2026

Bersuarakyat.online – Labuhanbatu Senin, 05/01/2026 Tuimen warga Aek Kulim, Desa Mandalasena, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kini Harus Menghadapi Persoalan Hukum Setelah Digugat Menantu Perempuannya. Mediasi Susah Dilakukan Untuk menyelesaikan Persoalan yang ada tetapi tidak ada titik temu untuk penyelesaian, Dengan Hasil Yang Belum ada selama Mediasi Dilakukan, maka sidang Berlanjut dan Pengadilan Negeri Rantauprapat Akan Melanjutkan Proses Sidang GUGATAN Menantu Perempuan Dengan No Perkara 179/Pdt.G/2025/PN.RAP, Yang akan digelar Hari : Kamis Tanggal : 8 Januari 2026 Jam. : 10.00 Wib Tempat. : Ruang Sidang PN Rantauprapat Acara. : Pembacaan Gugatan   Mestinya Hal ini tidak Terjadi Karena Gugatan Ini akan Menguras Tenaga dan pikirannya sebab Harus Bolak balik menghadapi Jadwal Persidangan di pengadilan Negeri Rantauprapat. Niat baiknya dalam hal ini membantu menantu agar Mempunyai Usaha Kandang Ayam justru berujung pada masalah hukum. Ini adalah situasi yang disayangkan dan sering kali rumit yang menunjukkan bahwa terkadang, meskipun niatnya baik, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan atau disalahpahami. Terkadang, membantu orang yang dicintai secara berlebihan dapat mengaburkan batasan dan menyebabkan ketergantungan atau rasa kepemilikan yang tidak sehat, yang pada akhirnya memicu konflik.   Kepada awak media Tuimen mengatakan ia saat ini Sedang Merawat Sang istri yang kesehatannya Mengharuskannya Untuk selalu berada di dekat sang istri disebabkan Penyakit yang dialami yang hanya bisa terbaring Lemah di pembaringan, Kini Situasinya Membuat dia Harus Membagi waktu untuk Menghadapi Gugatan Menantunya Di pengadilan Jika Panggilan Sidang akan Datang, ucapnya Senin,5/01/2026. Gugatan menantu terhadap Mertua ini kini menjadi sorotan publik bukan semata karena gugatan yang menjeratnya, tetapi karena usia dan kondisi fisiknya yang tak lagi prima. Kuasa Hukum Beriman Panjaitan Mengatakan ini bukan soal apakah hukum harus ditegakkan, melainkan bagaimana hukum bisa tetap dijalankan tanpa kehilangan rasa adil dan kemanusiaan. Karena sesungguhnya, hukum dan empati bukan dua hal yang saling meniadakan, melainkan bisa saling melengkapi. Dalam kerangka hukum positif, asas equality before the law mengikat semua warga negara tanpa kecuali.bahwa norma hukum berlaku netral terhadap siapa pun subjek hukumnya. Namun, pada saat yang sama, memberi ruang untuk mempertimbangkan keadilan substantif. ketika hukum bertentangan dengan rasa keadilan manusiawi, maka keadilan harus diutamakan.   Tidak untuk meniadakan pertanggungjawaban, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan rasa hormat terhadap usia. Hukum tak akan kehilangan wibawa bila memberi ruang, hukum yang adil tak melulu kaku ia juga tahu kapan harus lentur.Dalam hukum yang berwibawa, belas kasih bukan kelemahan melainkan bagian dari kebijaksanaan.   Red

  Bersuarakyat.Online – Paluta   Kepolisian Polres Tapanuli Selatan menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan seorang oknum kepala desa bolatan Humala Siregar, terkait penanganan perkara narkotika jenis sabu. Oknum pejabat desa tersebut diduga menangani kasus narkoba secara sepihak tanpa melibatkan aparat penegak hukum, sehingga memicu sorotan publik.   Kasus ini mencuat setelah beredarnya informasi Fhoto dan Video di media sosial yang memperlihatkan dugaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh oknum kepala desa. Padahal, penanganan perkara narkotika sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).   Kasat Reserse Narkoba Polres Tapanuli Selatan, AKP IR Sitompul, membenarkan adanya penyelidikan tersebut. Ia menjelaskan, peristiwa itu diduga terjadi pada 07 Desember 2025, saat oknum kepala desa mengamankan seorang pria yang dicurigai inisial SH membawa narkotika jenis sabu.   Harahap Kuro-Kuro.

