Sumber Informasi Rakyat

Tim Satgas PRR Tinjau Kerusakan Pascabencana di Aceh Timur, Fokus Pulihkan Infrastruktur

suararakyat1 bulan ago03 mins

Bersuarakyat.online Aceh Timur- Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana meninjau sejumlah fasilitas yang terdampak bencana di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (22/09/2026). Kunjungan tersebut dipimpin Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin Kamase, S.H.,M.H.,M.M., bersama Wakatim Satgas PRR Kombes Pol Roy Huwae, S.I.K., serta sejumlah pejabat terkait. Tim meninjau sejumlah lokasi terdampak, di antaranya Kantor Camat Serbajadi, Puskesmas Serbajadi, Jembatan Bailey Lokop, SD Negeri 1 Lokop, serta hunian sementara (huntara) di Gampong Ujung Karang dan Gampong Umah Sunti. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kerusakan sekaligus mengevaluasi perkembangan penanganan pascabencana, terutama pemulihan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat terdampak. Guslin mengatakan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terarah serta sesuai kebutuhan masyarakat. “Monitoring dan evaluasi bukan hanya untuk melihat sejauh mana pembangunan berjalan, tetapi juga memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar teridentifikasi dan ditangani secara tepat sasaran,” kata Guslin. Menurut dia, percepatan pemulihan harus mencakup pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Guslin juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memberi perhatian khusus terhadap normalisasi sungai dan saluran air serta pemulihan fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas yang terdampak banjir. “Data dan informasi yang akurat sangat penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan koordinasi yang baik, penanganan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan sehingga bantuan dan pembangunan dapat lebih tepat sasaran,” Terang Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin Kamase, S.H.,M.H.,M.M. Sementara itu Plt. Kepala BPBD Aceh Timur Syahrizal Fauzi yang turut mendampingi rombongan Tim Satgas PRR menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan pascabencana. Sementara itu, Plt. Kepala BPBD Kabupaten Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, S.S.T.P.,M.A.P. menyampaikan apresiasi kepada Satgas PRR dan seluruh pihak yang terus memberikan perhatian serta dukungan terhadap penanganan pascabencana di Aceh Timur). #Hsb

