Maret 2026

Bersuarakyat.online – Aceh Timur   Suasana kebersamaan mewarnai kegiatan buka puasa bersama yang digelar Polres Aceh Timur bersama insan pers, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta anak yatim piatu, Selasa (10/03/2025) petang.   Kegiatan yang berlangsung di Aula Bhara Daksa tersebut dihadiri langsung Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K., Wakapolres Kompol Abdul Muin, S.H.,M.M., serta Ketua Bhayangkari Cabang Aceh Timur Ny. Zilka Irwan Kurniadi bersama para pengurus.   Selain itu, hadir pula para pejabat utama dan perwira staf Polres Aceh Timur, para kapolsek jajaran, tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan Mapolres Aceh Timur, serta para ketua organisasi masyarakat, LSM, organisasi wartawan, dan mahasiswa di Kabupaten Aceh Timur.   Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Bamin Satbinmas Polres Aceh Timur Bripda Muhammada Ariski yang menambah kekhidmatan suasana Ramadhan.   Selanjutnya Kapolres Aceh Timur menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan sinergi antara Kepolisian dengan seluruh elemen masyarakat.   Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengapresiasi peran insan pers, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi yang selama ini turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Aceh Timur. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiyah dan doa yang disampaikan oleh Tgk. Sulaiman. Menjelang waktu berbuka, Kapolres Aceh Timur didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Aceh Timur menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu di lingkungan Mapolres Aceh Timur.   Dengan kegiatan ini, Polres Aceh Timur berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial, terutama kepada anak-anak yatim piatu, sebagai bagian dari semangat berbagi di bulan Ramadhan.   Menariknya, di tengah kegiatan itu Kapolres Aceh Timur juga menerima penghargaan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Aceh Timur. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Polres Aceh Timur dalam penanganan bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah hukum Polres Aceh Timur. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua HMI Cabang Aceh Timur, Afrizal, sebagai bentuk apresiasi atas respons cepat dan keterlibatan Polres Aceh Timur dan jajarannya dalam membantu masyarakat terdampak bencana.   Melalui kegiatan ini, Polres Aceh Timur berharap dapat terus memperkuat hubungan kemitraan dengan masyarakat serta berbagai elemen daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Aceh Timur. hsb

  Bersuarakyat.online – Labuhanbatu 10 Maret 2026 Pengadilan negeri Rantauprapat Akan Memutus Putusan GUGATAN Menantu perempuan Terhadap Mertua bernama Tuimen warga Aek kulim desa Mandalasena kecamatan Silangkitang, Kab Labusel Dengan No Perkara 179/Pdt.G/2025/PN.RAP. Rabu (11/03/2026). Proses menunggu putusan adalah masa krusial sebelum ada ketetapan hukum tetap Menunggu putusan pengadilan adalah tahap akhir persidangan di mana majelis hakim bermusyawarah setelah kesimpulan para pihak diserahkan. Putusan dapat berupa pidana, bebas, atau lepas dari tuntutan. Pihak berperkara menunggu pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan salinan putusan biasanya diserahkan maksimal 14 hari kerja setelah diucapkan. Kepada media tuimen mertua yang di gugat menantunya mengatakan Menunggu putusan pengadilan adalah momen pilu yang penuh kecemasan, di mana nasib hidup seseorang digantungkan pada palu hakim. Kisah sedih sering melibatkan air mata keluarga, harapan semu akan kebebasan, dan kekecewaan saat vonis tidak sesuai harapan, seperti kasus berat yang tetap menjerat meskipun terdakwa masih muda dalam lanjutan sidang. Beriman Panjaitan kuasa hukum Tuimen mengatakan Putusan hakim saya harapkan tidak hanya sekadar formalitas hukum, tetapi mampu menghadirkan keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hakim dituntut peka terhadap nilai-nilai sosial dan moral yang berkembang, bukan sekadar menjadi “terompet undang-undang”, guna menghindari putusan yang kontraproduktif dan menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan. Semua tahapan sudah dilalui mulai dari mediasi hingga Keterangan saksi di ruang sidang, semua fakta sudah di ungkap saksi yang dihadirkan pihak tergugat dengan menyangkal semua dalil gugatan penggugat, karena semua yang ada dalam gugatan tidak benar, seperti Kuitansi yang menjadi dalil Gugatan, sebagai tergugat tidak pernah menggadaikan tanah saya dan tidak pernah menerima uang sepeserpun dari dari pihak penggugat. Kesimpulan kami dari pihak tergugat dari semua proses pembuktian, saksi sampai Pemeriksan Setempat, berkesimpulan bahwa penggugat mengada ada, dan tidak benar tergugat menggadaikan tanahnya karna masih dalam penguasaannya dan sertifikat tidak pernah dipegang penggugat dan kwitansi yg diajukan penggugat diduga palsu. Mohon kepada majelis utk memutus sesuai dgn bukti bukti yg kita ajukan utk mendapat kepastian hukum buat saya orang tua yg suda lansia itu, semakin memiliki keyakinan yang semakin kuat dalam menilai bukti bukti dan fakta yang sudah di munculkan dalam semua persidangan, tutup Tuimen. Tuimin Selaku pihak Tergugat menyerahkan dokumen tertulis berisi rangkuman hasil persidangan (dalil, jawaban, dan bukti) untuk meyakinkan hakim yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim. Red

