Sumber Informasi Rakyat

Sidang Perdana Praperadilan di PN Rantauprapat, Tim Advokasi Soroti Dugaan Penundaan Penanganan Perkara

suararakyat4 minggu ago03 mins

LABUHANBATU, Bersuarakyat.online – Tim Advokasi Rakyat Melawan Impunitas menghadiri sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Senin (5/10/2026). Sidang tersebut terkait perkara praperadilan dengan nomor register 14/Pid.Pra/2026/PN Rap, dengan Desi Nenggolan sebagai pemohon. Dalam permohonannya, tim advokasi mempersoalkan dugaan penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah atau undue delay. Tim advokasi melalui Ady Yoga Kemit menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon karena proses penanganan perkara dinilai belum memberikan kejelasan. “Objek permohonan kami adalah adanya penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah atau undue delay,” ujar Ady Yoga seusai persidangan. Dalam sidang perdana tersebut, pihak Polres Labuhanbatu selaku Termohon tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran pihak termohon menjadi perhatian tim advokasi. Mereka berharap pihak Polres Labuhanbatu bersama jajaran dapat hadir dalam persidangan berikutnya untuk memberikan kejelasan terkait proses penanganan perkara yang menjadi objek praperadilan. Tim advokasi kemudian mendesak agar pihak termohon menunjukkan itikad baik dengan menghadiri persidangan berikutnya. Sidang lanjutan dijadwalkan pada 12 Oktober 2026 di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Menurut tim advokasi, perkara tersebut penting karena berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemohon. Mereka menilai dugaan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah dapat menyebabkan pemohon berada dalam ketidakpastian, terutama apabila tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara. Mereka juga menilai keterbukaan informasi mengenai proses penanganan perkara menjadi hal yang penting agar tidak menimbulkan persepsi adanya tindakan sewenang-wenang. “Kami menganggap persoalan ini perlu menjadi tanggung jawab Kapolres Labuhanbatu bersama jajaran,” ujarnya. Tim Advokasi Rakyat Melawan Impunitas berharap majelis hakim PN Rantauprapat dapat memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tersebut secara objektif berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak Polres Labuhanbatu terkait ketidakhadiran dalam sidang perdana maupun materi permohonan praperadilan tersebut. (Red/slh)

Bupati Paluta Diwakili Asisten I Lailar Rusdi Didampingi Camat Pateng Hendra Dan Kadis Pemdes Menghadiri Kegiatan Evaluasi Terbaik Desa

