Aceh Timur – bersuarakyat.online
DARAH RAKYAT TUMPAH DI TENGAH MAULID, DEK GAM: SIAPA PEMBERI PERINTAH PENEMBAKAN? JANGAN HANYA KORBAN YANG DICARI, RANTAI KOMANDO HARUS DIBONGKAR!
Sekretaris DPW Muda Seudang Aceh Timur, Aqbar yang akrab disapa Dek Gam, melontarkan kecaman keras atas insiden dugaan penembakan terhadap masyarakat sipil di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026).
Peristiwa berdarah yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, saat masyarakat berkumpul memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mengakibatkan Afzalul Rizal (21) meninggal dunia dan sedikitnya 14 warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.
Dek Gam menilai peristiwa tersebut bukan persoalan biasa. Penggunaan senjata api dalam situasi yang melibatkan masyarakat sipil harus menjadi perhatian serius negara. Ia mendesak agar penyelidikan dilakukan secara terbuka, independen, menyeluruh, dan tidak berhenti pada personel yang berada di lapangan.
“Pertanyaan paling mendasar adalah siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang memberikan perintah hingga senjata api digunakan dan mengakibatkan masyarakat sipil menjadi korban? Jangan sampai hanya personel di lapangan yang diperiksa, sementara pihak yang memiliki tanggung jawab dalam rantai komando justru tidak tersentuh,” tegas Dek Gam.
Menurutnya, senjata milik negara dibeli menggunakan uang rakyat dan seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan serta melindungi masyarakat, bukan menjadi ancaman bagi keselamatan warga sipil.
“Di hari yang seharusnya penuh keberkahan, masyarakat justru harus berhadapan dengan tragedi berdarah. Satu nyawa melayang dan belasan warga terluka. Ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan penyesalan. Harus ada pertanggungjawaban hukum yang jelas,” ujarnya.
Dek Gam juga mempertanyakan bagaimana persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat berujung pada penggunaan senjata api. Ia meminta aparat penegak hukum mengungkap kronologi secara utuh, termasuk siapa yang mengambil keputusan, bagaimana situasi di lapangan, serta apakah terdapat instruksi penggunaan senjata.
“Saya tidak ingin mendahului hasil penyelidikan. Tetapi jangan ada upaya menutup-nutupi fakta. Kalau memang ada pihak yang memberikan perintah, ungkap. Kalau ada pelanggaran prosedur, proses. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” katanya.
PERSOALAN BENDERA JANGAN DIJAWAB DENGAN SENJATA
Selain menuntut pengusutan penembakan, Dek Gam menegaskan bahwa persoalan pengibaran Bendera Bulan Bintang seharusnya diselesaikan melalui dialog politik dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh, bukan melalui tindakan represif yang berpotensi mengorbankan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa Bendera Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, yang berkaitan dengan kekhususan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Kalau pemerintah pusat masih mempermasalahkan ketentuan maupun penerapan Qanun tersebut, silakan duduk bersama Pemerintah Aceh. Cari jalan keluar melalui dialog dan mekanisme pemerintahan. Jangan menjadikan masyarakat sebagai sasaran. Perbedaan pandangan mengenai bendera tidak boleh berujung pada pertumpahan darah,” tegasnya.
Pernyataan Dek Gam semakin keras ketika menyinggung hubungan Aceh dengan Pemerintah Indonesia. Ia menilai perdamaian yang telah dibangun melalui perjuangan panjang tidak boleh dirusak oleh tindakan yang kembali menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
“Kalau Indonesia masih menyimpan dendam terhadap Aceh dan tidak mampu menghormati kekhususan serta sejarah Aceh, untuk apa perdamaian yang selama ini kita bangun? Bahkan, jika memang tidak sanggup menghormati Aceh dengan segala kekhususannya, biarkan rakyat Aceh menentukan masa depannya. Jangan terus membiarkan masyarakat menjadi korban,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat Aceh telah melewati masa konflik panjang dengan kehilangan keluarga, harta benda, serta masa depan. Karena itu, jangan sampai generasi sekarang kembali diwarisi ketakutan dan penderitaan akibat persoalan yang semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi.
“Sudah cukup rakyat Aceh menderita. Jangan buka kembali luka lama. Perdamaian bukan sekadar kesepakatan di atas kertas, tetapi harus dibuktikan melalui penghormatan terhadap hak masyarakat, keadilan, dan perlindungan terhadap keselamatan rakyat,” tambahnya.
DESAK KOMNAS HAM TURUN TANGAN, RANTAI KOMANDO HARUS DIUSUT
Atas tragedi tersebut, DPW Muda Seudang Aceh Timur mendesak Komnas HAM RI segera turun tangan melakukan penyelidikan independen dan menyeluruh. Mereka meminta seluruh fakta penembakan dibuka kepada publik, mulai dari kronologi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, penggunaan senjata api, hingga penelusuran rantai komando.
DPW Muda Seudang Aceh Timur juga mendesak agar siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran atau bertanggung jawab atas peristiwa tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, pemerintah diminta menjamin seluruh biaya pengobatan korban luka serta memberikan santunan dan kompensasi yang layak kepada keluarga almarhum Afzalul Rizal.
Dek Gam menegaskan, tuntutan keadilan bukan berarti masyarakat menginginkan konflik baru. Justru, pengungkapan kebenaran dan penegakan hukum merupakan syarat penting untuk menjaga perdamaian Aceh.
Ia turut mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga persatuan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Jangan sampai kematian Afzalul Rizal berlalu tanpa kejelasan. Jangan sampai belasan korban luka hanya menjadi angka dalam laporan. Kami menuntut kebenaran, keadilan, dan pertanggungjawaban. Usut siapa yang menembak, telusuri siapa yang bertanggung jawab, dan bongkar rantai komandonya. Negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan membuat rakyat takut kepada negaranya sendiri,” tutup Dek Gam.
Redaksi membuka ruang bagi pihak pihak terkait untuk memberikan keterangan dari insiden dugaan Yang terjadi
(Tim)
