Bersuarakyat.online Medan – Perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), menawarkan program studi yang secara khusus berfokus pada bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Keunikan tersebut menjadikan Politeknik Agraria STPN sebagai salah satu perguruan tinggi yang menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi spesifik untuk mendukung pembangunan sektor agraria dan tata ruang di Indonesia. “Program studi di Politeknik Agraria STPN tidak banyak dimiliki perguruan tinggi lain. Pembelajarannya bersifat multidisiplin untuk membahas berbagai persoalan keagrariaan sehingga lulusannya dapat langsung mendukung tugas-tugas di bidang agraria, pertanahan, tata ruang, dan pengelolaan aset. Saat ini kami sedang membuka pendaftaran taruna dan taruni baru,” jelas Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad, di Sleman, Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta, Jumat (05/06/2026). Lulusan SMA/sederajat yang tertarik menempuh pendidikan di bidang agraria dan tata ruang, saat ini sudah bisa ikut mendaftar ke Politeknik Agraria STPN melalui Seleksi Penerimaan Taruna Baru (SPTB) Tahun Akademik 2026/2027. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman sptb.stpn.ac.id. Pendaftaran tahun ajaran baru bagi calon taruna/i bisa dilakukan hingga 18 Juni 2026. Calon taruna/i yang ingin mendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum, di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat, serta memenuhi persyaratan kesehatan dan administrasi yang ditetapkan. Selain jalur umum, Politeknik Agraria STPN juga membuka Jalur Kerja Sama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antara Politeknik Agraria STPN dan pemerintah daerah terkait. Khusus untuk Program Studi Sarjana Terapan Survei, Pemetaan dan Informasi Pertanahan, para pendaftar harus berasal dari jurusan yang relevan, seperti IPA, Survei Pemetaan, Geomatika, Komputer, Bangunan, Pertambangan, Geologi, atau bidang lain yang linier. Program studi ini juga membuka kesempatan bagi lulusan D1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan IPK minimal 3,00 pada skala 4,00 dan usia maksimal 23 tahun per 31 Agustus 2026. Informasi lengkap mengenai persyaratan, tahapan seleksi, dan ketentuan pendaftaran dapat diakses melalui situs web stpn.ac.id. Perguruan tinggi yang berlokasi di Kabupaten Sleman ini membuka empat program studi. Terdapat program Sarjana Terapan Pertanahan, Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah, Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan, serta Sarjana Terapan Survei, Pemetaan dan Informasi Pertanahan. Seluruh program studi dirancang untuk menjawab kebutuhan SDM di sektor agraria, pertanahan, dan tata ruang yang terus berkembang. Selain pendidikan akademik dan praktik lapangan, Taruna/i Politeknik Agraria STPN juga dapat mengembangkan kemampuan organisasi melalui berbagai wadah kemahasiswaan, seperti Dewan Perwakilan Taruna (DPT), Badan Senat Taruna (BST), Korps Taruna Bela Negara (KTBN), dan Urusan Dinas Dalam (Urdisdal). “Kami mengundang lulusan SMA/sederajat untuk bergabung dan mempersiapkan masa depan kariernya bersama Politeknik Agraria STPN. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tahapan seleksi dapat dilihat melalui situs resmi Politeknik Agraria STPN,” pungkas Sri Yanti Achmad.   #Red

