15 Juli 2026

    **MEDAN – bersuarakyat.online   Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I, **Suriani**, dan Pembanding II semula Tergugat III melalui kuasa hukumnya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor **58/Pdt.G/2025/PN Tjb** tanggal 30 April 2026, serta mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam putusan tingkat banding, Majelis Hakim menerima eksepsi Pembanding I/Tergugat I. Pada pokok perkara, Majelis menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)**. Sementara dalam rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi juga menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dengan biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000.   Kuasa Hukum Suriani dari Kantor Hukum **Beriman Panjaitan, S.H., M.H. & Partners** menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang dinilai telah memeriksa perkara secara objektif, cermat, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.   “Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, serta penerapan hukum yang benar. Putusan ini membuktikan bahwa setiap pihak harus dinilai berdasarkan bukti dan fakta persidangan, bukan semata-mata berdasarkan dugaan,” ujar Beriman Panjaitan.   Menurutnya, putusan tersebut sekaligus mengoreksi pertimbangan hukum pada tingkat pertama yang dinilai belum mempertimbangkan secara utuh aspek formil maupun materiil dalam perkara tersebut.   Beriman Panjaitan menambahkan, putusan Pengadilan Tinggi Medan menjadi bukti bahwa upaya hukum banding merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan untuk memastikan setiap putusan benar-benar memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. “Kami berharap putusan ini menjadi pelajaran bahwa setiap sengketa perdata harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk memperhatikan kedudukan para pihak, kelengkapan pihak yang digugat, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,” tambahnya.   Dengan putusan tersebut, amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Tjb dinyatakan batal, dan Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri dengan menerima eksepsi Pembanding I serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.   Putusan ini diharapkan menjadi salah satu rujukan penting dalam penegakan hukum perdata, khususnya terkait pentingnya ketelitian dalam penyusunan gugatan dan pembuktian di persidangan agar tercipta kepastian hukum yang berkeadilan. Red

    RANTAUPRAPAT – bersuarakyat.online Persidangan perkara dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor **52/Pdt.G/2026/PN Rap** antara **Lasmariati Sirait** melawan **PT BCA Finance Rantauprapat**, **PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia**, dan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Medan** kembali digelar di Pengadilan Negeri Rantauprapat, **Rabu (15/7/2026)** dengan agenda penyerahan alat bukti surat dari masing-masing pihak.   Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim, seluruh pihak menyerahkan dokumen-dokumen yang akan dijadikan alat bukti pada tahap pembuktian. Persidangan berlangsung tertib dengan dihadiri para kuasa hukum Penggugat maupun para Tergugat. Pada persidangan tersebut, menurut pihak Penggugat, **PT BCA Finance Rantauprapat** menyatakan bahwa persoalan pembayaran klaim asuransi jiwa merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi, bukan tanggung jawab perusahaan pembiayaan.   Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari kuasa hukum Penggugat, **Beriman Panjaitan, S.H., M.H.** dan **Oscar Crisman Panjaitan, S.H.**, yang menilai terdapat hal mendasar yang harus diuji dalam persidangan.   Menurut Penggugat, selama masa pembiayaan debitur membayar premi asuransi jiwa bersamaan dengan kewajiban angsuran setiap bulan melalui PT BCA Finance. Selain itu, dalam polis asuransi yang diajukan sebagai alat bukti, pihak Penggugat menyatakan bahwa **PT BCA Finance tercantum sebagai pihak tertanggung/penerima manfaat**, sehingga kedudukan hukum perusahaan pembiayaan dalam proses klaim menjadi salah satu pokok yang dipersoalkan.   Penggugat berpendapat bahwa apabila perusahaan pembiayaan tercantum dalam polis sebagai pihak yang berhak menerima manfaat asuransi atas sisa kewajiban pembiayaan, maka mekanisme pengajuan dan penyelesaian klaim menjadi bagian yang perlu diperjelas dan diuji di hadapan Majelis Hakim.   Perkara ini bermula setelah suami Penggugat, **almarhum Riston Sagala**, meninggal dunia pada 23 Maret 2025. Semasa hidupnya, almarhum memiliki dua fasilitas pembiayaan kendaraan yang disertai perlindungan asuransi jiwa. Menurut Penggugat, klaim atas salah satu kendaraan disetujui, sedangkan klaim atas kendaraan lainnya ditolak, sehingga memicu sengketa yang kini diperiksa di Pengadilan Negeri Rantauprapat.   Melalui gugatan ini, Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.   Sementara itu, para Tergugat tetap mempertahankan dalil dan jawaban masing-masing sebagaimana telah disampaikan dalam tahapan persidangan sebelumnya.   Setelah penyerahan alat bukti selesai, Majelis Hakim menunda persidangan dan akan melanjutkan perkara pada agenda berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi-saksi untuk menguji seluruh dalil, bukti, dan argumentasi hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Red

