Bersuarakyat.online
Labuhanbatu – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang dipimpin Ketua Terpilih Ginda Ansari Sinaga melakukan audiensi dan silaturahmi ke Kantor Pertanahan Labuhanbatu.
Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi antara organisasi kepemudaan dan otoritas pertanahan untuk membahas berbagai persoalan agraria yang masih menjadi isu strategis di wilayah Labuhanbatu Utara, yang dikenal dengan semboyan Negeri Basimpul Kuat Babontuk Elok.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, di antaranya konflik kepemilikan lahan, sengketa pertanahan, serta pentingnya percepatan reforma agraria. Persoalan-persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.
Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo, S.H., didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha, H. Ismail, S.E., menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan lintas sektor. Menurutnya, persoalan pertanahan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada ATR/BPN, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menilai salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mendorong pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di setiap daerah. GTRA diharapkan menjadi wadah koordinasi bagi seluruh pihak dalam menangani dan mencari solusi atas berbagai persoalan pertanahan.
“Untuk penyelesaian konflik agraria, yang ideal adalah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), sehingga berbagai persoalan pertanahan, khususnya yang bersifat horizontal, tidak terus berlarut-larut,” ujarnya melalui rilis yang diterima media, Selasa (11/8/2026).
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Labuhanbatu Utara, Ginda Ansari Sinaga, mengatakan persoalan agraria selama ini menjadi salah satu isu yang paling sering menyita perhatian masyarakat.
Menurut Ginda, sengketa lahan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak ditangani secara cepat, transparan, dan komprehensif.
Karena itu, KNPI Labura mendorong adanya sinergi antara pemerintah, ATR/BPN, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat dalam mencari solusi terhadap persoalan agraria.
“Persoalan pertanahan harus menjadi perhatian bersama. Kita berharap ada ruang koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan dengan mengedepankan aturan hukum dan kepentingan masyarakat,” kata Ginda.
#Red