suararakyat4 minggu ago05 mins

Paluta – Bersuarakyat. Online. Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Lairar Rusdi Nasution, S.STP., MM., bersama Camat Padang Bolak Tenggara (Pateng) Hendra Gunawan Hasibuan dan Kadis Pemdes Mora Siregar, menghadiri kegiatan Evaluasi Terbaik Desa Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT.P2W-KSS) Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara di Desa Aek Tolong, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada Selasa : 06/10/2026. Asisten I, menyampaikan bahwa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PT.P2W-KSS) bukan sekadar program pemberdayaan perempuan, melainkan merupakan upaya bersama dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Dalam sambutannya, Lairar Rusdi Nasution menekankan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam pendidikan generasi, kehidupan sosial,u perekonomian, serta pembangunan daerah. Melalui PT.P2W-KSS, perempuan diharapkan memperoleh ruang yang lebih luas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan kemandirian. Menurutnya, pembangunan Padang Lawas Utara harus dimulai dari keluarga. Keluarga yang kuat tidak dapat dipisahkan dari perempuan yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya. Melalui PT.P2W-KSS, diharapkan perempuan semakin mandiri, keluarga semakin tangguh, dan desa semakin maju. Jonni Siagian, S.H., M.M., menyampaikan bahwa pelaksanaan evaluasi Desa Terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PT.P2W-KSS) Tahun 2026 merupakan momentum penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat desa. Dalam sambutannya, Jonni Siagian mengajak seluruh unsur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, pengurus PKK, kader Posyandu, para ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh warga untuk bersama-sama memperkuat peran dan kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya peran para tokoh masyarakat dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk persoalan keluarga yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Camat Padang Bolak Tenggara, Hendra Gunawan Hasibuan, S.H., menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Evaluasi PTP2WKSS Provinsi Sumatera Utara di Desa Aek Tolong. Ia menyampaikan bahwa kehadiran tim evaluasi merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Desa Aek Tolong, sekaligus menjadi puncak dari seluruh rangkaian pembinaan yang telah dilaksanakan. Ia berharap seluruh upaya yang dilakukan secara bersama-sama tersebut dapat memberikan prestasi bagi desa sekaligus manfaat yang dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Melalui kerja sama antara pemerintah, kelembagaan desa, PKK, kader, tokoh masyarakat, dan warga, program PT.P2W-KSS diharapkan mampu mendorong terwujudnya keluarga yang lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera. Dalam sambutannya, Hendra Gunawan Hasibuan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan secara berkelanjutan, sehingga Desa Aek Tolong dipercaya untuk mewakili Kabupaten Padang Lawas Utara dalam evaluasi PT.P2W-KSS tingkat Provinsi Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PT.P2W-KSS) bukan sekadar ajang perlombaan untuk mencari pemenang, melainkan menjadi wadah pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Melalui program ini, perempuan di Desa Aek Tolong diharapkan terus berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan keluarga, mencegah stunting, serta mengembangkan ekonomi kreatif berbasis keluarga. Harahap Kuro-Kuro.

Bupati Paluta H.Reski Basyah Hrp Bersama Kajari Paluta H.M Junaidi Mengikuti Peluncuran Program JSP Melalui Zoom.

suararakyat4 minggu ago04 mins

Paluta – Bersuarakyat.Online. Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama Kepala Kejaksaan Negeri Paluta Muhammad Junaidi, S.H., M.H., mengikuti peluncuran program “Jaksa Sahabat Pendidik”. Acara ini diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Gedung Serbaguna Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Pada Selasa : 06/10/2026. Kegiatan yang diprakarsai oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tersebut diselenggarakan secara hibrida, dengan pusat acara berada di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Peluncuran ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, para kepala daerah se-Sumatera Utara, jajaran Kejaksaan, serta unsur Dinas Pendidikan dari berbagai kabupaten/kota. Program “Jaksa Sahabat Pendidik” dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara aparat penegak hukum dan sektor pendidikan. Melalui program ini, pendekatan yang dikedepankan tidak semata-mata bersifat penindakan, melainkan menitikberatkan pada aspek edukasi dan pencegahan guna membangun kesadaran hukum di lingkungan satuan pendidikan. Edukasi hukum diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada peserta didik maupun tenaga pendidik. Adapun materi yang menjadi fokus utama meliputi pencegahan pelanggaran hukum, penguatan nilai-nilai antikorupsi, pemahaman mengenai konsekuensi penyalahgunaan wewenang, serta pembentukan karakter yang menjunjung tinggi integritas. Selain edukasi, program ini juga diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada satuan pendidikan dari potensi masalah hukum maupun maladministrasi. Dengan pemahaman regulasi yang lebih baik, penyelenggara pendidikan diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk komitmen terhadap implementasi program ini, rangkaian acara juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara pemerintah daerah dan jajaran Kejaksaan. Kesepakatan ini menjadi landasan penting dalam membangun pola komunikasi, koordinasi, serta pendampingan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kepastian hukum. Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, dan dunia pendidikan memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan berintegritas. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mendorong tata kelola pendidikan yang lebih profesional serta responsif terhadap dinamika hukum yang berkembang. Melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik”, Pemkab Padang Lawas Utara berharap sinergi antarlembaga ini dapat diterjemahkan ke dalam langkah nyata di lapangan. Upaya tersebut pada akhirnya diharapkan berkontribusi dalam melahirkan sumber daya manusia Padang Lawas Utara yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat, sadar hukum, dan menjunjung tinggi integritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Harahap Kuro-Kuro.