Bersuarakyat.Online – Paluta Kinerja Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara (Paluta) perlu untuk di pertanyakan apalagi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Menurut Ketua Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Kabupaten Paluta Dewi Sartika, kinerja institusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Paluta terkesan lamban dan tidak maksimal. Dan dalam 4 tahun terakhir Kejari Paluta terlihat seolah hanya mengeksekusi kasus korupsi seputar perkara Dana Desa dan sepertinya tidak tegak lurus serta berintegritas terhadap kasus lain yang sudah dilaporkan masyarakat. Saya mempertanyakan kualitas penyelesaian perkara kasus korupsi dan potensi penyelesaian perkara kerugian negara skala besar di Kejari Paluta, katanya, Pada Rabu : 31/12/2025. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap Kejari Paluta saat ini dinilai menurun yang disebabkan ada beberapa kasus dugaan korupsi yang sempat menjadi pembicaraan publik dan sampai saat ini belum jelas proses penyelidikan dan penyidikannya. Saya rasa bapak Harli Siregar sebagai Kajati Sumut juga baru-baru ini berpesan agar jajarannya harus terus menjaga kepercayaan publik untuk memperkuat marwah institusi Kejaksaan, tegasnya. Seharusnya Kejari Paluta harus ada sinkronisasi dengan kinerja Kejagung dan Kejatisu , dimana saat ini sedang jor-joran dan bekerja keras untuk penyelamatan kerugian negara dan mendukung pembangunan untuk kepentingan rakyat atas kasus korupsi. Ia juga menambahkan, proses penyelidikan atas kasus korupsi harus profesional dan menghadirkan dokumen pendukung realisasi anggaran jangan hanya melihat hasil LHP audit APIP sebagai indikator saja. Ia juga menilai, saat ini sejumlah oknum di Kejari Paluta seolah ‘bermain mata’ dengan pihak pengguna anggaran negara untuk menutupi kesalahan dan dugaan penyelewengan keuangan negara. Bahkan katanya, ada oknum di Kejari Paluta yang pernah meminta dirinya untuk ‘menghentikan’ kasus dugaan korupsi yang ia laporkan terkait anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di salah satu Puskesmas. Bila perlu, saya akan sampaikan ini kepada Kejatisu atau Kejagung agar dilakukan evaluasi di jajaran Kejari Paluta serta memberikan pembinaan terhadap oknum jaksa yang diduga tidak profesional. Jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik, agar diberikan peringatan atau hukuman yang lebih keras lagi, pungkasnya. (Harahap Kuro-Kuro)

    Bersurakyat.Online –  Paluta   Kepala Desa Bolatan, Humala Siregar Diduga Sudah Ikut Berperan Dan Melindungi Bandar Narkoba Golongan I Jenis Sabu Salah Satu Warganya Inisial S Pada Saat Di Komfirmasi Melalui Telpon Seluler Lewat Wahrsaff, Pada 19/12/2025 Sempat Lebih Waktunya 15 Menit Dan Ia Membenarkan Bahwa Tindakan Nya Itu Tidak Salah Di Mata Hukum.   Humala Siregar Sama Sekali Tidak Percaya Lagi Dengan Hukum Apalagi Terhadap Pihak Kepolisian.   Karena Melihat Dari Tindakan Nya Sendiri Dan Ia Sudah Merasa Lebih Tinggi Jabatannya Juga Wewang Dari Pada Aparat Penegak Hukum Di Wilayah Keposian Polres Tapanuli Selatan.   Kepala Desa Bolatan Humala Siregar Sudah Melanggar Hukum Karena Tindakanya Yang Tidak Lagi Percaya Dengan Aparat Penegak Hukum, Kepdes Bolatan Ini Melakukan Tindakan Sendiri Dengan Sekretaris Desa Juga Aparat Desanya.   Terkait Penangkapan Bandar Narkoba Inisial S Lalu Menyita Barang Bukti Dari Tersangka S Dan Seterusnya Kepdes Bolatan Humala Siregar Dan Sekdes Juga Aparat Desa Telah Memusnakan Barang Bukti Berupa Jenis Sabu Dan Timbangan Elektrik Lalu Melepaskan Tersangka Bandar Narkoba.   Kepdes Bolatan Humala Siregar Harus Dapat Di Adili Dan Dijadikan Tersangka Selaku Sudah Melakukan Tindakan Melawan Hukum Karena Sudah Memusnakan Barang Bukti Lalu Melepaskan Tersangka Inisial S Tanpa Menyerahkan Tersangka Selaku Bandar Narkoba Dan Tidak Menyerah Kan Barang bukti Tersebut.   Harahap Kuro-Kuro.