September 2026

Bersuarakyat.online ACEH TIMUR —ketua APPI Soroti terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Aceh Timur Peusada Kabupaten Aceh Timur kembali mencuat. Masa kepemimpinan Direktur Utama yang disebut telah berlangsung hingga tiga periode dinilai perlu dievaluasi secara terbuka, terutama menyangkut kondisi perusahaan, pelayanan air bersih, utang, serta progres pengelolaan perusahaan. Sorotan tersebut disampaikan hasbi ketua APPI kepada media, Minggu (13/9/2026). Ia mempertanyakan bagaimana kondisi PDAM Peusada setelah pimpinan yang sama dipercaya memimpin hingga tiga periode. “Sudah tiga periode menjabat Dirut PDAM Peusada, tetapi yang terlihat justru persoalan alat, utang, belum ada penghasilan yang jelas, progres tidak berjalan, bahkan pelayanan air masih macet. Ini harus dipertanyakan secara serius,” ujar hasbi Menurut Sebi, persoalan tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai masalah biasa. Jika benar kondisi perusahaan masih dibebani utang dan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal, maka pemerintah daerah dan pihak terkait harus membuka kondisi sebenarnya kepada publik. “Jangan hanya bicara jabatan dan masa jabatan. Masyarakat berhak tahu bagaimana kondisi keuangan PDAM, berapa utangnya, bagaimana pendapatannya, apa progresnya dan kenapa pelayanan air masih bermasalah,” tegasnya. Lebih tajam lagi, Sebi menyinggung adanya laporan .yang pernah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Timur terkait dugaan persoalan di tubuh PDAM Peusada. Ia mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut laporan tersebut hingga kini. “Laporan yang dulu pernah dilaporkan ke Kejaksaan Aceh Timur sampai sekarang belum ada informasi yang jelas mengenai tindak lanjutnya. Entah sampai di mana prosesnya, publik juga tidak tahu,” katanya. Sebi bahkan menyindir kondisi tersebut dengan mempertanyakan apakah Direktur Utama PDAM Peusada seolah-olah memiliki posisi yang membuatnya sulit disentuh oleh proses hukum. “Sepertinya Dirut PDAM Peusada kebal hukum di Aceh Timur. Ini tentu sebuah pertanyaan, bukan berarti kita memvonis seseorang. Kalau memang ada laporan, seharusnya ada kejelasan apakah ditindaklanjuti atau dihentikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang sebelumnya menggerakkan massa untuk melakukan aksi terkait persoalan PDAM Peusada. Namun, menurutnya, apabila aksi dan laporan tersebut pernah terjadi, jangan sampai persoalannya kemudian hilang tanpa kejelasan. “Entah siapa yang saat itu menggerakkan massa untuk aksi, tetapi sampai sekarang kasus itu seperti tertelan bumi. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya karena tidak pernah mendapatkan penjelasan,” ucap Sebi. Sebi meminta Bupati Aceh Timur dan DPRK Aceh Timur tidak menutup mata terhadap kondisi PDAM Peusada. Menurutnya, evaluasi terhadap perusahaan daerah harus dilakukan secara objektif, termasuk membuka laporan keuangan, capaian kinerja, kondisi aset, utang, pendapatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Kalau memang kinerjanya bagus, silakan buka datanya kepada publik. Kalau ada persoalan, ya harus diperbaiki. Jangan sampai jabatan berlangsung tiga periode, tetapi masalah yang sama terus berulang dan masyarakat yang menjadi korban,” pungkasnya. #Hsb

Bersuarakyat.online PADANG LAWAS UTARA – Udara bebas akhirnya kembali dihirup oleh Rahmad Aroma Hasibuan alias Ustad Aroma (29). Mantan guru honorer di Pondok Pesantren Thoiyiban Islamiyah, Padang Lawas Utara, itu resmi melangkah keluar dari tahanan pada Minggu, 13 September 2026. ​Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: Sp. Keluar.Han/35/IX/2026/Satreskrim yang diterbitkan Polres Tapanuli Selatan, Rahmad dikeluarkan karena masa penahanannya selama 120 hari telah berakhir demi hukum dan tidak dapat diperpanjang lagi. Namun, alih-alih bergegas pulang untuk merayakan