Oktober 2025

Bersuarakyat.online Labuhanbatu, 27 Oktober 2025 Lembaga Swadaya Masyarakat Taat Wong Nusantara (LSM TAWON) mendesak Satuan Tugas Penyelamat Kawasan Hutan (Satgas PKH) segera turun ke Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Desakan ini disampaikan menyusul belum adanya langkah konkret dari Satgas dalam menindaklanjuti dugaan aktivitas perkebunan tanpa izin di kawasan hutan. Dalam hasil investigasi yang dilakukan, DPP LSM TAWON menemukan adanya puluhan ribu hektar lahan di Kecamatan Panai Tengah dan Panai Hilir yang diduga masih berstatus kawasan hutan. Jumlah tersebut belum termasuk potensi areal serupa di kecamatan lainnya. Lembaga ini juga mengungkap adanya usaha perkebunan yang beroperasi tanpa izin usaha perkebunan (IUP) yang sah. Ketua Umum DPP LSM TAWON, M. Darma Sihombing, menilai perlunya transparansi dan keberanian pemerintah dalam menjalankan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelamatan Kawasan Hutan. “Kita mendesak agar Satgas PKH bekerja secara terbuka dan tegas di Labuhanbatu. Negara harus hadir memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai regulasi. Jika memang ada oknum, badan usaha, koperasi, atau kelompok yang berusaha di kawasan hutan, perlu diuji apakah mereka sudah mematuhi mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 5 Tahun 2025,” ujar Darma kepada wartawan, Senin (27/10). Darma juga menyoroti pentingnya keterbukaan data kehutanan di tingkat daerah. Menurutnya, publik perlu mengetahui batas dan status kawasan hutan agar tidak terjadi tumpang tindih atau klaim sepihak. “Transparansi data kehutanan adalah kunci. Dengan data yang terbuka, masyarakat dan pelaku usaha tahu mana kawasan hutan dan mana yang bukan. Ini akan mendukung kerja Satgas PKH agar penertiban dilakukan secara objektif dan berkeadilan,” tambahnya. Sementara itu, praktisi hukum Akhmad Saipul Sirait, S.H., menilai langkah Satgas PKH harus berpegang pada aturan yang berlaku. Menurutnya, Perpres Nomor 5 Tahun 2025 memang memberikan ruang penyelesaian bagi pelaku usaha di kawasan hutan, namun tetap dengan batas waktu dan mekanisme ketat. “Dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2025 dijelaskan bahwa pemerintah memberi kesempatan bagi badan usaha, koperasi, atau masyarakat untuk menyesuaikan perizinannya. Tapi jika tidak ada upaya penyesuaian, Satgas PKH wajib melakukan langkah penegakan hukum. Negara tidak boleh membiarkan pelanggaran hukum berlarut-larut,” tegas Akhmad. Hingga berita ini diterbitkan, jurnalis media online telah berupaya mengonfirmasi UPT KPH Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang berkantor di Aek Kanopan, terkait data luas kawasan hutan di Kabupaten Labuhanbatu serta tindak lanjut pelaksanaan Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Namun, pihak UPT KPH Wilayah V belum memberikan jawaban atau klarifikasi resmi.   Reporter: Ramses Sihombing

Bersuarakyat.online Asahan –senin 27 Oktober 2025 Program kemitraan plasma 20% yang menjadi kewajiban perusahaan perkebunan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Asahan.Salah satunya menyangkut PT BSP pemegang Nomor HGU 66/DA/85/B/51 yang beroperasi di wilayah Kabupaten Asahan dan diketahui masa berlakunya telah berakhir. Hingga saat ini, kejelasan realisasi kebun plasma untuk masyarakat belum terlihat secara terbuka dan belum terdata secara pasti. Wartawan Media BersuaraRakyat.online telah menghubungi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Hazairin, melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi dan kejelasan mengenai pelaksanaan kewajiban plasma 20% dari luas kebun inti PT BSP. Namun hingga berita ini diterbitkan, pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban dari pihak dinas. Padahal, kewajiban pembangunan kebun plasma untuk masyarakat telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013, yang kemudian diperbarui melalui Permentan No. 18/2021. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perusahaan perkebunan dengan luas tertentu wajib memfasilitasi kebun masyarakat minimal sebesar 20% dari total luasan kebun inti. Selain itu, pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi sektor perkebunan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, serta memastikan terpenuhinya kewajiban kemitraan tersebut. Sekjend LSM Tawon, mengatakan bahwa permintaan informasi ini bukanlah bentuk tuduhan, melainkan upaya memastikan bahwa hak publik tidak diabaikan. “Plasma 20% adalah hak masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengetahui, mengawasi, dan memastikan pelaksanaannya. Karena itu hal yang wajar wartawan sebagai corong informasi rakyat meminta klarifikasi secara resmi,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa langkah itu dilakukan sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 serta UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. “Mereka menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Semoga Dinas Pertanian Kabupaten Asahan melalui Kepala Dinas tidak menutup-nutupi informasi dan profesional dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya. Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pertanian Kabupaten Asahan belum memberikan keterangan resmi mengenai apakah PT BSP telah merealisasikan kewajiban plasma tersebut, berapa luasannya, di mana lokasinya, serta siapa masyarakat penerimanya. Publik kini menunggu transparansi dari pihak pemerintah daerah maupun pihak perusahaan terkait. Masyrakat akan terus menunggu keterbukaan impormasi oleh dinas pertanian Kabupaten Asahan dan media akan terus menyampaikan perkembangan selanjutnya apabila telah ada jawaban resmi atau data tambahan dari pihak terkait.   (Tim)

