2026

Bersuarakyat.online Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Investigasi Penegakan Hukum Labuhanbatu menggeruduk gedung Kejaksaan Negeri kabupaten Labuhanbatu, Senin (12/1/2026), aksi tersebut mengusung tema Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakan hukum yang dianggap masih jauh dari prinsip Kejujuran, Integritas, Objektivitas, dan Akuntabilitas untuk menjamin proses yang adil, tidak diskriminatif, dan melindungi Hak Asasi Manusia, sesuai dengan semangat negara hukum (rechtsstaat) seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam aksi yang dikoordinir Futra Nazmi tersebut, peserta aksi menyampaikan orasinya secara bergilirin, Nazmi menyampaikan penegakan hukum di Labuhanbatu tidak boleh tebang pilih, penegak hukum tidak boleh diintervensi dan dikangkangi oleh mafia-mafia hukum dengan alasan apapun. Pasalnya, ada sejumlah isu yang terlihat kentara dimana penegak hukum diyakini tidak menjunjung tinggi profesionalitasnya dan diduga tebang pilih atas perkara-perkara yang ditangani oleh oknum adhyaksa tersebut, ada yang harus diproses hukum tapi tidak diproses hukum, ada yang seharusnya perkaranya sudah selesai diproses tapi di ulur-ulur dan di angsur-angsur, bahkan ada yang terbukti di pengadilan harus ditindak secara hukum atas perintah hakim tapi didiamkan begitu saja ‘tandasnya. Nazmi menyinggung perkara oknum Kades Bandar Kumbul (MTH), terhadapnya hukum sangat tajam, saat perkaranya masih diperiksa pada bulan Juli 2025 di Pengadilan TIPIKOR Medan terkait APBDes TA. 2018 s/d 2022, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sudah kembali menerbitkan Sprindik baru atas APBDes 2023 dibulan yang sama atas perkara yang tidak dapat terpisahkan dengan perkara yang sedang berjalan di Persidangan tersebut, justru Penegakan hukum seperti ini yang berpotensi merugikan keuangan negara, berapa besar biaya yang diserap dari APBN untuk penangan satu perkara TIPIKOR dikabupaten Labuhanbatu, padahal Undang-Undangkan sudah mengakomodir Tindak Pidana Perbarengan selain bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) juga untuk efesiensi anggaran atau peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Maka demi menjunjung tinggi hukum, massa aksi meminta supaya Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Memanggil dan memeriksa Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas audit regular Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2018 s/d 2024 dari 75 Desa se Kabupaten Labuhanbatu yang diduga sarat dengan Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme; Memanggil dan memeriksa Camat kecamatan Bilah Barat dan kepala dinas Pemberdayaan Masyarkat Desa (PMD) kabupaten Labuhanbatu yang berkaitan dengan pencairan dan pertanggungjawaban APBDes Pemerintahan Desa Bandar Kumbul Tahun Anggaran 2018 s/d 2024; Tidak melakukan tebang pilih dalam menindak pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, demi wibawa dan martabat penegakan hukum. Aksi tersebut disambut baik oleh Kasi Intel Kejari Labuhanbatu ia mengatakan “kami terima tuntutan aksi ini dari Lembaga Investigasi Penegakan Hukum Labuhanbatu dan akan ditindak lanjuti” disisi lain Nazmi mengatakan massa aksi akan mengawal terus tuntutan aksi damai mereka, hal tersebut ia tekankan demi menjaga independensi Lembaga Adhyaksa tersebut dari upaya-upaya oknum nakal, “Setiap Pejabat Kejaksaan harus tegak lurus dengan bapak Jaksa Agung ST. BURHANUDDIN, jangan sampai upaya bapak Jaksa Agung menegakkan hukum tanpa tebang pilih di pusat malah berbanding terbalik didaerah” tegasnya.

    Bersuarakyat.Online – Paluta   Aktivis penggiat anti narkotika, Dahlan Saputra, menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kepala Desa (Kades) Bolatan, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), terkait penanganan perkara narkotika yang kini tengah diselidiki Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan.   Dahlan menilai tindakan oknum kepala desa yang diduga mengamankan, menyimpan, hingga memusnahkan barang bukti narkotika tanpa menyerahkannya kepada aparat penegak hukum berpotensi melanggar hukum dan mencederai upaya pemberantasan narkoba.   Penanganan perkara narkotika bukan kewenangan aparat desa. Jika dilakukan di luar mekanisme hukum, ini justru bisa menimbulkan tindak pidana baru,” ujar Dahlan, Pada Minggu : 11/01/2026.   Ia menegaskan, pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara pada hari Selasa, guna memastikan penanganan dilakukan secara transparan dan objektif.   Secara hukum, Dahlan mengingatkan bahwa tindakan melindungi, menyembunyikan, atau membantu pelaku tindak pidana narkotika dapat dijerat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana yang sama beratnya dengan pelaku utama, sementara tindak pidana peredaran narkotika sendiri diatur dalam pasal lain dengan ancaman hukuman berat.   Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan AKP IR Sitompul, sebagaimana dikutip dari sejumlah pemberitaan media, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam.   Penyelidikan difokuskan pada keaslian barang bukti yang dimusnahkan, kemungkinan penukaran barang bukti, serta dugaan adanya unsur transaksional. Kasat juga menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas siapapun yang terlibat apabila ditemukan unsur tindak pidana, baik terhadap oknum kepala desa maupun pihak lain.   Dahlan berharap kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur desa agar tidak menangani perkara narkotika secara sepihak dan selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.   Narkoba adalah musuh bersama. Jangan sampai tindakan di luar kewenangan justru melemahkan penegakan hukum, pungkasnya.   Harahap Kuro-Kuro.

