Oktober 2026

Aceh Timur 16 Oktober 2026 Sumber Foto: Kiriman warga untuk acehinfo.id | Lokasi: Kabupaten Aceh Timur   FAKTA DI LAPANGAN Foto yang diterima menunjukkan air saluran irigasi persawahan berubah warna menjadi gelap dan mengandung lapisan minyak mengambang. Warga menduga pencemaran ini berasal dari aktivitas pengeboran minyak tanpa izin yang beroperasi di kawasan tersebut .   DAMPAK YANG TERJADI: – Air irigasi tercemar — tidak layak untuk mengairi sawah – Tanah rusak — limbah minyak membuat tanah keras dan tanaman tidak tumbuh subur – Kualitas air tanah terancam — berisiko bagi sumber air bersih warga – Hasil panen terancam — petani khawatir kerugian besar jika tidak segera ditangani   KONTEKS MASALAH Pengeboran minyak tradisional tanpa izin memang sudah lama menjadi masalah di Aceh Timur, terutama di kawasan Kecamatan Ranto Peureulak dan Darul Ihsan . Limbah minyak sering dibuang begitu saja tanpa pengolahan, meresap ke tanah dan masuk ke aliran air termasuk saluran irigasi sawah warga. DLHK Aceh Timur sebelumnya telah memperingatkan bahwa aktivitas tanpa izin berdampak buruk pada kualitas udara, tanah, dan sumber air . Namun warga melaporkan aktivitas serupa masih terus berlangsung di beberapa titik .   TUNTUTAN WARGA: 1. Pemerintah segera turun ke lokasi untuk memeriksa dan mengukur tingkat pencemaran 2. Penindakan tegas terhadap pengeboran ilegal yang mencemari lahan pertanian warga 3. Pemulihan lingkungan — membersihkan saluran irigasi dan tanah yang tercemar 4. Jaminan perlindungan terhadap lahan pertanian dari aktivitas yang merusak. “Sawah adalah sumber hidup kami. Kalau airnya berminyak, apa yang akan kami tanam? Siapa yang akan bertanggung jawab jika panen gagal?” — ungkap salah satu warga yang sawahnya terdampak.   Catatan: Informasi berdasarkan laporan warga dan dokumentasi yang diterima. Pemerintah daerah belum merilis hasil pemeriksaan resmi terkait lokasi spesifik pada foto ini. Apabila ada perkembangan selanjutnya, akan kami sampaikan.

BANDA ACEH, Bersuarakyat.online – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Nyak Li Maop, menyampaikan keprihatinan mendalam dan kecaman keras atas insiden kericuhan serta dugaan penganiayaan warga oleh oknum aparat TNI pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah, Laweung, Kabupaten Pidie. Tindakan represif tersebut dipicu oleh penurunan bendera Bulan Bintang yang dinilai telah merusak keharmonisan, kebebasan berbudaya, serta memicu trauma masa lalu masyarakat Aceh. Melihat kondisi yang kian memanas, Nyak Li Maop secara tegas meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengutus perwakilannya ke Aceh demi mengantisipasi dan mencegah terjadinya pertumpahan darah. Nyak Li Maop menilai, pendekatan militeristik yang ditunjukkan aparat dalam memicu insiden ini seolah mengungkit luka lama masyarakat Aceh pada masa Operasi Darurat Militer. Langkah tersebut dianggap merusak tatanan keharmonisan serta merampas kebebasan warga Aceh dalam menjalankan adat, budaya, dan warisan leluhurnya. “Kejadian ini sangat kita sayangkan. Pihak masyarakat sebelumnya telah membangun komunikasi dan bernegosiasi secara damai dengan pihak Koramil Laweung terkait keberadaan bendera tersebut. Namun, selang beberapa jam kemudian, oknum aparat justru mendatangi lokasi, menurunkan bendera secara sepihak, hingga memicu kericuhan dan pemukulan terhadap warga yang sedang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW,” ujar Nyak Li Maop. Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap warga sipil di dalam acara keagamaan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius dan wajib diproses secara hukum tanpa tebang pilih. Menagih Komitmen MoU Helsinki dan Peran Perwakilan Rakyat Lebih lanjut, Nyak Li Maop mengingatkan bahwa persoalan bendera Aceh memiliki landasan hukum dan historis yang kuat, salah satunya tertuang dalam poin-poin kesepakatan damai MoU Helsinki yang melahirkan Qanun Bendera Aceh. ” mengkritik pandangan sebagian oknum pejabat militer yang masih melabeli simbol tersebut sebagai gerakan separatis dengan pola-pola kekerasan lama. “Jika pihak pemerintah dan TNI menganggap bendera Bulan Bintang sebagai simbol separatis, lantas bagaimana posisi keberlanjutan perdamaian yang telah disepakati? Sejarah mencatat pengorbanan besar bangsa Aceh bagi berdiri dan tegaknya Republik ini, namun sangat menyayangkan pendekatan militeristik dan kekerasan masih saja diutamakan dalam menyelesaikan perselisihan pandangan,” tegas Nyak Li Maop. Ia menduga masih ada oknum-oknum di tubuh militer yang memelihara dendam serta kebencian masa lalu terhadap rakyat Aceh, sehingga kerap mengedepankan tindakan represif ketimbang dialog. Di akhir peryataannya, Nyak Li Maop mengetuk nurani para wakil rakyat di parlemen agar tidak tinggal diam melihat masyarakat Aceh diintimidasi Ia menegaskan kembali panggilannya kepada PBB dan lembaga internasional untuk memantau langsung situasi di Aceh agar kezaliman dan potensi pertumpahan darah dapat segera dihentikan. Kontak Media / Informasi Lebih Lanjut: Narahubung: Nyak Li Maop (Aktivis HAM Aceh) * Kategori: Siaran Pers / HAM / Sosial-Politik Aceh * Lokasi: Aceh.Indonesia