BOBROKNYA TATA KELOLA DANA BOS SDN 100940 TANGGA-TANGGA HAMBENG, BUKU PELAJARAN SISWA TIDAK LENGKAP

suararakyat1 bulan ago04 mins

Bersuarakyat.online Dunia pendidikan di Kabupaten Padang Lawas Utara kembali tercoreng. SD Negeri 100940 Tangga-Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak Tenggara (Pateng) * diduga menjadi sarang praktik penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Fakta di lapangan, “buku pelajaran siswa-siswi tidak lengkap”, Padahal Dana BOS tahun anggaran 2025/2026 seharusnya wajib mengalokasikan untuk pembelian buku teks utama dan pendamping. Saat tim media *Tribunnews8.com //Bersuarakyat.online* turun langsung melakukan kontrol sosial ke sekolah tersebut pada 17 September 2026 (seperti terlihat dalam foto), pihak sekolah tidak mampu memberikan jawaban yang jelas. Kejanggalan semakin terlihat saat wartawan *Arman Soleh Siregar* melakukan konfirmasi: 1. Alasan Buku Dipesan 1 Tahun Belum Datang:* Bendahara BOS berdalih buku sudah 1 tahun dipesan tapi belum datang. Alasan yang tidak masuk akal, karena pembelian buku BOS melalui SIPLah seharusnya maksimal 14 hari kerja. 2. Alasan Kepsek Rapat di SMPN 2 Siunggam: Saat ditanya keberadaan Kepala Sekolah, Bendahara BOS mengatakan Kepsek sedang rapat di ‘SMPN 2 Siunggam. Namun, saat tim media turun langsung mengecek ke SMPN 2 Siunggam, pihak SMPN 2 Siunggam dengan tegas menyatakan “Tidak ada kegiatan / rapat disini.” Ini murni kebohongan publik. 3. Blokir Wartawan Lebih parah lagi, setelah dikonfirmasi via chatting WhatsApp, Kepsek langsung memblokir nomor wartawan Arman Soleh Siregar. Ini adalah bentuk anti terhadap UU Pers dan menghalang-halangi tugas jurnalistik. Jika buku tidak lengkap tapi dana BOS sudah dicairkan dan dilaporkan sudah dibelanjakan buku, maka ini masuk ‘Dugaan Tindak Pidana Korupsi. 1.UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor: – Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. – Pasal 3: Penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, pidana penjara 1 – 20 tahun. 2.Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 & No. 63 Tahun 2023 tentang Juknis BOS: – Dana BOS wajib digunakan untuk pembelian buku teks. Jika tidak, maka terjadi “Mark-up dan Fiktif. – Wajib transparan, sekolah harus memasang laporan penggunaan Dana BOS di papan informasi. SDN 100940 tidak melakukannya. 3.UU No. 40 Tahun 1999 tentang PERS: – Pasal 18 ayat (1): Menghalang-halangi tugas wartawan / memblokir konfirmasi media, dipidana 2 tahun penjara atau denda Rp.500 Juta. Masyarakat dan awak media mendesak: 1. Kepala Dinas Pendidikan Paluta* segera periksa Kepsek SDN 100940 Tangga-Tangga Hambeng. 2. Inspektorat, BPK Perwakilan Sumut, dan Kajari Paluta* harus turun langsung audit Dana BOS SDN 100940 Tangga-Tangga Hambeng. 3. Bupati Paluta copot Kepsek yang diduga alergi wartawan dan tidak becus kelola Dana BOS. Hingga berita ini diterbitkan, Kepsek dan Bendahara BOS SDN 100940 Tangga-Tangga Hambeng belum memberikan hak jawab karena nomor wartawan diblokir. Media ini tetap membuka hak jawab sesuai UU Pers. Harahap Kuro-Kuro.

Viral! Niat Melepas Rindu-Malah Elus Dada, Melihat Alumni SMA 1 Padang Bolak Miris Lihat Siswa Bebas Merokok di Kantin

suararakyat1 bulan ago04 mins

Bersuarakyat.online PALUTA- Niat ingin melepas rindu anak kami untuk pergi menuntun ilku ke sekolah, melihat Alumni SMA I Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) malah terlihat tanpa ada pengawasan para guru baik satpam dan pengawas di sekolah. Jagat maya dihebohkan dengan curahan hati seorang alumni SMA Negeri 1 Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Niat hati ingin bernostalgia melepas rindu pada sekolah tercinta, sang alumni justru mendapati pemandangan yang menyayat hati dan bikin elus dada, Pada Selasa : 22/09/2026. Melalui sebuah unggahan video yang kini viral, alumni tersebut menceritakan perjalanannya kembali ke sekolah setelah sekian lama. Terakhir kali ia menginjakkan kaki di sana adalah pada tahun 2011 silam. Jeda waktu 15 tahun tentu menumbuhkan kerinduan yang mendalam akan masa-masa indah berseragam putih abu-abu. Namun, romansa masa lalu itu seketika buyar saat ia melangkah menuju kantin sekolah—tempat favoritnya dulu saat masih menjadi siswa. Bukannya suasana hangat yang didapat, ia justru disuguhi pemandangan yang miris. Dalam video tersebut, sang alumni mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap merosotnya etika siswa zaman sekarang. Tanpa ada rasa takut atau bersalah, sejumlah adik tingkatnya terlihat asyik merokok bebas di area kantin sekolah. Mirisnya lagi, mereka seolah bangga memamerkan perilaku tidak terpuji tersebut. Suasananya sudah berubah total. Sangat minim adab, merokok bebas (di dalam lingkungan sekolah), dan banyak lagi hal-hal yang tidak bisa saya utarakan lewat kata-kata,” ungkap alumni tersebut dengan nada kecewa.Ia menilai, krisis moral dan hilangnya rasa hormat siswa terhadap lingkungan pendidikan di SMA 1 Padang Bolak saat ini sudah berada di tahap yang mengkhawatirkan. Menyikapi temuan ini, kita harus menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Perilaku menyimpang siswa di lingkungan sekolah menjadi rapor merah bagi manajemen institusi tersebut. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara. Perlu ada evaluasi total dan tindakan tegas terkait pola pembelajaran karakter siswa, termasuk meninjau kembali kinerja Kepala Sekolah yang menjabat saat ini. Pengawasan internal sekolah dinilai telah kecolongan besar. Sorotan tajam ini juga diarahkan langsung kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara. Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah, mengingat sekolah adalah tempat bernaung dan dicetaknya moral para penerus bangsa.”Ini harus jadi perhatian serius untuk Bapak Bupati, karena ini menyangkut masa depan dan kualitas generasi muda Padang Lawas Utara ke depannya. Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut terus mendapat beragam reaksi dari netizen, terutama masyarakat lokal dan sesama alumni yang menyayangkan runtuhnya kedisiplinan di sekolah yang dulunya mereka banggakan. Harahap Kuro-Kuro

