Aceh Timur,BersuaRakyat.Online
Warga Dusun Kesehatan, Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, mengeluhkan kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan akibat limbah rumah tangga yang meluber hingga ke jalan. Meski sudah berlangsung lama, pemerintah desa seolah menutup mata dan membiarkan warga hidup dalam kondisi yang tidak layak.
Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya menuturkan bahwa tidak adanya saluran pembuangan yang memadai menyebabkan limbah dari rumah-rumah warga menggenang di jalan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan bau busuk yang menyengat, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat.
“Kami sangat terganggu dengan limbah rumah tangga yang setiap hari tumpah ke jalan. Bau busuk dan kotorannya mengancam kesehatan kami. Tapi di mana kepala desa? Kenapa mereka tidak peduli?” ujar warga dengan nada geram.
Lebih ironis lagi, seorang janda berusia 60 tahun yang tinggal di lorong tersebut harus mengalirkan air limbah kamar mandinya ke depan rumah karena tidak memiliki jamban. Sementara warga lain mendapat bantuan fasilitas sanitasi, dirinya justru merasa diabaikan oleh pemerintah desa.
“Saya bahkan tidak punya jamban, sementara warga lain mendapatkan bantuan. Apakah saya bukan warga desa ini?” keluh sang janda dengan wajah penuh kesedihan.
Tak hanya itu, seorang pemerhati sosial yang juga warga setempat, Wen Kopral, turut angkat suara. Ia menilai ada ketidakadilan dalam penggunaan anggaran desa yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur lingkungan.
“Apakah anggaran desa tidak cukup, atau ada pilih kasih? Kami sudah jenuh menyampaikan masalah ini tahun demi tahun kepada kepala desa, tetapi tidak ada tindakan. Kami meminta Bupati Aceh Timur, Iskandar Arfalaki, turun tangan karena desa ini selalu berdalih minimnya anggaran,” tegas Wen Kopral.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, Keuchik (Kepala Desa) Tanoh Anou, Gecik Athar, belum memberikan tanggapan terkait keluhan warga.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin wabah penyakit akan menghantui warga. Lalu, sampai kapan pemerintah desa akan membiarkan rakyatnya hidup dalam ketidaklayakan?
