4 Juni 2025

  Aceh Timur – bersuarakyat.online Sejumlah wali murid mengeluhkan dugaan adanya pungutan biaya saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SD Negeri Pedawa puntong Kecamatan idi rayuek Kabupaten Aceh Timur.   Keluhan ini disampaikan oleh salah satu wali murid berinisial ANT kepada awak media pada Rabu, 4 Juni 2025. Ia mengaku diminta membayar sejumlah uang oleh pihak sekolah saat hendak mendaftarkan anaknya.   “Katanya harus bayar untuk proses pendaftaran. Saya dan beberapa wali murid lain jadi bingung dan resah,” ujar ANT.   Sumber lain menyebutkan bahwa dugaan pungutan tersebut dilakukan oleh operator sekolah yang bernama Inta Rahayu, A.Md. Informasi ini disampaikan kepada koordinator lapangan media yang tengah menelusuri kasus ini.   Pungutan Tersebut Diduga Melanggar Aturan   Mengacu pada peraturan yang berlaku, khususnya di sekolah negeri, segala bentuk pungutan dalam proses PPDB, termasuk dalam hal perpindahan siswa, dilarang. Hal ini sejalan dengan:   Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan.   Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.     Adapun kegiatan lain yang juga dilarang untuk dikenai pungutan adalah kegiatan non-akademik yang bersifat memberatkan wali murid, seperti acara perpisahan atau wisuda.   Sebaliknya, sekolah swasta diperbolehkan menarik pungutan selama sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melalui persetujuan komite sekolah.   Kepala Sekolah saat di minta Tanggapan konfirmasi, Kepala SD Negeri Pedawa,puntong Mariana, dalam memberikan tanggapan itu tidak benar bang, tidak ada pihak sekolah mengutip biaya Dan kepala mengulang ulang kata katanya kami pihak sekolah tak ada sedikit pun ambil biaya katanya Dan katanya kami pun ada juga abng wartawan di Banda Aceh kalau dengan sis wartawan juga dekat dari jawaban konfirmasi

    Bersuarakyat.online – Simalungun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun, Hotbinson Damanik, kembali menjadi sorotan tajam publik. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 35.B/LHP/XVI.MDN/04/2025 tanggal 16 April 2025, terungkap serangkaian pelanggaran serius dalam pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2024 yang hingga kini belum ditindaklanjuti.rabu(4/6/2025)   Temuan BPK menunjukkan bahwa Dinas PUTR telah membayar honorarium dan biaya konsultansi yang tidak sesuai ketentuan, mengabaikan denda atas keterlambatan pekerjaan, serta mengakibatkan kelebihan bayar dalam berbagai proyek fisik. Total kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas PUTR mencapai Rp1.125.504.347, sebuah angka yang tidak bisa dianggap remeh.   Beberapa Daftar Pelanggaran Serius oleh Dinas PUTR diantaranya adalah sbb:   1. Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Perpres 33 Tahun 2020   – Kerugian sebesar Rp211.414.500   2. Pembayaran Jasa Konsultansi Tidak Sesuai Aturan   – Kerugian sebesar Rp21.422.500   3. Kekurangan Volume Pekerjaan dan Denda Keterlambatan Tidak Dikenakan   – Potensi kerugian Rp96.172.625   4. Kelebihan Pembayaran Proyek Jalan dan Irigasi   – Kerugian negara mencapai Rp720.335.622   5. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tak Sesuai Ketentuan   – Temuan sebesar Rp76.158.600   Ironisnya, hingga laporan evaluasi pada 28 Mei 2025, seluruh temuan ini belum sepenuhnya ditindaklanjuti, padahal batas waktu tindak lanjut sebagaimana diamanatkan oleh BPK adalah 16 Juni 2025.   Saat di Konfirmasi lewat panggilan telepon Celuler dan Pesan WA pada hari Rabu 4/6/2025 terkait permasalahan tersebut, Hotbinson tidak merespon dan terkesan bungkam.   Menanggapi bobroknya pengelolaan anggaran , Ketua Umum DPP Komunitas Masyarakat Peduli Indonesia Baru (KOMPI B), Henderson Silalahi, angkat bicara.   “Ini bukan lagi soal kelalaian administratif. Ini adalah bentuk nyata pembiaran dan indikasi kuat dugaan penyimpangan anggaran. Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) — baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK — untuk segera bertindak. Bila perlu, proses hukum pemenjaraan harus dijalankan demi menyelamatkan uang rakyat!”   Dasar Hukum yang Dilanggar   Berdasarkan temuan BPK, Kepala Dinas PUTR diduga telah melanggar beberapa ketentuan, antara lain:   – Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional – Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara – Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara – Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor (Pasal 3 dan 9) – PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah   Sambungnya BPK secara tegas meminta agar PPK dan PPTK di lingkungan Dinas PUTR lebih optimal dalam mengendalikan kontrak, melaporkan dasar pembayaran, dan melakukan pengawasan fisik pekerjaan. Namun tanggung jawab utama tetap berada di tangan Kepala Dinas, yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan tidak ada kerugian negara.   Jika hingga 16 Juni 2025 tidak ada penyelesaian atas rekomendasi BPK ini, maka patut diduga telah terjadi pembangkangan administratif dan pengabaian prinsip akuntabilitas keuangan publik. Ini membuka ruang untuk penyelidikan pidana lebih lanjut oleh aparat hukum.pungkas enderson (Ragum siallagan)