RANTAUPRAPAT – bersuarakyat.online Persidangan lanjutan perkara dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Fernando Marihot Dyamar Sianipar selaku penggugat melawan PT Dipo Star Finance Cabang Rantauprapatkembali digelar di Pengadilan Negeri Rantauprapat, Rabu (15/7/2026). Sidang berlangsung di hadapan Majelis Hakim dengan agenda pemeriksaan saksi dan pembuktian dari para pihak. Dalam persidangan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mengenai Sertifikat Jaminan Fidusia yang dijadikan bagian dari alat bukti. Dokumen tersebut dipersoalkan oleh pihak penggugat karena dinilai menimbulkan pertanyaan terkait identitas para pihak yang tercantum di dalamnya. Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam persidangan, sertifikat tersebut mencantumkan PT Pahala sebagai pemberi fidusia dan PT Dipo Star Finance sebagai penerima fidusia. Sementara itu, pihak penggugat mempersoalkan bahwa nama Fernando Marihot Dyamar Sianipar, yang menurut penggugat merupakan pemilik sekaligus pihak yang menguasai kendaraan objek pembiayaan, disebut tidak tercantum sebagai debitur dalam sertifikat fidusia tersebut. Kuasa hukum penggugat, Beriman Panjaitan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa persoalan tersebut menjadi bagian dari materi pembuktian yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. “Dalam persidangan hari ini kami mempertanyakan kesesuaian Sertifikat Jaminan Fidusia yang diajukan. Dokumen tersebut mencantumkan PT Pahala sebagai pemberi fidusia dan PT Dipo Star Finance sebagai penerima fidusia, sementara nama klien kami, Fernando Marihot Dyamar Sianipar, menurut yang kami dalilkan tidak tercantum sebagai debitur dalam sertifikat tersebut. Kami menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap alat bukti itu kepada Majelis Hakim,” ujar Beriman Panjaitan usai persidangan. Selain itu, persidangan juga mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat dan tergugat. Seluruh keterangan saksi serta alat bukti yang diajukan dicatat oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari proses pembuktian. Pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban, bantahan, serta alat bukti yang dimilikinya sesuai tahapan persidangan. Dengan demikian, seluruh dalil para pihak masih akan diuji melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Majelis Hakim menegaskan bahwa perkara ini masih berada dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu, seluruh alat bukti, keterangan saksi, dan argumentasi hukum dari masing-masing pihak akan dipertimbangkan secara objektif sebelum putusan dijatuhkan. (Redaksi)

Bersuarakyat.online | RANTAUPRAPAT – Pengadilan Negeri Rantauprapat kembali menggelar sidang lanjutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2026/PN Rap pada Rabu, 15 Juli 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak Penggugat. Sidang dipimpin Majelis Hakim dan dihadiri Panitera Pengganti, kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum para Tergugat, serta para pihak yang berperkara. Persidangan ini merupakan lanjutan dari agenda Pemeriksaan Setempat (PS) yang sebelumnya telah dilaksanakan di lokasi objek sengketa untuk mencocokkan letak, batas, luas, serta kondisi fisik tanah yang diperselisihkan. Dalam sidang tersebut, Penggugat menghadirkan empat orang saksi, termasuk H. Solihin, yang menurut Penggugat merupakan pihak yang pernah mewakafkan sebagian tanah kepada yayasan pesantren. Di hadapan Majelis Hakim, para saksi menerangkan bahwa tanah yang diwakafkan kepada yayasan memiliki batas-batas yang jelas. Menurut keterangan para saksi, bidang tanah yang menjadi objek gugatan bukan merupakan bagian dari tanah wakaf yang diserahkan kepada yayasan. Penggugat mendalilkan bahwa terdapat sekitar dua rante tanah miliknya yang kini dikuasai dan telah dibangun sejumlah fasilitas pesantren. Menurut Penggugat, di atas lahan yang disengketakan tersebut telah berdiri lima bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pesantren. Keterangan para saksi tersebut, menurut kuasa hukum Penggugat, memperkuat dalil gugatan bahwa batas tanah wakaf berbeda dengan batas tanah milik Penggugat sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Kuasa hukum Penggugat menyampaikan bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat maupun keterangan para saksi di persidangan diharapkan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara secara objektif berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pihak Tergugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan saksi, bukti, maupun bantahan terhadap seluruh dalil Penggugat dalam agenda persidangan berikutnya. Perkara ini masih dalam tahap pembuktian. Majelis Hakim akan menilai seluruh alat bukti, keterangan saksi dari kedua belah pihak, hasil Pemeriksaan Setempat, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan. (Red/Slh)

