Bersuarakyat.online – pidie
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Razali alias Nyakli Maop, melayangkan kecaman keras terhadap dugaan aksi penganiayaan dan penembakan brutal terhadap warga sipil yang diduga melibatkan oknum aparat militer di Kabupaten Pidie. Insiden tersebut pecah di tengah aktivitas warga yang berkaitan dengan pengibaran bendera Bulan Bintang.
Razali mendesak agar investigasi menyeluruh segera digelar secara transparan, sembari menyuarakan hilangnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum domestik dalam mengusut kasus-kasus kekerasan masa lalu hingga kini.
“Kami meminta pihak internal segera mengirimkan tim ke Aceh untuk melakukan investigasi menyeluruh. Kami sudah tidak percaya lagi kepada pihak pemerintah dan penegakan hukum di Indonesia,” tegas Razali dalam keterangannya.
Nyakli menyoroti bahwa banyak rakyat Aceh mulai dari ulama, santri,hingga masyarakat sipil menjadi korban kekerasan, sementara pelanggaran HAM berat yang diduga melibatkan militer belum tersentuh keadilan hukum secara optimal saat darurat militer di berlakukan di Aceh
Kondisi ini,menurutnya, mendorong harapan besar agar komunitas internasional dapat turun tangan langsung mengawal keadilan di Aceh.
“Nyawa warga Aceh sangat berharga, dan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun, jika ini negara hukum” imbuhnya
Desakan Transparansi dan Risiko Eskalasi Konflik Razali mengingatkan bahwa langkah penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat krusial demi menjaga stabilitas serta memulihkan kepercayaan publik di Serambi Mekkah.
Razali pria yang akrab disapa nyakli maop memperingatkan, kegagalan institusi negara dalam menghadirkan keadilan bagi korban berpotensi memicu kekecewaan massal yang berisiko meningkatkan eskalasi konflik di daerah.
Selain itu, ia turut mendesak pemerintah pusat maupun daerah agar menyikapi persoalan kemanusiaan serta dinamika aspirasi masyarakat Aceh secara bijaksana, khususnya terkait kepastian regulasi dan status hukum bendera Bulan Bintang yang kerap menjadi akar ketegangan di lapangan
“Harapan kami kepada seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah agar tidak mengabaikan rasa keadilan dan penderitaan rakyat. Penanganan permasalahan di Aceh harus mengedepankan pendekatan hukum, kemanusiaan, dan perdamaian yang berkelanjutan,” pungkasnya.
hsb
