23 September 2026

Paluta – Bersuarakyat Online. Puluhan massa yang tergabung dalam ‘Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Pembangunan Padang Lawas Utara (AMPPPP), menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di dua titik, yakni *Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Paluta, Pada Kamis : 25/09/ 2026. Aksi ini dipicu oleh matinya ratusan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Paluta, bahkan di pusat Kota Gunung Tua sendiri yang masih dalam keadaan’ gelap gulita seperti di daerah pelosok Hulu Batang Pane. Massa membawa poster besar bertuliskan. Koordinator aksi, menyampaikan dalam orasinya mengungkapkan, berdasarkan data LPSE dan APBD Paluta, anggaran untuk pengadaan, pemeliharaan, dan pembayaran listrik LPJU di Dishub Paluta setiap tahun mencapai ” miliaran rupiah untuk 350 titik LPJU, yang tersebar di 12 Kecamatan. Faktanya? Jangankan di desa, di depan Kantor Bupati, di lapas gunung tua dan depan Masjid Raya Gunung Tua, di Pasar Gunung Tua saja gelap! Kalau malam warga takut keluar karena rawan begal dan kecelakaan. Ini anggaran entah kemana ditelan,” teriak mahadiswa dan pemuda dengan pengeras suara. Massa menilai ada kejanggalan serius: 1. LPJU banyak yang tidak menyala, tapi tagihan listriknya tetap dibayar. 2. Pengadaan tiang dan lampu baru diduga mark-up dan tidak sesuai spesifikasi. 3. Pemeliharaan hanya di atas kertas (fiktif).   DESAK KADIS DISHUB PALUTA DICOPOT DAN DIPERIKSA. Massa secara tegas mendesak Bupati Paluta untuk mengevaluasi dan mencopot” Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara. “Kami minta Kadis Dishub Paluta bertanggung jawab! Jangan hanya duduk enak di kantor ber-AC sementara kota gelap gulita. Kalau tidak mampu urus lampu, mundur!” ujar salah satu orator. Setelah dari Dishub, massa melanjutkan aksi ke Kejari Paluta. Di Kejari Paluta, massa menyerahkan Laporan Pengaduan (Lapdu) dugaan tindak pidana korupsi anggaran LPJU. Massa meminta Kajari Paluta segera: 1. Memanggil dan memeriksa Kadis Dishub, Kabid Prasarana Dishub, dan Bendahara Dishub Paluta. 2. Audit anggaran LPJU 350 titik TA 2024, 2025, dan 2026 oleh Inspektorat dan BPK. 3. Menyelidiki dugaan mark-up pengadaan lampu dan pembayaran listrik fiktif. Jika terbukti ada penyelewengan anggaran LPJU, oknum di Dishub Paluta terancam: – UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 ayat (1): Memperkaya diri sendiri / orang lain yang merugikan keuangan negara, pidana penjara seumur hidup / minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. – Pasal 3: Menyalahgunakan wewenang karena jabatan yang merugikan keuangan negara, penjara 1-20 tahun – UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Pejabat yang lalai menjalankan pelayanan dasar (penerangan jalan) yang membahayakan keselamatan publik. Hingga berita ini diterbitkan, Kadis Dishub Paluta belum memberikan tanggapan resmi. Pihak Kejari Paluta melalui Kasi Intel menyatakan akan menampung laporan massa dan akan segera ditindaklanjuti. Harahap Kuro-Kuro.

Bersuarakyat.online LABUHANBATU – Empat orang ahli waris mempertanyakan proses peralihan dan penerbitan sertifikat atas tanah warisan seluas kurang lebih 2 hektare di Dusun VII Tangkahan Saroha, Desa Sei Penggantungan, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Persoalan tersebut kini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/3181/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA. Para ahli waris menduga tanah yang merupakan bagian dari harta peninggalan orang tua mereka telah dialihkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris. Mereka juga mempertanyakan proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB), alas hak yang digunakan serta terbitnya sertifikat baru. Kuasa hukum para ahli waris, **Beriman Panjaitan, S.H., M.H.**, menegaskan bahwa dalam perkara pertanahan, keabsahan suatu AJB tidak dapat dilepaskan dari keabsahan alas hak dan kewenangan pihak yang melakukan peralihan. “AJB tidak berdiri sendiri. Yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah siapa pemilik atau pihak yang berhak, apa alas haknya, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana batas-batas tanahnya, serta apakah dokumen dan tanda tangan yang digunakan benar-benar berasal dari pihak yang berhak,” ujar Beriman. Menurutnya, apabila dalam proses tersebut nantinya terbukti terdapat dokumen atau tanda tangan yang dipalsukan, maka keabsahan perbuatan hukum yang lahir dari dokumen tersebut patut dipersoalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. ” Kalau benar terdapat pemalsuan alas hak atau tanda tangan ahli waris maupun pemilik yang sebenarnya, tentu persoalannya bukan sekadar sengketa kepemilikan. Keabsahan AJB dan produk hukum yang lahir setelahnya harus diuji berdasarkan bukti-bukti yang ada,” tegasnya. Beriman juga meminta agar proses administrasi pertanahan terkait penerbitan sertifikat baru diperiksa secara transparan, termasuk **warkah, riwayat tanah, alas hak, identitas para pihak, dokumen peralihan, tanda tangan, surat ukur, data fisik dan yuridis, serta batas-batas tanah. “Kami mempertanyakan bagaimana sertifikat baru dapat diproses apabila para ahli waris yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut tidak pernah mengetahui atau memberikan persetujuan. Karena itu, seluruh prosesnya perlu dibuka dan diperiksa berdasarkan dokumen yang sebenarnya,” katanya. Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin menuduh pihak tertentu sebelum adanya pembuktian. Namun, menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum harus ditelusuri secara objektif melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan dokumen. “Kami menghormati proses hukum. Siapa yang benar harus dibuktikan dengan alat bukti. Namun apabila ternyata ditemukan adanya alas hak atau dokumen yang tidak sah, maka harus ada konsekuensi hukumnya dan hak pihak yang dirugikan harus dipulihkan melalui mekanisme hukum yang tersedia,**” pungkas Beriman. Para ahli waris berharap aparat penegak hukum serta instansi pertanahan dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sehingga status dan riwayat tanah tersebut menjadi terang serta tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian har. #Red