6 Juni 2026

Bersuarakyat.online LABURA– Dugaan lemahnya tindakan hukum terhadap para pelaku penganiayaan di wilayah hukum Polres Labuhanbatu kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah terduga pelaku yang sebelumnya telah dilaporkan ke polisi, kini kembali diduga melakukan aksi penganiayaan terhadap pekerja di Kelompok Tani Perkebunan Kelapa Sawit milik Drs. Robert Aritonang di Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sabtu (6/6/2026) sekitar pukul 12.30 WIB. Korban dalam peristiwa tersebut diketahui bernama Muhammad Ilham (35). Ia mengalami luka bacok di tangan kiri, memar di tangan kanan, serta luka di bagian kepala sebelah kiri akibat dugaan serangan brutal yang dilakukan sejumlah orang saat korban bersama rekannya melakukan pengecekan lahan di Blok C perkebunan sawit. Menurut keterangan korban, para pelaku datang secara tiba-tiba lalu melakukan penyerangan dan penganiayaan. Korban mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya TS alias Hercules yang disebut merupakan residivis kasus pengancaman, serta HG yang juga disebut residivis kasus penganiayaan. Keduanya diketahui pernah menjalani hukuman penjara selama lima bulan. Selain itu, korban turut menyebut nama lain berinisial MT, AN, serta dua orang bermarga Silalahi dan Sihombing yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Ironisnya, kejadian ini bukan yang pertama. Sebelumnya, para terduga pelaku juga disebut telah melakukan penganiayaan terhadap korban Nawawi pada Sabtu (23/5/2026) sekitar pukul 15.30 WIB di lokasi yang sama. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polres Labuhanbatu dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/752/V/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA. Namun hingga kini, para terlapor disebut masih bebas berkeliaran dan diduga kembali melakukan tindak pidana serupa. Saat dikonfirmasi terkait kembali terjadinya dugaan penganiayaan oleh pihak yang telah dilaporkan sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP Muhammad Jihad Fajar Balman, S.Tr.K., S.I.K., menyatakan agar korban segera membuat laporan polisi baru. “Untuk LP/B/752/V/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA sudah kita progres,” jelas AKP Muhammad Jihad Fajar Balman. Sementara itu, Drs. Robert Aritonang meminta aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang dinilai telah berulang kali melakukan ancaman dan kekerasan terhadap para pekerjanya. “Berkali-kali pekerja kami dianiaya dan diancam oleh para pelaku ini. Sebagai warga negara yang taat hukum, setiap kejadian selalu kami laporkan ke Polres Labuhanbatu,” ujar Robert Aritonang. Ia mengaku pihaknya juga telah memohon perlindungan hukum kepada Kapolres Labuhanbatu maupun Kapolda Sumatera Utara karena merasa terus mendapat intimidasi dari kelompok tertentu. “Kami berharap ada tindakan tegas dan penegakan hukum yang nyata dari Polres Labuhanbatu dan Polda Sumatera Utara. Jangan sampai masyarakat menilai para pelaku ini kebal hukum,” tegasnya.   **(Tim/Red)**

Bersuarakyat.online Labuhanbatu Utara – Kelompok Tani Sumber Sari menyampaikan keprihatinan dan kecaman keras atas kembali terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap pekerja yang disertai pembakaran pondok dan kendaraan pekerja di areal perkebunan Desa Sungai Apung, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Peristiwa yang terjadi hari ini merupakan kejadian yang berulang dan semakin menunjukkan adanya ancaman serius terhadap keamanan dan keselamatan para pekerja di lokasi tersebut. Dalam kejadian tersebut, seorang pekerja mengalami luka robek di bagian kepala hingga mengeluarkan darah, luka robek pada tangan yang diduga akibat terkena egrek, tangan kiri terkilir, serta memar di beberapa bagian tubuh akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang orang yg sama dikejadian sebelumnya. Tidak hanya penganiayaan, pada hari yang sama juga terjadi pembakaran pondok tempat tinggal pekerja dan pembakaran sejumlah kendaraan milik pekerja. Tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian materil, trauma psikologis, serta rasa takut yang mendalam bagi para pekerja dan keluarganya. Kami menilai rangkaian peristiwa ini bukan lagi sekadar konflik biasa, melainkan telah mengarah pada tindakan yang dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus segera bertindak cepat, tegas, dan terukur sebelum terjadi korban yang lebih besar. Kelompok Tani Sumber Sari juga mendesak Polres Labuhanbatu agar segera menangkap para pelaku yang sebelumnya telah dilaporkan masyarakat dalam berbagai kasus yang terjadi di lokasi yang sama. Hingga saat ini, masyrakat kelompok tani masih mempertanyakan perkembangan penanganan laporan-laporan tersebut karena kejadian serupa terus berulang. Lebih memprihatinkan lagi, berdasarkan keterangan korban dan informasi yang diperoleh dari lapangan, salah satu pihak yang sebelumnya pernah dilaporkan kepada aparat penegak hukum diduga kembali terlibat dalam aksi penganiayaan yang terjadi hari ini. Informasi tersebut tentu harus segera didalami dan ditindaklanjuti oleh penyidik melalui proses hukum yang profesional dan objektif. Kami khawatir apabila laporan-laporan yang telah disampaikan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti secara serius, maka para pelaku akan merasa kebal hukum dan tindakan kekerasan serupa akan terus berulang. Kondisi ini berpotensi memicu konflik yang lebih luas dan dapat mengancam keselamatan masyarakat maupun para pekerja yang beraktivitas di lokasi tersebut. Untuk itu, Kelompok Tani Sumber Sari mendesak Kapolres Labuhanbatu agar: 1. Segera turun langsung ke lokasi kejadian. 2. Mengusut tuntas dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka-luka. 3. Mengusut tuntas pembakaran pondok tempat tinggal pekerja. 4. Mengusut tuntas pembakaran kendaraan milik pekerja. 5. Segera menangkap dan memproses hukum para pelaku yang telah dilaporkan sebelumnya apabila telah memenuhi unsur pidana berdasarkan alat bukti yang ada. 6. Memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kejadian hari ini. 7. Memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan kepada para pekerja dan masyarakat sekitar. 8. Mengambil langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Kami percaya Polres Labuhanbatu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menghentikan rangkaian kekerasan yang selama ini terjadi. Masyarakat hanya menginginkan kepastian hukum, rasa aman, dan perlindungan dari negara. Kami tidak ingin menunggu jatuhnya korban jiwa baru kemudian ada tindakan tegas. Penganiayaan, pembakaran pondok, dan pembakaran kendaraan yang terjadi berulang kali harus menjadi perhatian serius. Kami mendesak Kapolres Labuhanbatu untuk segera bertindak, menangkap para pelaku yang telah dilaporkan, serta memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Desa Sungai Apung.   Tim/Red

