3 Oktober 2025

Bersuarakyat.online Jakarta l Bersuararakyat.online -Peredaran narkoba di Kabupaten Labuhanbatu kian hari semakin memprihatinkan. Narkotika jenis sabu kini begitu mudah diperoleh, layaknya membeli “kacang goreng” di pasaran. Kondisi ini menimbulkan keresahan mendalam di tengah masyarakat, terlebih karena generasi muda semakin rentan menjadi korban. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pejuang Keadilan Labuhanbatu menilai lemahnya pengawasan serta dugaan adanya oknum yang membekingi peredaran narkoba membuat bisnis haram ini semakin tumbuh subur. Transaksi narkoba bahkan dilaporkan terjadi secara terang-terangan di permukiman, tempat hiburan, hingga warung-warung kecil. “Labuhanbatu saat ini berada pada situasi darurat narkoba. Jika tidak segera ditangani serius, maka bukan hanya masa depan anak muda yang hancur, tetapi juga tatanan sosial dan keamanan daerah akan runtuh,” tegas Ahmad Idris Siregar, pimpinan aksi, dalam orasinya di depan Mabes Polri, Jumat (3/10/2025). Idris, yang dikenal konsisten menyuarakan perang terhadap narkoba, menekankan bahwa pemberantasan tidak boleh dilakukan setengah hati. “Narkoba di kampung kami sangat memprihatinkan, sangat mudah didapat, seolah tidak ada hukum yang berlaku. Ini bukti adanya pembiaran,” ujarnya lantang. Ia juga menyebut maraknya narkoba menjadi pemicu meningkatnya angka kriminalitas, mulai dari pencurian, kekerasan, hingga tindak pidana berat lainnya. “Kami menduga kuat ada oknum yang membekingi bandar narkoba. Perang terhadap narkoba harus dilakukan total, tanpa pandang bulu,” tambah Idris. Dalam aksinya, massa Aliansi mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengevaluasi kinerja Kapolres Labuhanbatu beserta jajarannya, yang dinilai melakukan pembiaran dan seolah menutup mata terhadap maraknya peredaran narkoba di wilayah pesisir Labuhanbatu. “Polisi jangan lemah! Tangkap dan tindak tegas bandar serta oknum yang terlibat melindungi bisnis haram ini. Negara tidak boleh kalah dari narkoba,” seru para orator. Sekitar satu jam berorasi, massa akhirnya diterima langsung di ruang Divisi Humas Mabes Polri. Perwakilan Humas, Ibu Syaripah didampingi Syaipullah serta Kasat Intel Polres Jaksel AKBP Dwi Susanto menyatakan, “Terima kasih atas informasi ini. Persoalan ini akan kami teruskan ke pimpinan agar segera diproses.” Sebagai bentuk komitmen, massa juga menyerahkan delapan tuntutan, salah satunya mendesak pencopotan Kapolres Labuhanbatu karena dinilai gagal menindak peredaran narkoba di wilayahnya. “Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas. Jika perlu, kami akan turun aksi di depan istana untuk menuntut komitmen Presiden Prabowo dalam perang melawan narkoba. Tunggu saja tanggal mainnya,” tutup Idris dengan tegas.   (Tim Redaksi)

Bersuarakyat.online Jakarta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pejuang Keadilan (AMPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Jumat (03/10/2025). Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas maraknya peredaran narkoba di wilayah pesisir Labuhanbatu, Sumatera Utara, yang dinilai sudah mencapai kondisi darurat. Dalam aksinya, massa membawa spanduk besar bertuliskan “Labuhanbatu Darurat Narkoba” dan menyerukan agar Mabes Polri segera turun tangan langsung. Mereka menilai aparat kepolisian di daerah belum serius dalam memberantas jaringan narkoba yang semakin merajalela. Adapun tuntutan utama yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Pejuang Keadilan, yaitu: 1. Menangkap para bandar narkoba berinisial Balwan, Kojek, Heru, Nizar, dan Gito yang diduga kuat menguasai jaringan peredaran narkoba di pesisir Labuhanbatu. 2. Menyelamatkan wilayah pesisir Labuhanbatu dari ancaman invasi narkoba yang semakin meresahkan masyarakat. 3. Mengevaluasi unit narkoba polres Labuhanbatu yang dianggap gagal dan tidak becus dalam memberantas peredaran narkoba. Koordinator Lapangan aksi, Idris Siregar, menegaskan bahwa tuntutan mereka merupakan suara rakyat yang sudah sangat resah dengan kondisi Labuhanbatu. “Labuhanbatu sudah darurat narkoba. Aparat daerah seolah menutup mata. Karena itu kami datang ke Mabes Polri menuntut Kapolri segera mengambil langkah tegas. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, kami juga akan menggelar aksi besar di depan Istana Negara,” tegas Idris. Aksi berjalan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa Aliansi Mahasiswa Pejuang Keadilan kemudian menyerahkan pernyataan sikap secara resmi dan membubarkan diri dengan tertib.

