19 November 2025

    Asahan – bersuarakyat.online Keberatan masyrakat desa padang sari melalui Kepala Desa Padang Sari Soal Pengembalian Lahan Masyarakat Soroti Proses AMDAL PT BSP: Konsultan Terancam Diperiksa dan Berpotensi Melanggar Hukum Jika Abaikan Aturan   ASAHAN — 19 NOV 2025 Proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Bakrie Sumatera Plantations (PT BSP) kembali mendapat sorotan setelah Kepala Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja Ternyata menyampaikan keberatan serius dalam musyawarah publik pada 13 Maret 2025.   Dalam forum tersebut, Kepala Desa Padang Sari menegaskan bahwa PT BSP harus mengembalikan lahan masyarakat yang diduga masih dikuasai perusahaan. Keberatan tersebut disampaikan langsung kepada GM PT BSP, Nelson Samosir, di hadapan konsultan AMDAL dari PT Wahana Alam Lestari Konsultan serta seluruh peserta rapat.   Isu pengembalian lahan ini bukan sekadar aspirasi, tetapi menyangkut legalitas penguasaan lahan, yang merupakan bagian wajib dalam analisis AMDAL sesuai aturan PP No. 22 Tahun 2021.   PP 22/2021 mengatur bahwa dokumen AMDAL tidak boleh disusun tanpa memeriksa secara ketat:   1.Kesesuaian Lahan dengan HGU & Status Kepemilikan lahan sesuai dengan HGU dan peruntukkannya, tidak ada tumpang tindih dengan lahan masyarakat, tidak ada konflik kepemilikan atau penguasaan.     2. Konflik Lahan Termasuk “Dampak Sosial Besar dan Penting”   Permintaan pengembalian lahan oleh Kepala Desa merupakan dampak sosial besar yang wajib dianalisis dan dimasukkan dalam dokumen ANDAL, serta dijelaskan mitigasinya dalam RKL-RPL.   3. Konsultan Wajib Berdiri Tegak dan Menegakkan Aturan   Konsultan AMDAL bukan bekerja untuk perusahaan, tetapi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Konsultan wajib:   mencatat semua keberatan dalam berita acara,   menindaklanjuti keberatan melalui revisi atau konsultasi ulang,   menghentikan proses AMDAL jika persoalan belum diselesaikan.   Jika konsultan mengabaikan keberatan Kepala Desa, AMDAL berpotensi cacat prosedur dan dapat dibatalkan secara hukum.   Potensi Pelanggaran Hukum oleh Konsultan Jika Tetap Melanjutkan AMDAL   Apabila konsultan tetap melanjutkan penyusunan AMDAL tanpa menindaklanjuti keberatan Desa Padang Sari, terdapat beberapa risiko pelanggaran hukum:   1. Pelanggaran PP 22/2021 (Administrasi Lingkungan)   Konsultan dapat dijatuhi:   teguran,   pembekuan izin,   bahkan pencabutan sertifikat kompetensi AMDAL karena tidak mencatat atau tidak menindaklanjuti keberatan masyarakat.     2. Pelanggaran Kode Etik Penyusun Dokumen Lingkungan   Mengabaikan konflik lahan dinilai:   tidak profesional,   tidak independen,   bertentangan dengan prinsip kehati-hatian.   Ini dapat menyebabkan pemeriksaan etik oleh KLHK dan lembaga kompetensi penyusun AMDAL.   3. Pelanggaran UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup   UU 32/2009 menyatakan bahwa penyusun dokumen lingkungan wajib menyampaikan data yang benar, lengkap, dan akurat.   Jika keberatan masyarakat disembunyikan atau tidak dicatat, konsultan dapat dijerat pidana atas:   pemberian data palsu,   manipulasi dokumen,   atau penghilangan fakta penting.   Ancaman PIDANA di UU PPLH: penjara & denda signifikan.   4. Dugaan Pemalsuan Dokumen (Pasal 263 KUHP)   Jika keberatan resmi tidak dimasukkan ke dalam Berita Acara, dapat dianggap sebagai upaya:   menghilangkan informasi,   atau memalsukan isi dokumen.   Pidana: penjara hingga 6 tahun.   Wartawan MEDIA dari BersuaRakyat.online telah mengirimkan beberapa pertanyaan komfirmasi resmi kepada konsultan AMDAL Melalui WhatsApp termasuk:   1. Apakah keberatan Kepala Desa Padang Sari sudah dicatat dalam berita acara?   2. Apa tindak lanjut konsultan atas permintaan pengembalian lahan masyarakat?   3. Apakah AMDAL akan dihentikan sementara sampai konflik diselesaikan?   4. Apakah peserta, termasuk Kepala Desa, akan menerima salinan dokumen AMDAL dan berita acara?   5. Bagaimana rencana mitigasi jika keberatan menyangkut HGU dan konflik sosial?   Hingga berita ini diturunkan, pihak konsultan belum memberikan jawaban resmi terkait keberatan Kepala Desa Padang Sari maupun pertanyaan klarifikasi yang diajukan media. Publik menunggu sikap profesional konsultan dalam menegakkan PP 22/2021 dan memastikan AMDAL berjalan sesuai prosedur hukum.   Keberatan Kepala Desa Padang Sari menggambarkan adanya persoalan mendasar mengenai hak masyarakat dan legalitas lahan. Konsultan AMDAL wajib bertindak objektif, independen, dan patuh hukum. AMDAL tidak boleh dijadikan formalitas untuk meloloskan kegiatan, apalagi jika masih terdapat konflik lahan yang belum diselesaikan. Red

