2025

Aceh Timur – bersuarakyat.online Haji sopiyan ingkar janji ,uang di pinjam pembayaran tak kunjung jelas Hasil mediasi geusyik Blang pawoeh sa kedua  pihak belum memberikan bukti transfer juga print koran Aceh.-1 maret 2025 Hasil mediasi haji sopian dengan Rohana tidak ada titik temu dikarenakan H Sopian yang mengaku telah membayar melalui transfer akan tetapi tidak menunjuk bukti pembayaran walupun kades telah berulang kali meminta kepda kedua pihak sementara Rohana mengaku cuma menerima 10 juta lima ratus ribu rupiah akan tetapih kedua pihak belum menyerahkan skip dan rekening keron kepada kami   Janji haji sopiyan akan memberikan slip setoran uang yang telah di bayarkan katanya di hadapan pj geuchik blang pauh sa pada tanggal 9 februari 2025 janji nya haji sopiyan kata pj Kecik pada media ini sabtu maret 2025 Dalam mediasi itu turut Dihadiri kedua belah pihak rohana dan haji sopiyan dan di saksikan kaur pemerintah desa blang pauh sa kecamatan julok ya itu Yudi ,dusun dan perangkat desa lain nya , kedua buah pihak Unsur pemerintah desa tak ada di libatkan aparat penegak hukum kata warga yang tak mau di tulis di media ini Zulfikri selaku Pendamping hukum dari ibu rohonan Cs mengatakan mediasi ke dua belah pihak terjadi berkat ada nya kesepakatan bentuk menjalankan uandang pemerintah Aceh salah satu nysb Rohana. pihak korban mengatakan tak menerima yang di katakan haji sopiyan terkait prin out dari bank BRI yang akan di berikan katanya rohana dalam ruang mediasi dan di majikan kedua belah pinak Sepakat menunjukan alat bukti prin koran dan Bank BRI (Sebagai alat bukti ) Pembayaran dari haji sopiyan ucap pj geuchik Iskandar Muda print koran dari Bank BRI Sebagai alat bukti bahwa ada membayar kata pj geuchik dan bukti dari yang menerima ya itu rohana Yang mana prin koran yang di janji kan haji sopiyan sampai saat ini belum ada di berikan yang udah di majikan dalan mediasi di rumah pj Kecik Iskandar Muda di desa Blang pauh sa kecamatan julok malam tanggal 20 febuari 2025 dan sampai saat ini belum di berikan prin dari bank BRI dari haji sopiyan yang di janjikan nya Terkait terima enggak nya uang titipan itu kami dari pemerintah desa tak ada melihat yang mana pembayaran pinjaman uang nya Lanjut nya pj geuchik Sampai Saat ini, kam dari pemerintah gak ada di berikan haji sopiyan katanya Dari pemerintah desa Blang pauh sa, Belum menerima Print koran dari Bank BRI yg di janji kan haji sopiyan , Pj geuchik Iskandar Muda saat di hubungi melalui hp seluler menyatakan kami berjumpa di SPBU kota binjai ” aja kita bahas masalah haji sopiyan dan rohana Zulfikri pendamping hukum, dari saudara Rohana Desa Blang uyok, kecamatan Julok mengatakan haji sopiyan berbalik dan gak ada itikad baik mua membayar uang titipan rohana Haji Sopian Warga dasa Biang paul Sa. dan ( Rohana, warga desa Blang uyok . Yang perkara pinjaman uang tak bisa saya slesai kan ( perkara uang ). Kata pj tak ada hasil titik temu. Hsb

    LABUHANBATU – BERSUARAKYAT.ONLINE   Dalam upaya meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap hukum, Polres Labuhanbatu melalui Seksi Hukum (Sikum) menggelar kegiatan penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Camat Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, pada Kamis (27/2/2025).   Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasikum Polres Labuhanbatu, AKP Citra Yani Br. Barus, S.H., M.H., bersama IPTU R. Manik, S.H., selaku KBO Satresnarkoba Polres Labuhanbatu. Turut hadir Camat Panai Hulu, Andi Ramadhan Pane, SE, M.AP., pegawai kantor camat, perwakilan personel Polsek jajaran, kepala desa, kepala dusun, serta perwakilan masyarakat dari Kecamatan Bilah Hulu, Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir. Dalam sambutannya, Kasikum Polres Labuhanbatu AKP Citra Yani Br. Barus, S.H., M.H., menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat, terutama terkait penyalahgunaan narkotika dan aturan hukum di sektor perkebunan. “Narkotika menjadi ancaman serius bagi generasi muda, sementara di sektor perkebunan, banyak kasus hukum yang terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku,” ujarnya.   Sesi penyuluhan diperdalam oleh AIPTU Cerry Rajagukguk, S.H., yang menjelaskan ketentuan dan sanksi dalam UU Narkotika, serta IPTU R. Manik, S.H., yang memaparkan aturan dalam UU Perkebunan, termasuk konsekuensi hukum bagi pelanggar. Setelah sesi materi, peserta diberi kesempatan untuk bertanya langsung terkait kasus-kasus hukum yang sering terjadi di lingkungan mereka.   Kapolres Labuhanbatu, AKBP Dr. Bernhard L. Malau, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas AKP Syafrudin dalam keterangannya menyampaikan bahwa penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari komitmen Polres Labuhanbatu dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. “Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum, diharapkan akan semakin sedikit pelanggaran yang terjadi, baik dalam penyalahgunaan narkotika maupun konflik di sektor perkebunan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan, serta segera melaporkan kepada kepolisian jika menemukan adanya penyalahgunaan narkotika atau permasalahan hukum lainnya,” Ucap Kasi Humas.   Kegiatan ini ditutup dengan sesi foto bersama dan harapan agar pemahaman yang diperoleh peserta dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas demi terciptanya lingkungan yang lebih sadar hukum.   Red