September 2026

  MEDAN – Bersuarakyat.online, DPC PERADI Pergerakan Labuhanbatu Raya bersama tiga DPC PERADI Pergerakan lainnya di Sumatera Utara turut menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2026 yang resmi dibuka, Sabtu (12/9/2026), secara daring melalui Zoom Meeting. PKPA 2026 diselenggarakan bersama DPC PERADI Pergerakan Kota Medan selaku pemrakarsa, DPC Deliserdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi (DESTI), DPC Binjai, serta DPC Labuhanbatu Raya, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. DPC PERADI Pergerakan Labuhanbatu Raya mengirimkan sejumlah peserta untuk mengikuti pendidikan yang berlangsung tujuh kali pertemuan, setiap Jumat dan Sabtu, mulai 12 September hingga 3 Oktober 2026, dengan 18 materi sesuai kurikulum PKPA. Ketua DPC PERADI Pergerakan Labuhanbatu Raya, Beriman Panjaitan, S.H., M.H., memberikan semangat kepada para peserta dari Labuhanbatu Raya agar mengikuti seluruh rangkaian pendidikan secara disiplin hingga selesai. “Saya berharap peserta dari Labuhanbatu Raya mengikuti seluruh jadwal PKPA dengan sungguh-sungguh. Jangan lewatkan materi yang diberikan karena ini menjadi bekal penting untuk mempersiapkan diri memasuki profesi advokat,” ujar Beriman. Pembukaan PKPA dilakukan Ketua Umum DPP PERADI Pergerakan, Hermawi F. Taslim, S.H. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya integritas dan menjaga marwah organisasi serta profesi advokat. “Kita tidak lahir dari perpecahan, tidak lahir dari sakit hati, tidak lahir dari sengketa antar anggota. Kita lahir untuk memberikan sesuatu yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, khususnya bagi dunia advokat,” tegasnya. Sementara itu, Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H. Rektor Universitas HKBP Nommensen periode 2018–2023, menyampaikan bahwa PKPA bukan sekadar memenuhi persyaratan formal, tetapi juga menjadi wadah membentuk karakter, integritas dan profesionalisme calon advokat. Usai pembukaan, peserta langsung mengikuti materi Peran dan Fungsi Organisasi Advokat yang disampaikan Ketua DPC PERADI Pergerakan Kota Medan, Jonni Silitonga, S.H., M.H., serta materi Hukum Acara Pidana oleh Dr. Fri Hartono, S.H., M.H. Ketua DPC PERADI Pergerakan Labuhanbatu Raya berharap seluruh peserta yang diutus dapat mengikuti PKPA dengan serius dan konsisten hingga selesai, sehingga mampu menjadi calon advokat yang kompeten, profesional dan berintegritas. (Redaksi)

    Medan – Bersuarakyat.online Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2026 yang diselenggarakan Panitia Bersama empat DPC PERADI Pergerakan se-Sumatera Utara resmi dibuka pada Sabtu, 12 September 2026, secara daring melalui Zoom Meeting Panitia Bersama empat DPC PERADI Pergerakan se-Sumatera Utara resmi dibuka pada Sabtu, 12 September 2026, secara daring melalui Zoom Meeting Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2026. Dalam agenda ini DPC Labuhanbatu Raya turut serta mengirim Utusan, PKPA dilaksanakan selama tujuh pertemuan yang digelar setiap hari Jumat dan Sabtu, mulai 12 September sampai dengan 3 Oktober 2026, dengan delapan belas materi sesuai kurikulum PKPA, dan diikuti oleh peserta dari berbagai daerah.     Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan bersama DPC PERADI Pergerakan Kota Medan selaku pemrakarsa, bersama DPC Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi (DESTI), DPC Binjai, dan DPC Labuhanbatu Raya, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen sebagai perguruan tinggi mitra. Pembukaan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PERADI Pergerakan, Hermawi F. Taslim, S.H. Jalannya acara dipandu oleh Sekretaris Panitia PKPA 2026, Syarifah Raini Pasaribu, S.H., selaku moderator. Sabtu (12/9/2026)   Ketua Panitia PKPA 2026, Novel Suhendri, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kebersamaan empat DPC dalam satu wadah penyelenggaraan merupakan wujud nyata semangat kolektif dan soliditas PERADI Pergerakan di Sumatera Utara. Dalam sambutan Ketua Umum DPP PERADI Pergerakan, Hermawi F. Taslim, S.H., menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPC PERADI Pergerakan Kota Medan, Jonni Silitonga, S.H., M.H., beserta tiga Ketua DPC lainnya atas terselenggaranya agenda PKPA ini.   Ketua Umum menegaskan bahwa PERADI Pergerakan merupakan satu dari sekian puluh organisasi advokat yang ada, namun memiliki jati diri yang khas.   “Kita tidak lahir dari perpecahan, tidak lahir dari sakit hati, tidak lahir dari sengketa antar anggota. Kita lahir untuk memberikan sesuatu yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, khususnya bagi dunia advokat,” ujarnya.   Ketua Umum menekankan bahwa advokat yang tergabung di PERADI Pergerakan dikenal dengan integritas moralnya. Sebagai bentuk komitmen menjaga integritas itu, ia mengungkapkan bahwa melalui rapat pleno, DPP baru saja mengambil keputusan mendiskualifikasi seorang calon peserta karena yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana.       “Hal itu kami lakukan dengan berat hati, tetapi harus kami tempuh demi menjaga marwah dan integritas organisasi,” tegasnya.   Mewakili Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, sambutan disampaikan oleh Rektor Universitas HKBP Nommensen periode 2018–2023, Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H. Ia mengucapkan terima kasih kepada PERADI Pergerakan yang telah bermitra dengan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Menurutnya, PKPA bukan sekadar pemenuhan syarat formal, melainkan wadah yang menuntun terbentuknya karakter, integritas, dan profesionalisme calon advokat agar kelak menjadi penegak hukum yang baik.   Sambutan Rektor Universitas HKBP Nommensen periode 2018–2023, Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H   “Teori-teori yang Bapak dan Ibu peroleh di bangku kuliah akan diintegrasikan dengan realitas yang ada dalam dunia praktik,” ujarnya, seraya berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik.   Acara pembukaan juga diwarnai penyampaian motivasi kepada para peserta oleh dua Wakil Ketua Umum DPP PERADI Pergerakan, M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., dan M.R. Banuara Sianipar, S.H., M.H., M.M. Keduanya mendorong para peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dengan sungguh-sungguh sebagai bekal menapaki profesi advokat.       Narasumber Hukum Acara Pidana Dr. Fri Hartono, SH., MH   Seusai seremoni pembukaan, PKPA dilanjutkan dengan materi pertama, “Peran dan Fungsi Organisasi Advokat”, yang dibawakan oleh Ketua DPC PERADI Pergerakan Kota Medan Jonni Silitonga, SH,. MH dan Materi “Hukum Acara Pidana” oleh Dr. Fri Hartono, SH., MH pada sesi siang.   Red

Bersuarakyat.online PALUTA- Keluarga korban dugaan kekerasan di MTsN 2 Sigama, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, kembali menyuarakan tuntutan keadilan. Kasus ini menyeret terdakwa *Mustopa Husein Siregar*, oknum Guru PPPK Penuh Waktu di sekolah tersebut. Peristiwa yang menimpa korban *Rafly Purbatua Siregar*, siswa kelas 8, terjadi pada *13 Oktober 2025* di lingkungan sekolah. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lebam pada bagian mata dan sampai saat ini penglihatan masih rabun, pungkas orang tua Rafly Dalam perkembangan sidang, keluarga korban juga menyampaikan sejumlah tudingan baru. 1. Dugaan Perintah Mencuri : Pihak keluarga menyebut ada oknum guru atas nama *”Nanga”* yang diduga disuruh oleh Kepala Sekolah MTsN 2 Sigama Kecamatan Padang Bolak, Kab Paluta *Yudi Tama* untuk mengambil bunga dan tanah dari depan rumah korban. 2. Dugaan Keterangan Palsu: Keluarga korban menduga Kepala Sekolah memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta saat menjadi saksi di persidangan. Menurut versi keluarga, saksi menyebut terdakwa melempar penghapus dan duduk di atas meja, lalu di dalam laci meja terdapat Al Qur’an, lalu mustopa tidak membenarkan, terdakwa memberikan penjelasan kepada Kepala Sekolah MTSN 2 sigama Yudi Tama, terdakwa hanya melemparkan tempat spidol dan meninju dengan kepalan tinju dan terus meninju 2 kali lagi di punggung siswa tersebut. 3. Pihak orang tua korban mengaku sebelumnya, sudah ada kesepakatan damai dengan terdakwa, namun kesepakatan tersebut tidak ditepati lalu Mustopa Husein ingkar janji. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Proses hukum sudah berjalan hampir setahun. Kami berharap JPU dan Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi di dunia pendidikan,” ujar perwakilan keluarga korban. Hingga rilis ini diturunkan, pihak MTsN 2 Sigama, Kepala Sekolah Yudi, dan terdakwa belum dapat dimintai keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. Kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Cabang Gunung Tua dan disangkakan melanggar *UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* dan *KUHP Pasal 351 tentang Penganiayaan*. Pihak keluarga berharap Kementerian Agama Kabupaten Paluta dan Dinas Pendidikan juga melakukan evaluasi internal terhadap manajemen sekolah.   Harahap Kuro-Kuro.

