastikan kondisi ruang tahanan tetap aman, tertib, serta melihat langsung keadaan para tahanan. Pengecekan turut didampingi Wakapolres Kompol PS. Simbolon, S.H., M.H., Ps. Kabag Ren AKP Miftahuddin, SE., dan Kasat Tahti Roky Sianturi, SH. Rombongan menelusuri setiap sudut RTP untuk memastikan fasilitas, kebersihan, dan sistem pengamanan berjalan sesuai standar operasional prosedur. Dalam peninjauan tersebut, AKBP Wahyu memastikan tidak ada gangguan keamanan di dalam RTP. Ia juga mengecek kondisi kesehatan dan kebutuhan dasar para tahanan, mulai dari ruang istirahat, sanitasi, hingga ketersediaan air bersih. “Kondisi RTP sejauh ini aman dan tertib. Kami ingin memastikan hak-hak dasar tahanan tetap terpenuhi selama mereka menjalani proses hukum,” ujar Kapolres di sela kegiatan. Selain melakukan pemeriksaan, Kapolres menyempatkan diri berdialog dan memberikan motivasi kepada para tahanan. Ia mengingatkan agar waktu yang dijalani di dalam tahanan dapat menjadi momentum refleksi dan perubahan diri. “Kami berharap saudara-saudara sekalian dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik, serta nantinya bisa kembali ke masyarakat dan menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara,” pesan AKBP Wahyu kepada para tahanan. Kapolres juga mengingatkan para tahanan untuk mengikuti seluruh proses hukum dengan kooperatif dan menjaga ketertiban selama berada di RTP. Diketahui, sebagian besar tahanan yang menghuni RTP Polres Labuhanbatu tersangkut kasus narkoba. Meski berada dalam situasi sulit, para tahanan menyambut baik kehadiran Kapolres dan jajaran. Mereka mengapresiasi perhatian dan motivasi yang diberikan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Labuhanbatu terhadap para tahanan, sekaligus bagian dari upaya pembinaan agar mereka memiliki semangat untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih positif setelah bebas nanti. Polres Labuhanbatu menyatakan akan rutin melakukan pengecekan dan pembinaan serupa sebagai bentuk pengawasan sekaligus pembinaan kemanusiaan di lingkungan RTP. (Slh)

Poktan Di Kec Pabojul Gagal Terima Pupuk Subsidi dari UD Rimnitahi, Petani Terancam Mundur Tanam

suararakyat1 bulan ago05 mins

Bersuarakyat.online Poktan di kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, beberap Desa Puluhan petani yang tergabung dalam kelompok tani terancam gagal tanam tepat waktu. Mereka mengaku belum menerima pupuk bersubsidi yang dialokasikan melalui UD Rimnitahi meski nama kelompoknya sudah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani [RDKK] 2025. Pada saat awak media Harahap Kuro-Kuro langsung turun ke lapangan untuk komfirmasi ke kios pupuk bersubsidi, UD Rimnitahi Pak Haji yang tidak pernah dapat di jumpai, mulai Pada Sabtu h Minggu : 09/10/ Mei / 2026, sebelum di terbitkan lanjutan berita ini dan komfirmasi nya melalui Chat dan Telpon lewat telpon seluler Wahtsaff. Ketidakpastian distribusi ini memunculkan pertanyaan soal titik sumbat penyaluran pupuk subsidi di tingkat lapangan. RDKK Ada, Pupuk Tak Kunjung Turun* Ketua Poktan Desa Sipupus yang enggan tidak mau di sebut namanya, dan mengatakan kelompoknya sudah mengajukan pengambilan pupuk Urea dan NPK sejak awal September 2025. Kami sudah terdaftar di RDKK untuk 15 hektar sawah. Di aplikasi e-Alokasi juga muncul jatahnya. Tapi pas ke UD Rimnitahi, dibilang pupuknya belum bisa diambil. Alasannya nggak jelas, cuma disuruh tunggu,” ujar salah satu ketua kelompok saat ditemui di warung kopi pada Sabtu : 10/05/2026. Menurutnya, akibat keterlambatan ini sebagian anggota poktan memilih membeli pupuk non-subsidi dengan harga Rp : 350.000 per sak. Padahal harga eceran tertinggi [HET] pupuk Urea subsidi hanya Rp112.500 per sak. Kasihan anggota yang modalnya pas-pasan. Kalau nggak dipupuk, hasil panen bisa turun 30-40%, katanya. Sistem 7 Tepat Jebol di Lapangan. Kasus di Sipupus dan desa lain di kec pabojul, menunjukkan prinsip 7 Tepat” dalam penyaluran pupuk subsidi belum berjalan maksimal. Pemerintah lewat Perpres No. 6 Tahun 2025 menargetkan pupuk subsidi tepat waktu, jumlah, tempat, harga, jenis, mutu, dan penerima. Namun di lapangan, indikator waktu dan penerima yang bermasalah. Padahal Permentan No. 15 Tahun 2025 sudah mempertegas bahwa penyaluran hanya boleh ke petani yang terdaftar di RDKK dan melalui penyalur resmi. Direktur Pupuk Ditjen PSP Kementan Jekvy Hendra sebelumnya menyebut pemerintah membuka opsi Gapoktan sebagai titik serah untuk mempercepat distribusi. Namun di Kec Pabojul, mekanisme ini belum berjalan. Penyaluran masih bertumpu pada kios UD Rimnitahi. Tidak semua daerah diwajibkan membentuk Gapoktan sebagai titik serah. Kesiapan SDM, modal, dan sarana jadi pertimbangan,” kata Jekvy dalam sosialisasi Juli lalu. UD Rimnitahi Belum Beri Penjelasan Rinci. Hingga berita ini diturunkan, pihak UD Rimnitahi belum memberikan penjelasan rinci soal keterlambatan penyaluran. Yang kios hanya menyebut sedang 20 ton distribusi yang masuk di bulan november pada saat di komfirmasi melalui telpn. Sementara itu, Dinas Pertanian Paluta melalui penyuluh lapangan menyatakan sudah menerima laporan dari Poktan Sipupus. Kami akan cek dulu data e-Alokasi dan konfirmasi ke penyalur. Kalau terbukti ada penahanan, ada sanksi sesuai Permentan 15/2025,”ujar seorang anggota poktan yang enggan disebut namanya. Petani Minta Kepastian. Para petani berharap ada kepastian sebelum masa tanam lewat. Jika pupuk tak kunjung turun, mereka khawatir produktivitas padi dan jagung di Sipupus anjlok tahun ini. Kami nggak minta lebih. Cuma minta jatah yang sudah ditetapkan di RDKK bisa kami terima tepat waktu. Itu saja,” kata Sariani, anggota poktan lainnya. Kasus Sipupus menjadi ujian awal implementasi kebijakan pupuk subsidi 7 Tepat di Paluta. Tanpa perbaikan di tingkat penyalur dan pengawasan, target peningkatan produksi pangan nasional berpotensi terganggu di daerah. Data yang Perlu Dicek Lanjutan: 1. Jumlah alokasi vs realisasi penyaluran UD Rimnitahi bulan September-Oktober 2025, 2. Status RDKK Poktan Sipupus di aplikasi e-Alokasi 3. Ada atau tidaknya pengaduan serupa dari poktan lain di Kec Pabojul. Harahap Kuro-Kuro.