      Batu Bara l Bersuarakyat.online,   19 November 2025 — Sejumlah warga Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, menyampaikan keluhan serius terkait dugaan pelanggaran prosedur operasional di SPBU 14212261 yang berlokasi di Jalan Access Road PT Inalum, Desa Pakam Raya, Kuala Tanjung. Salah seorang warga, berinisial JS, mengaku mengalami kerugian saat melakukan pengisian bahan bakar di SPBU tersebut pada (9/11/2025).   Menurut JS, petugas SPBU yang melayani pengisian BBM diduga tidak melakukan reset pada meteran dispenser ke angka nol sebelum proses pengisian dimulai. Keluhan serupa juga disampaikan beberapa konsumen lain yang berada di lokasi.   Praktik demikian dinilai warga berpotensi membuat takaran BBM tidak akurat dan dapat merugikan konsumen. Selain itu, tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertamina, yang mewajibkan meteran mulai dari angka nol sebagai bentuk transparansi dan perlindungan bagi konsumen.   Warga menyebutkan bahwa mereka telah melakukan protes langsung kepada petugas dan pengelola SPBU. Namun, menurut para konsumen, keluhan tersebut tidak ditanggapi secara serius.   Sejumlah warga menilai kurangnya respons pengelola terhadap keluhan masyarakat berisiko menimbulkan penurunan kualitas layanan serta melemahkan kepercayaan publik terhadap SPBU yang menjadi salah satu titik pelayanan BBM utama di kawasan industri Kuala Tanjung.   Masyarakat berharap Pertamina, Disperindag, dan pihak berwenang lainnya segera menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan pemeriksaan lapangan.   “Kami meminta instansi terkait melakukan pengecekan menyeluruh. Jika benar ditemukan pelanggaran, kami berharap ada tindakan tegas sesuai aturan,” ujar salah seorang warga Medang Deras.   Warga juga meminta agar Pertamina memastikan seluruh SPBU di wilayah Batu Bara menerapkan standar pelayanan yang konsisten, termasuk transparansi takaran pada setiap dispenser.   Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak pengelola SPBU 14212261 untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran prosedur tersebut.   Penulis: Tim Redaksi

    Bersuarakyat.online – Jakarta   Proses pembahasan setidaknya dilakukan dalam waktu satu tahun. Komisi III menyebut telah berupaya maksimal menjalankan mekanisme partisipasi publik secara bermakna.Rapat paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi UU. Kesepakatan itu diambil secara bulat setelah Ketua DPR, Puan Maharani, meminta persetujuan seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. “Apakah RUU KUHAP dapat disetujui menjadi UU? Setuju!,” kata politisi PDIP itu dijawab setuju seluruh peserta rapat paripurna DPR, selasa (18/11/2025). Dalam kesempatan itu Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan tujuan KUHAP baru untuk menuju keadilan hakiki. Beleid ini sangat dibutuhkan aparat penegak hukum, untuk mendampingi berlakunya UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang berlaku 2 Januari 2026.Rapat paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi UU. Kesepakatan itu diambil secara bulat setelah Ketua DPR, Puan Maharani, meminta persetujuan seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. “Apakah RUU KUHAP dapat disetujui menjadi UU? Setuju!,” kata politisi PDIP itu dijawab setuju seluruh peserta rapat paripurna DPR, selasa (18/11/2025). Dalam kesempatan itu Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan tujuan KUHAP baru untuk menuju keadilan hakiki. Beleid ini sangat dibutuhkan aparat penegak hukum, untuk mendampingi berlakunya UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang berlaku 2 Januari 2026.“Pembentukan RUU KUHAP ini tidak terburu-buru, bahkan hitungannya waktu kita membentuk KUHAP ini lebih dari 1 tahun. Dimulai 6 November 2024,” ujarnya saat memberi laporan akhir pembahasan RUU KUHAP.Menurut Habiburokhman Komisi III DPR berupaya maksimal melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Terhitung Februari 2025 Komisi III mengunggah naskah akademik dan RUU KUHAP di laman DPR. Daftar inventarisasi masalah (DIM) juga dibahas secara terbuka. Setidaknya lebih dari 130 pihak diundang untuk memberikan masukan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) baik kalangan masyarakat sipil, akademisi, advokat, aparat penegak hukum dan lainnya. Ditambah kunjungan kerja ke berbagai daerah seperti Jawa Barat, Yogyakarta, kepulauan Riau, Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan lainnya. KUHAP baru intinya mengatur interaksi antara negara