PEMUDA ADAT POCO LEOK MENGALAMI KRIMINALISASI BERULANG, KOALISI ADVOKASI POCO LEOK MENGADU KE KOMNAS HAM.

suararakyat1 tahun ago010 mins

Manggarai,BersuaRakyat.Online 03 Maret 2025, Pemuda Adat dari Komunistas Masyarakat Adat Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Poco Leok Menggugat melakukan aksi di depan DPRD Kabupaten Manggarai dan depan kantor Bupati Manggarai. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencabutan Surat Keputusan (SK) Bupati Manggarai Tentang Penetapan Lokasi Proyek Geothermal Ulumbu di wilayah Poco Leok. SK Bupati Manggarai tersebut dikeluarkan oleh Bupati Manggarai Hery Bertus Nabit pada tanggal 01 Desember 2022 tanpa sepengetahuan dan persetujuan seluruh Masyarakat Adat Poco Leok. Aksi tersebut berujung pada kriminalisasi, yang saat ini sedang berproses di Polres Manggarai, bahkan proses hukumnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan Judianto Simanjuntak, Kuasa Hukum Pemuda Adat Poco Leok yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Poco Leok mengatakan aksi yang dilakukan Aliansi Pemuda Poco Leok Menggugat di Depan Kantor Bupati Manggarai mendapat reaksi dari Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan membuat laporan polisi di Polres Manggarai pada tanggal 03 Maret 2025 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/77/III /2025/SPKT/Res Manggarai/Polda NTT, tertanggal 03 Maret 2025 sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Sub Pasal 406 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP. Laporan ini dilakukan karena pagar kantor Bupati Manggarai mengalami kerusakan. Tindakan Pemerintah Kabupaten Manggarai melaporkan Pemuda Adat Poco Leok tersebut keliru dan menyesatkan dengan alasan, pertama: Aksi yang dilakukan Pemuda Adat Poco Leok menolak pembangunan pembangkit listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) di Poco Leok, Kecamatan Satarmese merupakan hak atas kebebasan mengeluarkan dan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Ham No. 39 Tahun 1999, dan instrumen hukum lainnya. Dengan demikian aksi tersebut tidak termasuk kategori tindak pidana, sehingga ini bukan ranah pihak kepolisian untuk menyelesaikan. kedua, Aksi tersebut merupakan Upaya mempertahankan wilayah adatnya yang dijamin dalam instrumen hukum nasional dan Hukum Internasional yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat utamanya Konstitusi, ketiga, Tidak ada indikasi dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan Pemuda Adat Poco Leok sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Sub Pasal 406 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP. Fakta yang sebenarnya adalah terjadi saling dorong mendorong gerbang kantor Bupati Manggarai antara anggota Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Akibatnya gerbang Kantor Bupati tersebut jatuh ke arah massa aksi dan bahkan hampir mengenai massa aksi, ujar Anto, demikian Judianto Simanjuntak sering dipanggil. Karena itulah kami Koalisi Advokasi Poco Leok sebagai Kuasa Hukum Pemdua adat Pooc Leok mengadukan kriminalisasi ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) karena langkah-langkah yang dilakukan Polres Manggarai melakukan pemanggilan kepada Pemuda Adat Poco Leok untuk memberikan klarifikasi dan keterangan sebagai saksi sangat tidak beralasan dan berdasar, dengan alasan: Pertama, Istilah Undangan Klarifikasi tidak dikenal dalam mekanisme Hukum Acara Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kedua, Undangan klarifikasi yang diterima Pemuda Adat Poco Leok bertentangan dengan prosedur pemanggilan berdasarkan KUHAP, yaitu minimal tiga 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan berdasarkan Pasal 227 KUHAP. Faktanya Undangan klarifikasi ini diterima oleh Pemuda Adat Poco Leok kurang dari 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan, Ketiga, upaya Polres Manggarai