kebebasannya dalam diam, Rahmad justru memilih berdiri tegap. Setelah keluar dari Lapas Kelas III Gunungtua, ia membacakan sebuah surat perlawanan yang telah ia tulis dengan tangannya sendiri dari balik jeruji besi. ​“Izinkan saya membacakan sebuah surat yang saya sudah susun kata-katanya pada saat saya masih di lapas,” ucap Rahmad mengawali pernyataannya dengan nada bergetar namun tegas kepada awak media di depan Lapas Kelas III Gunungtua, Minggu (13/9/2026). ​Dalam surat terbukanya, Rahmad langsung menujukan pesannya kepada para petinggi negeri, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan letak keadilan bagi rakyat kecil yang merasa ditindas oleh relasi kuasa oknum aparat dan pihak yayasan. ​“Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Tolong, Pak. Mengapa Bapak begitu tega mengabaikan permohonan dari rakyatmu yang diduga dikriminalisasi dan ditindas oleh oknum aparat penegak hukum dan pihak yayasan tempat saya bekerja? Apakah benar, Pak, hukum di negeri ini sangat tajam ke bawah dan tumpul ke atas?” gugatnya lirih. ​Tak hanya kepada Presiden, Rahmad juga menaruh harapan besar kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea agar bersedia memberikan pendampingan hukum. ​“Horas, Bang Hotman Paris. Saya sangat berharap tim Hotman Paris berkenan mendampingi dan menangani perkara yang terjadi terhadap saya. Mengingat begitu banyak hak-hak kemerdekaan saya diduga dirampas oleh oknum aparat penegak hukum, diduga mendapatkan perlakuan kekerasan dan intimidasi,” lanjut Rahmad. ​Kasus yang menjerat Rahmad bermula dari laporan pihak yayasan pada 3 Februari 2026 yang menuduhnya mencabuli 11 orang santri. Laporan itu, menurut Rahmad, dilayangkan sehari setelah ia melaporkan pihak yayasan ke polisi atas dugaan penyekapan dan penganiayaan saat ia menagih gaji honornya yang menunggak 4 bulan. ​Di hadapan publik, ia menepis habis stigma predator anak yang disematkan kepadanya. Ia berani bersumpah bahwa tuduhan asusila itu adalah rekayasa keji. ​“Untuk kalian yang saya sangat hormati, teman-teman media, jurnalis, wartawan, netizen, influencer, dan sahabat-sahabatku… Dengan tegas dan lantang saya katakan, saya tidak pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan kepada saya. Saya bukan pelaku cabul!“ tegas Rahmad. ​“Saya dididik dan dibesarkan oleh orang tua dan keluarga baik-baik yang taat kepada perintah agama. Bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang hina dan dilarang oleh agama?” imbuhnya mengutuk keras tuduhan tersebut. ​Lebih jauh, Rahmad membongkar dugaan skenario hitam di balik kasus ini. Ia menduga para wali murid dan santri berada di bawah tekanan pihak yayasan untuk memberikan kesaksian palsu. Hal ini diperkuat dengan nihilnya bukti fisik atas tuduhan pencabulan berat. ​“Ini semua adalah dugaan rekayasa dari pihak yayasan tempat saya bekerja yang begitu biadab… Salah satunya saya bisa sebutkan adalah hasil visum yang tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, yang di mana ada anak (korban) yang mengaku di BAP memberikan keterangan disodomi,” beber Rahmad membongkar kejanggalan dalam berkas perkaranya. ​Ia menuding, ancaman penahanan ijazah menjadi alat bagi yayasan untuk membungkam kebenaran. “Mereka diduga dipaksa oleh pihak yayasan untuk memberikan keterangan, sebab ijazah ditahan, kesinambungan status para murid yang tidak terjamin,” ungkapnya. Bahkan, ia menyebut masih ada santri yang diam-diam menghubunginya karena merasa bersalah atas rekayasa tersebut. ​Di akhir suratnya, Rahmad menegaskan kembali apa yang ia yakini sebagai motif utama dari kriminalisasi ini. Bukan soal asusila, melainkan ketakutan pihak yayasan karena Rahmad hendak membongkar praktik korupsi Dana PIP, proyek Makan Bergizi, dan Dana BOS di yayasan tersebut. ​Menutup tulisannya, Rahmad menyampaikan apresiasi sekaligus harapannya