LABUHANBATU – Bersuarakyat.online Aktivitas di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Hari Sawit Jaya (HSJ), Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, sempat terganggu setelah seorang toke sawit berinisial MS (55) diduga melintangkan truk bermuatan tandan buah segar (TBS) di jalur antrean kendaraan, sehingga memicu keributan dan menghambat proses operasional pabrik. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut bermula ketika MS datang ke PMKS PT HSJ untuk menjual TBS. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, buah sawit yang dibawanya diduga tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualitas yang ditetapkan perusahaan sehingga tidak dapat diterima.   Diduga tidak menerima keputusan tersebut, MS kemudian melintangkan truk yang dikemudikannya di jalur antrean kendaraan yang sedang menunggu giliran untuk melakukan penimbangan dan pembongkaran TBS. Akibatnya, antrean kendaraan mengular dan aktivitas penerimaan buah sawit di pabrik sempat terhenti. Situasi di lokasi semakin memanas karena MS diketahui datang bersama sejumlah orang yang mengenakan atribut organisasi masyarakat (ormas). Kehadiran mereka sempat menarik perhatian para sopir, pekerja pabrik, dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Humas PT HSJ menegaskan bahwa penolakan terhadap TBS milik MS dilakukan murni berdasarkan standar operasional perusahaan (SOP) yang berlaku bagi seluruh pemasok tanpa pengecualian. “TBS yang dibawa saudara MS tidak sesuai dengan spesifikasi yang berlaku di perusahaan sehingga tidak dapat kami terima. Ketentuan ini berlaku sama kepada seluruh pemasok,” ujar Humas PT HSJ kepada wartawan. Di tengah situasi yang memanas, tokoh masyarakat Josman Sinaga datang ke lokasi untuk meredam ketegangan agar aktivitas perusahaan dapat kembali berjalan normal. Upaya mediasi tersebut sempat diwarnai adu argumentasi antara Josman Sinaga dan MS, namun akhirnya situasi berhasil dikendalikan sehingga operasional pabrik kembali berlangsung. Pasca kejadian, beredar berbagai informasi di media sosial yang menyebut Josman Sinaga melakukan tindakan kekerasan serta membawa senjata tajam saat berada di lokasi. Tuduhan tersebut dibantah keras oleh Josman Sinaga. “Saya datang hanya untuk menenangkan keadaan agar persoalan tidak semakin meluas. Tidak benar saya melakukan penganiayaan ataupun membawa senjata tajam sebagaimana yang beredar di media sosial,” tegas Josman Sinaga. Ia juga berharap masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana. Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, MS belum memberikan keterangan atau tanggapan atas dugaan tindakan melintangkan truk di jalur antrean maupun bantahan yang disampaikan oleh Josman Sinaga. Belum diperoleh informasi resmi mengenai adanya laporan polisi maupun perkembangan proses hukum terkait peristiwa tersebut.   Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada MS maupun seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red)

Bersuarakyat.online | RANTAUPRAPAT – Sidang lanjutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2026/PN Rap kembali digelar di Pengadilan Negeri Rantauprapat, Rabu (22/7/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi dari Tergugat III serta penyerahan alat bukti tertulis. Dalam persidangan tersebut, Tergugat III menghadirkan tiga orang saksi, terdiri dari dua orang pengurus pesantren dan satu orang mantan karyawan PTPN. Ketiga saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim. Menurut keterangan dua saksi yang merupakan pengurus pesantren, tanah yang digunakan sebagai kawasan pesantren berasal dari hibah H. Solihin. Namun, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa bangunan tambahan milik pesantren berada di seberang parit yang selama ini menjadi batas antara kawasan pesantren dengan tanah yang menjadi objek sengketa. Selain itu, kedua saksi juga mengakui mengetahui adanya tanaman milik Penggugat serta kolam milik Penggugat yang berada di tanah yang disengketakan. Bahkan, menurut keterangan para saksi di persidangan, yang mengelola dan mengusahai tanah objek sengketa adalah Penggugat. Sementara itu, saksi lainnya yang merupakan mantan karyawan PTPN turut memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya mengenai kondisi objek sengketa. Seluruh keterangan para saksi tersebut menjadi bagian dari alat bukti yang akan dinilai oleh Majelis Hakim bersama alat bukti lainnya. Pada agenda yang sama, Tergugat III juga menyerahkan sejumlah alat bukti surat untuk memperkuat dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat. Seluruh alat bukti diterima oleh Majelis Hakim untuk selanjutnya diperiksa dan dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum acara perdata. Persidangan berlangsung tertib dengan dihadiri Majelis Hakim, Panitera Pengganti, kuasa hukum para pihak, serta para pihak yang berperkara. Setelah agenda pemeriksaan saksi dan penyerahan alat bukti selesai, persidangan akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya hingga seluruh proses pembuktian dinyatakan selesai. Majelis Hakim selanjutnya akan menilai seluruh keterangan saksi, alat bukti surat, hasil pemeriksaan setempat, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 11/Pdt.G/2026/PN Rap. (Redaksi)