memberikan undangan klarifikasi dan panggilan sebagai saksi kepada Pemuda Adat Poco Leok merupakan upaya pembungkakan Masyarakat Adat Poco Leok yang saat ini sedang berjuang menolak pembangunan geothermal di wilayah adatnya, ini dalam rangka mempertahankan ruang hidupnya, ungkap Yulianto Behar Nggali Mara Kuasa Hukum Pumuda Poco Leok yang lain. Lebih lanjut Yulianto Behar Nggali Mara yang juga staf Divisi Hukum dan Advokasi Kebijakan Jaringan Advokasi Anti Tambang (JATAM) menyatakan pemanggilan Polres Manggarai kepada Pemuda Poco Leok ini merupakan kriminalisasi. Sebenarnya kriminalisasi kepada masyarakat adat Poco Leok bukan hal yang pertama terjadi, artinya ini kriminalisasi berulang. Faktanya kriminalisasi kepada Masyarakat Adat Poco Leok pernah terjadi pada tahun 2023 karena masyarakat adat Poco Leok melakukan penolakan atas pembangunan geothermal di Poco Leok. Kriminalisasi berulang kepada Masyarakat Adat Poco Leok menunjukkan Polres Manggarai tidak memahami posisinya sebagai penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga negara sebagaimana mandat Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Ermelina Singereta, Kuasa Hukum lainnya sangat menyangkan dan menyesalkan upaya pihak Polres Manggarai menindaklanjuti laporan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai yang sebenarnya bukan ranah pidana. Ini menunjukkan ketidakpekaan Polres Manggarai atas perjuangan Masyarakat Adat Poco Leok khususnya kaum perempuan dalam rangka mempertahankan wilayah adatnya selain merupakan sumber mata pencaharian juga merupakan identitas dan budayanya. Ermelina Singereta yang juga yang pembela ham perempuan menyatakan urgensinya kami mengadukan hal ini ke Komnas Ham supaya Komnas Ham menjalankan mandatnya memberikan perlindungan Ham kepada Pemuda Adat Poco Leok yang saat ini mengalami kriminalsasi. Dalam pengaduan ini kami memohon kepada Komnas Ham agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Meminta keterangan Polres Manggarai terkait dengan Kriminalisasi kepada Pemuda Adat Poco Leok. 2. Menerbitkan surat perlindungan hukum kepada kepada Pemuda Adat Poco Leok sebagai pejuang Ham yang layak mendapatkan perlindungan hukum. 3. Memberikan rekomendasi kepada Kapolri, Kapolda Nusa Tenggara Timur, dan Kapolres Manggarai agar menghentikan kriminalisasi kepada Pemuda Adat Poco Leok, dengan menghentikan proses hukum atas laporan laporan polisi Nomor: LP/B/77/III /2025/SPKT/RES Manggarai/Polda NTT, tanggal 03 Maret 2025 4. Memberikan rekomendasi kepada Kapolri, Kapolda Nusa Tenggara Timur, dan Kapolres Manggarai agar memberikan perlindungan kepada Masyarakat Adat Poco Leok dalam upayanya menolak pembangunan pembangkit listrik Geothermal di Poco Leok dalam rangka mempertahankan wilayah adatnya. Judianto Simanjuntak menyatakan Pengaduan ini diterima oleh bagian Pengaduan Komnas Ham. Dalam hal ini bagian pengaduan Komnas Ham menyatakan jika dilihat dari dokumen laporan di Komas Ham, sebelumnya Koalisi Advokasi Poco Leok sudah pernah mengadukan terkait dengan pembangunan pembangkit listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) di Poco Leok dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Poco Loek. Karena itu tentu pengaduan ini akan disampaikan kepada Komisoner Komnas Ham untut diproses lebih lanjut dalam rangka menindaklanjuti pengaduan. Hal yang sama juga kami sampaikan kepada komisioner Komnas Ham Ham via aplikasi WhatsApp memberikan informasi bahwa kami Koalisi Advokasi Poco Leok telah mengaduan kriminalisasi yang dialami Pemuda Adat Poco Leok ke bagian pengaduan Komnas Ham, mohon perhatian dan upaya Komnas Ham terkait pengaduan ini. Kemudian Komisioner Komnas Ham merespon dengan baik dan menyatakan terima kasih atas informasinya, kami pelajari terlebih dahulu. Jakarta, 26 Maret 2025 KOALISI…

Bupati Al- Farlaky ‘Kembali Kerumah Besar’ Serambi Indonesia.