DITEMUKAN JENAZAH MENGAPUNG DI SUNGAI OPAK, KECAMATAN BENDAHARA PEMERINTAH DAN KEPOLISIAN DIMINTA SEGERA TANGANI

suararakyat1 bulan ago03 mins

Bersuarakyat.online ACEH TAMIANG, 22 September 2026 — Warga menemukan sesosok jenazah mengapung di perairan Sungai Opak, wilayah Perkebunan Upah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Selasa sore, 22 September 2026 sekitar pukul 16.44 WIB. Informasi Temuan: – 📍 Lokasi: Perkebunan Upah, Sungai Opak, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang – ⏰ Waktu: Selasa, 22 September 2026, sekitar pukul 16.44 WIB – 👤 Kondisi: Jenazah mengapung sebagian tubuh terendam air, belum diketahui identitas serta penyebab kematian – ⚠️ Belum teridentifikasi: Jenis kelamin, nama, dan warga mana belum dapat dipastikan Langkah yang Harus Segera Diambil: 1. Polres Aceh Tamiang / Polsek Bendahara segera turun ke lokasi, amankan jenazah, lakukan pemeriksaan dan identifikasi 2. Tim Medis / RSUD lakukan pemeriksaan forensik untuk mengetahui penyebab kematian — apakah kecelakaan, tenggelam, atau hal lain 3. Kantor Desa & Kecamatan koordianasi dengan warga, cocokkan daftar orang hilang yang dilaporkan 4. Informasi ke Publik: Sampaikan perkembangan secara berkala agar keluarga yang kehilangan anggota keluarga dapat melapor Apakah Ada Hubungannya? Masyarakat mempertanyakan apakah jenazah ini terkait dengan Kamarudzaman, warga Tualang Cut yang hilang sejak 20 September 2026. Pihak berwenang wajib segera mengonfirmasi atau menyangkal agar warga tidak berspekulasi. Seruan Kepada Masyarakat: – Siapa saja yang kehilangan anggota keluarga sejak beberapa hari terakhir, segera melapor ke Polsek Bendahara atau kantor kepolisian terdekat – Warga yang melihat kejadian atau mengetahui hal terkait, diminta menjadi saksi untuk membantu proses penyelidikan – Jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, tunggu pengumuman resmi dari kepolisian “Manusia yang hilang harus dicari, yang ditemukan harus dihormati. Jangan biarkan jenazah ini tidak diketahui namanya dan tidak diketahui apa yang menimpanya.” Sumber: Temuan warga, lokasi Perkebunan Upah, Kec. Bendahara, Aceh Tamiang #Hsb

Warga Dusun Mandalasena Resah, Dugaan Transaksi Sabu Disebut Terjadi Hampir Setiap Malam

