Sawah di Aceh Timur Diduga Tercemar Minyak Akibat Aktivitas Pengeboran Ilegal

suararakyat6 hari ago03 mins

Aceh Timur 16 Oktober 2026 Sumber Foto: Kiriman warga untuk acehinfo.id | Lokasi: Kabupaten Aceh Timur FAKTA DI LAPANGAN Foto yang diterima menunjukkan air saluran irigasi persawahan berubah warna menjadi gelap dan mengandung lapisan minyak mengambang. Warga menduga pencemaran ini berasal dari aktivitas pengeboran minyak tanpa izin yang beroperasi di kawasan tersebut . DAMPAK YANG TERJADI: – Air irigasi tercemar — tidak layak untuk mengairi sawah – Tanah rusak — limbah minyak membuat tanah keras dan tanaman tidak tumbuh subur – Kualitas air tanah terancam — berisiko bagi sumber air bersih warga – Hasil panen terancam — petani khawatir kerugian besar jika tidak segera ditangani KONTEKS MASALAH Pengeboran minyak tradisional tanpa izin memang sudah lama menjadi masalah di Aceh Timur, terutama di kawasan Kecamatan Ranto Peureulak dan Darul Ihsan . Limbah minyak sering dibuang begitu saja tanpa pengolahan, meresap ke tanah dan masuk ke aliran air termasuk saluran irigasi sawah warga. DLHK Aceh Timur sebelumnya telah memperingatkan bahwa aktivitas tanpa izin berdampak buruk pada kualitas udara, tanah, dan sumber air . Namun warga melaporkan aktivitas serupa masih terus berlangsung di beberapa titik . TUNTUTAN WARGA: 1. Pemerintah segera turun ke lokasi untuk memeriksa dan mengukur tingkat pencemaran 2. Penindakan tegas terhadap pengeboran ilegal yang mencemari lahan pertanian warga 3. Pemulihan lingkungan — membersihkan saluran irigasi dan tanah yang tercemar 4. Jaminan perlindungan terhadap lahan pertanian dari aktivitas yang merusak. “Sawah adalah sumber hidup kami. Kalau airnya berminyak, apa yang akan kami tanam? Siapa yang akan bertanggung jawab jika panen gagal?” — ungkap salah satu warga yang sawahnya terdampak. Catatan: Informasi berdasarkan laporan warga dan dokumentasi yang diterima. Pemerintah daerah belum merilis hasil pemeriksaan resmi terkait lokasi spesifik pada foto ini. Apabila ada perkembangan selanjutnya, akan kami sampaikan.

Antisipasi Banjir Akhir Tahun, Keuchik Minta BPBD dan Dinsos Aceh Timur Siapkan Lumbung Sembako Darurat di Setiap Kecamatan

