Agustus 2025

Bersuarakyat.online Polres Aceh Timur, Polda Aceh pada Minggu, (24/08/2025) malam mengawal mediasi warga Panton Rayeuk T, Kec, Banda Alam dengan PT. Medco E&P Malaka setelah puluhan warga Desa Panton Rayeuk T mengungsi ke Kantor Camat Banda Alam sejak Minggu pagi. Pengungsi yang didominasi oleh perempuan dan anak anak ini mengaku mengalami sesak nafas akibat terpapar gas PT. Medco yang sedang aktivitas Shutdown. Mediasi yang berlangsung di Kantor Camat Banda Alam ini dihadiri oleh; Kabagops Polres Aceh Timur Kompol Sukirno, S.E., Kasat Intelkam AKP I Ketut Supriyatnha, Kapolsek Banda Alam Ipda Budi Hartono, S.Sos, Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur, Perwakilan PT. Medco dan Perwakilan warga Desa Panton Rayeuk T. Dalam kesempatan tersebut warga Panton Rayeuk T meminta kompensasi atas aktivitas Shutdown PT. Medco E&P Malaka. Alasan tuntutan masyarakat merujuk pada pengalaman tahun 2021 ketika warga CV-8 pernah mengalami keracunan akibat kegiatan serupa. Menanggapi penyampaian warga, perwakilan PT. Medco menyebutkan; kegiatan Shutdown PT. Medco E&P Malaka dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dan sampai saat ini situasi operasional masih dalam zona aman. Disamping itu tidak ditemukan indikasi bau busuk yang membahayakan masyarakat. Selanjutnya kompensasi hanya akan diberikan jika kondisi darurat yang mewajibkan warga untuk mengungsi. Hal senada juga dikatakan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur yang menyatakan tidak ditemukan indikasi bau busuk yang berasal dari aktivitas Shutdown PT. Medco E&P Malaka. Hal ini setelah dilakukan pengecekan dan pemantauan dimulai pukul 08.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB yang menunjukkan hasil tidak ditemukan bau gas seperti yang dikeluhkan oleh warga. Sementara itu Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K. melalui Kabagops mengatakan, kehadiran Polri dalam mengawal mediasi antara warga dan perusahaan bertujuan menjembatani kedua belah pihak. “Kehadiran kami dalam mediasi ini bisa berperan sebagai penengah yang netral untuk memfasilitasi mediasi antara warga dan perusahaan, memastikan hak-hak semua pihak terpenuhi,” ujar Kompol Sukirno. Pihaknya mengupayakan adanya mediasi supaya tidak berdampak luas, selanjutnya perusahaan sendiri yang menyelesaikan perkara tersebut dengan warga desa setempat. Terang Kabagops Polres Aceh Timur Kompol Sukirno, S.E.

Bersuarakyat.online Medan, 24 Agustus 2025 Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang nelayan yang dilaporkan hilang saat mencari udang di perairan Kampung Nelayan Indah, Medan Labuhan. Korban atas nama Haris Nasution (66) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari ini, Minggu (24/8) pukul 11.00 WIB. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Medan, Hery Marantika, S.H., M.Si., menyatakan bahwa penemuan ini merupakan hasil dari operasi pencarian intensif yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. “Setelah menerima laporan pada pagi tadi, kami langsung memberangkatkan tim rescue menuju lokasi kejadian. Pencarian kami fokuskan di sekitar area tujuan korban dan lokasi perahu korban ditemukan,” ujar Hery Marantika. “Alhamdulillah, hari ini korban berhasil kami temukan sekitar 1 km ke arah timur dari lokasi penemuan perahu korban. Setelah ditemukan, jenazah korban langsung kami evakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.” Kronologi Kejadian Kejadian bermula pada Jumat, 22 Agustus 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, saat korban berangkat dari rumah menggunakan perahu untuk mencari udang. Namun hingga keesokan harinya, korban tak kunjung kembali kerumah. Merasa khawatir, keluarga korban mencoba mencari di lokasi tujuan korban, tetapi tidak menemukan keberadaan korban dan hanya menemukan perahunya. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada keluarga dan diteruskan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan. Tim SAR gabungan yang terlibat dalam operasi pencarian ini terdiri dari personel Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Polsek Medan Labuhan, unsur nelayan setempat, dan pihak keluarga korban.

Aceh Timur-Bersuarakyat.online Berita yang beredar Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Julok, Kabupaten Aceh Timur, diduga jarang hadir di sekolah dan ketika datang hanya untuk mengisi daftar hadir. Dugaan ini muncul saat tim media mendatangi sekolah tersebut pada Sabtu (23/8/2025) sekitar pukul 11.00 WIB. Seorang penjaga sekolah yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepala sekolah sempat hadir pagi itu, namun segera meninggalkan lokasi. “Bapak tadi masuk, isi daftar absen, lalu pergi lagi,” ujarnya kepada awak media. Salah seorang guru yang dimintai keterangan juga mengaku tidak mengetahui keberadaan kepala sekolah. “Kami tidak tahu beliau ke mana,” katanya singkat. Upaya konfirmasi melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp ke nomor kepala sekolah tidak mendapat respons. Saat berkeliling, tim media menemukan kondisi halaman dan lapangan sekolah yang tampak kurang terawat, dengan rumput tinggi menyerupai semak belukar. Selain itu, terlihat adanya proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan anggaran sekitar Rp1 miliar. Media juga berencana meminta penjelasan terkait penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP). “Kalau dana perawatan sekolah ada, kenapa halaman dan lapangan bisa tidak terurus? Sebagai pimpinan, kepala sekolah seharusnya memperhatikan lingkungan belajar siswa,” ujar salah satu wartawan di lokasi. Hingga berita ini dipublikasikan, kepala sekolah SMP Negeri 2 Julok belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang telah dikirim sejak Sabtu (23/8) hingga Minggu (24/8). Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Timur, Hasbi, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur menegur kepala sekolah yang jarang masuk. “Beredarnya berita seperti ini mengindikasikan ada lebih dari satu kepala sekolah yang hanya datang untuk absen. Dinas perlu bertindak tegas,” tegasnya. Saat di konfirmasi lagi kepala smp 2 julok mengatakan saya lagi di bireun. mamak saya saket di rumah saket katanya melalui hp seluler nya.   (Hsb).