Bersuarakyat.online ASAHAN – Seorang purnawirawan TNI berpangkat Letnan Kolonel berinisial NR resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Papam (Perwira Pengamanan) PT BSP. Keputusan itu diambil setelah insiden penyerangan puluhan pria bertopeng yang membawa alat untuk merobohkan pondok warga di Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Dalam keterangannya melalui sambungan telepon, NR membenarkan pengunduran dirinya dan menegaskan tidak lagi memiliki urusan dengan PT BSP. Ia bahkan secara terbuka mengakui adanya perintah dari manajemen PT BSP untuk melakukan pembongkaran pondok warga, meskipun pembongkaran itu tidak sempat terjadi karena situasi berhasil dicegah oleh warga. Sebelum peristiwa tersebut, warga juga melaporkan keberadaan sebuah drone yang diduga milik PT BSP, terbang berputar-putar di atas area sengketa. Pemantauan serupa kembali terjadi pada Jumat pagi, 3 Oktober 2025, ketika drone terlihat di sekitar pondok warga. Ketua Adat sekaligus Tokoh Masyarakat Padang Sari, Abdul Azri, mengecam keras insiden itu dan mendesak Pemerintah Kabupaten Asahan serta Kapolres Asahan segera turun tangan. Ia menegaskan agar sengketa lahan 300 hektar dikembalikan kepada masyarakat, sesuai rekomendasi DPRD Asahan dalam RDP Juli lalu. “Kami tidak ingin adanya kekerasan dan pertumpahan darah, kami ingin keadilan dan hukum yang berjalan,” tegas Azri. Seorang aktivis hukum menilai perintah pembongkaran yang diakui purnawirawan TNI tersebut tetap merupakan pelanggaran serius. “Walaupun pembongkaran tidak sempat terjadi, fakta adanya perintah sudah memenuhi unsur tindak pidana dan ini jelas pelanggaran terhadap hak warga atas tempat tinggal dan rasa aman sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,” tegasnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, pemberi perintah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun eksekusi pembongkaran tidak terjadi. Di sisi lain, masyarakat memberikan penghargaan moral kepada NR yang memilih mundur. “Itulah TNI sejati, karena tidak ada dalam sejarah TNI bentrok dengan masyarakat,” ungkap salah satu anggota kelompok adat Padang Sari. Atas rangkaian peristiwa ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan PT BSP yang memerintahkan perobohan pondok warga bukan sekadar persoalan sengketa lahan, melainkan diduga sebagai tindak pidana perusakan dan pelanggaran HAM. Aparat penegak hukum diminta segera bertindak agar kasus ini tidak menimbulkan keresahan lebih luas di tengah masyarakat.

Bersuarakyat.online Nagan Raya 3 Oktober 2025, Sangat Prihatin Penangkapan galian C di Kuta makmue 2 unit Excavator kecamatan Kuala , di kecamatan darul makmur 2 unit Excavator dan 1 unit Excavator penambang emas Diduga hanya untuk mencari perhatian dan kepercayaan tuan hingga melibatkan awak Media memuluskan rencana strategi akhirnya terungkap di ruang publik Pemilik langsung di bawa ke Polda Aceh demi penyelidikan sedang kan Excavator – Beco di bawa ke Mapolres Nagan Raya. ” Ungkapkan” salah satu masyarakat di kecamatan Kuala dan dan Darul Makmur. excavator – Beco beraktivitas merupakan utusan dari pihak APH juga ikut ditangkap bagaikan istilah bahasa Jeruk Makan Jeruk , Masyarakat yang menjadi korban . Dua unit Excavator dari Kecamatan Kuala , Dua unit Excavator dari Suka makmur dan Satu unit Excavator dari tambang emas dari Kecamatan Beutong menjadi perhatiannya Publik serta masyarakat yang dilakukan pihak Polda ACEH. Menurut kerabat korban excavator galian C darul makmur sudah di bawa pulang saudara pemilik excavator Diharapkan kepada pihak Kapolres dan Propam Polri menindak lanjuti usut sampai tuntas oknum oknum yang terlibat melanggar kode etik kepolisian demi tegaknya hukum dan kepercayaan terhadap kepolisian di jajaran Polres Nagan Raya. Saat di konfirmasi Kapolres Nagan Raya Dugaan Hanya Mencari Kepercayaan Tuan Ternyata Jeruk Makan Jeruk. bersuarakyat . online Aceh , Nagan Raya 3 Oktober 2025 .Sangat Prihatin Penangkapan galian C di Kuta makmue 2 unit Excavator kecamatan Kuala , di kecamatan darul makmur 2 unit Excavator dan 1 unit Excavator penambang emas Diduga hanya untuk mencari perhatian dan kepercayaan tuan hingga melibatkan awak Media memuluskan rencana strategi akhirnya terungkap di ruang publik Pemilik langsung di bawa ke Polda Aceh demi penyelidikan sedang kan Excavator – Beco di bawa ke Mapolres Nagan Raya. ” Ungkapkan” DD ,salah satu masyarakat di kecamatan Kuala dan dan Darul Makmur. excavator – Beco beraktivitas merupakan utusan dari pihak APH juga ikut ditangkap bagaikan istilah bahasa Jeruk Makan Jeruk , Masyarakat yang menjadi korban . Dua unit Excavator dari Kecamatan Kuala , Dua unit Excavator dari Suka makmur dan Satu unit Excavator dari tambang emas dari Kecamatan Beutong menjadi perhatiannya Publik serta masyarakat yang dilakukan pihak Polda ACEH. Menurut kerabat korban excavator galian C darul makmur sudah di bawa pulang saudara pemilik excavator Diharapkan kepada pihak Kapolres dan Propam Polri menindak lanjuti usut sampai tuntas oknum oknum yang terlibat melanggar kode etik kepolisian demi tegaknya hukum dan kepercayaan terhadap kepolisian di jajaran Polres Nagan Raya. Saat konfirmasi tanggapannya.sebelum dimediakan pak AKBP Benny Bathara, S.I.K., M.I.K..gak ada jawaban dan tanggapannya.sampai berita ini tayang belum ada tanggapan dari Kapolres naga raya.