Muchlis SE1 bulan ago03 mins

Bersuarayat.online LABUHANBATU SELATAN — Warga Dusun Mandalasena, Desa Mandalasena, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), mengaku resah dengan dugaan maraknya peredaran narkotika jenis sabu di lingkungan mereka. Sejumlah warga menyebut aktivitas yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika tersebut berlangsung hampir setiap malam. Warga juga mengaku mendengar adanya dugaan aktivitas seorang kurir yang disebut beroperasi tidak jauh dari lingkungan Sekolah Dasar (SD) di Dusun Mandalasena. Informasi tersebut belum terkonfirmasi secara resmi oleh aparat penegak hukum. Namun, kondisi itu disebut membuat sebagian orang tua khawatir, terutama mereka yang memiliki anak usia remaja. “Kami sebagai orang tua sangat resah. Setiap malam banyak orang keluar masuk yang diduga mencari sabu. Kami takut anak-anak kami yang masih remaja ikut-ikutan dan menjadi korban,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Minggu (21/9/2026). Menurut warga, dugaan aktivitas peredaran narkotika tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Mereka berharap aparat segera melakukan langkah pencegahan dan penelusuran untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. “Kami tidak ingin generasi muda kami menjadi korban. Kalau memang benar ada peredaran sabu, kami berharap segera ditindak sesuai hukum,” kata warga lainnya. Warga meminta Polres Labuhanbatu Selatan dan Polsek Silangkitang meningkatkan patroli serta melakukan penyelidikan di wilayah Dusun Mandalasena. “Kami memohon kepada pihak kepolisian untuk turun tangan dan menyelidiki informasi ini. Tolong selamatkan anak-anak kami,” ujar warga tersebut. Selain penindakan apabila ditemukan pelanggaran hukum, warga berharap upaya pencegahan dan pengawasan di lingkungan permukiman dapat ditingkatkan. Menurut mereka, keberadaan dugaan peredaran narkotika di sekitar lingkungan tempat tinggal dan fasilitas pendidikan dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Polres Labuhanbatu Selatan maupun Polsek Silangkitang mengenai informasi dan keresahan yang disampaikan warga tersebut.(*)

Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Tanah

suararakyat1 bulan ago04 mins

Bersuarakyat.online Medan – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/09/2026). Sosialisasi tersebut menjadi langkah Kementerian ATR/BPN memperkuat kolaborasi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mempercepat sertipikasi hingga mencapai target 3 juta bidang tanah bagi MBR. “Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng melalui rilis yang diterima media pada Senin (21/9/2026). Mulanya, sertipikasi 3 juta bidang tanah bagi MBR ini ditargetkan penyelesaiannya pada 2028. Namun, berdasarkan arahan Menteri ATR/Kepala BPN, target tersebut didorong untuk diselesaikan lebih cepat pada 2027. Di hadapan para Anggota dan Tenaga Ahli (TA) Komisi II DPR RI, Andi Tenri Abeng memohon keterlibatan dan sinergi Komisi II DPR RI karena menurutnya pencapaian target tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN sendiri. “Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan Teman-teman TA dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” kata Andi Tenri Abeng. Ajakan untuk mendukung percepatan sertipikasi 3 juta bidang bagi MBR disambut baik oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang mengikuti sosialisasi ini secara daring. Ia menyatakan, Komisi II DPR RI siap mendukung upaya percepatan tersebut, termasuk dalam memastikan dukungan anggaran. “Kami di Komisi II akan dukung 100% dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun, kami akan perjuangan anggarannya tersedia, dan mudah-mudahan ini membahagiakan 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto,” tutur Mardani Ali Sera. Sosialisasi ini menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas percepatan sertipikasi tanah bagi MBR. Beberapa di antaranya hadir secara langsung Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir; serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Sigit Santosa. Dihadirkan pula narasumber secara daring, Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang, Aini Mulandari; Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian PKP, Wijasena Hendra Kurniawan; serta Kepala Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PKP, Tantra. Sosialisasi ini dimoderatori oleh Kepala Bagian Penganggaran pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Deviet Afrianto Setyohatmoko. Sosialisasi ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Peserta tersebut hadir secara daring sebagai bagian dari penguatan koordinasi pelaksanaan program sertipikasi tanah bagi MBR di daerah. #Red