suararakyat1 tahun ago05 mins

Aceh Timur,BersuaRakyat.Online Banda Aceh, 26 Maret 2025 – Dalam sebuah momen istimewa yang sarat makna, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Harian Serambi Indonesia, Rabu (26/3). Kunjungan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan pertemuan penuh keakraban antara seorang pemimpin daerah dan media yang pernah menjadi bagian dari perjalanannya. Bupati Al- Farlaky sendiri pernah meniti karirnya di harian serambi Indonesia. Disanalah Ia ditugaskan untuk mengisi ruang pembaca halaman Timur Aceh lewat karya – karya jurnalistiknya. Bupati Al-Farlaky, yang memiliki latar belakang sebagai jurnalis di Harian Serambi Indonesia, menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk kembali menginjakkan kaki di kantor media yang pernah membesarkan namanya. Disambut hangat oleh Pemimpin Redaksi Harian Serambi Indonesia beserta jajarannya, kunjungan tersebut diawali dengan suasana penuh keakraban. Diskusi santai membahas perkembangan dan situasi kabupaten Aceh serta isu krusial media dalam pembangunan daerah. Bupati Al-Farlaky berkesempatan meninjau ruang redaksi, berinteraksi langsung dengan para jurnalis, dan menyaksikan proses kerja jurnalistik, dari pengumpulan berita hingga proses penerbitan. Bupati Al-Farlaky, dengan pengalamannya sebagai jurnalis, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran Harian Serambi Indonesia sebagai media yang aktif mengawal kebijakan pemerintah dan menyajikan informasi objektif kepada publik. “Hari ini saya bukan sekedar mengunjungi serambi. Akan tetapi saya kembali kerumah besar dimana dirumah ini saya di tempa segudang ilmu dan pengalaman dan banyak sekali petuah- petuah yang saya ambil semasa kerja,” kata Al- Farlaky. Selain merajut tali silaturrahmi, Al- Farlaky mengakui bertandang dirinya ke serambi juga dalam rangka menuntaskan hajatnya setalah ia terpilih sebagai Bupati. “Ini sesuai janji saya dengan sahabat – sahabat di serambi dimana jika terpilih sebagai Bupati, pekan pertama saya akan langsung bertandang kerumah yang telah membawa karir saya dengan baik,” imbuh Al- Farlaky. Ia juga banyak bercerita perjalanan politiknya menjadi kontestan dalam pilkada tahun 2024. Dalam perjalanannya juga merasa mulusnya jalan politik akibat dikenalnya selama menjadi jurnalis serambi. “Ini sangat luar biasa yang dapatkan bagaimana pengalaman meliput membantu masyarakat ternyata memudahkan saya dalam berpolitik,” cetus Al- Farlaky Dalam Kunjungan ini menandai komitmen nyata pemerintah daerah dalam membangun komunikasi yang lebih erat dengan media.Ia pun berharap dukungan serambi Indonesia untuk menopang pemerintahan kabupaten Aceh Timur selama ia pimpin kedepan. “Sinergi yang kuat antara pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan serambi akan menjadi kunci dalam membangun Aceh Timur yang lebih maju dan sejahtera. Mohon dukungannya baik mulai dari relasi dan kontribusi positif untuk saya nantinya,” demikian tutup Al- Farlaky. Menanggapi kunjungan tersebut, Pemimpin Redaksi Harian Serambi Indonesia, Zainal Arifin M. Nur menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan keterbukaan yang ditunjukkan oleh Bupati. Ia menyampaikan komitmen serambi mendukung langkah – langkah Bupati Al- Farlaky dalam memimpin Aceh Timur. “Kita yakin sinergi yang kuat antara pemerintah dan pers akan menjadi kunci dalam membangun Aceh Timur yang lebih maju dibawah sentuhan tangan Al- Farlaky,” pungkas Zainal. Hadir dalam kunjungan ini, Plt. Sekretaris Daerah kabupaten Aceh Timur Adlinsyah, S.Sos, M.AP, para Asisten Setdakab Aceh Timur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Timur, Nauli, S.STP, M.AP.