    Labuhanbatu – Bersuarakyat.online   Advokat yang tergabung dalam PTRP  yang berjumlah 5 orang Pengacara berkunjung Ke Rantauprapat yang di pimpin Ricky Pangeran Panjaitan bersama 5 Tokoh dari medan Ngopi bareng dengan Tim kantor hukum Beriman Panjaitan tentang penanganan Perkara Terkhusus di labuhanbatu.   Beriman Panjaitan kepada awak media mengatakan Dalam Diskusi sambil ngopi Bareng sesama advokat ini pembicaraan dalam diskusi mencakup peran krusial dalam sistem peradilan (pembela, penyeimbang), isu-isu etika profesi (benturan kepentingan vs. kepentingan klien), tantangan bagi advokat muda (bantuan hukum cuma-cuma, etika), serta isu-isu kebijakan seperti implementasi KUHP/KUHAP baru, dan konsep keadilan restoratif. Pertemuan kali ini dilaksanakan di Cafe depan Mapolres Labuhanbatu, Jum’at (9/1/2026) dengan suasana sederhana dan berlangsung saling tukar pendapat terkait penerapan pasal pasal yang ada di KUHP baru yang akan digunakan mulai Januari 2026 ini.   Diskusi ini kedepan nantinya akan melibatkan akademisi, praktisi (advokat, hakim, jaksa), dan publik untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia,   PTRP sendiri merupakan Kantor Hukum berdomisili di Medan yang kerap berkunjung ke daerah untuk berdiakusi yang acap kali mengangkat topik-topik hukum terkini.     Ngopi bareng ini bukan saja bertujuan untuk membahas persoalan penangganan perkara akan tetapi akan mengajak semua pemangku kepentingan duduk bersama membahas suatu isu hukum, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara dengan mereka yang berminat mendalami dan masukan-masukan yang sangat berharga, baik berupa kritik dan saran, serta apresiasi, ucapnya.   Red

Bersuarakyat.online – Labuhanbatu Pembacaan gugatan adalah tahap awal persidangan perdata di mana pihak Penggugat membacakan surat gugatannya di hadapan Majelis Hakim dan Tergugat setelah upaya perdamaian gagal; ini menandai dimulainya proses pokok perkara, di mana Penggugat bisa mengubah gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban, yang kemudian dilanjutkan dengan replik, duplik, pembuktian, dan putusan.   Pengadilan Negeri Rantauprapat Melanjutkan Proses Sidang GUGATAN Menantu Perempuan Dengan No Perkara 179/Pdt.G/2025/PN.RAP, Kamis , 8 Januari 2026 Di Ruang Sidang PN Rantauprapat Agenda Pembacaan Gugatan dan Akan Dilanjutkan Tanggal 15/01/2026.   Tuimen warga Aek Kulim, Desa Mandalasena, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kini Harus Menghadapi Persoalan Hukum Setelah Digugat Menantu Perempuannya. Karena Gugatan Ini akan Menguras Tenaga dan pikirannya sebab Harus Bolak balik menghadapi Jadwal Persidangan di pengadilan Negeri Rantauprapat. Tuimen mengatakan kepada Awak media Niat baiknya dalam hal ini membantu menantu agar Mempunyai Usaha Kandang Ayam justru berujung pada masalah hukum. Ini adalah situasi yang disayangkan dan sering kali rumit yang menunjukkan bahwa terkadang, meskipun niatnya baik, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan atau disalahpahami, Kamis,8/01/2026 usai sidang di Pengadilan negeri Rantauprapat. Lanjut nya Terkadang, membantu orang yang dicintai secara berlebihan dapat mengaburkan batasan dan menyebabkan ketergantungan atau rasa kepemilikan yang tidak sehat, yang pada akhirnya memicu konflik. Saat ini saya Sedang Merawat Sang istri yang kesehatannya Mengharuskannya Untuk selalu berada di dekat sang istri disebabkan Penyakit yang dialami yang hanya bisa terbaring Lemah di pembaringan, Kini Situasinya Membuat dia Harus Membagi waktu untuk Menghadapi Gugatan Menantunya Di pengadilan Jika Panggilan Sidang akan Datang. Gugatan menantu ini kini menjadi sorotan publik bukan semata karena gugatan yang menjeratnya, tetapi karena usia dan kondisi fisik yang tak lagi prima, bebernya. Kuasa Hukum Beriman Panjaitan Mengatakan ini bukan soal apakah hukum harus ditegakkan, melainkan bagaimana hukum bisa tetap dijalankan tanpa kehilangan rasa adil dan kemanusiaan. Karena sesungguhnya, hukum dan empati bukan dua hal yang saling meniadakan, melainkan bisa saling melengkapi. Dalam kerangka hukum positif, asas equality before the law mengikat semua warga negara tanpa kecuali.bahwa norma hukum berlaku netral terhadap siapa pun subjek hukumnya. Namun, pada saat yang sama, memberi ruang untuk mempertimbangkan keadilan substantif. ketika hukum bertentangan dengan rasa keadilan manusiawi, maka keadilan harus diutamakan. Tidak untuk meniadakan pertanggungjawaban, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan rasa hormat terhadap usia. Hukum tak akan kehilangan wibawa bila memberi ruang, hukum yang adil tak melulu kaku ia juga tahu kapan harus lentur. Dalam hukum yang berwibawa, belas kasih bukan kelemahan melainkan bagian dari kebijaksanaan.   Red