suararakyat6 hari ago05 mins

ACEH TIMUR, Bersuarakyat.online – Para keuchik di Kabupaten Aceh Timur meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Aceh Timur segera menyiapkan lumbung sembako tanggap darurat di setiap kecamatan rawan banjir sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir pada akhir tahun 2026. Permintaan tersebut disampaikan menyusul imbauan pemerintah dan informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, termasuk banjir di sejumlah wilayah. Para keuchik menilai, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini dengan memastikan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok bagi masyarakat apabila banjir kembali melanda wilayah Aceh Timur. Ketua Forum Keuchik Kecamatan Indra Makmu, Romi Syahputra, mengatakan bahwa pemerintah kabupaten perlu mengambil pelajaran dari pengalaman banjir pada akhir tahun 2025 lalu, ketika sejumlah desa terdampak dan membutuhkan penanganan darurat selama beberapa hari. Jum’at (16/10/2026). Menurutnya, saat banjir melanda, para keuchik terpaksa mendirikan sejumlah dapur darurat untuk memenuhi kebutuhan makanan warga yang terdampak bencana. Namun, keterbatasan pasokan sembako dari pemerintah kabupaten menjadi kendala serius, terutama ketika akses transportasi terputus dan jaringan komunikasi tidak berfungsi. “Ketika banjir datang, para keuchik harus bergerak cepat mendirikan dapur darurat untuk memastikan warga tetap mendapatkan makanan. Namun, saat akses jalan terputus dan komunikasi terganggu, pasokan sembako dari kabupaten tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan warga secara cepat,” ujar Romi. Ia menjelaskan, dalam kondisi tersebut, para keuchik terpaksa mencari bahan kebutuhan dapur darurat dengan berutang di kedai-kedai milik warga setempat. Pengadaan bahan pangan itu bahkan menelan biaya hingga puluhan juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Ironisnya, beban tersebut belum sepenuhnya selesai. Dalam sejumlah rapat keuchik, beberapa kepala desa mengaku masih menanggung utang pembelian kebutuhan dapur darurat akibat banjir sebelumnya. “Kita tidak ingin kejadian serupa kembali terulang. Para keuchik tentu akan berupaya membantu masyarakat ketika bencana datang, tetapi penanganan bencana tidak seharusnya membebani keuchik dengan utang kepada pedagang karena kebutuhan dasar warga belum tersedia,” tegasnya. Romi mengusulkan agar BPBD dan Dinas Sosial Aceh Timur membangun sistem lumbung sembako tanggap darurat yang dipusatkan di ibu kota setiap kecamatan. Persediaan tersebut nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum di desa-desa yang terdampak banjir. Menurutnya, keberadaan lumbung sembako di tingkat kecamatan akan mempercepat distribusi bantuan, terutama ketika akses menuju pusat kabupaten terputus akibat banjir. Stok kebutuhan pokok yang disiapkan di setiap kecamatan diharapkan mampu menopang operasional dapur darurat selama beberapa hari pertama setelah bencana terjadi, sembari menunggu bantuan lanjutan dari pemerintah kabupaten maupun pihak terkait lainnya. “Lumbung sembako ini penting sebagai bentuk kesiapsiagaan. Ketika banjir terjadi, kecamatan sudah memiliki persediaan awal untuk membantu desa-desa terdampak tanpa harus menunggu distribusi dari kabupaten yang mungkin terkendala akses,” jelas Romi. Ia juga berharap persediaan tersebut mencakup kebutuhan pangan pokok yang dapat segera dimanfaatkan untuk memasak makanan bagi warga terdampak, dengan pengelolaan stok, pendataan, serta mekanisme distribusi yang jelas dan terkoordinasi. Lebih lanjut, Romi menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dilakukan sebelum banjir datang, bukan setelah masyarakat mulai kesulitan mendapatkan bahan makanan. Ia meminta pemerintah kabupaten melalui BPBD dan Dinas Sosial segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan serta para keuchik untuk memetakan wilayah rawan banjir, memperkirakan kebutuhan logistik, dan memastikan ketersediaan stok darurat. Menurutnya, pengalaman banjir di sejumlah daerah serta kejadian banjir Aceh Timur pada akhir 2025 harus menjadi bahan evaluasi bersama agar penanganan bencana berikutnya lebih terencana. (Red/hsb)

Aktivis HAM Aceh, Nyak Li Maop, Desak PBB Turun Tangan ke Aceh dan Kecam Tindakan Represif Militer Saat Acara Maulid Nabi

suararakyat6 hari ago04 mins

BANDA ACEH, Bersuarakyat.online – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Nyak Li Maop, menyampaikan keprihatinan mendalam dan kecaman keras atas insiden kericuhan serta dugaan penganiayaan warga oleh oknum aparat TNI pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah, Laweung, Kabupaten Pidie. Tindakan represif tersebut dipicu oleh penurunan bendera Bulan Bintang yang dinilai telah merusak keharmonisan, kebebasan berbudaya, serta memicu trauma masa lalu masyarakat Aceh. Melihat kondisi yang kian memanas, Nyak Li Maop secara tegas meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengutus perwakilannya ke Aceh demi mengantisipasi dan mencegah terjadinya pertumpahan darah. Nyak Li Maop menilai, pendekatan militeristik yang ditunjukkan aparat dalam memicu insiden ini seolah mengungkit luka lama masyarakat Aceh pada masa Operasi Darurat Militer. Langkah tersebut dianggap merusak tatanan keharmonisan serta merampas kebebasan warga Aceh dalam menjalankan adat, budaya, dan warisan leluhurnya. “Kejadian ini sangat kita sayangkan. Pihak masyarakat sebelumnya telah membangun komunikasi dan bernegosiasi secara damai dengan pihak Koramil Laweung terkait keberadaan bendera tersebut. Namun, selang beberapa jam kemudian, oknum aparat justru mendatangi lokasi, menurunkan bendera secara sepihak, hingga memicu kericuhan dan pemukulan terhadap warga yang sedang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW,” ujar Nyak Li Maop. Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap warga sipil di dalam acara keagamaan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius dan wajib diproses secara hukum tanpa tebang pilih. Menagih Komitmen MoU Helsinki dan Peran Perwakilan Rakyat Lebih lanjut, Nyak Li Maop mengingatkan bahwa persoalan bendera Aceh memiliki landasan hukum dan historis yang kuat, salah satunya tertuang dalam poin-poin kesepakatan damai MoU Helsinki yang melahirkan Qanun Bendera Aceh. ” mengkritik pandangan sebagian oknum pejabat militer yang masih melabeli simbol tersebut sebagai gerakan separatis dengan pola-pola kekerasan lama. “Jika pihak pemerintah dan TNI menganggap bendera Bulan Bintang sebagai simbol separatis, lantas bagaimana posisi keberlanjutan perdamaian yang telah disepakati? Sejarah mencatat pengorbanan besar bangsa Aceh bagi berdiri dan tegaknya Republik ini, namun sangat menyayangkan pendekatan militeristik dan kekerasan masih saja diutamakan dalam menyelesaikan perselisihan pandangan,” tegas Nyak Li Maop. Ia menduga masih ada oknum-oknum di tubuh militer yang memelihara dendam serta kebencian masa lalu terhadap rakyat Aceh, sehingga kerap mengedepankan tindakan represif ketimbang dialog. Di akhir peryataannya, Nyak Li Maop mengetuk nurani para wakil rakyat di parlemen agar tidak tinggal diam melihat masyarakat Aceh diintimidasi Ia menegaskan kembali panggilannya kepada PBB dan lembaga internasional untuk memantau langsung situasi di Aceh agar kezaliman dan potensi pertumpahan darah dapat segera dihentikan. Kontak Media / Informasi Lebih Lanjut: Narahubung: Nyak Li Maop (Aktivis HAM Aceh) * Kategori: Siaran Pers / HAM / Sosial-Politik Aceh * Lokasi: Aceh.Indonesia

