Bersuarakyat.online LABUHANBATU – Banjir yang melanda sejumlah titik di Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, pada Minggu (25/10/2026), turut merendam gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Bakaranbatu yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan. Peristiwa tersebut menjadi perhatian masyarakat dan memunculkan berbagai tanggapan, terutama terkait kelayakan lokasi pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Forum Komunikasi Pengurus KDKMP (FKP-KDKMP) Labuhanbatu, Teguh Agustino Kurniawan, S.H., mengimbau masyarakat agar menyikapi peristiwa banjir secara objektif dan tidak terburu-buru menyimpulkan atau menyalahkan pihak tertentu. “Sepengetahuan saya, penentuan lokasi pembangunan gerai KDKMP merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Hal ini perlu dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026,” ujarnya. Ia menjelaskan, dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026, khususnya Pasal 21 ayat (7) huruf c sebagaimana dirujuknya, terdapat ketentuan mengenai kriteria lokasi lahan, yakni tidak berada di kawasan rawan bencana atau memiliki tingkat risiko yang dapat diminimalkan. Menurut Teguh, ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian dalam proses verifikasi dan validasi (verval) lokasi pembangunan gerai KDKMP. Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memperoleh informasi yang cukup untuk memastikan apakah kajian verifikasi dan validasi lokasi gerai KKMP Bakaranbatu telah dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut. “Ketika fenomena ini menjadi perhatian publik, saya mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Kita perlu melihat persoalan ini secara utuh, berdasarkan fakta dan hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa selain aspek pemilihan lokasi dan mitigasi risiko bencana, kondisi cuaca ekstrem perlu diperhitungkan dalam menganalisis penyebab banjir. Oleh karena itu, diperlukan kajian menyeluruh untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peristiwa tersebut. Teguh menilai, masyarakat juga perlu membedakan antara persoalan teknis di lapangan dan tujuan besar program KDKMP sebagai bagian dari program strategis nasional (PSN). Menurutnya, peristiwa banjir pada satu gerai tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyalahkan pemerintah pusat sebagai penggagas program maupun TNI yang mendapat tugas dalam pelaksanaan pembangunan gerai. “Program KDKMP memiliki tujuan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, jika ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya, yang perlu kita dorong adalah evaluasi dan perbaikan, bukan sekadar menyalahkan pihak tertentu tanpa didukung data dan fakta,” ungkapnya. Mendorong Evaluasi Menyeluruh Lebih lanjut, Teguh berharap peristiwa banjir di gerai KKMP Bakaranbatu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya tim verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten. Evaluasi tersebut, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa aspek kelayakan lahan, risiko bencana, sistem drainase, serta kesiapan infrastruktur pendukung benar-benar diperhatikan sebelum gerai dioperasikan. Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang disampaikannya, terdapat 74 gerai KDKMP di Labuhanbatu yang sudah siap 100 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 gerai dilaporkan telah selesai verifikasi validasi. Dengan kondisi tersebut, ia menegaskan bahwa fenomena banjir yang terjadi di gerai KKMP Bakaranbatu tidak dapat secara otomatis dianggap mewakili kondisi seluruh gerai KDKMP di Kabupaten Labuhanbatu. “Perlu kita tegaskan bahwa banjir di satu gerai bukan merupakan representasi keseluruhan gerai KDKMP di Labuhanbatu. Setiap lokasi memiliki karakteristik dan kondisi lingkungan yang berbeda sehingga perlu dinilai berdasarkan fakta di lapangan,” jelasnya. Pelaksanaan PSN Harus Sesuai Ketentuan Di akhir pernyataannya, Teguh berharap seluruh pemangku kepentingan yang mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan program strategis nasional KDKMP dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, bertanggung jawab, serta sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari kecepatan pembangunan fisik, tetapi juga dari ketepatan pemilihan lokasi, kualitas bangunan, mitigasi risiko bencana, dan kesiapan operasional agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. “Harapan kita, kejadian ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pengawasan, dan memastikan setiap tahapan pelaksanaan KDKMP berjalan sesuai ketentuan. Dengan demikian, tujuan program untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal,” tutup Teguh. #Red

