Bersuarakyat.online LABUHANBATU — Persoalan ketimpangan pembangunan di kawasan pesisir Kabupaten Labuhanbatu kembali menjadi sorotan. Infrastruktur yang dinilai belum memadai, sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi nelayan, hingga tingginya biaya distribusi kebutuhan pokok masih membayangi kehidupan masyarakat di Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, dan Panai Hulu. Kondisi tersebut mencuat saat Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Partai NasDem, HT Milwan, melaksanakan Reses III Tahun Sidang II 2025/2026 di sejumlah wilayah pesisir Labuhanbatu, Selasa (26/5/2026). Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai telah berlangsung cukup lama tanpa penanganan maksimal dari pemerintah. Salah satu keluhan utama warga berkaitan dengan kondisi Jembatan Sei Rakyat di atas Sungai Berumun. Jembatan sepanjang sekitar 255 meter tersebut merupakan jalur penghubung penting antara Panai Tengah, Panai Hulu, Panai Hilir hingga akses menuju Panipahan, Provinsi Riau. Setiap hari, jembatan itu dilalui kendaraan pengangkut hasil perkebunan, hasil tangkapan laut, sembako, serta aktivitas masyarakat pesisir. Warga menilai kondisi pondasi jembatan membutuhkan perhatian serius untuk mencegah terganggunya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Tokoh pemuda Labuhanbatu, Tengku Muhammad Arif Akbar, mengatakan Jembatan Sei Rakyat memiliki peran vital bagi perekonomian masyarakat pesisir. “Jika akses ini terganggu, distribusi hasil laut dan kebutuhan pokok ikut terdampak. Aktivitas ekonomi masyarakat pesisir bisa lumpuh,” ujarnya. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan penguatan pondasi jembatan serta memperhatikan pembangunan akses transportasi tambahan. Selain infrastruktur, warga juga mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi untuk kebutuhan melaut. Menurut warga, keterbatasan distribusi BBM resmi membuat nelayan harus membeli bahan bakar dengan harga lebih tinggi. “Biaya operasional nelayan semakin besar karena solar subsidi sulit diperoleh,” kata Arif. Ia berharap pemerintah dapat membuka akses pangkalan BBM khusus nelayan di kawasan pesisir agar distribusi bahan bakar lebih tepat sasaran. Keluhan serupa disampaikan tokoh masyarakat pesisir, H. Sugimanto. Menurutnya, pembangunan kawasan pesisir selama ini belum berjalan merata dibandingkan wilayah lain di Labuhanbatu. “Wilayah pesisir jangan hanya diperhatikan saat momentum politik. Masyarakat membutuhkan pembangunan yang nyata,” ujarnya. Sugimanto mengatakan sejumlah desa di kawasan pesisir masih menghadapi persoalan jalan rusak, terbatasnya layanan kesehatan, serta mahalnya biaya distribusi akibat buruknya akses transportasi. Sementara itu, staf pendamping reses, Alhadi, menyebutkan kegiatan reses yang berlangsung sejak 17 hingga 26 Mei 2026 memang difokuskan ke daerah terpencil guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. “Seluruh aspirasi masyarakat dicatat untuk diperjuangkan di tingkat provinsi,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, HT Milwan menyampaikan bahwa perbaikan ruas jalan dari Simpang Ajamu menuju Aek Nabara akan dilakukan secara bertahap sesuai rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Tahun ini direncanakan perbaikan sepanjang 10 kilometer dimulai dari Simpang Ajamu, kemudian dilanjutkan tahap berikutnya sepanjang 16 kilometer,” ujarnya. Ia juga menyatakan berbagai aspirasi masyarakat pesisir akan disampaikan melalui Fraksi NasDem di DPRD Kabupaten Labuhanbatu maupun DPRD Sumatera Utara. “Kami akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat pesisir dapat menjadi perhatian pemerintah,” kata Milwan. Pantauan di lapangan, kehadiran HT Milwan mendapat sambutan dari masyarakat pesisir yang berharap persoalan infrastruktur, ekonomi nelayan, dan kebutuhan dasar di wilayah mereka dapat segera ditindaklanjuti pemerintah. (Red)