Bersuarakyat.online Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kunjungan Tim Monitoring Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara di Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Padang Bolak, Pada Rabu : 10/06/2026). Rombongan pembina dari provinsi ini disambut langsung oleh Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Padang Lawas Utara, Ny. Refina Reski Basyah Harahap., jajaran pimpinan OPD, pengurus dan kader TP PKK Kabupaten Padang Lawas Utara. ​Kunjungan istimewa ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan pembinaan Desa Pelaksana Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Tahun 2026. Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, agenda ini memiliki makna yang sangat strategis. ​Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, menegaskan bahwa kehadiran tim dari provinsi ini dimaknai lebih dari sekadar rutinitas penilaian. “Kehadiran tim monitoring ini kami sambut dengan sukacita, karena ini bukan hanya sarana untuk mengevaluasi, tetapi juga sarana pembelajaran, sarana pembinaan bagi kami dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program gerakan PKK di Kabupaten Padang Lawas Utara,” ungkap Bupati dalam sambutannya. ​Beliau memaparkan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program PKK, mulai dari pembenahan administrasi, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UP2K, pembinaan pola asuh anak, hingga program ketahanan pangan. Ia juga mengingatkan esensi utama dari berjalannya program ini. Keberhasilan program PKK bukan hanya diukur dari hasil penilaian atau prestasi yang diraih, melainkan dari sejauh mana program PKK ini memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan keluarga dan kemandirian keluarga dan masyarakat,” tegasnya, seraya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras para kader dan masyarakat Desa Gunung Tua Tonga. ​Senada dengan visi Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Padang Lawas Utara, Ny. Refina Reski Basyah Harahap, turut menyuntikkan motivasi kepada para ibu dan kader yang hadir. Kehadiran Tim Monitoring pada hari ini menjadi suatu kehormatan dan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK, khususnya program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga atau UP2K,” tutur Ny. Refina. ​Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa UP2K adalah kunci untuk memberdayakan perempuan di tingkat desa. “Program ini menjadi wadah bagi kaum perempuan untuk mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan guna menambah pendapatan keluarga,” jelasnya. Ia pun berpesan kepada seluruh kader untuk terus menjaga semangat pengabdian dan menggali potensi yang ada di lingkungan masing-masing. ​Diharapkan, melalui evaluasi dan arahan dari tim provinsi ini, program UP2K di Desa Gunung Tua Tonga dapat terus disempurnakan. ​Kami juga berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan tim penggerak PKK dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara,” pungkas Bupati H. Reski Basyah Harahap menutup arahannya.   Harahap Kuro-Kuro.

Bersuarakyat.online Medan – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah pada Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam estafet kepemimpinan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara. Nugraha, S.H., M.H. resmi mengemban amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara setelah dilantik pada 4 Juni 2026. Ia menggantikan Sri Pranoto, S.SiT., M.M. yang telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai pimpinan Kanwil BPN Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Sri Pranoto menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bersama-sama membangun kinerja organisasi selama ini. Ia menegaskan bahwa berbagai pencapaian yang diraih tidak terlepas dari kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sri Pranoto juga berpesan agar semangat kerja yang telah terbangun dapat terus dipertahankan. Menurutnya, berbagai tantangan di masa mendatang memerlukan kesiapan, inovasi, serta profesionalisme yang semakin kuat agar pelayanan pertanahan dapat terus berkembang dan memenuhi harapan masyarakat. Momentum serah terima jabatan ini tidak hanya menjadi penanda pergantian kepemimpinan, tetapi juga simbol keberlanjutan komitmen dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keluarga besar Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Sri Pranoto atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi yang telah diberikan selama memimpin. Semoga senantiasa sukses dalam menjalankan amanah di tempat tugas yang baru. #Red