Pemkab Aceh Timur Siap Gelar MTQ Tingkat Kabupaten ke-39 di Simpang Ulim, Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky Ajak Masyarakat Meramaikan

suararakyat2 minggu ago01 mins

Bersuarakyat.online IDI RAYEUK, ACEH TIMUR –Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memastikan akan menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kabupaten ke-39. Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky melalui Plt. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Timur, Istarni Usman, pada Selasa (13/10/2026). Menurut Istarni, MTQ ke-39 ini direncanakan akan digelar pada bulan November 2026 mendatang. Untuk jadwal tanggal pasti pelaksanaannya, pihaknya akan melakukan briefing lebih lanjut. “MTQ ini akan digelar pada bulan November dan mengenai jadwal tanggal akan kita briefing,” ujar Istarni kepada media. Istarni juga mengajak dan meminta dukungan seluruh masyarakat Aceh Timur untuk ikut meramaikan dan menyukseskan pelaksanaan MTQ tersebut yang akan dipusatkan di Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Pemkab Aceh Timur berharap melalui MTQ ke-39 ini dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an serta melahirkan qari dan qariah terbaik yang akan mewakili Aceh Timur ke tingkat provinsi. #Hsb

Bupati Labusel Buka TMMD ke-130, Fokus Percepat Pembangunan Desa dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