Bersuarakyat.online ASAHAN – Polemik lahan eks HGU PT BSP Asahan seluas sekitar 366 hektare di areal Afdeling II Kuala Piasa Estate, Desa Padang Sari, Kabupaten Asahan, kembali menjadi sorotan. Kali ini, masyarakat mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Asahan untuk segera melakukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi dari seorang anggota DPRD Kabupaten Asahan berinisial IMN yang namanya disebut-sebut dalam informasi yang berkembang terkait dugaan penampungan dan perdagangan buah kelapa sawit yang berasal dari kawasan tersebut. Desakan tersebut muncul setelah sejumlah warga meminta agar seluruh rantai distribusi buah sawit yang berasal dari lahan eks HGU PT BSP Asahan ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari pihak yang memanen, mengangkut, menampung, hingga pihak yang membeli dan memperoleh keuntungan dari hasil panen tersebut. Menurut masyarakat, persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut sengketa lahan atau dugaan aktivitas perdagangan buah sawit dari kawasan yang masih berpolemik, melainkan juga menyangkut integritas pejabat publik yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan. Warga menilai bahwa nama yang disebut dalam informasi yang berkembang bukanlah masyarakat biasa, melainkan seorang wakil rakyat yang mengemban amanah publik, menikmati fasilitas negara, dan memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta penegakan aturan di daerah. “Kalau benar ada keterkaitan dengan usaha yang diduga menerima atau menampung buah sawit dari lahan yang masih menjadi polemik, tentu hal itu harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal terhadap pengawasan,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Menurut warga, seorang pejabat publik yang identik dengan jabatan terhormat sebagai anggota DPRD harus mampu menjaga integritas serta menghindari segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun dugaan pelanggaran hukum. Karena itu, masyarakat mendesak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Asahan untuk tidak menutup mata terhadap informasi yang berkembang dan segera mengambil langkah klarifikasi terhadap IMN. Warga menilai langkah tersebut penting untuk menjaga marwah lembaga DPRD sekaligus memberikan kepastian kepada publik bahwa setiap anggota dewan tetap tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang sama di hadapan hukum. Selain meminta pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPRD, masyarakat juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan alur distribusi buah kelapa sawit yang berasal dari areal 366 hektare Kuala Piasa Estate. Penyelidikan tersebut diharapkan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga seluruh pihak yang diduga menerima, menampung, memperjualbelikan, atau memperoleh manfaat ekonomi dari hasil panen yang berasal dari kawasan yang status hukumnya masih menjadi perdebatan. Warga menilai bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum masyarakat, oknum perusahaan, maupun pejabat publik, seluruhnya harus diperiksa secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. “Masyarakat hanya menginginkan keterbukaan. Kalau memang tidak ada keterlibatan, tentu harus dijelaskan kepada publik agar nama baik yang bersangkutan tidak dirugikan. Namun apabila ada fakta-fakta yang mengarah pada pelanggaran, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” ujar warga lainnya. Masyarakat juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera memberikan kepastian hukum terhadap status lahan eks HGU PT BSP Asahan seluas 366 hektare tersebut guna menghindari konflik berkepanjangan yang selama ini terjadi di tengah masyarakat. Hingga rilis ini disampaikan, IMN belum memberikan keterangan resmi terkait informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Demikian pula Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Asahan belum memberikan tanggapan resmi mengenai adanya desakan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Sesuai asas praduga tak bersalah, seluruh informasi yang berkembang saat ini masih berupa dugaan yang memerlukan verifikasi, klarifikasi, dan pembuktian lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Masyarakat juga membuka ruang bagi seluruh pihak yang disebutkan untuk memberikan hak jawab dan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Tim/Red