TIM GABUNGAN GEREBEK DIDUGA SARANG NARKOBA DI LABUHANBATU, GUBUK DIBAKAR

suararakyat1 bulan ago01 mins

Bersuarakyat.online LABUHANBATU- Tim gabungan Satresnarkoba Polres Labuhanbatu, BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan TNI dari Inteldim 02.09 Labuhanbatu membongkar lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkotika di kawasan perkebunan sawit Lidi-Lidi, Jalan By Pass H. Adam Malik, Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua orang serta menyita barang bukti sabu seberat 1,51 gram bruto dan sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika. Petugas juga membakar dan membersihkan gubuk yang diduga digunakan sebagai lokasi transaksi. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan untuk menelusuri dugaan jaringan pemasok serta pihak lain yang disebut dalam laporan masyarakat. Pemberantasan narkoba membutuhkan sinergi aparat dan masyarakat. Setiap laporan warga diharapkan dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai hukum. Masyarakat diimbau untuk terus berani melaporkan dugaan peredaran narkoba kepada pihak berwenang demi melindungi generasi bangsa. Bersama berantas narkoba, wujudkan Labuhanbatu yang aman dan bersih dari narkotika. #Red

Empat Tersangka Penganiayaan Belum Ditahan, Propam Polda Sumut Diminta Periksa Penyidik Polres Labuhanbatu

suararakyat1 bulan ago06 mins

Bersuarakyat.online LABUHANBATU- Penanganan perkara dugaan penganiayaan terhadap Nawawi di areal Perkebunan Kelapa Sawit Kelompok Tani Grup Drs. Robert Aritonang pada 23 Mei 2026 mendapat sorotan. Kuasa hukum korban meminta Propam Polda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Polres Labuhanbatu terkait keputusan tidak melakukan penahanan terhadap empat tersangka. Perkara tersebut dilaporkan ke Polres Labuhanbatu dengan Nomor LP/B/752/V/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT, tertanggal 23 Mei 2026. Praktisi hukum Sumatera Utara, **Jhon Gracia Anugrah Lamelus Sinukaban, S.H., M.H., L.L.B.**, didampingi **Suferydma Pandia, S.H., M.H.**, mempertanyakan langkah penyidik yang hingga kini tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka. Menurutnya, apabila konstruksi perkara yang disangkakan memenuhi ketentuan tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, maka aspek penahanan perlu dijelaskan secara terbuka berdasarkan ketentuan KUHAP yang berlaku. “Jangan sampai masyarakat menilai penegakan hukum dilakukan secara berbeda-beda. Penyidik harus memberikan penjelasan secara objektif mengenai dasar hukum dan pertimbangan tidak dilakukannya penahanan terhadap para tersangka,” ujar Jhon, Selasa (22/9/2026). Jhon merujuk pada **UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**, yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 468 mengatur penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun, sedangkan Pasal 262 mengatur kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum, dengan ancaman pidana yang meningkat apabila menimbulkan luka berat. ([Peraturan BPK][2]) Sementara itu, ketentuan hukum acara pidana juga telah berubah. **UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP** berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 100 ayat (1) mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, sesuai ketentuan yang berlaku. ([Peraturan BPK][1]) Kuasa Hukum Soroti Adanya Laporan Perkara Lain Di tempat terpisah, Kuasa Hukum Beriman Panjaitan, S.H., M.H, turut mempertanyakan tidak dilakukannya penahanan terhadap empat tersangka tersebut. Beriman menyebut, selain laporan dugaan penganiayaan terhadap Nawawi, terdapat laporan dugaan penganiayaan lainnya terhadap **Muhammad Ilham**, serta laporan dugaan tindak pidana pembakaran barak tempat tinggal Muhammad Ilham dan Nawawi. “Laporan penganiayaan kedua secara bersama-sama terhadap Muhammad Ilham telah dilaporkan ke Polres Labuhanbatu dengan Nomor **LP/B/819/VI/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT**, tertanggal 6 Juni 2026,” kata Beriman. Sedangkan laporan terkait dugaan pembakaran dilaporkan oleh Suharjo dengan Nomor **LP/B/890/VI/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA**, tertanggal 20 Juni 2026. Beriman mengatakan, keberadaan laporan-laporan tersebut menurutnya perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara, termasuk alasan penyidik belum melakukan penahanan. “Yang kami minta adalah transparansi dan kepastian hukum. Apabila unsur dan syarat penahanan telah terpenuhi sesuai KUHAP, tentu harus dijelaskan mengapa para tersangka tidak dilakukan penahanan. Sebaliknya, apabila ada alasan hukum yang menyebabkan penahanan tidak dilakukan, penyidik juga perlu menjelaskannya secara objektif,” tegas Beriman. ### Empat Tersangk Berdasarkan **SP2HP Nomor B/1811/IX/Res.1.6/2026**, tertanggal 6 September 2026, yang ditandatangani Kaurbin Ops **Ipda Cerry C.I. Rajagukguk, S.H.**, empat orang telah berstatus tersangka dalam perkara tersebut, masing-masing berinisial **TH alias Ama Herkules, EG alias Pak Gunawan, AN, dan P alias Nan Tersangka. Pihak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada **Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si.** dan **Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP Muhammad Jihad Fajar Balman, S.Tr.K., S.I.K.** terkait alasan tidak dilakukannya penahanan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan dari kedua pejabat tersebut. Korban Minta Kepastian Hukum Sementara itu, Nawawi berharap Kapolres Labuhanbatu dan Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian terhadap perkara yang dialaminya. “Saya dibacok dan dipukuli secara bersama-sama hingga kepala dan tangan saya terluka serta tangan dan kaki saya mengalami bengkak. Saya hanya meminta keadilan dan kepastian hukum,” ujar Nawawi. Ia berharap proses hukum berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Saya berharap Pak Kapolres dan Pak Kapolda menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan tidak ada kesan perkara ini diperlakukan berbeda,” harapnya. (Tim Investigasi)