Beriman Panjaitan Dampingi Jurtini Siregar Sidang agenda Alat bukti dari penggugat dan tergugat

suararakyat1 tahun ago1 tahun ago02 mins

Rantauprapat – Bersuarakyat.online Sidang lanjutan gugatan Jurtini Siregar terkait tanah milik alm. Ramali Siregar orang tuanya memasuki agenda Alat Bukti pihak Penggugat dan Tergugat digelar Rabu (26/03/2025) oleh Pengadilan negeri Rantauprapat Beriman Panjaitan Selaku kuasa hukum Jurtini mengatakan Ya, hari ini kita sidang pembuktian alat bukti, dan sudah diserahkan kepada Majelis Hakim dan disaksikan dari penasehat hukum para tergugat, dan semua bukti yang kita serahkan ini, jelas kepemilikan lahan atau tanah klain kami yang sudah dikuasai para tergugat tersebut, dan kita akan tetap mengikuti proses persidangan selanjutnya,” hadir dalam sidang kuasa hukum dari tergugat 1. 2.3 Dan kuasa hukum tergugat berastagi, serta kuasa hukum tergugat daihatsu,…. Tergugat yg lain tidak hadiri sidang ini. Penggugat dalam perkara ini Jurtini Siregar Berharap dengan melalui bukti-bukti yang dimiliki serta kebenaran akan benar-benar terbuka. gugatannya ke Pengadilan untuk mencari kebenaran tentang tanah milik orang tua kami yang dikuasai oleh orang lain. saya siap hadapi untuk menggali fakta hukum pada perkara ini,” jelasnya,ucapnya. Menanggapi hal ini,beriman Panjaitan selaku kuasa hukum Jurtini menyatakan kesiapannya mengikuti tahapan persidangan selanjutnya. Kami sudah menyiapkan bukti bukti yang menguatkan klien saya tentang kepemilikan tanah tersebut. Red

PN Rantauprapat Sidang Lanjutan Gugatan jumadi Agenda kesimpulan dari penggugat dan tergugat.

suararakyat1 tahun ago03 mins

Labuhanbatu – bersuarakyat.online Sidang jumadi dengan agenda kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat digelar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat (Rabu, 26/03/2025) dalam perkara no. 105/Pdt.G/2024/PN.RAP. yang terletak di dusun VII timbang desa Sidorukun. Agenda sidang kesimpulan dalam gugatan perdata adalah tahapan di mana penggugat dan tergugat menyampaikan pendapat akhir atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan selama sidang, baik secara lisan maupun tertulis. Jumadi selaku Ahli Waris Alm.Ishkak dengan Pemerintah Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan, Kab.Labuhanbatu dengan TERGUGAT I; Mantan Ketua BPD Desa Sidorukun ( DPRD LABUHANBATU terpilih dapil 5 Kecamatan bilah hulu dan pangkatan TERGUGAT II; Mantan Pjs. Kepala Desa Sidorukun TERGUGAT III, Mantan Camat Pangkatan Tergugat IV dan Camat Pangkatan selaku Turut Tergugat 1. Beriman selaku kuasa hukum Penggugat Jumadi menegaskan Dari semua bukti dan fakta dipersidangan, pihak penggugat mengatakan semestinya hakim mengabulkan gugatan yang mereka ajukan. “Kontruksi gugatan kita sudah jelas, dan hal itu didukung dengan bukti serta para saksi fakta di persidangan. Sudah semestinya hakim mengabulkan gugatan kami,bebernya. Kesimpulan hukum mengacu pada keputusan yang dibuat oleh hakim mengenai suatu pertanyaan hukum . Kesimpulan hukum menentukan hukum apa dan bagaimana hukum tersebut berlaku untuk kasus tertentu. Ditambahkan Jumadi bahwa Pihak Pemerintah desa yang menyatakan bahwa tanah milik orang tua kami alm.ishkak sudah pernah diganti rugikan, akan tetapi suratnya ganti rugi tersebut palsu, karna surat aslinya masih ada sama kami selaku Ahli waris,dan ayah saya berpesan dahulu sebelum meninggal menyampaikan surat aslinya bahwa tidak pernah dijual justru kami disuruh meminta tanah itu kembali, dan beberapa kali kami dan ibu saya yg masih hidup bolak balik meminta ke desa tapi belum diserahkan, oleh desa, beberapa kali mediasi, camat, pemerintah Desa tidak pernah menunjukan surat seperti itu, kok tiba-tiba muncul buktinya dari punya surat ganti rugi, Ungkap jumadi #camat #kepaladesa #apdesilabuhanbatu #pangkatan #labuhanbatu #pengadilannegeri Red

Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang penampungan kendaraan bermotor bodong.

suararakyat1 tahun ago02 mins

Jakarta,BersuaRakyat.Online Hasil kejahatan di kawasan Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa malam (25/3/2025).Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan 13 unit sepeda motor tanpa surat-surat resmi yang diduga merupakan hasil pencurian. Hingga saat ini, polisi masih memburu para pelaku yang menjadi pemasok kendaraan curian ke lokasi tersebut. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dimitri Mahendra didampingi Kanit Resmob Akp Ruben George dan Kasubnit Resmob Iptu Fery Oktarizal, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan pencurian sepeda motor di area parkir salah satu pusat perbelanjaan di Kembangan, Jakarta Barat.Aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV. “Dari hasil penyelidikan, kami mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan rumah yang dijadikan tempat penyimpanan sepeda motor hasil curian. Saat kami lakukan penggerebekan, petugas menemukan 13 unit kendaraan tanpa surat-surat, namun para pelaku sudah melarikan diri sebelum kami tiba di lokasi,” ujar AKP Dimitri Mahendra. Polisi kini terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang telah teridentifikasi. Sementara itu, rumah yang dijadikan gudang penampungan kendaraan bodong telah diberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar lingkungan mereka.

Perkuat Sinergi Pembangunan Bupati Karo Melakukan Kunjungan ke Pabrik AQUA Berastagi.

suararakyat1 tahun ago01 mins

Karo,BersuaRakyat.Online Dalam rangka meningkatkan kerja sama dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., melakukan kunjungan kerja ke Pabrik AQUA Berastagi (PT Tirta Sibayakindo) pada Selasa (25/03/2025). Kunjungan ini dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi dan penegasan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan pariwisata. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan harapan kepada PT Tirta Sibayakindo untuk dapat berkolaborasi melalui berbagai program dan kontribusi strategis bagi Kabupaten Karo. “Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan PT Tirta Sibayakindo, kita berharap pembangunan di Kabupaten Karo dapat berjalan lebih optimal, memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta memperkokoh pertumbuhan ekonomi” ucap bupati. Bupati berharap melalui kerja sama ini dapat membuka peluang peningkatan pendapatan daerah melalui kontribusi sektor swasta yang berpadu dengan program pembangunan strategis di Kabupaten Karo.

Bupati Karo Pimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Karo

suararakyat1 tahun ago02 mins

Karo,BersuaRakyat.Online Bupati Karo menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di ruang rapat Bupati Karo, Selasa (25/3). Rapat ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam rapat ini, Bupati Karo menekankan pentingnya melaksanakan belanja barang dan jasa pada perangkat daerah masing-masing sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, personil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum memiliki sertifikat kompetensi PPK minimal tipe C diminta untuk mengikuti ujian sertifikasi PPK secara mandiri. “Kita upayakan supaya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sangat kecil, kalau bisa zero,” kata Bupati Karo. Sekretaris Daerah juga menyampaikan bahwa dalam percepatan serapan anggaran bagi perangkat daerah (PD) yang belum memiliki PPK yang berkompetensi, agar membuat kebijakan sesuai peraturan dan regulasi yang ada. Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa meminta agar peserta rapat yang sudah mengikuti ujian sertifikasi PPK tipe C secara mandiri untuk melapor, agar dapat dibantu percepatan memperoleh hasil ujian kompetensinya dan memperoleh sertifikat kompetensinya. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Karo dapat berjalan efektif dan efisien, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Wakil Bupati Karo Hadiri Rapat Relokasi Pool Tenaga Kerja Informal Simpang Tiga Laudah.