Bersuarakyat.online LABUSEL – Kehadiran sosok AKBP Rosef Efendi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) sebagai Mapolres disambut kado spesial. Usai pelaksanaan Sertijab Polres Labusel, Kejaksaan Negeri (Kejari) Labusel melakukan penahanan terhadap personel POLRI di sana. YML (31) seorang personel Polres Labusel berpangkat Bripka, resmi ditahan penyidik Kejaksaan setempat, Kamis (16/7/2026) setelah selesai proses menjalani pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024. Sehingga, penyidik total melimpahkan tujuh tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kepala Seksi Intelijen Kejari Labuhanbatu Selatan, Oloan Sinaga, Selasa (21/8/2026) menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. Nilai proyek pengadaan melalui e-katalog yang menjadi objek perkara mencapai lebih Rp8 miliar. Penyidik menemukan sejumlah penyimpangan, termasuk ketidaksesuaian data penerima manfaat, kegiatan fiktif, kuitansi fiktif, dan dugaan penggelembungan harga (mark-up). Hasil penyelidikan penyidik mencurigai YML yang masih berstatus Bintara Seksi Hukum (BA Sikum) itu, terindikasi keterlibatan terkait proses pengadaan ini. “Jadi dia sudah berperan saat pengadaan. Perannya udah kelihatan disitu,” kata Oloan Sinaga. Namun, dalam penghitungan indikasi kerugian negara, penyidik menggunakan jasa akuntan publik. Dan ditaksir mencapai Rp1.903.371.836. “Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka Aretha dan Rekan,” beber dia. Sebelum menahan YML, penyidik juga sudah melimpahkan penahanan beberapa para tersangka. Yakni, N – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024. RN – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024. HN – Direktur CV Sri Rezeki. AB – Wiraswasta. PPS – Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dan GGRS – Pihak swasta. Proses pelimpahan Tahap II dilakukan secara bertahap. Empat tersangka pertama diserahkan pada 8 Juli 2026, diikuti PPS pada 13 Juli 2026, dan YML pada 16 Juli 2026. Terhadap para tersangka, Kejari Labuhanbatu Selatan telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan selama 20 hari dan menitipkan mereka di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kotapinang. Saat ini, penanganan perkara telah memasuki tahap penuntutan. JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan untuk disidangkan. – Menggunakan KAP Swasta Di sisi lain, penggunaan hasil audit KAP sebagai dasar penghitungan kerugian negara diperkirakan akan menjadi salah satu isu arus utama. Kuasa hukum YML, Halomoan Panjaitan dan rekan berpendapat bahwa kekuatan pembuktian audit tersebut dapat diperdebatkan tentang kerugian yang disangkakan itu masih dalam bentuk potensi atau seperti apa karena berdasarkan putusan MK nomor 25 kerugian keuangan negara menjadi tidak sah secara UU apabila kerugian yang diduga masih dalam bentuk Potensi tapi Mahkamah mensyaratkan penghitungan kerugian yang nyata dengan istilah Mahkamah adalah “wajib actual loss”, dipertegas lagi dengan putusan MK nomor 28 tahun 2026 mengenai kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara adalah BPK. Ungkap Lomoan Selanjutnya, Halomoan Panjaitan selaku penasihat hukum Yasir, Sabtu, 18 Juli 2026 di Rantauprapat, Labuhanbatu menjelaskan bahwa penahanan yang dilakukan tersebut, terkesan dipaksakan karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana pasal 100 ayat (5) KUHAP yang menjelaskan syarat penahanan itu tidak boleh lagi atas kekhawatiran penyidik atau kekhawatiran penuntut tetapi wajib harus adanya upaya akan melarikan diri dari tersangka dan upaya lainnya maka paradigma kekhawatiran oleh kejaksaan negeri Labusel tidak berlaku lagi sejak tanggal 2 Januari 2026 pasca berlakunya UU nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kemudian saya tegaskan kembali (lanjut Lomoan Panjaitan) “Penghitungan akuntan publik swasta yang menurut hukum adalah penghitungan kerugian negara yang inkonstitusional, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2026,” urainya. Sementara, hasil pemeriksaan itu pun nyata-nyata bertolak belakang dengan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang mengatakan tidak ada kerugian negara. Maka menurutnya, ada beberapa hal harus dibuka terang terhadap kliennya. Pertama; dasar