Bersuarakyat.online LABUHANBATU – Misteri di balik renovasi rumah peninggalan almarhum Safruddin di Jalan Tenis Nomor 49, Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, mulai menjadi perhatian publik. Pasalnya, rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 967 itu diduga telah direnovasi tanpa sepengetahuan maupun persetujuan para ahli waris. Yang lebih mengejutkan, spanduk kepemilikan yang dipasang ahli waris di lokasi juga mendadak raib. Rumah yang dipersoalkan berdiri di atas tanah seluas 419 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 967 (Sertifikat Tahun 1967 Nomor AK 352362) atas nama almarhum Safruddin. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1210-KM-02102023-0003 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/840/Perm/2023, ahli waris almarhum Safruddin terdiri dari Erni Mijayawati (istri), Rikky Ermawan Syahputra, Ryan Anggriawan, Rika Purwandari, dan Muhammad Reza. Selain SHM, para ahli waris juga masih memegang SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2026 yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam dokumen tersebut, objek pajak seluas 419 meter persegi masih tercatat atas nama Safruddin. Erni Mijayawati menuturkan, rumah tersebut telah lama kosong dan tidak dihuni. Sekitar enam bulan sebelum Ramadan 2026, ia masih melihat kondisi bangunan dalam keadaan utuh tanpa perubahan. Namun, setelah Hari Raya Idulfitri 2026, ketika kembali untuk membersihkan rumah dan pekarangan, Erni mengaku terkejut mendapati teras rumah telah direnovasi. Menurutnya, tidak pernah ada pemberitahuan ataupun persetujuan dari dirinya maupun ahli waris lainnya terkait renovasi tersebut. “Sepengetahuan saya, rumah ini tidak pernah dijual. Semasa hidup, suami saya memang pernah menjadikan sertifikat rumah sebagai agunan di salah satu bank di Rantauprapat. Namun setahu saya, pinjaman tersebut sudah lama diselesaikan sehingga kami tidak pernah mengetahui adanya persoalan terhadap rumah ini,” ujar Erni. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, rumah tersebut diduga direnovasi oleh seseorang yang disebut-sebut merupakan salah seorang pegawai cabang PDAM Kabupaten Labuhanbatu. Namun demikian, informasi tersebut masih sebatas keterangan masyarakat dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat sekaligus penegasan bahwa objek tersebut masih menjadi hak para ahli waris, pada Sabtu, 11 Juli 2026, keluarga memasang spanduk bertuliskan “Rumah Ini Milik Ahli Waris Almarhum Safruddin Sesuai SHM Nomor 967”. Pada spanduk itu juga dicantumkan bahwa objek tersebut berada dalam pendampingan hukum Kantor Hukum Beriman Panjaitan, S.H., M.H. & Partners. Namun, saat kembali mendatangi lokasi pada Senin, 13 Juli 2026, para ahli waris dibuat kembali terkejut. Spanduk yang sebelumnya terpasang di dinding rumah sudah tidak ada lagi. Hingga kini belum diketahui siapa yang melepas maupun menghilangkannya. “Kami sangat kecewa. Rumah peninggalan suami saya diduga direnovasi tanpa seizin keluarga. Sekarang spanduk kepemilikan yang kami pasang juga sudah hilang. Kami akan menempuh langkah hukum agar persoalan ini diusut secara tuntas dan siapa pun yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” tegas Erni. Kuasa hukum ahli waris, Beriman Panjaitan, S.H., M.H., menyatakan pihaknya tengah mengumpulkan seluruh dokumen dan alat bukti untuk menelusuri dasar penguasaan serta renovasi terhadap rumah tersebut. Menurutnya, apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum, pihaknya akan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang diduga melakukan renovasi maupun menguasai rumah tersebut belum memberikan keterangan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. #Tim