20 Juni 2026

Bersuarakyat.online | LABUHANBATU – Polres Labuhanbatu berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia serta tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam kasus tersebut, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses hukum. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si., di Gedung Serba Guna Polres Labuhanbatu, Jalan MH Thamrin, Rantauprapat, Sabtu (20/6/2026). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0209/Labuhanbatu Letkol Kav Hanung Kaptiaji, S.Sos., M.I.P., Subdenpom I/1-2 Rantauprapat Kapten CPM Rudi FP Simorangkir, para Pejabat Utama Polres Labuhanbatu, serta sejumlah insan pers. Kapolres Labuhanbatu menjelaskan, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa (16/6/2026) sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit Blok K-33 PT Agrinas Palma Nusantara, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP M. Jihad Fajar Balman, S.Tr.K., S.I.K., M.H., mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, korban Luis David Hutabarat bersama rekannya baru pulang dari kebun dan melintas di lokasi kejadian. Saat berada di lokasi, korban dan rekannya diduga dihentikan oleh sejumlah orang hingga terjadi insiden yang berujung pada aksi kekerasan. Dari hasil pemeriksaan saksi, korban Luis David Hutabarat diketahui sempat bertemu dengan salah seorang terduga pelaku berinisial BD hingga terjadi benturan kendaraan. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi tindakan penganiayaan yang menyebabkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri di lokasi kejadian. “Berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan oleh tim medis RSUD Rantauprapat, korban meninggal dunia akibat mati lemas yang disebabkan adanya tekanan pada bagian leher sehingga menghambat masuknya oksigen ke jaringan paru-paru,” jelas Kasat Reskrim. Selain menyebabkan meninggalnya Luis David Hutabarat, kejadian tersebut juga mengakibatkan dua korban lainnya mengalami luka-luka. Doni Romadan mengalami luka bengkak dan lecet di beberapa bagian tubuh, sedangkan Sutomi mengalami luka robek, bengkak, dan lecet akibat tindakan kekerasan yang terjadi. Dalam perkembangan penyidikan, Polres Labuhanbatu telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. BD ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara KMH dan IFK ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban lainnya. Kapolres Labuhanbatu menegaskan bahwa penyidik telah melakukan berbagai langkah hukum untuk mengungkap kasus tersebut, mulai dari autopsi korban, pemeriksaan saksi-saksi dan korban, olah tempat kejadian perkara (TKP), pra-rekonstruksi, penetapan tersangka hingga penahanan terhadap para pelaku. Selain itu, seorang lainnya berinisial BDL yang merupakan anggota aktif TNI AD telah diserahkan penanganan perkaranya kepada Subdenpom I/1-2 Rantauprapat sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 458 ayat (1) subsider Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta Pasal 262 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang. Dalam kesempatan tersebut, AKBP Wahyu Endrajaya mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum tentu benar. “Masyarakat maupun pihak perusahaan dapat tetap beroperasi dengan aman tanpa adanya kendala maupun keresahan. Kami dari TNI, Kodim, Polres dan Subdenpom akan menangani perkara ini secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga masyarakat dapat merasa tenang dan percaya kepada aparat penegak hukum,” tegasnya. Sementara itu, Dandim 0209/Labuhanbatu Letkol Kav Hanung Kaptiaji menjelaskan bahwa tersangka BD merupakan purnawirawan TNI AD yang telah memasuki masa pensiun sejak 1 April 2026. Sebelum pensiun, yang bersangkutan diketahui telah mulai bekerja di PT Agrinas Palma Nusantara sejak 13 Oktober 2025. “Sejak tanggal tersebut yang bersangkutan telah beralih melaksanakan tugas di PT APN dan resmi memasuki masa purna tugas dari TNI AD. Oleh karena itu, penanganan hukumnya menggunakan ketentuan hukum yang berlaku bagi masyarakat sipil dan tidak lagi berkaitan dengan aspek kemiliteran,” jelas Dandim. Di sisi lain, Subdenpom I/1-2 Rantauprapat Kapten CPM Rudi FP Simorangkir menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan perkara terkait dugaan keterlibatan seorang oknum TNI dalam insiden tersebut. Selain menerima pelimpahan perkara dari Polres Labuhanbatu, Subdenpom juga telah menerima laporan polisi baru terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI berinisial BDL. Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi korban berinisial DR dan S, terdapat dugaan keterlibatan BDL dalam tindakan penganiayaan tersebut. Namun demikian, pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya, termasuk personel pengamanan perusahaan yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung. Kasus ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh Polres Labuhanbatu dan Subdenpom I/1-2 Rantauprapat guna mengungkap secara menyeluruh peran masing-masing pihak yang terlibat dalam peristiwa yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa tersebut. (Slh/Red)