Labura-Bersuarakyat.online Dugaan korupsi dan pungli menyeruak di UPT Puskesmas Ledong, sesuai dengan investigasi tim wartawan di lapangan, Ju’mat22 Agustus 2025 . Dugaan praktik korupsi dan pungutan liar (pungli), penyimpangan dana terjadi di UPTD Puskesmas Tanjung Ledong, Kabupaten Labuhanbatu Utara di perkirakan dilakukan D. Daulay sebagai Kapus. Beberapa sumber internal Puskesmas yang tidak mau disebutkan namanya mengungkap adanya penarikan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara manual kepada staf, meski dana sudah masuk langsung ke rekening masing-masing pegawai tapi diminta agar diberikan kepada Kapus minimal 12% dari dana yang diterima pegawai staf medis dan non-medis yang seharusnya menerima hak penuh dari dana JKN, justru dipaksa mengembalikan sekitar 12 persen secara tunai tanpa transparansi. Dugaan pemotongan ini menjadi beban berat di tengah kebutuhan para pegawai yang seharusnya dilindungi oleh jaminan kesehatan tersebut. Lebih parahnya, dugaan penyimpangan juga terjadi pada dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK). Praktik “tumpang rekening” diduga dilakukan dengan mencairkan dana menggunakan rekening staf yang tidak pernah turun ke lapangan, sementara staf yang benar-benar bekerja di lapangan tidak menerima dana sesuai haknya. Bahkan, pegawai yang terlibat dalam kegiatan pemberian obat cacing di sekolah-sekolah diduga tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas sama sekali. Ironisnya, operator dana BOK memaksa staf yang turun lapangan untuk mengumpulkan dokumentasi berupa foto sebagai syarat pencairan dana, sebuah praktik yang dinilai hanya untuk menutupi penyimpangan anggaran. Dugaan pungli dan penyimpangan dana ini melibatkan oknum penting di internal Puskesmas, yakni Kepala UPTD berinisial DW, Bendahara JKN RSN, dan Bendahara BOK IM. Meski telah berlangsung lama, hingga kini belum ada tindakan tegas maupun klarifikasi resmi dari pihak manajemen Puskesmas. Upaya konfirmasi awak media untuk meminta data realisasi dana BOK bahkan berujung pada pemblokiran kontak WhatsApp oleh Kepala Puskesmas DW, tindakan yang dinilai menghambat transparansi dan keterbukaan informasi publik. Kasus ini berpotensi merugikan hak-hak pegawai sekaligus mengancam akuntabilitas penggunaan dana publik. Dugaan manipulasi “tumpang rekening” pun membuka indikasi penyalahgunaan anggaran negara yang sangat serius. Para pegawai yang merasa dirugikan kini berencana melaporkan dugaan ini ke Polres Labuhanbatu agar dilakukan penyelidikan mendalam dan penindakan hukum yang tegas. Instansi terkait diharapkan segera melakukan audit menyeluruh terhadap UPTD Puskesmas Tanjung Ledong untuk memastikan transparansi dan keadilan penggunaan dana publik, sekaligus melindungi hak para pegawai.   (TIM/HH)

Bersuarakyat.online Nagan Raya – Hingga kini, pelaku pembacokan terhadap awak media Ridwanto, Kepala Perwakilan Aceh Media Grup Nasional (MGN), pada 18 Agustus 2025 masih bebas berkeliaran tanpa adanya tindakan tegas dari pihak Kepolisian Resor Nagan Raya. Peristiwa ini terjadi saat korban mendampingi masyarakat melakukan investigasi di lokasi sengketa lahan HGU milik PT Surya Panen Subur II (SPS 2) di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Masyarakat menduga aksi pembacokan tersebut merupakan bagian dari rencana pembunuhan oleh preman bayaran yang disokong pihak perusahaan. Dugaan semakin kuat karena hingga saat ini kepolisian belum melakukan penangkapan, sehingga menimbulkan praduga bahwa PT SPS 2 dianggap lebih berkuasa daripada aparat penegak hukum. Desakan Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Jurnalis Insiden ini menambah catatan kelam terhadap kebebasan pers di Indonesia, terutama di wilayah yang sarat konflik agraria. Sejumlah organisasi pers dan pegiat hak asasi manusia mendesak aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus pembacokan ini serta memastikan perlindungan bagi jurnalis yang bekerja di lapangan. Masyarakat Mulai Kehilangan Kepercayaan Masyarakat mempertanyakan hubungan antara aparat kepolisian dengan pihak perusahaan. Jika kepolisian terus menunjukkan kelambanan dan ketidakberanian dalam menangani kasus ini, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil langkah sendiri. “Jangan salahkan kami bila pada akhirnya masyarakat bertindak. Jangan kami yang selalu dipersalahkan di mata hukum, sementara pelaku kejahatan dibiarkan bebas,” tegas perwakilan warga.     (hsb)