BNNP Aceh Kunjungi Kesbangpol Aceh, Dorong Percepatan Pergub dan Pembentukan Tim Terpadu P4GN Provinsi Aceh

suararakyat4 minggu ago04 mins

BANDA ACEH — bersuarakyat.online Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh pada Senin (5/10/2026). Kunjungan kerja ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi Aceh. Dalam pertemuan tersebut, BNNP Aceh dan Kesbangpol Aceh menyepakati sejumlah langkah strategis kelembagaan. Kesbangpol Aceh diharapkan menjadi simpul koordinasi Pemerintah Aceh untuk menggerakkan seluruh perangkat daerah dan komponen masyarakat. P4GN tidak hanya menjadi tugas BNN dan aparat penegak hukum semata, melainkan menjadi gerakan bersama seluruh unsur Pemerintah Aceh hingga ke tingkat gampong. Dari hasil pertemuan tersebut, kedua instansi menyepakati empat poin utama: 1. Kesbangpol Aceh akan berkoordinasi dengan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Setda Aceh terkait penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan pelaksana Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. 2. Kesbangpol Aceh segera membentuk Tim Terpadu P4GN Aceh dan Forum Koordinasi P4GN sebagai wadah sinergi antarinstansi. 3. Menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional P4GN (RAN P4GN) serta penguatan Unit Layanan Terpadu (ULT) di Aceh. 4. Pelaksanaan perhatian khusus terhadap arahan Presiden terkait penguatan pemeriksaan tes urine bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh sebagai bentuk deteksi dini. Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., menegaskan pentingnya payung hukum serta keterlibatan aktif masyarakat di tingkat tapak guna memastikan keberlanjutan program P4GN. “Berbagai kegiatan P4GN di akar rumput membutuhkan dukungan regulasi yang kuat agar program pencegahan dapat berjalan secara berkesinambungan. Keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat hingga ke tingkat gampong menjadi kunci utama,” ujar Dedy. Beliau juga menambahkan bahwa upaya pemberantasan narkotika di Aceh tidak dapat dipikul oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan komitmen dan kolaborasi masif dari semua pihak. “Upaya pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, ulama, akademisi, hingga masyarakat gampong. Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap hubungan koordinasi bersama Kesbangpol Aceh semakin solid sehingga seluruh agenda P4GN dapat terealisasi dalam aksi nyata di lapangan,” tegasnya. Dengan adanya kunjungan ini, Kepala BNNP Aceh berharap koordinasi dengan Kesbangpol Aceh semakin kuat sehingga berbagai agenda P4GN, termasuk pembentukan forum koordinasi, penyusunan regulasi, pelaksanaan RAN P4GN, penguatan ULT, serta pencegahan melalui tes urine, dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan Hsb

Tgk Khaidir Abdurrahman Jadi Anggota BPK RI, Wabup Aceh Timur Ucapkan Selamat.

suararakyat4 minggu ago02 mins

Aceh Timur – bersuarakyat.online Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H., menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. (Cand) Tgk. H. Khaidir Abdurrahman yang ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI oleh Komisi XI DPR RI. Selasa, 06 Oktober 2026. Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada putra Aceh tersebut untuk mengemban salah satu posisi penting dalam lembaga negara yang memiliki mandat mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ketua Gerindra Aceh Timur sangat berharap amanah baru itu dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keberanian dalam menjalankan fungsi pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. “Selamat dan sukses kepada Dr. (Cand) Tgk. H. Khaidir Abdurrahman atas amanah sebagai anggota BPK RI. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan semakin sukses ke depan,” Tutur T. Zainal Abidin. Menurut Wabup, menjadi anggota BPK RI bukan semata-mata sebuah jabatan, melainkan kepercayaan besar yang melekat dengan tanggung jawab terhadap kepentingan negara dan masyarakat. Karena itu, ia berharap Tgk Khaidir dapat memberikan kontribusi terbaik melalui pengalaman, kapasitas, serta integritas yang dimilikinya. Putra asli Madat itu juga berharap kehadiran Tgk Khaidir di BPK RI dapat membawa semangat baru dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan negara, sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh. “Semoga beliau diberikan kemudahan, kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah. Ini bukan hanya keberhasilan pribadi, tetapi juga kebanggaan bagi Aceh,” Pungkasnya. Hsb