suararakyat2 minggu ago07 mins

Bersuarakyat.online Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, bertindak sebagai inspektur upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 0209/Labuhanbatu di Lapangan Mutiara, Desa Aek Batu, Cikampak, Kecamatan Torgamba, Selasa (13/10/2026). Program TMMD yang berlangsung selama 30 hari, mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026, menjadi salah satu upaya mempercepat pembangunan wilayah perdesaan melalui kolaborasi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sejumlah sasaran fisik dan nonfisik disiapkan untuk meningkatkan aksesibilitas, memperbaiki kualitas lingkungan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Upacara pembukaan tersebut dihadiri Danrem 022/Pantai Timur Kolonel Inf. Sandi Kamidianto, S.I.P., M.I.P., beserta rombongan dan para pejabat utama Korem 022/PT, Dandim 0209/LB Letkol Kav. Hanung Kaptiaji beserta jajaran, anggota DPRD Labusel, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Labusel Ny. Indah Fery Simatupang, Ketua Persit KCK Ny. Indah Hanung Kaptiaji, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, serta undangan lainnya. Dalam arahannya, Bupati Fery Sahputra Simatupang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada TNI, khususnya Kodim 0209/Labuhanbatu, atas komitmen dan pengabdiannya dalam mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Menurutnya, TMMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi sarana memperkuat semangat gotong royong, mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI, khususnya Kodim 0209/LB, atas komitmen dan pengabdiannya dalam membantu percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD,” ujar Fery. Ia berharap seluruh sasaran TMMD ke-130 dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan, menjaga kebersamaan, dan bergotong royong bersama personel TNI. “Keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan TNI, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita jadikan TMMD ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, membangun desa, dan mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” katanya. Dalam pelaksanaannya, TMMD ke-130 Kodim 0209/Labuhanbatu menetapkan sejumlah sasaran fisik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pekerjaan fisik tersebut meliputi peningkatan badan jalan sepanjang 1.700 meter dengan lebar lima meter, rehabilitasi lima unit rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan lima unit sumur bor, perbaikan lima unit mandi, cuci, kakus (MCK), serta rehabilitasi dua tempat ibadah. Peningkatan jalan diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan distribusi hasil produksi masyarakat. Sementara itu, penyediaan sumur bor, perbaikan MCK, serta rehabilitasi rumah dan tempat ibadah diarahkan untuk mendukung kualitas hidup masyarakat di wilayah sasaran. TMMD kali ini juga mencakup program ketahanan pangan melalui penanaman jagung dan semangka pada lahan seluas 1,3 hektare. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan lahan produktif dan memperkuat kemandirian pangan masyarakat. Selain pembangunan fisik, kegiatan nonfisik turut menjadi perhatian melalui penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, bahaya narkoba dan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas), hukum, kesehatan, pencegahan stunting, keluarga berencana, pertanian, hingga pemeliharaan lingkungan hidup. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam menjaga hasil pembangunan secara berkelanjutan. Dukungan TNI terhadap pembangunan infrastruktur di Labusel juga terlihat dari perkembangan pembangunan jembatan yang dikerjakan Kodim 0209/Labuhanbatu. Dari total 26 unit jembatan yang telah dikerjakan di wilayah kerja Kodim 0209/Labuhanbatu, sebanyak 18 unit berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembangunan tersebut mencakup sejumlah jenis jembatan, termasuk jembatan gantung dan jembatan beton. Infrastruktur ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas masyarakat, mempermudah akses antardesa, serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi warga. Keberadaan jembatan yang memadai menjadi bagian penting dalam membuka keterisolasian wilayah, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses lebih mudah menuju pusat pelayanan, sekolah, fasilitas kesehatan, maupun kawasan ekonomi. Melalui TMMD ke-130 dan berbagai dukungan pembangunan infrastruktur tersebut, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menjawab kebutuhan pembangunan di wilayah perdesaan. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap seluruh rangkaian kegiatan TMMD berjalan lancar, aman, dan sukses serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Lebih dari sekadar pembangunan sarana fisik, TMMD diharapkan menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan. #AJN

Wamen ATR/BPN Sampaikan Hal Ini Saat Seminar Nasional Pertanahan

suararakyat2 minggu ago04 mins

Bersuarakyat online Medan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pada Kamis (08/10/2026) secara daring. Di kesempatan ini, ia mengingatkan akan pentingnya integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan tata ruang dan wilayah. “Ketika kita memiliki satu peta tanah, kita mengetahui status haknya, kita mengetahui pemanfaatannya, rencana tata ruangnya, infrastrukturnya, serta informasi mengenai nilai tanahnya secara sama. Inilah yang kita sangat harapkan. Dari One Map menjadi One Parcel, dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem,” ujar Wamen Ossy dalam seminar bertajuk Peran Penilai dalam Solusi Permasalahan Tata Ruang dan Wilayah, Kesenjangan Data Nilai Tanah, dan Kepentingan One Map Policy melalui rilis yang diterima media pada Senin (12/10/2026). Menurut Wamen Ossy, integrasi tersebut dibutuhkan karena data hak, ruang, dan nilai tanah masih terlalu sering berjalan dalam sistem dan basis data masing-masing. Padahal, ketiganya bertemu pada bidang tanah yang sama. Kondisi tersebut juga perlu diantisipasi karena nilai tanah dapat berubah ketika terjadi perubahan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, maupun tata ruang di suatu wilayah. “Tanahnya tidak berpindah. Luasnya juga tidak berubah. Tetapi, nilai ekonominya dapat berubah secara drastis karena nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi. Nilai tanah merupakan hasil interaksi lokasi, aksesibilitas, infrastruktur, tata ruang, aktivitas ekonomi, kepastian hukum, dan lain-lain,” jelas Wamen ATR/Waka BPN. Dalam kondisi tersebut, Wamen Ossy menilai profesi penilai memiliki peran strategis untuk menjelaskan perubahan nilai tanah sekaligus faktor yang mempengaruhinya. Dengan dukungan data yang terintegrasi, informasi nilai tanah tidak hanya digunakan untuk mengetahui besaran nilai suatu bidang, namun juga untuk membaca perkembangan kawasan, melihat dampak pembangunan infrastruktur, dan memahami konsekuensi ekonomi dari suatu keputusan tata ruang. “Jangan sampai kita memiliki peta hak yang baik, peta tata ruang yang baik, peta nilai tanah yang baik, tapi ketiganya hidup di dunia yang berbeda, terfragmentasi di sana-sini. Ketika ketiganya dapat terhubung, kita tidak hanya akan mengetahui di mana tanah berada, tetapi juga siapa yang memiliki hak, apa yang dapat dilakukan di atasnya, dan bagaimana nilai ekonominya berkembang,” pungkas Wamen Ossy. Dalam seminar yang digelar secara daring ini, turut hadir Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Erawati yang juga menjadi pembuka acara. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang berasal dari sejumlah kementerian/lembaga, Anggota MAPPI dan perwakilan pemerintah daerah. #Red