Bersuarakyat.online 13 Oktober 2026, Gampong Meunasah Leubok, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur Menyikapi pemberitaan yang beredar di media online beberapa hari terakhir terkait dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan dan data di Gampong Meunasah Leubok, Rico Sukmana selaku Operator SISKEDES Gampong Meunasah Leubok, bersama Keuchik Gampong Meunasah Leubok, menyampaikan bantahan dan klarifikasi resmi: “Apa yang disampaikan oleh oknum masyarakat yang tidak disebutkan namanya tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Selama ini, tugas dan pekerjaan yang saya lakukan selaku Operator SISKEDES Gampong Meunasah Leubok telah berjalan sesuai dengan prosedur, ketentuan yang berlaku, dan sistem yang ditetapkan pemerintah. Semua data dan laporan yang saya susun adalah berdasarkan dokumen dan bukti sah yang ada,” ujar Rico Sukmana. Keuchik Meunasah Leubok juga menegaskan “Pemerintah Gampong Meunasah Leubok menjamin seluruh penyaluran dan pelaporan anggaran telah dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Tuduhan yang disampaikan pihak tertentu yang tidak menyebutkan identitasnya tersebut tidak kami akui dan tidak terbukti kebenarannya.” Terkait dengan informasi mengenai Operator SIKS-NG di Gampong Meunasah Leubok, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, pihak pemerintah gampong juga mengonfirmasi bahwa Nur Hakiki tercatat sebagai operator yang sah dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pernyataannya, Rico Sukmana menegaskan beberapa hal ; Bekerja sesuai aturan: Seluruh input data, penyusunan laporan, dan penatausahaan keuangan dilakukan berdasarkan pedoman resmi dan sistem SISKEDES yang terintegrasi Berdasarkan dokumen sah: Setiap angka yang tercantum dalam laporan dilampiri dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan dapat diverifikasi Bukan wewenang tunggal: Pengelolaan keuangan gampong dilakukan secara berjenjang dan melibatkan pihak lain, bukan satu orang Siap diverifikasi: Jika ada yang meragukan, dokumen fisik tersedia di Kantor Gampong pada jam kerja untuk diverifikasi oleh pihak yang berwenang Keuchik Meunasah Leubok menyampaikan ; “Kami menghargai keinginan masyarakat untuk mengawasi pembangunan di gampong ini. Namun, informasi yang disampaikan haruslah akurat, bertanggung jawab, dan menyebutkan identitas secara jelas. Jika ada yang ingin menyampaikan keberatan, silakan datang secara resmi ke Kantor Gampong, sampaikan identitas, dan tunjukkan bukti yang dimiliki. Menyebarkan informasi tanpa menyebutkan nama dan tanpa menunjukkan bukti, itu bukan pengawasan — itu bisa merugikan pihak lain.” Rico Sukmana menegaskan tidak menutup diri dari pemeriksaan pihak berwenang ; “Saya tidak takut diperiksa, karena apa yang saya kerjakan sudah saya jalankan sesuai ketentuan. Silakan pihak berwenang datang, silakan periksa dokumennya. Jika ada yang kurang, kita perbaiki bersama. Tapi tolong, jangan menyebarkan informasi yang belum tentu benar di media tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada kami.” Pernyataan di atas adalah klarifikasi resmi dari pihak yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya. Media menayangkan pernyataan ini sebagai bagian dari prinsip jurnalistik berimbang — memberikan hak jawab kepada semua pihak yang terlibat. Publikasi tetap diharapkan bijaksana dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang. Prinsip praduga tak bersalah berlaku untuk semua pihak — baik pihak yang menyampaikan keluhan maupun pihak yang membantahnya. Kebenaran akan ditemukan jika semua pihak bersikap terbuka dan menghadirkan bukti secara bersama-sama di hadapan pihak yang berwenang. #Mengawal Kebenaran & Keadilan tem hsb