DINAS PERINDAG DAN DLHK PALUTA BOBROK KINERJANYA! SAMPAH BERSERAKAN DI TUGU SEJARAH 17-08-45, LUMPUR SETINGGI MATA KAKI, KARCIS RETRIBUSI SAMPAH TANPA TANGGAL DAN HARI TERTULIS.

suararakyat4 minggu ago4 minggu ago05 mins

Paluta – Bersuarakyat.online. Inilah potret paling memalukan di pusat Ibukota Kabupaten Padang Lawas Utara. Selasa, 06 Oktober 2026, Pasar Gunung Tua yang dikelola *Dinas Perindag* dan kebersihannya tanggung jawab *Dinas LHK (Lingkungan Hidup dan Kebersihan)* benar-benar *BIBROK, BOBROK, DAN GAGAL TOTAL. Bersuarakyat.online, turun langsung ke lokasi. Yang kami temukan bukan pasar, tapi “kubangan kerbau dan tempat pembuangan sampah. 1. TUGU SEJARAH 17-08-19 JADI TEMPAT SAMPAH: Di depan Tugu Peninggalan Belanda momen perjuangan veteran yang cuma satu-satunya di G.Tua itu, sampah berserakan. Keranjang bambu pecah berisi plastik, botol aqua, puntung rokok, sisa sayur. Taman bunga diinjak-injak meja lapak kayu. Tidak ada petugas kebersihan. aktivis kita sampai berdiri di tengah sampah. 2. PASAR LUMPUR DAN DRAINASE TERSUMBAT: Foto 6,7,8 paling menyayat. Jalan pasar becek berlumpur hitam setinggi mata kaki. Air parit meluap penuh sampah. Pedagang daging di foto 6 harus pakai batu besar buat pijakan. Pembeli perempuan menggendong anak harus lewat lumpur. Bau busuk menyengat. 3. PUNGLI KARCIS RETRIBUSI SAMPAH – SKANDAL BARU!* Ini yang paling kejam. Pedagang menjerit ke Bersuarakyat. Padahal sampah tidak pernah diangkut. Retribusi ditarik, pelayanan NOL. Mendengar laporan ini, Aktivis Paluta Panyahatan Ritonga, naik pitam dan memberikan pernyataan keras kepada Bersuarakyat.online. Saya PR, dengan tegas mengatakan Dinas Perindag dan DLHK Paluta itu BOBROK kinerjanya! Nol besar! Lihat pasar kita hari ini Selasa 06/10/2026, itu bukan pasar, itu kubangan babi! Lumpur, sampah, bau, Tugu Sejarah 17-08-1945 peninggalan Belanda jadi tong sampah. Dimana Kadis Perindag? Dimana Kadis LHK? Tidur?”* Yang lebih brengsek lagi, pedagang kecil dipalak dengan karcis retribusi sampah yang tidak pakai tanggal dan hari. Satu tempat kadang ada yang dikasih 3 karcis. Ini namanya PUNGLI, ini maling, ini merampok rakyat kecil! Uang sampah masuk kantong siapa? Kalau karcis tanpa tanggal, bagaimana mempertanggungjawabkan PAD-nya? Saya minta Bupati Paluta copot Kepala Pasar Gunung Tua dan periksa Kadis Perindag dan Kadis LHK. Kalau tidak mampu urus sampah, mundur!” Cuma satu ini peninggalan sejarah di G.Tua Kec. P.Bolak, sejak jaman penjajahan Belanda. Dulu sampingnya Kantor Camat P.Bolak masih Kab Tapsel. Sekarang Paluta sudah mekar sejak 2007, tapi tugu itu dibiarkan hancur. Pemkab harus malu! Pemkab harus peduli!” TUNTUTAN BERSUARAKYAT: 1. Bupati Paluta perintahkan audit karcis retribusi sampah Pasar Gunung Tua yang tanpa tanggal dan hari tersebut, Diduga ada pungli sistematis. 2. Copot Kadis Perindag dan kepala Pasar Gunung Tua dan Kabid Kebersihan DLHK. 3. Bersihkan pasar hari ini juga, angkut lumpur dan sampah di sekitar Tugu 17-08-1945. 4. Selamatkan Tugu Sejarah 17-8-19, buat pagar dan larang lapak di atas tamannya. Kalau Dinas Perindag dan LHK tidak mampu jaga kebersihan, bubarkan saja dinasnya, kasih ke masyarakat yang urus!. *Penulis: Harahap Kuro-Kuro – Biro Paluta http://Bersuarakyat.online* Lokasi: Pasar Gunung Tua, Tugu 17-08-1945, Selasa 06/10/2026.

