18 Juli 2026

Bersuarakyat.online Lhokseumawe – Tanda Bukti Lapor (TBL) Nomor LP/383/IX/2021/Aceh/Res Lsmw tertanggal 29 September 2021 di Polres Lhokseumawe kembali menjadi sorotan karena memuat kronologi yang menimbulkan sejumlah pertanyaan. Dalam laporan tersebut, pelapor Ainul Mardiah, warga Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, melaporkan dugaan pengrusakan rumah yang disebut terjadi pada 27 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB. Berdasarkan keterangan pelapor yang tertuang dalam laporan polisi, sekitar 50 orang warga mendatangi lokasi. Pelapor kemudian diamankan oleh pihak kecamatan, kepolisian, dan anggota Koramil ke kantor kecamatan dengan alasan menghindari tindakan massa. Namun, menurut pengakuan pelapor, setelah dirinya meninggalkan lokasi, anaknya melihat rumah mereka dibongkar. Pelapor juga menyebut barang-barang di dalam rumah ikut dirusak sehingga mengalami kerugian sekitar Rp20 juta. Di sisi lain, laporan itu juga menjelaskan bahwa sebelum peristiwa terjadi terdapat persoalan keluarga antara pelapor dan pihak terlapor mengenai status perceraian. Selain itu disebutkan adanya musyawarah aparatur desa yang diklaim menghasilkan daftar tanda tangan 107 warga yang meminta pelapor dan keluarganya meninggalkan lokasi dalam waktu satu minggu. Berangkat dari isi laporan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka: – Siapa pihak yang diduga melakukan pembongkaran rumah pelapor? – Atas dasar hukum apa rumah tersebut dibongkar jika benar terjadi? – Mengapa pembongkaran tetap berlangsung saat pelapor sedang diamankan aparat? – Apakah tindakan tersebut pernah diproses lebih lanjut oleh penyidik Polres Lhokseumawe? – Bagaimana hasil akhir penanganan laporan polisi Nomor LP/383/IX/2021 tersebut? Apakah dihentikan, dilanjutkan, atau telah memiliki putusan hukum? – Apakah pihak yang disebut dalam laporan telah dimintai keterangan sesuai prosedur? Kasus ini menjadi penting untuk dijelaskan agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Klarifikasi dari kepolisian maupun pihak-pihak yang disebut dalam laporan diperlukan guna memberikan kepastian hukum serta menjamin hak semua pihak untuk didengar sesuai asas praduga tak bersalah. #Hsb

Bersuarakyat.online Aceh Timur- Seorang oknum Kepala Sekolah Kejuaraan, SMK Negeri 1 Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Prov.Aceh berinisial I , diduga menghindari saat hendak dikonfirmasi awak media .terkait Proyek Revitalisasi bersumber APBN 2026. Alih-alih menjawab tugas negara yang diembannya, Izhar justru menyebut nama oknum wartawan senior di Aceh Timur berinisial H. Ucapannya seolah menjadi tameng: “Nanti saya sampaikan ke Bang H,” dengan nada yang seolah ingin mengintimidasi. Kepala Sekolah SMKN 1 Pante Bidari Berinisial I, telah diberitakan oleh salah satu media berjudul Kepsek SMKN 1 Pante Bidari Hindari Media, Sebut Nama Wartawan Saat ditanya Revitalisasi APBN Dasar Hukum Pers, Menghalangi atau mengusir wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pelanggar dapat diancam pidana hingga 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta. Kewajiban Pejabat Publik, seperti Kepala Sekolah atau pengelola anggaran negara seperti dana BOS dan anggaran lainnya itu diwajibkan transparansi dan terbuka kepada media sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sekolah punya hak menolak melayani oknum yang mengaku wartawan namun tidak memiliki identitas yang jelas, untuk mencegah intimidasi. Namun, penolakan ini harus dilakukan dengan cara yang profesional, bukan dengan cara kabur atau memblokir kontak. #Hsb