LABUHANBATU, Bersuarakyat.online – Pengadilan Negeri Rantauprapat kembali menggelar sidang perkara dugaan kekerasan seksual dengan terdakwa Lijan Sinaga, Senin (31/8/2026). Sidang digelar secara tertutup untuk umum dengan agenda jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas perlawanan atau nota perlawanan yang sebelumnya diajukan terdakwa melalui kuasa hukumnya. Ditemui Usai persidangan, kuasa hukum Lijan Sinaga menjelaskan bahwa dalam persidangan kali ini majelis hakim menunda persidangan serta turut mempertanyakan kehadiran kepala sekolah SMPN 1 Kualuh Selatan, tempat terdakwa mengajar. Kehadiran kepala sekolah tersebut berkaitan dengan permohonan penangguhan penahanan yang sebelumnya diajukan oleh terdakwa. Pada persidangan sebelumnya Senin (24/8/2026), melalui kuasa hukumnya, Lijan Sinaga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dalam permohonan tersebut, kepala sekolah tempat terdakwa mengajar dan istri terdakwa disebut sebagai pihak yang menjadi penjamin. Namun, pada persidangan hari ini Senin (31/8/2026), kepala sekolah tersebut tidak dapat dihadirkan di hadapan majelis hakim. Menurut kuasa hukum terdakwa, kepala sekolah berhalangan hadir karena sedang menjalani cuti. Meski demikian, majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan kembali kepala sekolah tersebut dalam persidangan berikutnya. “Majelis hakim masih memberikan satu kesempatan lagi untuk menghadirkan kepala sekolah pada persidangan selanjutnya,” ujar kuasa hukum terdakwa usai persidangan. Pantauan awak media di Pengadilan Negeri Rantauprapat, persidangan kali ini turut dihadiri kedua orang tua, istri, dan anak terdakwa. Selain itu, wakil kepala sekolah tempat terdakwa mengajar juga terlihat hadir di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Perkara dugaan kekerasan seksual yang menjerat Lijan Sinaga masih dalam proses persidangan. Karena persidangan digelar secara tertutup untuk umum, informasi mengenai materi persidangan tidak seluruhnya dapat disampaikan kepada publik. Sidang selanjutnya akan menjadi kesempatan bagi terdakwa untuk menghadirkan kepala sekolah yang sebelumnya disebut sebagai salah satu penjamin dalam permohonan penangguhan penahanan. (Red/slh)

  LABUHANBATU – BERSUARAKYAT.ONLINE,   Empat bersaudara kandung kompak melayangkan surat somasi pertama (teguran hukum) kepada saudara mereka yang berinisial “RH” atas dugaan penguasaan sepihak harta warisan (boedel waris) di Dusun Aek Kulim, Desa Mandalasena, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Langkah hukum ini diambil oleh Mulyati, Nuraini, Yuliani, dan Ira Ramayani melalui kuasa hukum mereka, Kantor Hukum Beriman Panjaitan, S.H., M.H. & Partners.     Dok. Istimewa: Foto salah satu warisan yg jadi permasalahan di Mandalasena Silangkitang Namun, situasi berubah total setelah sang ibu menyusul wafat pada 3 Juni 2026. Secara legalitas, nama keempat pemohon juga termasuk ahliwaris yang sama kedudukan hukumnya dengan RH.   Berdasarkan hukum, seluruh harta peninggalan otomatis beralih menjadi hak milik bersama yang harus dibagi secara adil, bukan dikuasai secara mutlak oleh sepihak. Fakta mengejutkan di lapangan menunjukkan bahwa RH diduga telah menguasai dan menikmati hasil panen.   Tak main-main, daftar aset yang dikuasai sepihak oleh RH antara lain: Kebun Kelapa Sawit Lahan seluas kurang lebih 30 hektar yang terus berproduksi sejak 2021 tanpa transparansi hasil panen, Rumah & Pekarangan sebanyak 1 unit properti utama, Armada Kendaraan Mewah & Operasional sebanyak 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport, 1 unit Dump Truck operasional, 1 unit Mobil Toyota Kijang Kapsul, 3 unit sepeda motor (Yamaha Nmax, Honda Beat, dan Honda Supra 125). Indikasi Pelanggaran Hukum Lebih Luas   Kuasa Hukum Ahli Waris, Beriman Panjaitan, S.H., M.H., menegaskan bahwa tindakan RH tidak hanya melanggar hak keperdataan saudara-saudaranya, tetapi juga memicu dugaan pelanggaran hukum lainnya. Selain penguasaan aset fisik bergerak dan tidak bergerak milik orangtua mereka.   Somasi pertama ini menjadi peringatan keras bagi RH untuk segera memberikan pertanggungjawaban hukum dan membagi boedel waris secara transparan.   (Red)

