Somasi Kedua Dilayangkan Kantor Hukum Beriman Panjaitan Terkait Lahan Di Tangkahan Saroha, Desa Sei Penggantungan Panai Hilir,   Bersuarakyat.online – Labuhanbatu   Somasi Kedua dikirim dalam sengketa tanah warisan adalah surat peringatan tertulis yang dikirimkan oleh ahli waris atau kuasa hukumnya kepada pihak lain yang menguasai atau mengalihkan harta warisan secara tidak sah.   Ahli waris almarhumah Esteria Br Siahaan mempertanyakan dugaan transaksi jual beli tanah warisan yang disebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan seluruh ahli waris yang sah.   ahli waris yang diwakili Hetty Br Sitorus melalui kuasa hukumnya, Kantor Hukum Beriman Panjaitan, S.H., M.H. & Partners, melayangkan Somasi Pertama Nomor 1412/S1-VIII/BP/2026 kepada BSS pada Kamis, 27 Agustus 2026.   Kuasa hukum menyebut, berdasarkan riwayat dokumen yang dimiliki pihak keluarga, tanah tersebut diperoleh almarhumah Esteria Br Siahaan dari J. Sitohang pada 19 Mei 1989.   Sejak transaksi tersebut, tanah disebut berada dalam penguasaan dan pengelolaan keluarga. Namun, persoalan kemudian mencuat setelah BSS mengklaim telah membeli tanah tersebut pada 2026 dari seseorang berinisial YS.   Jika tanah tersebut merupakan bagian dari harta warisan, atas dasar apa YS melakukan penjualan? Dan apakah seluruh ahli waris pernah memberikan persetujuan atas transaksi tersebut?   Pertanyaan tersebut kini menjadi salah satu pokok persoalan yang dipersoalkan melalui somasi.   Kuasa hukum ahli waris, Beriman Panjaitan, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan transaksi secara serampangan. Menurutnya, yang harus dibuka secara terang adalah dasar hak dan kewenangan pihak yang melakukan penjualan. “Kami mempertanyakan dasar kewenangan penjual. Bagaimana seseorang dapat menjual tanah warisan apabila tidak memiliki hak untuk menjual dan tidak mendapat persetujuan dari ahli waris yang sah?” tegas Beriman.   Menurutnya, persoalan tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut.   Bukan hanya pihak yang disebut sebagai penjual yang menjadi perhatian.Status BSS sebagai pembeli juga dipersoalkan dari sisi iktikad baik. Kuasa hukum menilai, dalam transaksi tanah, pembeli semestinya melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap asal-usul tanah, dokumen, pihak yang menjual, serta siapa yang secara nyata menguasai tanah tersebut.   Apalagi, apabila objek tanah masih dikuasai atau dikelola oleh keluarga yang mengaku sebagai ahli waris.   “Kami melihat aspek iktikad baik pembeli perlu diuji. Apakah sebelum membeli telah dilakukan pemeriksaan terhadap asal-usul tanah, dokumen, pihak yang menjual, serta kondisi penguasaan fisik objek di lapangan?” ujar Beriman.   Red

    Labuhanbatu – bersuarakyat.online Kegaduhan jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Labuhanbatu, disinyalir akibat ketidaktahuan dari Ketua KORMI Sumatera Utara, M. Daffasya Adnan Sinik dalam memahami tentang Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari komite olahraga yang dipimpinnya tersebut.   Hal ini disampaikan Pengurus Demisioner KORMI Labuhanbatu periode 2022-2026, Nurmina Harahap SE., MAP kepada wartawan, Jumat, 4 September 2026.   “Jelas-jelas surat pembentukan caretaker yang dikeluarkan KORMI Sumut nomor : 041/SK/KORMISU/VIII/2026 cacat hukum. Namun ini terus dibiarkan hingga caretaker yang dibentuk bahkan sudah menyiapkan jadwal untuk pelaksanaan musda,” katanya.   Menurut Nurmina Harahap, Kormi Sumut telah melanggar ketentuan dari Anggaran Rumah Tangga Kormi pada Bab VI : Organisasi bagian Keduabelas tentang Pengurus Sementara (Caretaker) Pasal 25 (C) dimana seharusnya Kormi Provinsi membentuk dan memberikan mandat kepada pengurus sementara ( Caretaker ) kormi kabupaten/kota yang terdiri dari paling sedikit 3 ( Tiga ) orang, 2 (dua) orang dari unsur pengurus kormi provinsi dan 1 (satu) orang dari pengurus demisioner kormi kabupaten/kota dimaksud.   “Tidak ada penyampaian dan koordiasikepada kami pengurus demisioner untuk hal ini. Mereka malah menunjuk dua orang yang bukan pengurus demisioner sebagai caretaker, jelas ada aturan yang dilanggar disini,” jelasnya.   Tak hanya itu, Nurmina Harahap, SE, M.AP juga mengatakan, pembentukan caretaker ini sendiri seharusnya tidak perlu dilakukan karena diakhir periodesasinya, pengurus KORMI Labuhanbatu sudah berulang kali melayangkan surat permohonan untuk melaksanakan Muskab.   “Kita ada tiga kali melayangkan surat permohonan untuk Musda yakni di tanggal 13 Mei 2026, 22 Mei 2026 dan 1 Juni 2026. Namun semuanya tak diindahkan sama sekali oleh KORMI Sumut,” katanya.   ” Malah yang lebih anehnya lagi Kormi Sumut mengeluarkan surat instruksi kepada Kormi Labuhan Batu untuk melaksanakan rapat pleno penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Labuhan Batu seolah ketua Kormi Labuhan Batu meninggal dunia, namun setelah dilaksanakan Kormi Sumut malah membatalakan hasil rapat pleno Kormi Labuhan Batu dengan surat nomor : 280/B/KORMISU/VIII/2026, papar Nurmina.   Tak hanya itu, Nurmina Harahap, SE, M.AP juga mengatakan, pihaknya juga sudah melaksanakan instruksi dari KORMI Sumatera Utara untuk melaksanakan musyawarah bersama Pengurus dan Induk Olahraga (INORGA) yang tertuang dalam Nomor Surat : 245/B/KORMISU/VII/2026.   Ditambahkannya, hal yang memicu kegaduhan pegiat olahraga di Labuhan Batu ini semakin mencuat Caretaker yang dinilai cacat hukum tersebut melakukan rapat gelap dengan Inorga yang belum menjadi anggota Kormi Labuhan Batu dan mengabaikan 16 INORGA yang terdaftar sebagai anggota KORMI Labuhan Batu.   Nurmina Harahap, SE,M.AP sangat menyayangkan kebijakan yang dijalankan M. Daffasya Adnan Sinik selaku Ketua Kormi Sumut yang terkesan tidak paham berorganisasi. Bahkan menurutnya Daffasya sudah mempermalukan Gubernur Sumut, Boby Nasution yang pernah menyanjungnya saat pelantikan pengurus Kormi Sumut beberapa waktu lalu dengan ucapan Daffasya adik Gubernur Sumut. ” Sosok yang diyakini Gubsu mampu menjalankan organisasi Kormi Sumut ternyata tidak paham berorganisasi dan minim pengetahuannya tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kormi ” tegas Nurmina Harahap, SE.M.AP mengakhiri. Red

    Bersuarakyat.online – Labuhanbatu,   Jumat (4/9/2026) — Nur Intan Sihombing, seorang perempuan dengan keterbatasan komunikasi atau tuna wicara, mendapat pendampingan hukum dari Kantor Hukum Beriman Panjaitan, S.H., M.H. & Partners dalam proses pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Labuhanbatu, Jumat (4/9/2026). Pendampingan tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami Nur Intan Sihombing di wilayah Sidodadi, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Dalam pemeriksaan tersebut, Beriman Panjaitan, S.H., M.H. hadir bersama ahli bahasa dari SLB KPPA Labuhanbatu untuk membantu proses komunikasi dengan korban yang memiliki keterbatasan dalam berbicara, sehingga keterangan korban dapat disampaikan secara tepat sesuai kemampuan komunikasinya.   Perkara tersebut sebelumnya dilaporkan oleh kakak korban, Rosmey Friska E. br Sihombing, melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/1165/VIII/2026/SPKT/POLRES/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 22 Agustus 2026 sekitar pukul 11.46 WIB.   Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menurut laporan terjadi di lingkungan Sidodadi, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, pada sekitar 19 Agustus 2026 pukul 23.30 WIB, dengan seorang terlapor berinisial DCP. Rosmey Friska E. br Sihombing saat memberikan keterangan kepada media sebelumnya menjelaskan, dirinya mengetahui kondisi adiknya setelah menerima informasi dari seseorang bernama Roni Sihombing.     Menurut Rosmey, pada malam 18 Agustus 2026 sekitar pukul 23.30 WIB, dirinya mendapat telepon yang menyampaikan bahwa Nur Intan dalam kondisi hamil dan diminta datang untuk membicarakan persoalan tersebut.Namun karena kondisi hujan, Rosmey mengaku tidak langsung mendatangi rumah adiknya.   