  Bersuarakyat.online – Pematangsiantar Fakta mengejutkan terungkap di balik penangkapan tiga orang terduga pengedar narkoba di Kota Pematangsiantar pada Minggu (1/6/2025) sore. Tiga tersangka yang semula hanya disebut berinisial TN alias A, DS alias D, dan AW, ternyata memiliki hubungan darah dekat. Mereka adalah kakak beradik dan sepupu, dan salah satu di antaranya adalah seorang DJ yang cukup dikenal di dunia hiburan malam Kota Siantar.rabu(04/06/2025)   Perempuan muda berusia 24 tahun yang dikenal dengan nama panggung Miss Aurel, ternyata bernama asli Tata Nabila. Ia merupakan kakak kandung dari Doni Surya (22) dan sepupu dari Anggi Widayat (30). Ketiganya diringkus petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar di rumah kontrakan No. 8 Komplek Perumahan DL. Sitorus, Jalan Pdt. J. Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba.   Kapolres Pematangsiantar melalui Kasat Resnarkoba, AKP Jonni H. Pardede, membenarkan identitas ketiga pelaku. “Setelah pemeriksaan, diketahui bahwa mereka memiliki hubungan keluarga. TN alias A adalah Tata Nabila, DS alias D adalah adiknya, dan AW adalah sepupu mereka. Mereka diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba,” ujar AKP Jonni,   Penangkapan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk kalangan dunia malam di Kota Pematangsiantar. Miss Aurel selama ini dikenal sebagai DJ yang sering tampil di sejumlah kafe dan klub malam. Namun, belakangan kariernya disebut meredup. Sejumlah rekan seprofesi menyebut bahwa Aurel mulai jarang tampil dan terlihat tertutup dalam beberapa bulan terakhir. Kini terungkap bahwa perempuan cantik ini ternyata terjerat dalam dunia gelap peredaran narkoba.   Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan barang bukti berupa sabu seberat 12,43 gram dan 8 butir pil ekstasi. Barang-barang tersebut ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar rumah kontrakan yang mereka tempati. Selain itu, beberapa handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi narkoba juga disita. Ketiganya mengaku sempat mengonsumsi sabu sebelum ditangkap.   Menurut keterangan warga sekitar, rumah kontrakan tersebut memang kerap didatangi orang-orang asing pada malam hari. “Kami curiga, tapi tidak menyangka kalau ada transaksi narkoba. Kami pikir cuma kumpul biasa karena mereka anak-anak muda,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.   Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena melibatkan figur yang cukup dikenal di kalangan anak muda. Ketua DPP KOMPI B, Henderson Silalahi, yang sebelumnya telah mendesak hukuman berat untuk para pelaku, kembali menegaskan bahwa status sosial atau profesi tidak boleh jadi alasan pengampunan. “Justru karena publik figur, hukum harus lebih tegas. Jangan beri ruang bagi siapa pun yang merusak masa depan generasi muda,” tegas Henderson.   Polisi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap apakah ada keterlibatan pihak lain dalam jaringan ini. Ketiganya kini ditahan di Mapolres Pematangsiantar dan terancam hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup atau hukuman mati sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Ragum siallagan)