KLARIFIKASI RESMI: RICO SUKMANA DAN KEUCHIK MEUNASAH LEUBOK BANTAH TUDUAN — KERJA SUDAH SESUAI ATURAN DAN SISTEM SISKEDES

suararakyat2 minggu ago05 mins

Bersuarakyat.online 13 Oktober 2026, Gampong Meunasah Leubok, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur Menyikapi pemberitaan yang beredar di media online beberapa hari terakhir terkait dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan dan data di Gampong Meunasah Leubok, Rico Sukmana selaku Operator SISKEDES Gampong Meunasah Leubok, bersama Keuchik Gampong Meunasah Leubok, menyampaikan bantahan dan klarifikasi resmi: “Apa yang disampaikan oleh oknum masyarakat yang tidak disebutkan namanya tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Selama ini, tugas dan pekerjaan yang saya lakukan selaku Operator SISKEDES Gampong Meunasah Leubok telah berjalan sesuai dengan prosedur, ketentuan yang berlaku, dan sistem yang ditetapkan pemerintah. Semua data dan laporan yang saya susun adalah berdasarkan dokumen dan bukti sah yang ada,” ujar Rico Sukmana. Keuchik Meunasah Leubok juga menegaskan “Pemerintah Gampong Meunasah Leubok menjamin seluruh penyaluran dan pelaporan anggaran telah dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Tuduhan yang disampaikan pihak tertentu yang tidak menyebutkan identitasnya tersebut tidak kami akui dan tidak terbukti kebenarannya.” Terkait dengan informasi mengenai Operator SIKS-NG di Gampong Meunasah Leubok, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, pihak pemerintah gampong juga mengonfirmasi bahwa Nur Hakiki tercatat sebagai operator yang sah dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pernyataannya, Rico Sukmana menegaskan beberapa hal ; Bekerja sesuai aturan: Seluruh input data, penyusunan laporan, dan penatausahaan keuangan dilakukan berdasarkan pedoman resmi dan sistem SISKEDES yang terintegrasi Berdasarkan dokumen sah: Setiap angka yang tercantum dalam laporan dilampiri dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan dapat diverifikasi Bukan wewenang tunggal: Pengelolaan keuangan gampong dilakukan secara berjenjang dan melibatkan pihak lain, bukan satu orang Siap diverifikasi: Jika ada yang meragukan, dokumen fisik tersedia di Kantor Gampong pada jam kerja untuk diverifikasi oleh pihak yang berwenang Keuchik Meunasah Leubok menyampaikan ; “Kami menghargai keinginan masyarakat untuk mengawasi pembangunan di gampong ini. Namun, informasi yang disampaikan haruslah akurat, bertanggung jawab, dan menyebutkan identitas secara jelas. Jika ada yang ingin menyampaikan keberatan, silakan datang secara resmi ke Kantor Gampong, sampaikan identitas, dan tunjukkan bukti yang dimiliki. Menyebarkan informasi tanpa menyebutkan nama dan tanpa menunjukkan bukti, itu bukan pengawasan — itu bisa merugikan pihak lain.” Rico Sukmana menegaskan tidak menutup diri dari pemeriksaan pihak berwenang ; “Saya tidak takut diperiksa, karena apa yang saya kerjakan sudah saya jalankan sesuai ketentuan. Silakan pihak berwenang datang, silakan periksa dokumennya. Jika ada yang kurang, kita perbaiki bersama. Tapi tolong, jangan menyebarkan informasi yang belum tentu benar di media tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada kami.” Pernyataan di atas adalah klarifikasi resmi dari pihak yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya. Media menayangkan pernyataan ini sebagai bagian dari prinsip jurnalistik berimbang — memberikan hak jawab kepada semua pihak yang terlibat. Publikasi tetap diharapkan bijaksana dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang. Prinsip praduga tak bersalah berlaku untuk semua pihak — baik pihak yang menyampaikan keluhan maupun pihak yang membantahnya. Kebenaran akan ditemukan jika semua pihak bersikap terbuka dan menghadirkan bukti secara bersama-sama di hadapan pihak yang berwenang. #Mengawal Kebenaran & Keadilan tem hsb

