29 Mei 2026

Bersuarakyat.online Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali menorehkan sejarah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Sumatera Utara yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi bergengsi tersebut diraih atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dan semakin mengukuhkan posisi Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai daerah dengan konsistensi tata kelola keuangan terbaik di Sumatera Utara. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang bersama Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ari Winata, didampingi Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, S.STP., M.AP., di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jumat (29/5/2026). Capaian WTP ke-13 secara beruntun ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, disiplin, dan profesional dari tahun ke tahun. Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang menyampaikan opini WTP diberikan berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan daerah. BPK RI Perwakilan Sumatera Utara juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama proses pemeriksaan berlangsung sehingga seluruh tahapan dapat berjalan baik dan lancar Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja keras yang terus terjaga hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan mampu mempertahankan WTP selama tiga belas tahun berturut-turut. “Alhamdulillah, capaian ini menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Labuhanbatu Selatan. WTP ke-13 bukan sekadar prestasi administratif, tetapi bukti konsistensi dan komitmen kami dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Bupati. Menurut Bupati, keberhasilan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan demi mendorong pembangunan daerah yang semakin maju dan dipercaya masyarakat. Pada kesempatan yang sama, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara juga menyerahkan LHP kepada sejumlah pemerintah daerah lain di Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, serta Kota Pematangsiantar.

Bersuarakyat.online | Medan – Polemik penggunaan area Stadion Teladan Medan oleh komunitas lari kembali mencuat. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, aktivitas lari yang viral di media sosial itu tidak pernah mendapat izin maupun koordinasi resmi dari Pemerintah Kota Medan. Rico menyampaikan hal tersebut kepada wartawan, Jumat 29 Mei 2026. Ia menyayangkan insiden itu terjadi di tengah proses penyelesaian dan perawatan intensif stadion menjelang bergulirnya turnamen Piala AFF U-19 2026. “Kami menyayangkan kenapa hal itu bisa terjadi. Kami paham masyarakat pasti punya euforia melihat kondisi Stadion Teladan yang sekarang sudah jauh lebih baik. Tapi sebaiknya ada koordinasi dulu dengan Pemko Medan sebelum masuk ke area lapangan,” ujar Rico. Menurut Wali Kota, hingga saat ini Pemko Medan belum mengeluarkan izin penggunaan Stadion Teladan kepada komunitas mana pun, termasuk untuk kegiatan olahraga. Stadion tersebut masih berstatus ditutup untuk umum karena masih dalam tahap finalisasi fasilitas dan pemeliharaan rumput lapangan. Pernyataan Rico sekaligus menjawab polemik yang muncul setelah sebuah video viral. Dalam video yang kemudian dihapus itu, terlihat sejumlah pelari beraktivitas di lintasan dan area lapangan Stadion Teladan. Pengunggah video bahkan menuliskan mereka merasa terhormat menjadi komunitas pertama yang menjajal atmosfer stadion sebelum turnamen AFF U-19 dimulai. Video tersebut memicu beragam reaksi warganet. Banyak yang mengapresiasi kondisi baru stadion, namun tak sedikit pula yang mengkritik karena masuk tanpa izin. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bahkan ikut menanggapi di media sosial dengan komentar singkat, “Wow, ampun sekali lihatnya”. Rico menjelaskan, Stadion Teladan memang sengaja dijaga ketat dan belum dibuka untuk aktivitas masyarakat umum. Langkah itu dilakukan agar kondisi lapangan, lintasan atletik, dan infrastruktur penunjang lainnya tetap terjaga menjelang perhelatan internasional U-19 AFF 2026. “Kalau sekarang sudah digunakan bebas, nanti rumputnya rusak, lintasan atletiknya terganggu. Padahal target kita stadion ini siap dipakai atlet nasional dan internasional dengan standar yang baik,” katanya. Saat ini, Pemko Medan mengaku tengah menelusuri bagaimana komunitas tersebut bisa masuk ke area stadion. Pihak pengelola akan mengevaluasi sistem penjagaan dan prosedur akses agar kejadian serupa tidak terulang. Rico berharap masyarakat menahan diri dan bersabar. Ia memastikan, setelah seluruh tahapan renovasi selesai dan stadion resmi dibuka, warga Medan akan memiliki ruang olahraga representatif yang bisa digunakan bersama sesuai aturan. “Stadion ini milik warga Medan. Tapi mari kita jaga bersama. Ada waktunya nanti semua bisa merasakan langsung, tapi harus sesuai prosedur dan koordinasi dengan Pemko,” tutupnya. Stadion Teladan Medan memang tengah menjadi sorotan publik sejak proses renovasi besar-besaran dimulai. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan fasilitas berstandar FIFA, stadion ini diproyeksikan menjadi salah satu venue penting untuk turnamen AFF U-19 2026 dan agenda olahraga lain ke depan. #slh/Red