suararakyat1 tahun ago01 mins

Karo,BersuaRakyat.Online Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan,SP.,hadiri rapat Relokasi Pool Tenaga Kerja Informal di Simpang Tiga Laudah yang dilaksanakan di ruang Rapat Asisten Kantor Bupati Karo, Jl. Jamin Ginting no.17 Kabanjahe. Selasa (25/03/2025). Relokasi Pool tenaga kerja informal dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan di daerah Laudah. Lokasi relokasi direncanakan dipindahkan ke dua opsi daerah yaitu daerah Batalyon 125 Simbisa dimana lahan sementara akan dipinjam pakai dari lahan milik mereka atu ke Lahan Potong Hewan (LPH). “Saya berharap untuk semua urusan administrasi segera diselesaikan sehingga proses relokasi dapat juga segera kita laksanakan. Namun sebelum proses dimulai kita perlu melaksanakan survei dan peninjauan ke lapangan untuk mengetahui rencana tindak lanjut tercepat yang dapat kita kerjakan.” ucap Wakil Bupati Karo. Turut hadir dalam rapat ini para Asisten Setda Kabupaten Karo, para Kepala OPD terkait, perwakilan Batalyon 125 Simbisa, dan Camat Kabanjahe.

Wabup Jhony Charles Panen Perdana dan Serahkan Benih Jagung di Kepenghuluan Pasir Putih.

suararakyat1 tahun ago02 mins

Bersuarakyat.Online, Rohil Kecamatan Balai Jaya – Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir (Rohil), Jhony Charles gelar panen perdana dan sekaligus menyerahkan benih jagung di Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Selasa (25/3/2025). Kegiatan diawali dengan pembukaan serta doa bersama untuk kelancaran acara. Kemudian, Penjabat (Pj.) Penghulu Pasir Putih, Eka Iskandar, S.AP., M.M., memberikan sambutan. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya sektor pertanian, khususnya jagung, sebagai salah satu komoditas unggulan dalam mendukung ketahanan pangan di wilayahnya. Tokoh masyarakat, H. Dedi Masrul, S.K.M., turut memberikan sambutan, menyampaikan apresiasi terhadap program pertanian ini serta harapan agar masyarakat semakin termotivasi dalam mengembangkan pertanian jagung di daerah mereka. Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor pertanian. Sebagai bentuk dukungan konkret, beliau juga menyerahkan benih jagung kepada petani setempat agar produksi jagung semakin meningkat ke depannya. Acara mencapai puncaknya dengan prosesi panen perdana jagung oleh Wakil Bupati beserta tamu undangan lainnya. Panen ini menandai keberhasilan awal program ketahanan pangan di Kepenghuluan Pasir Putih dan diharapkan menjadi langkah awal menuju kemandirian pangan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya panen raya ini, masyarakat Pasir Putih diharapkan semakin termotivasi untuk mengembangkan pertanian jagung sebagai salah satu potensi ekonomi yang menjanjikan.(Panca Sitepu)

Wabup Jhony Charles Panen Perdana dan Serahkan Benih Jagung di Kepenghuluan Pasir Putih.

suararakyat1 tahun ago02 mins

Rohil,BersuaRakyat.Online Kecamatan Balai Jaya – Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir (Rohil), Jhony Charles gelar panen perdana dan sekaligus menyerahkan benih jagung di Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Selasa (25/3/2025). Kegiatan diawali dengan pembukaan serta doa bersama untuk kelancaran acara. Kemudian, Penjabat (Pj.) Penghulu Pasir Putih, Eka Iskandar, S.AP., M.M., memberikan sambutan. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya sektor pertanian, khususnya jagung, sebagai salah satu komoditas unggulan dalam mendukung ketahanan pangan di wilayahnya. Tokoh masyarakat, H. Dedi Masrul, S.K.M., turut memberikan sambutan, menyampaikan apresiasi terhadap program pertanian ini serta harapan agar masyarakat semakin termotivasi dalam mengembangkan pertanian jagung di daerah mereka. Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor pertanian. Sebagai bentuk dukungan konkret, beliau juga menyerahkan benih jagung kepada petani setempat agar produksi jagung semakin meningkat ke depannya. Acara mencapai puncaknya dengan prosesi panen perdana jagung oleh Wakil Bupati beserta tamu undangan lainnya. Panen ini menandai keberhasilan awal program ketahanan pangan di Kepenghuluan Pasir Putih dan diharapkan menjadi langkah awal menuju kemandirian pangan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya panen raya ini, masyarakat Pasir Putih diharapkan semakin termotivasi untuk mengembangkan pertanian jagung sebagai salah satu potensi ekonomi yang menjanjikan.(Panca Sitepu)