Bersuarakyat.online ASAHAN – Menyikapi informasi yang beredar mengenai rencana kegiatan pengukuran dan identifikasi lapangan di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 366 hektare di Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Akhmat Saipul Sirait, SH, mengingatkan seluruh pihak agar mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak seluruh pihak yang berkepentingan. Menurut Akhmat, persoalan eks HGU 366 hektare bukanlah persoalan sederhana yang dapat diselesaikan hanya dengan mendengar satu kelompok atau satu kepentingan tertentu. Persoalan tersebut menyangkut sejarah panjang penguasaan lahan, dokumen-dokumen alas hak, kepentingan masyarakat, serta berbagai aspek hukum yang harus dikaji secara objektif dan menyeluruh. Oleh karena itu, apabila benar akan dilakukan kegiatan pengukuran, identifikasi, verifikasi, maupun kegiatan administrasi pertanahan lainnya, maka seluruh proses tersebut harus dilakukan secara terbuka, profesional, sesuai peraturan perundang-undangan, serta melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek yang sedang dipersoalkan. “Saya mengingatkan agar tidak ada tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai pengukuran sepihak atau proses yang hanya melibatkan kelompok tertentu. Persoalan eks HGU 366 hektare bukan hanya menyangkut satu pihak, tetapi menyangkut kepentingan banyak pihak yang memiliki hak yang sama untuk didengar dan diperlakukan secara adil,” tegas Akhmat Saipul Sirait, SH. Menurutnya, kehadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan maupun DPRD Kabupaten Asahan seharusnya menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga kondusivitas masyarakat, bukan justru menimbulkan persepsi adanya keberpihakan kepada kelompok tertentu. “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang harus berdiri di atas semua kepentingan dan mengayomi seluruh rakyat. Begitu juga BPN sebagai institusi negara harus bekerja berdasarkan hukum, data yang sah, dan prosedur yang benar. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga negara hanya mendengar satu pihak sementara pihak lain yang juga memiliki kepentingan hukum diabaikan,” ujarnya. Akhmat juga mempertanyakan belum adanya kejelasan terhadap berbagai surat, permohonan, dan keberatan yang telah disampaikan secara resmi oleh Pemerintah Desa Padang Sari maupun pihak-pihak terkait lainnya. “Permohonan resmi yang diajukan melalui mekanisme yang sah seharusnya mendapatkan jawaban dan kejelasan terlebih dahulu. Jangan sampai administrasi yang memiliki dasar hukum belum ditindaklanjuti, tetapi justru muncul langkah-langkah lain yang dapat menimbulkan polemik dan kegaduhan baru di tengah masyarakat,” katanya. Lebih lanjut, Akhmat mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencatut atau membawa-bawa nama DPRD Kabupaten Asahan, BPN Kabupaten Asahan, maupun lembaga negara lainnya untuk mempengaruhi masyarakat atau membangun persepsi seolah-olah telah ada keputusan resmi yang menguntungkan salah satu pihak. “Saya mengingatkan kepada siapa pun agar tidak menggunakan nama DPRD Kabupaten Asahan, BPN Kabupaten Asahan, atau lembaga negara lainnya untuk mempengaruhi masyarakat, membangun opini, ataupun menciptakan kesan seolah-olah telah ada dukungan dan keputusan resmi terhadap kepentingan kelompok tertentu. Semua keputusan negara harus dapat dibuktikan melalui mekanisme dan dokumen resmi yang sah,” tegasnya. Menurut Akhmat, tindakan semacam itu sangat berbahaya karena berpotensi menyesatkan masyarakat dan memicu konflik horizontal yang seharusnya dapat dihindari. Karena itu, ia meminta Ketua DPRD Kabupaten Asahan untuk menjaga marwah dan kehormatan lembaga dengan memastikan tidak ada pihak yang menggunakan nama DPRD untuk kepentingan di luar tugas dan kewenangan kelembagaan. “Saya meminta Ketua DPRD Kabupaten Asahan untuk menjaga marwah lembaga yang terhormat ini. Apabila terdapat anggota DPRD yang turun ke lapangan, masyarakat berhak mengetahui dalam kapasitas apa yang bersangkutan hadir, apakah membawa mandat resmi lembaga atau bertindak atas nama pribadi. Jangan sampai masyarakat dibuat bingung oleh klaim-klaim yang mengatasnamakan DPRD tanpa dasar kelembagaan yang jelas,” ujarnya. Akhmat menegaskan bahwa DPRD tidak boleh dibawa ke dalam kepentingan kelompok tertentu dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membangun persepsi yang dapat mempengaruhi jalannya penyelesaian suatu sengketa. “Saya berharap Ketua DPRD segera melakukan penertiban apabila terdapat oknum anggota DPRD yang membawa-bawa nama lembaga untuk kepentingan tertentu dalam persoalan yang masih diperselisihkan. Marwah DPRD harus dijaga dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan di luar tugas konstitusionalnya,” katanya. Ia juga menegaskan tidak akan tinggal diam apabila ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan nama lembaga negara, penyalahgunaan pengaruh jabatan, atau tindakan yang bertentangan dengan etika penyelenggara negara. “Apabila ditemukan bukti adanya oknum anggota DPRD yang menggunakan jabatan atau nama lembaga untuk mempengaruhi masyarakat, menciptakan persepsi yang tidak benar, atau bertindak tidak sesuai dengan kode etik dan ketentuan yang berlaku, saya tidak akan segan-segan menempuh langkah hukum dan langkah kelembagaan. Saya akan melaporkan persoalan tersebut kepada pimpinan DPRD, Badan Kehormatan DPRD, serta Mahkamah Partai dari partai politik yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Akhmat. Selain itu, ia juga mengingatkan agar seluruh proses yang berkaitan dengan eks HGU 366 hektare dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat guna menghindari lahirnya persoalan hukum baru di kemudian hari. “Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kepastian hukum, keadilan, dan penyelesaian yang bermartabat. Jangan sampai langkah yang diambil hari ini justru memperbesar konflik dan memperpanjang persoalan yang selama ini telah menjadi perhatian publik. Mari selesaikan semuanya secara terbuka, adil, dan berdasarkan hukum yang berlaku,” tutup Akhmat Saipul Sirait, SH. Tim/red