Empat Tersangka Penganiayaan Belum Ditahan, Propam Polda Sumut Diminta Periksa Penyidik Polres Labuhanbatu

suararakyat1 bulan ago1 bulan ago06 mins

LABUHANBATU – BERSUARAKYAT.ONLINE — Penanganan perkara dugaan penganiayaan terhadap Nawawi di areal Perkebunan Kelapa Sawit Kelompok Tani Grup Drs. Robert Aritonang pada 23 Mei 2026 mendapat sorotan. Kuasa hukum korban meminta Propam Polda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Polres Labuhanbatu terkait keputusan tidak melakukan penahanan terhadap empat tersangka. Perkara tersebut dilaporkan ke Polres Labuhanbatu dengan Nomor **LP/B/752/V/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT**, tertanggal 23 Mei 2026. Praktisi hukum Sumatera Utara, **Jhon Gracia Anugrah Lamelus Sinukaban, S.H., M.H., L.L.B.**, didampingi **Suferydma Pandia, S.H., M.H.**, mempertanyakan langkah penyidik yang hingga kini tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka. Menurutnya, apabila konstruksi perkara yang disangkakan memenuhi ketentuan tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, maka aspek penahanan perlu dijelaskan secara terbuka berdasarkan ketentuan KUHAP yang berlaku. “Jangan sampai masyarakat menilai penegakan hukum dilakukan secara berbeda-beda. Penyidik harus memberikan penjelasan secara objektif mengenai dasar hukum dan pertimbangan tidak dilakukannya penahanan terhadap para tersangka,” ujar Jhon, Selasa (22/9/2026). Jhon merujuk pada **UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**, yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 468 mengatur penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun, sedangkan Pasal 262 mengatur kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum, dengan ancaman pidana yang meningkat apabila menimbulkan luka berat. ([Peraturan BPK][2]) Sementara itu, ketentuan hukum acara pidana juga telah berubah. **UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP** berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 100 ayat (1) mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, sesuai ketentuan yang berlaku. ([Peraturan BPK][1]) Di tempat terpisah, Kuasa Hukum **Beriman Panjaitan, S.H., M.H.**, turut mempertanyakan tidak dilakukannya penahanan terhadap empat tersangka tersebut. Beriman menyebut, selain laporan dugaan penganiayaan terhadap Nawawi, terdapat laporan dugaan penganiayaan lainnya terhadap **Muhammad Ilham**, serta laporan dugaan tindak pidana pembakaran barak tempat tinggal Muhammad Ilham dan Nawawi. “Laporan penganiayaan kedua secara bersama-sama terhadap Muhammad Ilham telah dilaporkan ke Polres Labuhanbatu dengan Nomor LP/B/819/VI/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT, tertanggal 6 Juni 2026,” kata Beriman. Sedangkan laporan terkait dugaan pembakaran dilaporkan oleh Suharjo dengan Nomor LP/B/890/VI/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 20 Juni 2026. Beriman mengatakan, keberadaan laporan-laporan tersebut menurutnya perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara, termasuk alasan penyidik belum melakukan penahanan. “Yang kami minta adalah transparansi dan kepastian hukum. Apabila unsur dan syarat penahanan telah terpenuhi sesuai KUHAP, tentu harus dijelaskan mengapa para tersangka tidak dilakukan penahanan. Sebaliknya, apabila ada alasan hukum yang menyebabkan penahanan tidak dilakukan, penyidik juga perlu menjelaskannya secara objektif,” tegas Beriman. Berdasarkan **SP2HP Nomor B/1811/IX/Res.1.6/2026**, tertanggal 6 September 2026, yang ditandatangani Kaurbin Ops **Ipda Cerry C.I. Rajagukguk, S.H.**, empat orang telah berstatus tersangka dalam perkara tersebut, masing-masing berinisial **TH alias Ama Herkules, EG alias Pak Gunawan, AN, dan P alias Nanda Pihak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si.** dan **Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP Muhammad Jihad Fajar Balman, S.Tr.K., S.I.K.** terkait alasan tidak dilakukannya penahanan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan dari kedua pejabat tersebut. Sementara itu, Nawawi berharap Kapolres Labuhanbatu dan Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian terhadap perkara yang dialaminya. “Saya dibacok dan dipukuli secara bersama-sama hingga kepala dan tangan saya terluka serta tangan dan kaki saya mengalami bengkak. Saya hanya meminta keadilan dan kepastian hukum,” ujar Nawawi. Ia berharap proses hukum berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Saya berharap Pak Kapolres dan Pak Kapolda menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan tidak ada kesan perkara ini diperlakukan berbeda,” harapnya. **(Tim Investigasi)**