Bupati Fery Sahputra Simatupang Hadiri MUSDA KNPI Labusel, Tegaskan Pemuda Harus Jadi Kekuatan Pembangunan Daerah

suararakyat1 bulan ago04 mins

Bersuarakyat.online Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang digelar di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK), Kotapinang, Rabu (13/5/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Labusel Irmayanti Siregar, Anggota DPRD Labusel Zulfikli Nasution, Mahfuddin dan Angginatul Ladomi, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, Ketua KNPI Sumatera Utara Aldi Syahputra Siregar, para Assisten dan staf ahli bupati, pimpinan opd, para ketua OKP dan organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Fery Sahputra Simatupang tampil bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai Ketua DPD KNPI Labusel yang memiliki ikatan emosional kuat terhadap perjalanan organisasi kepemudaan tersebut. “Musyawarah daerah bukan hanya agenda pergantian kepengurusan, tetapi momentum evaluasi, konsolidasi, dan penentuan arah perjuangan KNPI ke depan,” ujar Fery. Ia berharap Musda KNPI mampu melahirkan gagasan-gagasan besar dan semangat baru agar KNPI semakin solid, maju, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan nada penuh semangat, Fery juga mengingatkan bahwa KNPI harus tetap menjadi rumah besar pemuda yang menjaga persatuan di tengah keberagaman organisasi kepemudaan. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam organisasi merupakan hal yang wajar, namun persaudaraan dan persatuan harus tetap dijaga. “Jangan sampai Musda meninggalkan perpecahan. Siapapun yang nantinya terpilih menjadi ketua, itulah pilihan terbaik organisasi yang harus kita dukung bersama,” tegasnya. Bupati Fery menilai pemuda memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa pemuda hari ini bukan hanya penerus masa depan, melainkan penentu arah masa kini. Karena itu, ia berharap KNPI ke depan mampu menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang maju dan sejahtera. Selama memimpin KNPI Labusel, Fery mengakui masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Namun ia meyakini berbagai program sosial, kepemudaan, olahraga, hingga kegiatan kemasyarakatan dapat berjalan karena kekompakan dan rasa memiliki seluruh kader terhadap organisasi. Dalam Sambutanya, Bupati Fery Sahputra Simatupang yang kini menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu Selatan turut membagikan kisah perjuangannya bersama KNPI, mulai dari menjadi Ketua KNPI hingga dipercaya memimpin Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Suasana itu pun menjadi momen refleksi dan motivasi bagi para pemuda yang hadir untuk terus berkontribusi bagi daerah dan masyarakat. Di akhir arahannya, Fery turut menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin KNPI terdapat kekhilafan dan kekurangan. Ia juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk terus menjaga semangat gotong royong, persatuan, serta pengabdian kepada masyarakat.