Keesokan harinya, Rosmey kemudian datang ke rumah Nur Intan. Saat itu, menurut keterangannya, ia menemukan adiknya sedang tertidur dan kemudian membangunkannya. Karena Nur Intan memiliki keterbatasan dalam berbicara, komunikasi antara keduanya dilakukan menggunakan bahasa isyarat. Dalam komunikasi tersebut, Nur Intan disebut menyampaikan bahwa dirinya telah hamil sekitar tujuh bulan.   Rosmey kemudian meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kehamilan tersebut. Berdasarkan komunikasi yang dilakukan dengan korban, kemudian muncul dugaan bahwa kehamilan tersebut berkaitan dengan perbuatan seksual yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial DCP. Rosmey juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari korban, dugaan perbuatan tersebut disebut telah terjadi beberapa kali di dalam sebuah gereja yang berada di lingkungan Sidodadi, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara.   Namun seluruh dugaan tersebut masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian.Kebenaran materiil mengenai peristiwa, termasuk siapa pelakunya dan bagaimana rangkaian kejadiannya, sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan. Kuasa hukum korban, Beriman Panjaitan, S.H., M.H, mengatakan pihaknya memberikan pendampingan agar proses pemeriksaan terhadap korban dapat berlangsung secara objektif, manusiawi, serta memperhatikan kondisi khusus korban.   Menurutnya, kondisi korban yang memiliki keterbatasan komunikasi membutuhkan metode pemeriksaan yang tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami maupun menerjemahkan keterangan yang diberikan. Kami hadir memberikan pendampingan hukum kepada Nur Intan Sihombing agar hak-haknya sebagai korban tetap terlindungi. Karena korban memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, kami juga menghadirkan ahli bahasa dari SLB KPPA Labuhanbatu untuk membantu proses komunikasi selama pemeriksaan,**” ujar Beriman.   Ia meminta Unit PPA Satreskrim Polres Labuhanbatu memberikan perhatian khusus terhadap perkara tersebut serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Kami berharap penyidik dapat menangani perkara ini secara profesional, transparan dan berperspektif terhadap perlindungan korban, khususnya karena korban merupakan perempuan dengan keterbatasan komunikasi yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus, tegasnya.   Beriman juga meminta agar seluruh pihak tidak melakukan tekanan maupun tindakan yang dapat mengganggu kondisi psikologis korban selama proses pemeriksaan dan penyidikan berlangsung. Kantor Hukum Beriman Panjaitan, S.H., M.H. & Partners menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan proses pembuktian kepada penyidik Polres Labuhanbatu.   Pihaknya juga berharap seluruh fakta dalam perkara tersebut dapat diungkap secara terang berdasarkan keterangan korban, saksi-saksi, alat bukti, serta hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Yang paling penting saat ini adalah memastikan korban mendapatkan perlindungan dan ruang yang aman untuk menyampaikan keterangannya. Kami akan mengikuti dan mengawal proses hukum ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,kata Beriman.   Sementara itu, pihak keluarga korban berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius dan memberikan kepastian hukum bagi Nur Intan Sihombing. Berita ini disusun berdasarkan keterangan keluarga korban dan kuasa hukum serta informasi mengenai laporan polisi yang disampaikan kepada media. **Pihak terlapor berinisial DCP belum memberikan keterangan atau klarifikasi kepada media terkait tuduhan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi yang berimbang kepada DCP maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip jurnalistik.   **Redaksi/Bersuarakyat.online