Pimpin Apel Pagi, Kapolres Aceh Timur Beri Penghargaan kepada Personel Berprestasi

suararakyat1 bulan ago03 mins

Bersuarakyat.online Kapolres Aceh Timur AKBP Aris Cai Dwi Susanto, S.I.K., M.I.K., menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah personel yang dinilai berprestasi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian. Penghargaan tersebut diserahkan saat apel pagi di Lapangan Apel Sarja Arya Racana Polres Aceh Timur, Senin (21/09/2026). Penghargaan diberikan kepada Kasatres Narkoba Iptu Verry Syahputra, S.H., M.H., bersama 11 personel atas keberhasilan mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan barang bukti 6,3 kilogram (bruto) dalam rangka Operasi Antik Seulawah II Tahun 2026. Selain itu, penghargaan diberikan kepada KBO Satlantas Iptu Bustamam bersama tiga personel Satlantas yang berhasil mengamankan pelaku pencurian kabel tower di kawasan Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur. Dalam amanatnya, Kapolres mengatakan penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk apresiasi institusi terhadap dedikasi personel dalam menjalankan tugas. “Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengakuan, apresiasi, dan penghormatan institusi atas dedikasi rekan-rekan dalam menjalankan tugas. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sebagai anggota Polri tidak berhenti pada kewajiban formal, tetapi juga menuntut keberanian, integritas, dan kepekaan terhadap situasi di lapangan,” kata Kapolres. Menurut dia, keberhasilan personel Satlantas mengamankan pelaku pencurian meski menghadapi perlawanan menjadi contoh penting tentang keberanian dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan. Sementara keberhasilan Satresnarkoba mengungkap peredaran lebih dari enam kilogram sabu, kata AKBP Aris, merupakan hasil kerja keras, ketelitian, dan profesionalisme personel dalam memberantas peredaran narkotika. “Prestasi yang diraih hari ini harus menjadi motivasi bagi seluruh personel. Bagi penerima penghargaan, jadikan apresiasi ini sebagai pemacu untuk terus meningkatkan kinerja. Bagi personel lainnya, jadikan keberhasilan rekan-rekan sebagai inspirasi untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. Kapolres juga mengingatkan seluruh personel Polres Aceh Timur agar tetap menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme serta menghindari setiap tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan citra institusi Polri. #Hsb