Labuhanbatu | Bersuarakyat.online, Langkah masif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di tanah Labuhanbatu memasuki babak baru. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Garda Anti Narkoba (GANI) Kabupaten Labuhanbatu secara resmi terbentuk dan siap bergerak aktif di tengah masyarakat. Menariknya, kepemimpinan DPC GANI Labuhanbatu periode ini dipercayakan kepada OC Panjaitan, S.H., seorang pengacara muda yang dikenal vokal dan berdedikasi tinggi. Kehadiran sosok hukum muda di pucuk pimpinan diyakini akan memberi warna baru serta strategi yang lebih segar dan tegas dalam mengawal gerakan anti-narkoba. Untuk menjalankan roda organisasi secara optimal, OC Panjaitan didampingi oleh jajaran pengurus inti yang solid: Ketua: OC Panjaitan, S.H. Sekretaris: Zulkarnaen Bendahara: Muchlis, S.E. Dalam penyampaian resminya usai penetapan struktur kepengurusan, OC Panjaitan, S.H. menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. “Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum DPP GANI dan Ketua DPD GANI Provinsi atas kepercayaan serta amanah besar ini. Diberikan tanggung jawab untuk memimpin DPC GANI Labuhanbatu tentu menjadi kehormatan sekaligus tantangan nyata bagi kami,” ungkap OC Panjaitan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan GANI di Labuhanbatu bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk aksi nyata dalam menjaga pertahanan sosial dari bahaya barang haram tersebut. DPC GANI Labuhanbatu akan mengusung empat pilar utama pergerakan: Cegah: Melakukan deteksi dini dan proteksi di lingkungan masyarakat. Edukasi: Membangun kesadaran kolektif generasi muda melalui program sosialisasi ke sekolah, kampus, dan desa-desa. Rehabilitasi: Mendampingi korban penyalahgunaan agar mendapat pemulihan yang layak. Berantas: Menguatkan peran serta aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan mendukung tindakan penegak hukum. “Narkoba adalah musuh bersama yang merusak masa depan bangsa. Oleh karena itu, GANI Labuhanbatu siap membangun sinergi yang kuat dengan TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Kami berkomitmen menjadikan Labuhanbatu kawasan yang lebih aman, sehat, dan bersih dari narkoba,” tegasnya. Mengusung motto pergerakan “Lawan Narkoba, Selamatkan Bangsa; Lindungi Generasi, Bangun Negeri”, DPC GANI Kabupaten Labuhanbatu optimistis dapat menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan masa depan generasi muda di daerah ini. (Red)

LABUHANBATU – BERSUARAKYAT.ONLINE, Penyidik Polres Labuhanbatu menggelar rekonstruksi dan cek Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) Negeri Lama 1 PT Hari Sawit Jaya (HSJ), Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sabtu (29/08/2026). Agenda ini dilaksanakan guna menyelidiki laporan dugaan penganiayaan dengan nomor STTLP/B/902/VI/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 23 Juni 2026. Dalam proses olah TKP tersebut, pihak kepolisian mengundang sebanyak 15 orang yang terdiri dari pihak pelapor, terlapor, serta para saksi untuk mengumpulkan keterangan dan mencari alat bukti secara berimbang di lokasi kejadian.  Kronologi Pemicu Ketegangan di PMKS PT HSJPerkara hukum ini berawal dari insiden yang terjadi di area operasional pabrik. Berdasarkan informasi yang dihimpun, seorang toke sawit berinisial MS (55) datang ke PMKS PT HSJ untuk menjual Tandan Buah Segar (TBS). Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pabrik, buah sawit milik MS dinyatakan tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualitas (SOP) yang ditetapkan perusahaan sehingga ditolak. Diduga tidak menerima keputusan tersebut, MS yang datang bersama sejumlah orang beratribut organisasi masyarakat (ormas) kemudian melintangkan truknya di jalur antrean kendaraan. Tindakan ini menyebabkan antrean kendaraan mengular panjang dan menghentikan total aktivitas penimbangan serta pembongkaran TBS di pabrik. Melihat situasi yang semakin memanas, tokoh masyarakat setempat, Josman Sinaga, S.E. alias Naga Tutur (NT), datang ke lokasi untuk meredam ketegangan. Setelah terjadi adu argumentasi antara Josman dan MS, situasi akhirnya berhasil dikendalikan dan operasional pabrik kembali berjalan normal. Tuduhan Medsos dan Pembelaan Hukum TerlaporPasca-kejadian, beredar isu liar di media sosial yang menuduh Josman Sinaga melakukan penganiayaan dan membawa senjata tajam. Imbas dari narasi tersebut, MS melayangkan laporan polisi ke Polres Labuhanbatu atas dugaan penganiayaan. Mendampingi kliennya saat cek TKP, Beriman Panjaitan, S.H., M.H., selaku pimpinan Kantor Hukum Beriman Panjaitan dan Rekan sekaligus Direktur LBH IPK Labuhanbatu, membantah keras tuduhan pemukulan tersebut. “Klien kami, Josman Sinaga, dengan tegas membantah telah melakukan pemukulan maupun penganiayaan. Kehadirannya murni untuk menenangkan keadaan karena truk pelapor melintang dan menghambat para sopir lain yang sudah lama mengantre,” ujar Beriman kepada wartawan. Desak Penyidik Periksa Rekaman Video dan Junjung