penetapan kerugian keuangan negara yang tidak berdasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan sesuai dengan pasal 603 UU nomor 1 tahun 2023. Kedua; jika Kejaksaan profesional seharusnya kebenaran materiil menurutnya juga diperiksa secara utuh. Mulai dari serah terima antara Dinsos Labusel dengan kepolisian, sampai dengan diterima oleh masyarakat penerima manfaat – dari tangan kepolisian dan pemerintahan desa yang didampingi oleh Dinsos Labusel. Tindakan YML kala itu atas perintah lisan atasannya bersama sejumlah anggota Polres Labusel. Yakni menjemput bantuan dalam bentuk paket sembako menggunakan kendaraan operasional Polres yang memang jajaran Polres sendiri berperan membantu penyaluran sebagian bantuan kepada penerima manfaat total kurang lebih 4000 paket. Dalam proses serah terima paket bantuan dari Dinas Sosial kepada personel Polres Labusel yang ditunjuk, kesemuanya dilakukan secara tertulis dan ditandatangani. Maka, tuduhan pengadaan fiktif kepada Yasir sangat tidak masuk akal. “Kenapa Kejaksaan tidak mengambil keterangan dari pihak-pihak yang turut membagikan paket tersebut, saya kira jawabannya karena kalau diambil datanya akan memunculkan fakta hukum bahwa tidak ada yang fiktif,” jelas Halomoan. Selanjutnya, dasar penahanan terhadap Yasir tidak memenuhi syarat penahanan sesuai KUHAP yakni pasal 100 ayat (5) misalnya, mangkir dari panggilan penyidik sebanyak dua kali berturut-turut. Padahal faktanya untuk panggilan pertama tanggal 1 Juli 2026, pihaknya melayangkan surat permohonan jadwal ulang dikarenakan Bripka Yasir dalam keadaan sakit. Panggilan kedua tanggal 9 Juli 2026 berisikan agar hadir tanggal 15 Juli 2026 yang secara bersamaan digelar temu pisah Kapolres Labusel. Maka, sambung Halomoan Panjaitan, pada tanggal 16 Juli 2026 kliennya didampingi dirinya selaku pengacara hadir ke Kejari Labusel. Sikap yang ditunjukkan Bripka Yasir, sambung Halomoan tidak dapat dikategorikan mangkir sebanyak dua kali berturut-turut dari panggilan penyidik Kejari Labusel. “Sejak panggilan hingga hari ini, klien kami kooperatif, tidak ada upaya melarikan diri, tidak ada upaya menghilangkan barang bukti dan tidak ada upaya mempengaruhi saksi. Selaku polisi bertugas di Polres Labusel, klien kami mendukung Kejari Labusel mengungkap kebenaran. Upaya paksa penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum, maka demi wibawa penegakan hukum kita dimata anak cucu kita kedepannya kami akan meminta perlindungan melalui pranata praperadilan,” papar Halomoan lagi. (fdh) Ket Poto: Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan (fajar)

ROKAN HULU – Bersuarakyat.online, Jagat publik dibuat geger oleh hilangnya satu unit mobil yang berstatus titipan di halaman parkir Mapolsek Ujung Batu secara misterius. Kendaraan yang diduga menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bodong dan pelat nomor palsu tersebut hilang tanpa konfirmasi hanya beberapa jam setelah dititipkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil dengan nomor polisi palsu BM 9107 UO tersebut awalnya dititipkan secara sepihak oleh oknum berinisial YA dan AP pada Selasa, 21 Juli 2026, dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Namun, saat tim media melakukan pengecekan langsung di halaman Mapolsek Ujung Batu pada pagi harinya, kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Kepala Biro Media Bersuara Rakyat, Josua Tarigan, mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengawasan di markas kepolisian tersebut. “Ada apa dengan Mapolsek Ujung Batu? Kenapa mobil yang baru saja dititipkan dini hari oleh oknum YA dan AP, tiba-tiba sudah raib dari halaman parkir pada pagi harinya? Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Josua dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026). Josua menegaskan bahwa tindakan memindahtangankan, menyembunyikan, atau menghilangkan barang bukti—terlebih kendaraan yang diduga bodong—merupakan pelanggaran hukum serius yang tidak memiliki dasar pembelaan apa pun di mata hukum. Jika ada keterlibatan oknum aparat, hal tersebut mencederai komitmen institusi Polri dalam menegakkan keadilan. “Apakah ada pembelaan bagi oknum yang melakukan tindakan seperti ini? Kami dari Tim Bersuara Rakyat menegaskan akan terus mengawal dan menggiring perkara ini sampai tuntas. Semua harus berjalan sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya. Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Kapolsek Ujung Batu terkait kronologi hilangnya mobil titipan tersebut serta status hukum dari oknum YA dan AP yang terlibat dalam penitipan kendaraan berpelat palsu itu. Kasus ini diharapkan mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Rokan Hulu hingga Propam Polda Riau demi tegaknya kepastian hukum. (Red/Josua Tarigan)