Kapolsek Simpang Jernih Pantau Banjir di Pante Kera, 30 KK Masih Mengungsi

suararakyat2 minggu ago02 mins

Bersuarakyat.online Kapolsek Simpang Jernih, Polres Aceh Timur, Polda Aceh, Ipda Dwi Andika Lubis, S.H., M.H., memantau kondisi wilayah terdampak banjir di Desa Pante Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Senin (12/10/2026) sore. Monitoring tersebut dilakukan Kapolsek Simpang Jernihh bersama Kanit Propam Jernih Aiptu Imanuddin Awal Nirwana, Bhabinkamtibmas Aipda Ibrahim, Kanit Intelkam Aipda Dennis R., serta Geuchik Desa Pante Kera, M. Sabillah. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan luapan Sungai Simpang Jernih. Berdasarkan hasil pemantauan sekitar pukul 16.00 WIB, genangan air di permukiman warga Dusun Alur Merbo mulai surut dan sebagian rumah telah mengering. Warga terdampak juga mulai membersihkan lumpur yang tersisa di rumah masing-masing. Meski kondisi berangsur membaik, sekitar 30 kepala keluarga (KK) masih mengungsi di rumah kerabat dan gedung sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD). Ipda Dwi Andika, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan debit air sungai sekaligus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan. “Surutnya air bukan berarti masyarakat bisa lengah. Kami mengimbau warga untuk tetap siaga, terus memantau kondisi sungai, serta mengamankan barang-barang berharga. Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas, terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir,” ujar Ipda Dwi Andika. Menurut dia, kewaspadaan dan koordinasi antara kepolisian, perangkat desa, serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi di lapangan. Warga juga diharapkan segera mencari tempat yang lebih aman apabila debit air kembali meningkat. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengutamakan keselamatan selama kondisi cuaca serta debit air sungai masih perlu diwaspadai. #Hsb

Mukhlis Disyahadatkan Kembali oleh MP Aceh Timur, Baitul Mal Siap Bantu Rehab Rumah