  Aceh Timur – Bersuarakyat.online   Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H., membuka Festival Anak Saleh Indonesia (FASI) ke-2 tingkat Kecamatan Indra Makmur, Aceh Timur. Sabtu, 24 Okt 2026. Mewakili Bupati Aceh Timur Dalam sambutannya, Wabup mengapresiasi panitia, guru mengaji, dan masyarakat yang telah menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menegaskan, pendidikan anak tidak cukup hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memperkuat iman, akhlak, dan kecintaan terhadap Al-Qur’an. “Masa depan Aceh Timur ditentukan oleh bagaimana kita mendidik anak-anak hari ini,” Kata T. Zainal. Menurut beliau, FASI bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan ruang untuk menanamkan nilai-nilai agama, melatih keberanian, serta membangun kepercayaan diri anak sejak dini. Wabup juga mengingatkan peserta agar tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga menjadikan akhlak sebagai bagian utama dari prestasi. “Menang dalam perlombaan adalah kebanggaan. Tetapi memiliki akhlak yang baik, menghormati orang tua, dan mencintai Al-Qur’an adalah kemenangan yang jauh lebih besar,” Terangnya. T. Zainal juga mengajak orang tua dan guru terus membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia seraya berharap Indra Makmur kelak melahirkan hafiz dan hafizah, ulama, serta pemimpin yang berkontribusi bagi kemajuan Aceh Timur. “Kami pesan agar seluruh peserta menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga persaudaraan, dan menjunjung sportivitas selama perlombaan” Tutup Wakil Bupati seiring membuka acara tersebut. (Hsb)

Bersuarakyat.online PALUTA- Masyarakat Halongonan Timur dan Masyarakat Kab. Padang Lawas Utara mendidih. Sebuah laporan dugaan kejahatan narkoba yang sangat serius diduga sengaja didiamkan oleh Polres Padang Lawas Utara sampai saat ini, Pada Sabtu : 24/10/2026. Yang dilaporkan bukan orang sembarangan. Kepala Desa Bolatan, Kec. Halongonan Timur, berinisial HS / Humala Siregar. KRONOLOGI LAPORAN YANG DIDUGA DIENDAPKAN: Berdasarkan dokumen laporan resmi yang dikutip dari ‘InfoPaluta.com dan Media Bersuarakyat Biro Paluta Harahap Kuro-Kuro dan laporan penggiat anti-narkotika: Seorang aktivis penggiat anti-narkotika Dahlan Saputra Siregar, resmi melaporkan Kepala Desa Bolatan Kecamatan Halongonan Timur berinisial HS, beserta anak kandungnya berinisial WAS, ke Polres Padang Lawas Utara (Paluta) pada 17 September 2026. Peristiwanya terjadi pada 07 Desember 2025 di wilayah Kecamatan Halongonan Timur. HS dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 282 KUHP UU No. 1 Tahun 2023. Apa perbuatannya? Seorang figur kepala desa yang seharusnya menjadi garda terdepan melindungi warganya dari bahaya narkoba, justru diduga kuat melindungi pelaku pengedar sabu berinisial A. Terlapor bahkan “memusnahkan barang bukti dan melepaskan pelaku tanpa ada koordinasi sedikit pun dengan pihak berwajib!,” ungkap Dahlan kepada awak media, Bersuarakyat Biro Paluta Pasa Minggu (20/9/2026). Dengan kata lain: 1. Kepdes Bolatan Humala Siregar diduga memusnahkan Barang Bukti Sabu. 2. Kepdes Bolatan Humala Siregar diduga melepaskan tersangka pengedar berinisial S / A pada tanggal 07/12/2025. 3. Ini melawan hukum. Hanya penyidik Polri, BNN dan Kejaksaan yang berhak memusnahkan BB Narkoba setelah inkracht, bukan Kepala Desa!. Menurut Dahlan, langkah kades tersebut diduga kuat merupakan upaya sengaja dan sistematis untuk menutupi kejahatan peredaran narkotika di wilayahnya. “Ini adalah tindakan serius untuk menghilangkan jejak tindak pidana peredaran narkoba,” kecamnya. PERTANYAAN BESAR: KENAPA POLRES PALUTA DIAM??? Laporan ini sudah ada sejak jaman Polres Paluta masih bergabung dengan Polres Tapsel. Sampai sekarang sudah terbentuk Polres Paluta sendiri dengan Kapolres *AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H.* dan Kasat Narkoba *Iptu Irwan H. Sarumpaet*, laporan ini jalan di tempat. Sudah Sampai Dimana Terkait Laporan Ini Pak Kapolres Paluta Dan Kasatres Narkoba Polres Paluta, Kok Pada Jalan Di Tempat, Diam Dan Tutup Mata Polres Paluta?” Warga Bolatan bertanya-tanya: Ada apa? Apakah ada kong kali kong? Kenapa laporan Kades yang memusnahkan BB narkoba dan melepaskan tersangka pengedar tidak diproses? Padahal di sisi lain, Polres Paluta baru saja menggelar konferensi pers Operasi Sarang Narkoba mengungkap 8 kasus, amankan 21 tersangka, sita sabu 49,25 gram pada Jumat 23/10/2026 kemarin. Kalau pengedar kecil di Pasar Gunung Tua ditangkap, kenapa Kades Bolatan yang diduga melindungi pengedar sabu dan memusnahkan BB malah dibiarkan bebas melenggang? Bahkan anaknya berinisial WAS yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik pada 2 Agustus 2026 atas UU ITE juga tidak diproses???? TUNTUTAN WARGA BOLATAN DAN MASYARAKAT. 1. Kapolres Paluta AKBP Dhery Fajariandono segera buka status Laporan Polisi terhadap Kepdes Bolatan Humala Siregar.* Sudah sampai dimana? SP2HP mana. 2. Propam Polda Sumut dan Wasidik periksa Kasat Narkoba Polres Paluta.” Kenapa laporan narkoba yang melibatkan Kades bisa mandul? 3. Bupati Paluta dan Inspektorat Paluta periksa Kades Bolatan.”Seorang Kades tidak punya kewenangan memusnahkan BB narkoba dan melepaskan tersangka. Itu perbuatan melawan hukum! 4. Kajati Sumut dan Kajari Paluta ambil alih jika Polres Paluta tidak mampu. Narkoba adalah musuh negara. Jika ada Kades yang diduga melindungi pengedar dan memusnahkan BB, itu adalah pengkhianatan terhadap desa. Jangan tutup mata Pak Kapolres! Rakyat menunggu keadilan!.???   *Harahap Kuro-Kuro*