Bersuarakyat.online ASAHAN – Polemik perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berasal dari lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT BSP Asahan seluas sekitar 366 hektare di Afdeling II Kuala Piasa Estate, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terus menjadi sorotan masyarakat. Selain mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan aktivitas perdagangan buah sawit dari lahan eks HGU tersebut, masyarakat kini juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rantai distribusi dan penampungan hasil panen dari kawasan yang hingga saat ini masih menjadi objek sengketa agraria. Dalam berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum karyawan lapangan (Danton) berinisial ERN yang disebut-sebut memiliki peran dalam aktivitas pengelolaan diduga menerima setoran dari mafia sawt di areal Afdeling II Kuala Piasa Estate, serta seorang anggota DPRD Kabupaten Asahan berinisial I.M.N. yang oleh masyarakat diduga memiliki keterkaitan dengan usaha penampungan buah kelapa sawit sekaligus disebut sebagai pihak yang memperoleh pekerjaan atau proyek di lingkungan BUMN perkebunan. Atas informasi tersebut, masyarakat meminta aparat penegak hukum, instansi perpajakan, serta lembaga pengawas negara melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif terhadap seluruh aktivitas usaha yang berkaitan dengan perdagangan buah sawit dari kawasan eks HGU PT BSP. “Yang kami minta bukan sekadar klarifikasi. Kami meminta audit menyeluruh terhadap aliran buah sawit, aliran uang, kepatuhan perpajakan, hingga legalitas operasional pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rantai bisnis tersebut,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya. Menurut masyarakat, apabila benar terdapat aktivitas penampungan buah sawit dalam skala besar, maka aspek perpajakan juga harus menjadi perhatian negara. Oleh karena itu, masyarakat meminta Direktorat Jenderal Pajak melakukan audit kepatuhan pajak terhadap usaha penampungan atau RAM yang diduga menerima buah sawit dari kawasan eks HGU PT BSP. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan: 1.Kepatuhan pelaporan pajak penghasilan usaha; 2.Kepatuhan pembayaran pajak atas transaksi perdagangan TBS; 3.Kesesuaian volume pembelian dan penjualan dengan laporan perpajakan; 4.Kesesuaian pembukuan usaha dengan aktivitas riil di lapangan. Selain aspek perpajakan, masyarakat juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, serta Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan limbah dari RAM atau tempat penampungan buah sawit yang diduga menerima pasokan dari kawasan tersebut. Menurut mereka, setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan penampungan dan pengolahan hasil perkebunan wajib memenuhi ketentuan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan limbah, saluran pembuangan, serta dokumen lingkungan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. “Jangan hanya buah sawitnya yang diperiksa. Pajaknya harus diperiksa, legalitas usahanya harus diperiksa, dan pengelolaan limbahnya juga harus diperiksa. Negara harus memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegas perwakilan masyarakat. Masyarakat juga mendesak agar dilakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai distribusi TBS dari lahan eks HGU PT BSP, mulai dari pihak yang memanen, pihak yang mengangkut, pihak yang menampung, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Mereka menilai bahwa keterbukaan data dan audit yang independen merupakan langkah penting untuk mengakhiri berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Atas dasar itu, masyarakat mendesak: Audit investigatif terhadap perdagangan TBS dari lahan eks HGU PT BSP seluas 366 hektare. Pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam rantai distribusi dan penampungan buah sawit. Audit kepatuhan perpajakan terhadap usaha penampungan atau RAM yang diduga menerima pasokan buah sawit dari kawasan tersebut. Pemeriksaan aspek lingkungan hidup dan pengelolaan limbah oleh instansi yang berwenang. Pemeriksaan dugaan konflik kepentingan apabila terdapat pejabat publik yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas usaha yang sedang dipersoalkan masyarakat. Hingga berita ini diterbitkan, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan verifikasi oleh instansi yang berwenang. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut atau merasa berkepentingan sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.   Tim/Red

Bersuarakyat.online | Labuhanbatu Utara – Aparat Kepolisian Sektor Kualuh Leidong berhasil mengungkap dugaan kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Seorang pria berinisial BS (32), yang diketahui berprofesi sebagai pengemudi, diamankan bersama sejumlah barang bukti narkotika pada Selasa malam (9/6/2026). Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika di salah satu rumah di Dusun Putat Teladan Pasar V, Desa Sei Sentang. Informasi tersebut segera ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Kualuh Leidong dengan melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud. Dipimpin oleh Unit Reskrim, petugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi selama kurang lebih 30 menit sebelum akhirnya melakukan penggerebekan terhadap rumah yang diduga menjadi tempat aktivitas ilegal tersebut. Saat penggerebekan berlangsung, petugas mendapati dua orang laki-laki di dalam rumah. Namun, satu orang berhasil melarikan diri, sementara BS berhasil diamankan di tempat kejadian. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah paket sabu yang disimpan di dalam lemari pakaian dan dibungkus dalam kemasan rokok. Total barang bukti yang diamankan berupa sabu dengan berat bruto mencapai 33,95 gram, yang terdiri dari beberapa paket dengan ukuran berbeda. Selain narkotika, petugas juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba, di antaranya alat hisap sabu (bong), timbangan digital, telepon genggam, uang tunai, serta perlengkapan lain seperti plastik klip kosong, kaca pireks, dan alat bantu lainnya. Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya. Ia juga menyebut mendapatkan sabu dari seseorang berinisial A yang berdomisili di wilayah Kisaran. Informasi tersebut kini tengah didalami pihak kepolisian untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapolsek Kualuh Leidong menyampaikan bahwa penangkapan ini merupakan hasil kerja sama dengan masyarakat yang memberikan informasi awal. Pihak kepolisian menegaskan akan terus melakukan pengembangan kasus untuk membongkar jaringan peredaran narkotika yang terlibat. Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Kualuh Leidong dan selanjutnya akan dilimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses penyidikan lebih lanjut. Polres Labuhanbatu memastikan bahwa pengembangan kasus masih terus dilakukan, termasuk upaya pengejaran terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. (Red.)