Bersuarakyat.online LABUHANBATU – Penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap Nawawi di wilayah hukum Polres Labuhanbatu menjadi perhatian. Hampir empat bulan sejak laporan polisi dibuat, perkara tersebut disebut telah memasuki tahap penyidikan dan dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga Jumat (11/9/2026) belum dilakukan penahanan. Perkara tersebut dilaporkan Nawawi ke Polres Labuhanbatu dengan **Laporan Polisi Nomor LP/B/752/V/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT**, tertanggal 23 Mei 2026. Berdasarkan keterangan yang diterima pihak korban dari penyidik Beni Galingging, proses perkara telah naik ke tahap penyidikan dan penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Namun, pihak korban mempertanyakan mengapa sampai saat ini kedua tersangka belum dilakukan penahanan. Nawawi mengaku akibat peristiwa tersebut dirinya mengalami luka dan selama kurang lebih satu bulan tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Saya berharap perkara ini segera mendapat kepastian hukum. Saya mengalami luka akibat kejadian tersebut dan hampir satu bulan tidak dapat beraktivitas. Yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai sekarang tersangka belum ditahan?”** ujar Nawawi. Nawawi juga mengaku kecewa dan mempertanyakan apakah kondisi ekonominya sebagai korban menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses perkara berjalan lambat. Apa karena saya tidak punya uang sehingga penanganan perkara ini begitu lambat? Para pelaku sampai sekarang belum ditahan,”** ungkapnya. Menanggapi persoalan tersebut, Kuasa Hukum Nawawi, **Beriman Panjaitan, S.H., M.H.**, menyatakan pihaknya menghormati kewenangan penyidik dalam menangani perkara tersebut. Namun, menurutnya, korban berhak mendapatkan kepastian hukum dan informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan yang telah dibuatnya. Kami menghormati proses penyidikan dan kewenangan penyidik. Tetapi korban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Hampir empat bulan perkara berjalan dan sudah ada dua tersangka, sehingga kami meminta penyidik memberikan penjelasan mengenai perkembangan serta langkah hukum selanjutnya,”** tegas Beriman. Beriman menambahkan, apabila dalam waktu dekat tidak terdapat perkembangan yang jelas, pihaknya akan menggunakan mekanisme pengawasan internal Polri untuk meminta pemeriksaan terhadap proses penanganan perkara tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan yang jelas, kami akan menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Kapolda Sumut, Propam Polda Sumut, Irwasda Polda Sumut maupun Propam Mabes Polri. Ini bukan untuk mengintervensi penyidikan, tetapi untuk memastikan proses hukum berjalan profesional, objektif dan transparan,”** ujarnya. Menurut Beriman, persoalan utama bukan semata-mata mengenai apakah tersangka harus ditahan atau tidak, melainkan adanya kepastian bahwa perkara yang telah memasuki tahap penyidikan benar-benar ditangani sesuai ketentuan hukum. “Penahanan memang merupakan kewenangan penyidik dan tidak otomatis dilakukan hanya karena seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kalau penahanan tidak dilakukan, tentu harus ada pertimbangan hukum yang jelas. Korban berhak mengetahui bagaimana proses perkara ini berjalan,”** jelasnya. Dalam rangkaian peristiwa yang dilaporkan tersebut, korban menyebut dirinya bersama sejumlah pekerja berada di lokasi perkebunan ketika terjadi persoalan dengan seseorang berinisial **TS alias Hercules**. Menurut keterangan korban, setelah terjadi persoalan tersebut, TS kemudian memanggil sejumlah orang lainnya. Setelah beberapa orang datang, korban menduga terjadi tindakan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan dirinya mengalami luka. Korban menyebut terdapat sekitar empat orang yang dikenali olehnya maupun para saksi. Persoalan lain yang turut disebut dalam rangkaian kejadian tersebut adalah dugaan pengambilan buah kelapa sawit di lahan perkebunan yang disebut dikelola Grup Drs. Robert Aritonang. Namun, dugaan tersebut merupakan perkara tersendiri yang harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku. Sementara itu, sejumlah masyarakat yang mengikuti perkembangan perkara tersebut turut mempertanyakan belum dilakukannya penahanan terhadap tersangka. Salah seorang warga berinisial **AS** membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman pribadinya ketika pernah terlibat dalam perkelahian. Saya pernah terlibat perkelahian dan lawan saya mengalami luka di bagian bibir. Dalam waktu dua hari saya dijemput polisi dan setelah diperiksa saya ditahan. Karena itu saya mempertanyakan mengapa dalam perkara ini, yang menurut korban mengakibatkan luka dan harus menjalani perawatan, tersangkanya belum ditahan,”** kata AS. Meski demikian, pernyataan warga tersebut merupakan pendapat pribadi dan tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa penyidik telah melakukan pelanggaran atau keberpihakan. Ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses penyidikan merupakan kewenangan institusi pengawasan Polri untuk memeriksa dan menilainya berdasarkan fakta serta bukti. Dari perspektif hukum pidana, dugaan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai fakta yang terungkap dalam penyidikan. Apabila dilakukan secara bersama-sama, penerapan ketentuan mengenai penyertaan maupun bentuk kekerasan bersama harus disesuaikan dengan konstruksi perkara dan alat bukti yang diperoleh penyidik. Karena itu, pihak korban melalui kuasa hukumnya meminta Polres Labuhanbatu mempercepat penanganan perkara dan memberikan kepastian mengenai tahapan penyidikan, status para tersangka serta langkah hukum selanjutnya. Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap memberikan ruang hak jawab kepada Kapolres Labuhanbatu, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, penyidik maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai perkembangan perkara tersebut. #Tim/Red