Bersuarakyat.online Asahan Sumatera Utara Selasa 9 maret 2026 — Perkembangan baru muncul dalam kasus dugaan penganiayaan secara beramai-ramai yang terjadi di areal perkebunan eks HGU PT BSP Asahan Unit Kuala Piasa Estate, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Setelah sempat menuai sorotan publik dan viral di berbagai media sosial, pihak kepolisian akhirnya mulai memeriksa saksi-saksi yang mengetahui langsung peristiwa tersebut. Pada hari ini, dua orang saksi yakni M.M dan B.M diketahui telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Pemeriksaan saksi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan yang dialami oleh dua warga masyarakat, Ali Murdhani dan Muhammad Ramadhan, yang sebelumnya menjadi korban dalam peristiwa yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak aksi kekerasan yang diduga dilakukan secara beramai-ramai oleh sejumlah orang terhadap kedua korban di lokasi kejadian. Secara hukum, peristiwa tersebut diduga kuat memenuhi unsur tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 262, yang merupakan pembaruan dari Pasal 170 KUHP, dan penerapannya telah diselaraskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Meski saksi-saksi kini telah diperiksa, sejumlah pihak menilai penanganan perkara tersebut sebelumnya terkesan lamban dan menimbulkan pertanyaan publik mengenai keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus tersebut. “Jika saksi sudah diperiksa, korban sudah jelas, dan bukti video sudah beredar luas, maka tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk menunda penetapan tersangka. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan perkara oleh aparat penyidik dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan etik. Menurutnya, apabila terdapat dugaan ketidakprofesionalan dalam proses penyidikan, masyarakat memiliki hak untuk melaporkannya kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam) guna dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja penyidik. Selain itu, anggota kepolisian yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya juga dapat dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta sanksi pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. “Penegakan hukum tidak boleh lambat apalagi terkesan dibiarkan. Jika prosesnya berlarut-larut tanpa kepastian hukum, masyarakat tentu berhak mempertanyakan profesionalitas aparat penegak hukum,” tegasnya. Kasus ini juga dinilai memiliki potensi memicu ketegangan sosial apabila tidak ditangani secara cepat, profesional, dan transparan, mengingat lokasi kejadian berada di wilayah yang selama ini dikenal memiliki dinamika konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan. Karena itu, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat segera mengungkap identitas para pelaku dan menetapkan tersangka, guna memastikan keadilan bagi para korban serta menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Asahan maupun manajemen PT BSP Asahan belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.   Tim/Red