Aceh Timur – bersuarakyat.online
ini jawaban penyuluh pertanian terkait petani ada tidak nya dalam kelompok kata Maiyidin penyuluh hanya medata aja itu ada tidak nya sawah itu urusan kelompok tani jawab nya maiyiidin penyuluh dan di tambah nya lagi terkait kelangkaan pupuk iitu ada distributor nya ya itu pak dayat ujar nya pda media ini dan saya udah beberapa x saya hubungi takj ada jawaban ujar nya
Dan meminta pada dayat distributor utuk segera membawa pupuk tuk masyarakat yang menanam oadi di wilayahnya nya kios nya penerima pupuk saat dikonfirmasi
Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Aceh Timur menyoroti permasalahan distribusi pupuk subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. Ketua LAKI Aceh Timur, Saiful Anwar, mengungkapkan bahwa banyak kelompok tani di daerah tersebut tidak memiliki lahan pertanian, namun tetap terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi.
“Banyak kelompok tani yang anggotanya tidak memiliki lahan, padahal sesuai aturan, dalam satu kelompok tani minimal harus ada lahan sawah. Penyuluh pertanian seharusnya lebih teliti dalam memasukkan nama-nama petani agar bantuan pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak,” ujar Saiful Anwar.
Ia juga meminta Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Penyuluhan untuk segera mengevaluasi kelangkaan pupuk yang diduga terjadi akibat banyaknya pupuk subsidi yang dialihkan ke kebun-kebun, bukan ke lahan sawah sebagaimana mestinya.
Selain itu, Saiful menyoroti dugaan penyimpangan yang terjadi di kelompok pertanian , Kecamatan Idi Tunong . Menurutnya, kelompok tani tersebut diduga memanfaatkan orang-orang yang tidak memiliki lahan hanya untuk mendapatkan pupuk subsidi.
“Seharusnya pupuk subsidi diberikan kepada petani yang benar-benar memiliki sawah, bukan kepada mereka yang hanya terdaftar dalam kelompok tani tanpa memiliki lahan. Kami meminta Pj Bupati Aceh Timur untuk menindaklanjuti kasus ini dan memastikan pupuk subsidi benar-benar sampai kepada petani sawah,” tegasnya.
Polemik terkait distribusi pupuk subsidi ini terus menjadi perhatian masyarakat dan diharapkan ada langkah konkret dari pihak berwenang untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