Subuh Keliling Hari Ketiga, Kapolres Aceh Timur Dorong Warga Perkuat Keamanan Gampong

suararakyat4 minggu ago03 mins

Bersuarakyat.online – Aceh Timur Kapolres Aceh Timur AKBP Aris Cai Dwi Susanto, S.I.K.,M.I.K. mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan dengan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan Subuh Keliling hari ketiga di Masjid Baitul Ma’bud, Gampong Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (06/10/2026). Kegiatan diawali dengan salat Subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah, penyampaian pesan Kamtibmas, serta silaturahmi bersama jamaah dan masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolres Aceh Timur menekankan bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. “Keamanan lingkungan tidak akan terwujud hanya dengan mengandalkan kehadiran TNI/Polri. Dibutuhkan kepedulian dan kebersamaan seluruh masyarakat. Karena itu, mari kita hidupkan kembali Siskamling, saling mengenal, saling peduli, dan segera melaporkan setiap potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar AKBP Aris. Menurut dia, pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan mempersempit ruang terjadinya tindak pidana, antara lain dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat, memperkuat penjagaan lingkungan, serta memanfaatkan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) di lokasi yang dianggap rawan. “Polri ingin membangun keamanan bersama masyarakat, bukan sekadar hadir ketika terjadi gangguan. Dengan komunikasi yang kuat, kepedulian antarwarga, dan lingkungan yang terpantau, kita dapat menciptakan rasa aman sekaligus mencegah kejahatan sejak dini.” Tegas Kapolres Aceh Timur AKBP Aris Cai Dwi Susanto, S.I.K.,M.I.K. Sementara itu, Imum Mukim Kecamatan Peureulak Timur, Tgk. Muhibuddin mengapresiasi program Subuh Keliling Kapolres Aceh Timur. Menurutnya, program tersebut menjadi sarana memperkuat silaturahmi sekaligus mendekatkan Kepolisian dengan masyarakat. Usai kegiatan, Kapolres Aceh Timur bersama personel melanjutkan silaturahmi dengan jamaah dan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan Masjid Baitul Ma’bud. hsb,,,

Harapan Masyarakat Terhadap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si

