Relawan BNPB Mengeluh: Kerja 7 Hari Tanpa Fasilitas, Dipersulit Bon BBM dan Administrasi Tak Masuk Akal
Aceh Timur — Bersuarakyat.online Sejumlah relawan pendataan bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluapkan kekecewaan mendalam atas sistem kerja dan administrasi yang mereka nilai tidak manusiawi. Di tengah kondisi darurat bencana, para relawan justru dipaksa bertahan dengan fasilitas minim dan birokrasi kaku yang jauh dari realitas lapangan. Para relawan mengaku bekerja selama tujuh hari penuh mendata rumah-rumah warga terdampak bencana di berbagai desa di Aceh Timur. Ironisnya, selama menjalankan tugas berat tersebut, tidak tersedia tempat menginap yang layak, bahkan dukungan dasar pun nyaris tidak ada. Mereka hanya bisa bertahan berkat hubungan pribadi dengan keuchik atau masyarakat setempat. “Kami kerja tujuh hari di lapangan, dari pagi sampai malam, mendata rumah satu per satu. Tapi tempat menginap tidak ada, fasilitas minim, semua kami tanggung sendiri,” ungkap seorang relawan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (28/1/2026). Tak hanya persoalan fisik, tekanan mental justru datang dari administrasi yang dinilai absurd dan tidak berpihak pada relawan. Untuk operasional, relawan hanya dibekali Rp200 ribu saat berangkat, lalu Rp200 ribu lagi dengan sistem pinjaman. Jumlah tersebut jelas tidak sebanding dengan kebutuhan BBM, konsumsi, dan operasional lapangan selama sepekan penuh. Yang paling memicu kemarahan, relawan tetap diwajibkan melampirkan bon BBM dan konsumsi, sementara di lapangan banyak SPBU dan warung yang tidak menyediakan bon resmi. Bahkan disebutkan, SPBU di wilayah Idi tidak memberikan bon faktur pembelian BBM. “Kami disuruh cari bon bensin, Bl motor. SPBU tidak kasih bon. Mau bagaimana lagi? Setelah seharian kerja di lapangan, kami masih dipaksa mutar cari bon. Ini logika siapa?” tegas relawan tersebut dengan nada geram. Keluhan serupa disampaikan Junaidi Masrun, salah seorang relawan BNPB Mitra. Ia menilai persoalan bon BBM, khususnya kendaraan Honda, menjadi jebakan administratif yang menyiksa relawan. “Bon ada tapi tidak bisa diprint, ada yang bisa diprint tapi mati pajak, macam-macam masalah. Kami sudah lelah di lapangan. Kalau dilihat, ini tidak sebanding dengan upah yang diberikan. Tapi kami tetap turun karena solidaritas kemanusiaan,” kata Junaidi. Menurut para relawan, yang paling menyakitkan adalah ketika pengabdian justru dibalas dengan kecurigaan dan kerumitan administrasi, seolah-olah relawan dianggap mencari keuntungan dari bencana. “Kami ini relawan, bukan mesin, bukan maling anggaran. Kami turun untuk membantu masyarakat pulih dari bencana. Tapi malah dipersulit. Ini negara macam apa?” kecamnya. Para relawan mendesak BNPB dan instansi terkait segera melakukan evaluasi total terhadap sistem administrasi relawan, terutama dalam kondisi darurat bencana. Mereka menegaskan, jika pola seperti ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin relawan akan enggan turun membantu di masa depan. “Kalau relawan terus diperlakukan seperti ini, jangan heran kalau nanti tidak ada lagi yang mau turun ke lapangan,” pungkasnya. (Hasbi)