suararakyat2 minggu ago07 mins

Bersuarakyat.online ACEH TIMUR – Mukhlis (30), warga Gampong Bantayan, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, yang sempat viral di media sosial akibat ucapannya yang menyatakan keluar dari agama Islam, kembali mengucapkan dua kalimat syahadat dengan bimbingan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Timur, Senin (12/10/2026). Prosesi tersebut berlangsung di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Zubir Mahmud (RSUDZM) Idi, disaksikan langsung oleh Ketua Baitul Mal Aceh Timur, Tgk. Rizalhadi, Camat Nurussalam, unsur Muspika Plus, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat yang datang menjenguk Mukhlis. Kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan dukungan moral dan keagamaan, tetapi juga untuk melihat langsung kondisi Mukhlis yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi dan diduga mengalami gangguan kesehatan mental. MPU dan Muspika Tinjau Kondisi Tempat Tinggal Mukhlis Sebelum menjenguk Mukhlis di RSUDZM Idi, Ketua MPU dan Ketua Baitul Mal Aceh Timur bersama rombongan terlebih dahulu meninjau tempat tinggal Mukhlis di Gampong Bantayan. Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat secara langsung kondisi rumah Mukhlis yang memprihatinkan dan dinilai tidak layak huni. Meski Mukhlis tidak berada di rumah karena sedang menjalani perawatan medis, kunjungan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi kehidupan yang selama ini dijalaninya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Nurussalam, Kapolsek beserta jajaran, termasuk Kanit Intel, anggota Koramil, Ketua dan Sekretaris HUDA Kecamatan Nurussalam, Ketua APDESI Kecamatan Nurussalam, Bendahara APDESI Kabupaten Aceh Timur, Sekretaris MAA, geuchik dan imum Gampong Bantayan, perangkat gampong, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat. Sebelum melakukan peninjauan, rombongan terlebih dahulu mengadakan pertemuan untuk menghimpun informasi mengenai latar belakang kehidupan Mukhlis. Langkah ini dilakukan agar upaya bantuan yang direncanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sebenarnya. Perjalanan Hidup Mukhlis yang Penuh Keprihatinan Berdasarkan keterangan Imum Gampong Bantayan, Syarif Hidayat, Mukhlis lahir dan dibesarkan di Gampong Bantayan. Kedua orang tuanya bercerai ketika ia masih kecil sehingga pendidikannya hanya sampai kelas II sekolah dasar. Sejak kecil, Mukhlis tinggal bersama neneknya yang hidup dalam kondisi ekonomi sangat terbatas. Setelah nenek dan ayahnya, Zakaria, meninggal dunia, kehidupannya semakin sulit. Ia harus menjalani kehidupan dengan dukungan keluarga yang terbatas, sementara kakaknya, Satri, telah berkeluarga. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah gampong dan para tokoh masyarakat yang berharap Mukhlis mendapatkan pendampingan serta bantuan agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Menurut keterangan Geuchik Gampong Bantayan, ucapan Mukhlis yang dinilai menyimpang pernah terjadi beberapa kali sebelumnya, tetapi baru kali ini menjadi viral di media sosial. Pihak gampong menduga persoalan yang dialami Mukhlis tidak dapat dilihat hanya dari sisi ucapan yang bersangkutan, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi psikologis, tekanan hidup, dan kesulitan ekonomi yang dihadapinya. Selain itu, Mukhlis diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes melitus (DM) dengan kadar gula darah yang dilaporkan pernah mencapai angka 400. Kondisi kesehatannya tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan medis yang memadai. Meski demikian, kondisi psikologis Mukhlis perlu dinilai oleh tenaga kesehatan profesional agar ia memperoleh penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya. Baitul Mal Siapkan Bantuan Rehab Rumah dan Modal Usaha Dalam kunjungan tersebut, Ketua Baitul Mal Aceh Timur, Tgk. Rizalhadi, menyatakan perhatian terhadap kondisi kehidupan Mukhlis, khususnya tempat tinggalnya yang tidak layak huni. Berdasarkan informasi yang dihimpun Media Group PWDPI Aceh, Baitul Mal Aceh Timur berencana membantu upaya rehabilitasi rumah Mukhlis setelah menerima data dan dokumen pendukung yang konkret dari pemerintah gampong dan pihak kecamatan. Selain bantuan perbaikan rumah, Mukhlis juga direncanakan mendapatkan dukungan modal usaha setelah menyelesaikan perawatan kesehatan dan dinilai siap menjalankan usaha secara mandiri. Rencana bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membantu Mukhlis memperbaiki kondisi kehidupannya, mengurangi beban ekonomi, serta membuka peluang untuk menjalani kehidupan yang lebih layak. Dalam kesempatan itu, turut disampaikan rencana kunjungan Ketua Baitul Mal Aceh setelah kembali dari Jakarta guna melihat langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kepedulian Bersama untuk Membantu Mukhlis Kunjungan Ketua MPU, Ketua Baitul Mal, unsur Muspika Plus Kecamatan Nurussalam, pemerintah gampong, serta para tokoh agama dan masyarakat menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kondisi Mukhlis. Masyarakat berharap perhatian tersebut tidak berhenti pada kunjungan semata, tetapi berlanjut dalam bentuk pendampingan kesehatan, dukungan sosial, perbaikan tempat tinggal, serta pemberdayaan ekonomi. Mukhlis merupakan bagian dari masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan bersama. Dengan penanganan medis yang tepat, pendampingan psikologis, serta bantuan sosial yang sesuai kebutuhan, diharapkan ia dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik dan bermartabat. Media Group PWDPI Aceh akan terus memantau perkembangan kondisi Mukhlis dan realisasi bantuan yang direncanakan oleh pihak terkait. #Hsb