yang diwakili aparat penegak hukum dengan warga negara yang berhadapan dengan hukum. UU 8/1981 memposisikan negara sangat kuat, dan KUHAP baru menyeimbangkan posisi itu dengan memperkokoh hak-hak warga negara.DPR Ketuk Palu! RUU KUHAP Resmi Jadi UU Dampingi KUHP 2026   Proses pembahasan setidaknya dilakukan dalam waktu satu tahun. Komisi III menyebut telah berupaya maksimal menjalankan mekanisme partisipasi publik secara bermakna. Misalnya, KUHAP baru mengatur hak-hak kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan perempuan. Penjelasan Pasal 236 ayat (3) menegaskan penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana meskipun tidak ia dengar, ihat, atau alami sendiri sepanjang. “Penyandang disabilitas berhak memperoleh dukungan untuk memberikan keterangannya secara bebas dan tanpa hambatan, memiliki kekuatan pembuktian yang sama,” imbuhnya. Hak perempuan diatur Pasal 147 ayat (2) KUHAP baru yang mengatur antara lain berhak mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tahap pemeriksaan. Mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender serta pendamping dalam setiap tahap pemeriksaan. Syarat penahanan Pemeriksaan direkam kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung. Tujuannya untuk meminimalkan potensi terjadinya penyiksaan dan intimidasi. Syarat penahanan diatur ketat dan objektif mencakup 8 poin. Pertama, mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Kedua, memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Ketiga, menghambat proses pemeriksaan. Keempat, berupaya melarikan diri. Kelima, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. Keenam, melakukan ulang tindak pidana. Ketujuh, terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa. Kedelapan, mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.   Habiburokhman membandingkan KUHAP lama tidak mengatur soal bantuan hukum. Pasal 142 huruf g KUHAP baru mengatur hak tersangka atau terdakwa mendapat jasa hukum dan/atau bantuan hukum. Memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan. “KUHAP baru secara tegas melarang penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum,” tegasnya. DPR Ketuk Palu! RUU KUHAP Resmi Jadi UU Dampingi KUHP 2026   Proses pembahasan setidaknya dilakukan dalam waktu satu tahun. Komisi III menyebut telah berupaya maksimal menjalankan mekanisme partisipasi publik secara bermakna. Tujuh poin KUHAP Baru Persetujuan RUU KUHAP menjadi UU juga diutarakan Presiden Prabowo Subianto melalui pendapat akhirnya yang disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Dia mencatat sedikitnya ada 7 poin utama KUHAP baru. Pertama, penguatan perlindungan HAM dengan menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan adil dan bantuan hukum tanpa diskriminasi. Kedua, modernisasi dan digitalisasi proses hukum melalui pengakuan bukti elektronik dan pengembangan sistem peradilan pidana terpadu berbasis sistem teknologi informasi. Ketiga, pengawasan ketat terhadap upaya paksa dan penetapan tersangka, melalui mekanisme perizinan hakim dan penguatan fungsi praperadilan menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.   Keempat, perjanjian penundaan penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai alternatif penyelesaian pidana di luar pengadilan. Menekankan efisiensi, pemulihan korban dan tanggungjawab pelalu. Kelima, penerapan restorative justice (RJ) yang menempatkan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum. Keenam, pertanggungjawaban pidana korporasi dan penguatan peran advokat sebagai mitra sejajar penegakan hukum. Ketujuh, sinkronisasi dengan KUHP Nasional agar pidana formil dan materil berjalan seimbang. “KUHAP baru diharapkan dapat merespon tantangan zaman, lebih adil terhadap warga negara, dan tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya. Penolakan Penolakan terhadap pengesahan RUU KUHAP disuarakan koalisi masyarakat sipil. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan RUU KUHAP mendegradasi standar HAM warga negara sekalipun dalam konsideran mengklaim memperhatikan perkembangan hukum internasional. Faktanya, RUU KUHAP yang disetujui paripurna DPR justru mendegradasi standar hak asasi yang diatur dalam konvensi Hak Sipil dan Politik mengenai prinsip peradilan yang jujur dan adil. Kemudian perlindungan hak perempuan dari diskriminasi sebagaimana diatur Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maupun Konvensi menentang Praktik Penyiksaan. Potensi penyalahgunaan kewenangan bisa saja terjadi karena tidak ada perubahan signifikan yang terkandung dalam RUU KUHAP.   Red