kepada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara. Ia memohon agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa intervensi. ​“Saya sangat berharap dan mengapresiasi… sejauh ini saya sangat yakin bahwasanya masih ada jaksa-jaksa yang adil dan jujur,” pungkasnya penuh harap. Menanggapi kasus ini, Kajari Paluta Muhammad Junaidi, S.H., M.H., diwakili Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Paluta, Erwin Napitupulu didampingi Kasubsi II Unit Intel menegaskan komitmen kejaksaan dalam penegakan hukum yang profesional. Erwin menegaskan bahwa institusi kejaksaan hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai filter keadilan. Ia menjamin tidak ada keberpihakan dalam penanganan perkara ini. ​“Sesuai peranan Jaksa sebagai Dominus Litis (pengendali perkara), kami tegaskan bahwa tidak ada keberpihakan dalam penanganan perkara,” tegas Erwin. ​Lebih lanjut, ia menjelaskan prinsip kehati-hatian kejaksaan dalam memproses hukum seseorang. “Seseorang yang dipersalahkan harus berorientasi pada asas kesalahan dalam meminta beban pertanggungjawaban pidana, yang secara ketat dikaitkan dengan alat bukti sesuai ketentuan yang berlaku dalam KUHAP,” jelasnya menutup wawancara. Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan Pondok Pesantren Thoiyiban Islamiyah belum memberikan pernyataan atau klarifikasi resmi terkait tudingan rekayasa kasus dan dugaan kriminalisasi yang disampaikan oleh Rahmad Aroma. #Harahap Kuro-kuro

Bersuarakyat.online PALUTA- Masyarakat Desa Jambu Tonang, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), mempertanyakan transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) di wilayah mereka, Pada Minggu : 13/09/2026. Salah seorang warga berinisial AH (32) mengaku bingung karena manfaat dari anggaran tersebut sangat jarang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Masyarakat mengaku terkejut saat mengetahui total Dana Desa Jambu Tonang yang dikucurkan sepanjang tahun 2023 hingga 2026 mencapai Rp.2.783.275.000 (sekitar Rp2,7 miliar). “Uang sebesar Rp2,7 miliar itu tidak pernah kami rasakan seutuhnya. Kami menduga Dana Desa tersebut lebih banyak masuk ke kantong pribadi oknum Kepala Desa,” ujar AH menyampaikan keluhannya. Selain total anggaran, masyarakat juga mempertanyakan realisasi penggunaan dana tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat anggaran pembangunan dan rehabilitasi jalan desa dari tahun 2023 hingga 2026 sebesar Rp.515.904.000. Namun, AH menyebutkan bahwa proyek perbaikan jalan tersebut sangat jarang dilakukan. Warga mencurigai adanya praktik penggelembungan dana (mark-up) pada sisa proyek rehabilitasi jalan yang ada. Kekecewaan warga tidak berhenti di situ. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jambu Tonang juga dinilai miris karena diduga tebang pilih dan mayoritas hanya diberikan kepada keluarga atau kerabat dekat oknum Kepala Desa. Masyarakat turut menyoroti buruknya keterbukaan informasi publik di desa tersebut. Hingga saat ini, warga mengaku tidak pernah melihat adanya poster atau baliho informasi mengenai ketetapan APBDes dipajang di depan kantor desa—sesuatu yang seharusnya wajib dilakukan agar warga mengetahui rincian DD dan ADD (Alokasi Dana Desa). Padahal, anggaran pembuatan media informasi tersebut telah dialokasikan sebesar Rp.30.550.000 sejak 2023 hingga 2026. Bahkan, warga mengaku sudah hampir 7 tahun keterbukaan informasi ini tidak pernah diwujudkan. Merespons kondisi tersebut, warga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, serta Camat Ujung Batu untuk segera turun ke lapangan. Lembaga terkait diharapkan dapat memeriksa kondisi riil masyarakat dan mengaudit tindakan oknum Kepala Desa yang dinilai menabrak hukum. Masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini, serta menindak tegas dan memproses hukum oknum Kepala Desa Jambu Tonang.   Harahap Kuro-Kuro.