suararakyat4 minggu ago07 mins

LABUHANBATU – Masyarakat berharap kepada Kapolri yang baru dilantik Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. agar dapat memperbaiki sistem pelayanan pengaduan dan proses penanganan perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat. Sesuai dengan tagline baru Polri Bersama Masyarakat. Selamat ini banyak laporan tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat terkesan dilambatkan penanganannya kalau tidak ada diberikan uang pelicin kepada oknum – oknum yang menangani perkara mulai dari Oknum Penyidik Pembantu, Oknum Penyidik sampai oknum Kasat. Masyarakat sangat optimis atas tindakan Kapolri Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. yang baru dilantik langsung mengganti 17 Kapolda. Salah satu yang diganti adalah Kapolda Sumatera Utara yang dipimpin oleh Irjen Pol.Sonny Irawan, S I.K., M.H yang menggantikan Irjen Pol.Wisnu Hermawan Februanto yang dimutasi menjadi Wairwasum Polri. Masyarakat sebagai korban tindak pidana berharap agar laporan mereka di Polres dapat segera tindak lanjuti dan segera memberikan kepastian hukum. Korban pembacokan dan pengeroyokan Nawawi berharap dengan pergantian Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara, Polres Labuhanbatu dapat segera menangkap pelaku yang telah menganiaya dirinya. Menurut Nawawi bahwa dia telah membuat Laporan Polisi di Polres Labuhanbatu dengan Nomor laporan LP/B/752/V/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT pada Sabtu 23 Mei 2026. “Sudah hampir 5 (lima) bulan saya buat laporannya di Polres Labuhanbatu 4 (empat) orang yang saya ketahui perlakukan sampai saat ini belum ada tersangkanya yang ditangkap” jelas Nawawi pada Senin (5/10/2026). Di tempat terpisah Muhammad Ilham juga merupakan korban pembacokan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang. Muhammad Ilham mengaku telah membuat laporan polisi di Polres Labuhanbatu dengan nomor LP/B/819/VI/2026/ SPKT/POLRES LABUHANBATU/ POLDA SUMUT pada Sabtu 6 Juni 2026. Pelaku yang membacok saya diketahui dan sudah disampaikan ke Penyidik Polres Labuhanbatu tetapi sampai sekarang sudah hampir 3 bulan, pelakunya belum ada yang ditahan. Seminggu yang lalu kami telah dipanggil kembali oleh penyidik Pembantu Brigpol Fadli dan Penyidik Iptu Seniman Penyidik dengan agenda Konfrontir. Sampai saat ini penyidik Polres Labuhanbatu belum ada melakukan penahanan terhadap pelaku, jelas Muhammad Ilham. Muhammad Ilham dan Nawawi yang merupakan korban pembacokan dan penganiyaan yang dilakukan secara bersama – sama memohon kepada Kapolri Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol.Sonny Irawan, S I.K., M.H., dan Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K.,M.Si agar segera menindak dan menangkap pelaku. Kami sangat menderita akibat perbuatan pelaku pembacokan ini, selama satu bulan kami tidak dapat melakukan pekerjaan kami, ucap Muhammad Ilham. Praktisi hukum Sumatera Utara Jhon Gracia Anugrah Lamelus Sinukaban, S.H.,M.H.,L.L.B yang didampingi oleh Suferydma Pandia,S.H.,M.H menyebutkan “seperti ini lah kadang kelakuan penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh penyidik Polres Labuhanbatu ini, terjadi penganiayaan berat dan dilakukan secara bersama – sama tidak dilakukan penahanan sehingga masyarakat beranggapan bahwa penegakan hukum itu bisa dilakukan secara suka – suka” jelasnya. Jhon Gracia Anugrah Lamelus Sinukaban, S.H.,M.H.,L.L.B juga menyampaikan penganiayaan yang menyebabkan korban luka berat diatur dalam Pasal 466 undang – undang Nomor 1 tahun 2023 mencakup ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan penganiayaan atau perbuatan yang merusak kesehatan: Ayat (1) & (4): Tindak pidana penganiayaan/perusakan kesehatan diancam penjara maksimal 2 tahun 6 bulan atau denda kategori III (maksimal Rp50 juta). Ayat (2) & (3): Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Tindak pidana penganiayaan dilakukan secara bersama – sama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) Pasal 262 UU No. 1 Tahun 2023: Ayat (1): Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp500 juta). Ayat (2): Jika kekerasan tersebut menyebabkan hancurnya barang atau luka-luka pada korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta). Ayat (3): Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat pada korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Semoga Penyidik Polres Labuhanbatu dapat bekerja dengan Profesional, harap Praktisi Hukum Sumatera Utara ini. Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya sampai berita ini diturunkan belum ada penjelasan resmi atas kedua tindak pidana penganiayaan ini. (Tim Investigasi)

