Bersuarakyat.online Perjuangan hukum yang dijalani Tuimen, warga Aek Kulim, Desa Mandalasena, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kembali membuahkan hasil. Setelah sebelumnya Pengadilan Negeri Rantauprapat menolak gugatan yang diajukan menantu perempuannya, kini Pengadilan Tinggi Medan juga menguatkan putusan tersebut pada tingkat banding. Dalam amar putusan banding no. 188/Pdt.G./2026/PT.Medqn,kamis 21 Mei 2026 , majelis hakim memutuskan: 1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tanggal 17 Maret 2026; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 179/Pdt.G/2025/PN Rap tanggal 16 Maret 2026 yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. Putusan tersebut sekaligus mempertegas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang sebelumnya menolak gugatan penggugat telah dinilai tepat dan sesuai dengan fakta serta alat bukti yang terungkap selama persidangan. Menanggapi putusan tersebut, Tuimen menyampaikan apresiasi dan rasa syukur yang mendalam kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah memeriksa dan memutus perkara secara objektif serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. “Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Pengadilan Tinggi Medan. Putusan ini membuktikan bahwa hukum ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti yang sah, bukan semata-mata berdasarkan klaim sepihak. Kami bersyukur karena keadilan dan kepastian hukum masih dapat dirasakan oleh masyarakat yang mencari kebenaran,” ujar Tuimen. Menurutnya, sejak awal dirinya meyakini bahwa fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. “Kami berterima kasih karena seluruh fakta hukum dan bukti yang kami sampaikan selama persidangan telah dipertimbangkan dengan baik. Putusan ini menjadi bukti bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya,” tambahnya. Sementara itu, Suderi, anak dari Tuimen, mengaku terharu atas putusan yang kembali memenangkan pihak keluarganya hingga tingkat banding. “Syukur Alhamdulillah yang tak terhingga. Kami sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan keadilan kepada keluarga kami. Sebagai masyarakat kecil yang merasa terzalimi, kami hanya berharap memperoleh keadilan, dan hari ini harapan itu terjawab,” katanya dengan haru. Suderi juga menyampaikan terima kasih kepada kuasa hukum keluarga yang telah mendampingi sejak awal proses persidangan hingga keluarnya putusan banding. “Kami mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum kami, Bapak Beriman Panjaitan, SH., MH., beserta rekan-rekan yang telah berjuang mendampingi kami dalam menghadapi gugatan ini. Beliau selalu memberikan semangat dan keyakinan kepada kami untuk tetap mengikuti seluruh proses hukum dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa,” ungkapnya. Keluarga Tuimen berharap putusan ini dapat menjadi pelajaran bahwa setiap sengketa hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang benar dan berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan di persidangan. Dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 179/Pdt.G/2025/PN Rap oleh Pengadilan Tinggi Medan, maka untuk kedua kalinya pengadilan menyatakan menolak gugatan penggugat, sekaligus mempertegas kedudukan hukum Tuimen dalam perkara tersebut. “Kami masih percaya bahwa Pengadilan adalah tempat masyarakat mencari keadilan dan kepastian hukum tanpa memandang status sosial, kemampuan ekonomi, maupun kedudukan para pihak yang berperkara. Putusan ini menjadi bukti bahwa keadilan masih ada bagi masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum,” tutup Suderi. #Red

Bersuarakyat.online LABUHANBATU |Kuasa hukum AA alias Dedek menilai putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menolak permohonan praperadilan kliennya berpotensi menjadi preseden yang keliru dan menyesatkan dalam praktik penegakan hukum ke depan. Permohonan praperadilan tersebut diajukan terkait penetapan tersangka terhadap AA alias Dedek pada 19 April 2026, serta penangkapan dan penahanan yang dilakukan pada 30 April 2026 oleh Polres Labuhanbatu. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 4/Pid.Pra/2026/PN-RAP. Kuasa hukum pemohon, Halomoan Panjaitan dan Siti Rahma Sitepu, menyampaikan bahwa putusan yang dibacakan hakim tunggal Hilda Hilmiah Dimyati dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Halomoan, Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak cukup hanya berdasarkan minimal dua alat bukti, namun juga harus didahului dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka. “Kami menilai pertimbangan hakim yang menyebut Putusan MK tersebut tidak lagi relevan setelah berlakunya KUHAP baru merupakan pandangan yang perlu dikaji kembali. Sebab dalam praktiknya, sejumlah putusan praperadilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Medan, masih menerapkan prinsip yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (27/5/2026). Ia menjelaskan, dalam perkara lain yang ditangani tim kuasa hukum, Pengadilan Negeri Medan yang merupakan pengadilan kelas IA pernah mengabulkan permohonan praperadilan karena pemohon tidak pernah diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka sebelum penetapan status tersangka dilakukan. Selain mempersoalkan penetapan tersangka, pihak pemohon juga menyoroti proses penangkapan yang menurut mereka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Kuasa hukum menyebut saat penangkapan dilakukan pada 30 April 2026, petugas tidak memperlihatkan surat tugas maupun surat perintah penangkapan kepada klien mereka. Keterangan tersebut, menurut mereka, diperkuat oleh kesaksian yang diajukan dalam persidangan serta dokumen administrasi yang diperlihatkan di persidangan. Tidak hanya itu, pihak pemohon juga mempertanyakan dasar penahanan yang digunakan penyidik. Dalam persidangan, termohon menghadirkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tertanggal 28 April 2026 sebagai salah satu dasar untuk memenuhi syarat objektif penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (5) KUHAP. Namun, menurut kuasa hukum, fakta persidangan justru menunjukkan bahwa AA alias Dedek sempat berada di Polres Labuhanbatu pada 19 April 2026 saat mendampingi rekannya membuat laporan polisi terkait dugaan penganiayaan. Bahkan setelah DPO diterbitkan, klien mereka disebut kembali hadir di Polres Labuhanbatu sebagai saksi dalam proses perdamaian perkara lain. “Bagaimana mungkin seseorang dinyatakan masuk DPO, sementara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan justru pernah berada di Polres dan kembali hadir setelah DPO diterbitkan,” kata Halomoan. Ia menambahkan, penangkapan terhadap kliennya juga bukan dilakukan di lokasi persembunyian maupun saat pelarian, melainkan di ruang Unit I Reskrim Polres Labuhanbatu. Atas dasar itu, pihak pemohon menilai putusan yang menolak seluruh permohonan praperadilan berpotensi menjadi rujukan yang berbahaya apabila dijadikan pedoman dalam praktik penegakan hukum. Mereka khawatir putusan tersebut dapat ditafsirkan sebagai pembenaran terhadap penetapan tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka, penangkapan tanpa memperlihatkan surat tugas, hingga penahanan yang hanya didasarkan pada administrasi tertentu tanpa menguji secara mendalam terpenuhinya syarat objektif maupun subjektif sebagaimana diatur undang-undang. “Yang kami khawatirkan bukan hanya perkara klien kami. Tetapi apabila putusan seperti ini dijadikan pedoman, maka akan muncul praktik-praktik yang berpotensi mengurangi perlindungan hak-hak warga negara dalam proses hukum,” tegasnya. Terkait langkah hukum selanjutnya, kuasa hukum menyatakan bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Meski demikian, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung maupun Mahkamah Yudisial apabila ditemukan dugaan pelanggaran etik atau perilaku hakim. Selain itu, mereka juga berencana menyampaikan aspirasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan harapan lembaga peradilan tetap menjadi benteng terakhir pencari keadilan dalam mengawasi tindakan aparat penegak hukum. “Kami berharap seluruh aparat penegak hukum tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum,” pungkas Halomoan.   (Tim/Red)