KADIS PERINDAG PALUTA KETIKA DIJUMPAI KE KANTOR DINAS DAN KABID PASAR SAMA SEKALI TIDAK MAU DIKONFIRMASI TERKAIT KUTIPAN PAJAK SAMPAH & PEDAGANG YANG KARCIS RETRIBUSINYA TIDAK SESUAI PERDA – TANPA TANGGAL DAN TANPA HARI

suararakyat2 minggu ago05 mins

Bersuarakyat.online PALUTA- Setelah 3 hari berturut-turut viral, *Rabu 07/10, Kamis 08/10, hingga Jumat 10/10/2026 dan Senin 12/10/2026*, kondisi Tugu Pejuang Veteran 17-08-1945 dan Alun-Alun Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara masih seperti *TPA (Tempat Pembuangan SAMPAH) Pada Senin : 12/10/2026. FAKTA LAPANGAN. *1. TUGU 17-08-1945 DIKEPUNG SAMPAH:* Tugu yang bercat pink hancur, dipenuhi keranjang bambu pecah, meja kayu lapak roboh, sampah plastik dibakar persis di samping Tugu., sampah ditumpuk dan dibakar, asap masih mengepul di pekarangan Tugu., Tugu 17-08-1945 dibiarkan kotor, tidak ada lagi kehormatan. *2. ALUN-ALUN PASAR G.TUA SAMPAH BERSERAKAN:* Foto 3, di Jln. Juhar Kec. Padang Bolak, keranjang-keranjang sampah terbalik di tengah jalan, sampah plastik dan sisa sayur berserakan sampai ke badan jalan aspal. *”Terima Kepada Kadis Perindag Telah Membiarkan Tugu Sejarah Pejuang Veteran Di Jadikan TPA Di Pusat Kota http://G.Tua.”* dengan tumpukan karung sampah besar ditutup terpal hijau di pusat kota. Foto 6: tulisan hijau *”Alun Alun Pasar G.Tua. Sampah Berserakan.”* – plastik, styrofoam, sisa buah berserakan di tanah becek. *3. VIDEO KELILING PASAR:* Video motor Honda hari ini menunjukkan pasar kumuh, jalan berlumpur, sampah di mana-mana, lapak kayu roboh di dalam taman Tugu. *KADIS PERINDAG SAMA SEKALI DAN, KABID PASAR MENGHINDAR KETIKA MAU DI KOMFIRMASI – ADA APA DENGAN KARCIS RETRIBUSI?* Tim Bersuarakyat Biro Paluta *Harahap Kuro-Kuro* kembali mendatangi Kantor Dinas Perindag Paluta untuk konfirmasi resmi. Hasilnya: Kadis Perindag Ketika Dijumpai Ke Kantor Dinas. Dan Kabid Pasar sama sekali tidak pernah bisa di jumpai untuk di dikonfirmasi terkait kutipan pajak sampah & pedagang yang tidak sesuai karcis retribusi yang dikeluarkan Dinas Pendapatan,”* ujar Harahap Kuro-Kuro. SKANDAL KARCIS RETRIBUSI TANPA TANGGAL DAN HARI – MELANGGAR PERDA. Dari investigasi ke pedagang Pasar G.Tua: – Setiap hari petugas pasar mengutip Pajak Sampah dan Pajak Pedagang*. – Karcis yang diberikan adalah karcis dari Dinas Pendapatan. – Tapi “petugas pasar atau kepala pasar tidak ada membuat bukti sesuai dengan Perda berupa tanggal dan hari di karcis tersebut. Karcis kosong, tanpa tanggal, tanpa hari! Satu pedagang dikasih 2-3 lembar karcis sekaligus setiap hari. Padahal Perda Retribusi Pasar wajib mencantumkan tanggal, hari, besaran retribusi, dan nama pasar. Jika tanpa tanggal dan hari, karcis itu bisa dipakai berulang-ulang. Diduga ini modus untuk menggelapkan PAD Pasar. Uang retribusi dipungut, tapi sampah dibiarkan menumpuk dan tidak diangkut. DLHK juga bungkam. Kami tiap hari bayar sampah, tapi sampah kami dibiarkan di pinggir Tugu, tidak diangkut. Karcisnya tidak ada tanggalnya. Kami minta buktinya mana Perda-nya?” keluh pedagang sayur di Alun-Alun Pasar G.Tua. TUNTUTAN TEGAS. 1. Bupati Paluta harus periksa Kadis Perindag yang bungkam ini. Kenapa Kadis tidak mau dijumpai wartawan? Ada apa dengan karcis tanpa tanggal? 2. Periksa Kabid Pasar yang tidak mau dikonfirmasi.* 3. Copot Kepala Pasar G.Tua.* Tidak mampu buat karcis sesuai Perda. 4. Audit total retribusi sampah Pasar httG.Tua. Diduga ada pungli. Tugu Sejarah Pejuang Veteran 17-8-19 adalah satu-satunya sejarah di Gunung Tua sejak jaman penjajahan Belanda, Sekarang malah jadi TPA di pusat kota. Harahap Kuro-Kuro.