Bersuarakyat.online Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menghadiri pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan masa bakti 2026–2030 yang berlangsung di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK) Kotapinang, Selasa (9/6/2026). Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, Ketua DPRD Labusel Ari Winata, Wakil Ketua DPRD M. Romadon, Anggota DPRD Zulfikli Nasution, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, Ketua KONI Sumatera Utara Kolonel TNI (Purn) John Ismadi Lubis Hutagalung, para pengurus cabang olahraga, atlet, serta sejumlah undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Fery Sahputra Simatupang menegaskan pelantikan pengurus KONI bukan sekadar seremonial organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk membangun prestasi olahraga daerah dan membawa nama Labuhanbatu Selatan bersaing di level yang lebih tinggi. Menurutnya, KONI memegang peranan penting dalam pembinaan olahraga prestasi, mulai dari penguatan organisasi cabang olahraga hingga melahirkan atlet-atlet unggulan yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. “Olahraga tidak hanya berbicara soal medali dan piala. Di dalamnya terdapat nilai disiplin, sportivitas, kerja keras, serta semangat pantang menyerah yang harus terus ditanamkan kepada generasi muda,” ujar Bupati. Ia mendorong kepengurusan baru segera menyusun program kerja yang terukur dan berorientasi pada pencapaian prestasi. Pembinaan atlet usia dini, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, penguatan organisasi cabang olahraga, serta sinergi dengan berbagai pihak menjadi langkah strategis yang harus dijalankan secara berkesinambungan. Bupati Fery juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mendukung kemajuan olahraga daerah. Dukungan tersebut harus berjalan seiring dengan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, Bupati mengungkapkan Pemkab Labusel akan mencanangkan pemberian hibah kepada KONI melalui Perubahan APBD Tahun 2026. Dukungan anggaran tersebut dipersiapkan untuk menunjang pembinaan atlet dan menghadapi agenda Pekan Olahraga Provinsi (Porprovsu) Sumatera Utara 2026. “Kita ingin atlet-atlet Labuhanbatu Selatan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan berprestasi. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku,” katanya. Kepada para atlet, Bupati berpesan agar terus berlatih dengan sungguh-sungguh, menjaga disiplin, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas. Prestasi, menurutnya, lahir dari proses panjang yang dibangun melalui kerja keras, pengorbanan, dan doa. Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mendukung perkembangan olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dukungan bersama dinilai penting untuk menciptakan iklim olahraga yang sehat dan kompetitif sehingga lahir atlet-atlet terbaik dari Bumi Santun Berkata Bijak Berkarya. “Selamat bekerja kepada seluruh pengurus KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan masa bakti 2026–2030. Jalankan amanah ini dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab demi mewujudkan prestasi olahraga yang semakin gemilang,” tutupnya. Adapun pengurus KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan masa bakti 2026–2030 yang dilantik antara lain Ketua Rahmat Hidayat Ritonga, Sekretaris Umum Putra Efendi Tanjung, dan Bendahara Umum Deny Syafrijal Daulay, STIK.P.

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo, S.H., menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Dirgantara Barakna Haulah yang berlokasi di Bukit Pasada, Kelurahan Padang Bulan, Rantauprapat, Senin (08/06/2026). Kegiatan tersebut menandai dimulainya pembangunan rumah ibadah yang diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan, memperkuat ukhuwah, serta mendukung pembinaan spiritual umat di wilayah tersebut. Prosesi peletakan batu pertama berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat. Momen ini menjadi simbol kebersamaan dan komitmen bersama dalam mewujudkan fasilitas ibadah yang layak, nyaman, dan bermanfaat bagi warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Khalid Afdillah Handoyo menyampaikan harapannya agar proses pembangunan masjid dapat berjalan lancar hingga selesai sesuai rencana. Ia juga berharap dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dapat terus mengiringi pembangunan tersebut. Menurutnya, kehadiran Masjid Dirgantara Barakna Haulah nantinya tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. “Semoga pembangunan masjid ini diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap tahapannya, serta menjadi amal jariyah yang membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat,” ungkapnya. Dengan dimulainya pembangunan ini, diharapkan Masjid Dirgantara Barakna Haulah dapat menjadi pusat syiar Islam, mempererat persaudaraan antarwarga, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang. #Red

Bersuarakyat.online Di Kutip Dari Rilis Komisi II DPR RI. 1. Komisi II DPR RI mendukung kesepakatan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan masa transisi dalam pelaksanaan ketentuan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang HKPD diatur melalui Undang-Undang APBN. 2. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan perihal perubahan besaran persentase belanja pegawai di APBD. 3. Komisi II DPR RI menegaskan bahwa PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan ketentuan batas maksimal 30% belanja pegawai daerah. 4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB mengkoordinasikan penerbitan Peraturan Pemerintah Manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, kesejahteraan, dan perlindungan sosial ASN. 5. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar meningkatkan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) pada tahun-tahun mendatang guna mendukuna kemampuan keuangan daerah. 6. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar sumber pembiayaan PPPK dan PPPK Paruh Waktu daerah, terutama Tenaga Kesehatan, Guru dan Tenaga Kependidikan dibiayai dari APBN. 7. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja yang tidak berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengoptimalkan PAD. serta melakukan perencanaan kebutuhan ASN secara lebih terukur sesuai dengan kompetensi ASN, kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan, dan kemampuan fiskal daerah.   Harahap Kuro-Kuro.