Asahan-Bersuarakyat.online Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa perusahaan perkebunan wajib memenuhi kewajiban penyediaan kebun plasma minimal 20% dari luas Hak Guna Usaha (HGU) untuk masyarakat sekitar. Bila kewajiban ini tidak dipenuhi, izin HGU dapat dicabut. Pernyataan tegas ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, yang menegaskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Konflik antara masyarakat sekitar Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan dengan pihak PT Bakrie Sumatera Plantations (BSP) terus berlanjut. Hingga kini, pihak perusahaan belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi dari jurnalis terkait status HGU dan kewajiban pembangunan plasma 20% bagi masyarakat sekitar. Permintaan konfirmasi tersebut telah disampaikan oleh jurnalis pada 23 Oktober 2025 kepada Manajer Kemitraan, Legal PT BSP dan Manajer Perkebunan PT BSP,untuk memperoleh klarifikasi mengenai beberapa hal penting, antara lain: Status HGU PT BSP, yang diduga telah berakhir pada tahun 2022 dan kini tengah dalam proses perpanjangan ke Kementerian ATR/BPN. Pelaksanaan kewajiban kemitraan plasma 20% sesuai ketentuan pemerintah. Langkah penyelesaian konflik perusahaan terhadap masyarakat di lapangan. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada balasan atau klarifikasi resmi dari pihak manajemen PT BSP terhadap konfirmasi tersebut. Padahal menurut Permentan No. 18 Tahun 2021, kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar diatur dengan sangat jelas. Dengan demikian, kewajiban plasma bukan bersifat sukarela, tetapi merupakan perintah hukum yang mengikat seluruh perusahaan perkebunan di Indonesia Berdasarkan keterangan masyarakat Desa Padang Sari, hingga saat ini PT BSP belum pernah membangun atau merealisasikan pola kemitraan plasma 20% dari total luas HGU sebagaimana diwajibkan oleh peraturan. “Sampai sekarang kami tidak tahu di mana letak lahan plasma yang seharusnya untuk masyarakat sekitar. Kami hanya berharap pemerintah dapat menindaklanjuti agar perusahaan memenuhi kewajibannya,” ujar salah seorang warga Desa Padang Sari kepada wartawan. Menanggapi laporan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, melalui Kabid Sengketa, Julianda, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi atas konflik lahan masyarakat dengan PT BSP. “Kami akan menindaklanjutinya dan membantu proses pelaporan ke Kementerian ATR/BPN untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur,” ujar Julianda kepada wartawan di Medan, 21 Oktober 2025. Lembaga Swadaya Masyarakat Taat Wong Nusantara (TAWON) melalui Ketua Umum-nya, M.Darma Sihombing, menyatakan dukungan terhadap langkah tegas pemerintah dalam menegakkan kewajiban plasma. “Kami mendukung penuh sikap Menteri ATR/BPN. Kewajiban plasma 20% adalah amanat hukum, bukan kebijakan sukarela. Jika perusahaan melanggar, negara wajib bertindak tegas, termasuk pencabutan HGU,” M.Darma Sihombing, Senin (27/10/2025). Menurut TAWON, pelaksanaan kewajiban plasma merupakan bentuk nyata keadilan agraria dan pemerataan ekonomi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. “Hukum sudah tegas, aturan sudah jelas. Yang dibutuhkan sekarang hanya keberanian pemerintah untuk menegakkannya,” tambahnya. Konflik antara masyarakat dan PT BSP di Asahan kini menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk lembaga masyarakat sebagai kontrol sosial. Publik menanti langkah nyata dari Kementerian ATR/BPN dan manajemen PT BSP untuk menyelesaikan persoalan ini secara transparan, adil, dan sesuai hukum yang berlaku. Sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak PT BSP apabila di kemudian hari perusahaan memberikan klarifikasi resmi.   Penulis: Tim Redaksi