Praduga Tak Bersalah Beriman menegaskan bahwa laporan polisi bukanlah sebuah vonis bersalah. Ia meminta masyarakat untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak membangun opini sepihak sebelum seluruh fakta diuji secara hukum. “Setiap kejadian memiliki rangkaian sebab dan akibat. Kita tidak bisa hanya melihat bagian akhir dari suatu peristiwa, melainkan harus melihat pemicu awalnya secara utuh,” tambahnya. Demi transparansi kasus, tim kuasa hukum mendesak penyidik Polres Labuhanbatu untuk memeriksa seluruh alat bukti secara objektif, termasuk rekaman video yang beredar dan saksi mata yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung. Pihak kuasa hukum juga menyatakan rasa percaya penuh terhadap profesionalisme penyidik Polres Labuhanbatu dalam menangani perkara ini agar menjadi terang benderang berdasarkan hukum yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, pihak pelapor (MS) belum memberikan keterangan resmi terkait agenda cek TKP maupun pembelaan yang disampaikan oleh pihak terlapor. Josman Sinaga dalam agenda Rekonstruksi cek TKP membantah semua tuduhan Pelapor MS dan MS tidak mampu membuktikan apa yg dituduhkan atau dilaporkan nya. (Red)

  Labuhanbatu – Bersuarakyat.online   — Rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan **MS** digelar di Tempat Kejadian Perkara (TKP), tepatnya di Kantor Manajer PT HSJ (Sabtu,29/8/2026).   Dalam rekonstruksi tersebut, JS selaku terlapor membantah keras tuduhan telah melakukan pemukulan maupun penganiayaan terhadap MS. JS justru menunjukkan rangkaian kejadian yang menurut keterangannya menjadi awal mula terjadinya keributan di lokasi. Dalam Keterangan Versi JS, persoalan diduga bermula ketika MS datang ke lokasi dengan membawa sejumlah massa. MS juga diduga melintangkan truknya sehingga kendaraan lain tidak dapat melintas dan mengakibatkan antrean kendaraan menjadi panjang.   Kondisi tersebut kemudian diduga memancing emosi para sopir yang telah lama berada dalam antrean. Para sopir selanjutnya menghubungi JS agar datang ke lokasi karena situasi mulai memanas. JS menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk melakukan kekerasan terhadap MS, melainkan karena mendapat informasi adanya keributan yang terjadi di lokasi.   Saya datang karena mendapat informasi terjadi keributan. Saya membantah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap MS. Rekonstruksi ini penting untuk melihat secara jelas bagaimana peristiwa sebenarnya terjadi,”** ujar JS. JS berharap penyidik tidak hanya berpatokan pada laporan pelapor, tetapi menguji seluruh rangkaian peristiwa secara objektif.   Menurutnya, keterangan para sopir yang berada di lokasi, saksi-saksi, posisi kendaraan, rekaman CCTV apabila tersedia, serta bukti-bukti lainnya perlu diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui siapa yang terlebih dahulu memicu keributan. *Jangan sampai seseorang langsung dianggap bersalah hanya karena adanya laporan. Semua harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti. Saya siap mengikuti proses hukum dan memberikan keterangan yang sebenarnya,”** tegas JS.   Dari perspektif pembelaan JS, rekontruksi tersebut menjadi kesempatan penting untuk menguji apakah dugaan pemukulan dan penganiayaan sebagaimana dilaporkan MS benar-benar terjadi atau justru terdapat rangkaian peristiwa lain yang mendahuluinya.   Adapun dugaan MS membawa massa dan melintangkan truk hingga memicu kemarahan para sopir merupakan **keterangan dari pihak JS yang masih harus dibuktikan secara hukum** melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti. JS meminta agar proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, objektif dan berimbang. Sebab, laporan polisi merupakan pintu masuk pemeriksaan, bukan dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah.   Rekonstruksi diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai peristiwa di TKP serta membantu penyidik menemukan fakta material yang sebenarnya.   JS juga menyatakan siap menghadapi seluruh proses pemeriksaan dan menyerahkan pembuktian kepada penyidik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.   Di sisi lain, **MS sebagai pelapor tetap memiliki hak untuk menyampaikan keterangan dan bukti versinya**. Karena proses hukum masih berjalan, kebenaran akhir mengenai dugaan penganiayaan tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.   Kini publik menunggu: apakah rekontruksi mampu membuka fakta sebenarnya di balik laporan dugaan penganiayaan tersebut, atau justru ditemukan rangkaian kejadian yang berbeda dari apa yang selama ini dilaporkan.   Red