Kapolres Aceh Timur Hadiri HUT TNI ke-81, Tegaskan Soliditas TNI-Polri

suararakyat4 minggu ago02 mins

Bersuarakyat.online Kapolres Aceh Timur, AKBP Aris Cai Dwi Susanto, S.I.K.,M.I.K. menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2026 di Kodim 0104/Aceh Timur, Senin, (05/10/2026). Kehadiran Kapolres bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa menjadi wujud nyata soliditas serta sinergitas dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah. Upacara dipimpin oleh Dandim 0104/Atim, Letkol Inf Fiska Bagus Tri Sunaryanto, S.I.P. diikuti dari unsur TNI, Polri, Mahasiswa dan Pelajar. Kapolres, menyampaikan bahwa momentum HUT TNI ke-81 menjadi kesempatan untuk semakin memperkuat soliditas dan sinergitas TNI-Polri. “Peringatan HUT TNI ke-81 ini menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri. Kami dari Polres Aceh Timur mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI. Semoga TNI semakin profesional, semakin dicintai rakyat, dan bersama Polri terus bersinergi dalam menjaga keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar AKBP Aris Cai. Menurutnya, sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menciptakan situasi keamanan yang aman, tertib, dan kondusif. “Semoga kebersamaan dan sinergitas yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.” Pungkas Kapolres Aceh Timur, AKBP Aris Cai Dwi Susanto, S.I.K.,M.I.K. #Hsb

Diduga Tak Mengantongi Izin, Operasional Wahana Pasar Malam Pusat Pemerintahan di Idi Rayeuk Disoal Warga

suararakyat4 minggu ago4 minggu ago03 mins

IDI RAYEUK — bersuarakyat.online Kegiatannya yang menarik keramaian warga dan anak-anak di kawasan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, kini menuai sorotan. Wahana hiburan pasar malam tersebut diduga beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari pihak berwenang serta mengabaikan standar keselamatan pengunjung. Sabtu 3/10/2026. Keberadaan pasar malam ini akan mendadak viral dan akan dipadati warga lokal. Berbagai fasilitas permainan anak hingga arena hiburan rakyat ramai dikunjungi masyarakat setiap malamnya. Namun, keramaian tersebut berbanding terbalik dengan aspek kelengkapan legalitas dan keselamatan sarana permainan yang disediakan pengelola. Keluhan Keselamatan dan Legalitas Usaha Sejumlah warga dan pengunjung menyatakan kekhawatirannya terkait standar keamanan berbagai jenis alat permainan yang digunakan. Keluhan tersebut mencakup potensi bahaya teknis wahana yang dinilai kurang terawat, hingga risiko keselamatan bagi anak-anak yang bermain di lokasi. “Kami tentu senang ada hiburan rakyat, tetapi faktor keselamatan anak-anak harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai menunggu ada insiden baru ada tindakan,” ujar salah seorang warga setempat. Selain isu keselamatan, pasar malam tersebut diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) terkait ketertiban umum dan perizinan retribusi/pajak daerah, mengingat belum adanya kejelasan terkait kelengkapan izin operasional dari pemerintah daerah setempat. Pengawasan dan Ketertiban Umum Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama instansi terkait diimbau untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan pengawasan langsung ke lokasi. Langkah penertiban hingga penyegelan sementara berpotensi dilakukan apabila pengelola terbukti nekat beroperasi secara ilegal tanpa izin resmi maupun kelayakan teknis. Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola wahana maupun instansi pemerintah setempat belum memberikan keterangan resmi terkait status perizinan serta tindak lanjut atas keluhan masyarakat saat di konfirmasikepla sakpol AcehTimurbelum ad tanggapansampai berta ini tayang Saat di konfirmasi kepala Satpol PP AcehTimur pak ampun menjawab Pihak kami belum mendapat kan laporan resmi siapa penyelenggara wahana tersebut,apakah mereka sudah mengantongi izin atau belum pihak kami belum ada laporan ujar nya melalui chat wa nya Ni jawaban konfirmasi kepala satuan sakpol pp ampun saat di konfirmasi melalui chat wa Hsb