Bersuarakyat.online Medan – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan latar belakang dan urgensi penyusunan RUU Administrasi Pertanahan. “RUU Administrasi Pertanahan ini perlu dirumuskan karena perkembangan keadaan dan adanya fragmentasi peraturan yang memicu tumpang tindih regulasi, disharmoni kebijakan, hingga beragam persoalan dalam pengelolaan dan administrasi pertanahan. RUU ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat sistem pertanahan nasional,” ujar Dalu Agung Darmawan, dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam rangka Penguatan Materi/Substansi Penyusunan RUU tentang Administrasi Pertanahan. Melalui rilis yang diterima media pada Rabu (8/7/2026), Dalu Agung Darmawan mengatakan, RUU ini menjadi bagian dari upaya harmonisasi pengaturan agraria secara menyeluruh dalam kerangka pembangunan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum. RUU Administrasi Pertanahan tersebut disusun berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang sejatinya dibuat sebagai payung hukum pengelolaan agraria secara menyeluruh. Ke depannya, RUU Administrasi Pertanahan diharapkan bisa menjadi solusi dan menciptakan sistem administrasi pertanahan yang lebih terpadu. “Berbagai tindakan administrasi pertanahan yang pada hakikatnya merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi pertanahan kerap berpotensi ditarik menjadi persoalan hukum akibat disharmoni regulasi dan perbedaan penafsiran. Karena itu, diperlukan penguatan pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan,” ungkap Dalu Agung Darmawan. Melalui FGD ini, Kementerian ATR/BPN membuka ruang diskusi dan menampung pendapat dari para Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk mendukung penguatan RUU. Dari sisi Kementerian ATR/BPN, penguatan RUU Administrasi ini juga didukung melalui inventarisasi aspek substansi dari unit teknis. Dalu Agung Darmawan mengungkapkan, aspek teknis tersebut mencakup pengelolaan ruang melalui landmanagement paradigm; penguatan survei, pemetaan, dan kadaster sebagai fondasi administrasi pertanahan modern; perbaikan tata kelola pendaftaran tanah; penguatan Reforma Agraria; pengendalian dan penertiban tanah dan ruang; hingga pembentukan lembaga peradilan pertanahan. “Berbagai masukan dari unit teknis ini diharapkan dapat memperkaya substansi RUU Administrasi Pertanahan sehingga mampu menjawab kebutuhan hukum dan penyelenggaraan administrasi pertanahan yang semakin kompleks,” tutur Sekjen ATR/BPN. Ke depannya, Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI berkomitmen terus menyempurnakan materi RUU Administrasi Pertanahan sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya. “Besar harapan kami RUU Administrasi Pertanahan dapat menjadi Prolegnas Prioritas sehingga pembahasannya dapat segera dilanjutkan dan menghasilkan landasan hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia,” tutup Dalu Agung Darmawan #Red

Bersuarakyat.online Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si. menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Lawas Utara, H. Muhammad Junaidi, SH., MH., dan para kepala seksi (Kasi) Kejaksaan Neger Padang Lawas.Utara di Ruang Kerja Bupati pada Rabu : 08/07/2026. Pertemuan strategis ini memfokuskan pembahasan pada dua isu krusial di Kabupaten Padang Lawas Utara yakni langkah taktis optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta ketegasan pemerintah dalam mengurai benang kusut konflik agraria dengan pihak perusahaan perkebunan. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Padang Lawas Utara dan Kejari mengapresiasi keberhasilan kolaborasi antar-lembaga yang baru saja berhasil menagih tunggakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non-PLN senilai hampir Rp 3 Miliar. Capaian ini menjadi sorotan karena tunggakan dari sejumlah perusahaan tersebut sebelumnya sempat mandek dan tidak terbayarkan selama kurang lebih 10 tahun. ​Guna memaksimalkan potensi PAD lainnya, seperti Pajak Air Permukaan (PAP) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang masih banyak ditunggak oleh perusahaan, Pemkab dan Kejari Padang Lawas Utara sepakat untuk segera merumuskan Memorandum of Understanding (MoU). Perjanjian kerja sama ini ditargetkan dapat rampung dan ditandatangani pada awal Agustus mendatang, sehingga Kejaksaan dapat langsung mendampingi dinas terkait sebagai ujung tombak penagihan. Selain urusan pajak, Bupati juga menyampaikan keresahan mendalam terkait sengketa agraria dan tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Padang Lawas Utara. Sorotan tajam ditujukan pada sejumlah perusahaan holding perkebunan yang diduga menggunakan nama yayasan lama dalam status HGU mereka demi menghindari kewajiban pembayaran BPHTB. Merespons hal ini, Pemkab Padang Lawas Utara menegaskan sikapnya untuk tidak mengeluarkan surat kesediaan BPHTB nol persen bagi perusahaan yang mencoba mengakali aturan. ​Konflik agraria ini juga merembet pada masalah infrastruktur jalan, khususnya di kawasan Simangambat dan Simpang Bragas. Terdapat gesekan antara masyarakat lokal yang tergabung dalam Satgas HPL dengan pihak perusahaan. Jalan berstatus Tipe C yang seharusnya tidak dilalui kendaraan berat justru mengalami kerusakan parah akibat aktivitas truk tronton milik perusahaan. ​Masyarakat yang mengklaim lahan tersebut sebagai tanah ulayat sempat mendirikan portal penertiban. Sayangnya, upaya penyelesaian kerap menemui jalan buntu akibat ketidakseriusan perusahaan. Sejumlah komitmen dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan kesepakatan ganti rugi pemeliharaan jalan yang sempat disetujui (seperti tarif Rp 5.000) justru ditarik kembali oleh pihak perusahaan secara sepihak, memicu kemarahan warga. ​Menutup pertemuan, Bupati H. Reski Basyah Harahap berharap agar Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara khususnya melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), dapat memberikan pendampingan hukum yang kuat bagi Pemkab. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan nakal, menjamin hak-hak agraria masyarakat, serta menuntaskan kewajiban perusahaan demi kelancaran pembangunan daerah.   Harahap Kuro-Kuro.

Bersuarakyat.online Aceh Timur -Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh sekaligus Bendahara DPW Partai Aceh Aceh Timur, M. Yusuf atau yang akrab disapa Pang Ucok, sangat menyayangkan sikap yang disebutnya sebagai tindakan arogan dari oknum pengawal pribadi (Pantup) Bupati Aceh Timur terhadap Ketua Komisi V DPRK Aceh Timur dalam sebuah peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Menurut Pang Ucok, sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, adat istiadat, serta semangat perdamaian, setiap pihak yang menjalankan tugas seharusnya tetap mengedepankan sikap santun, profesional, dan saling menghormati antarlembaga.selasa (07/07/2026) Saya sangat menyayangkan apabila benar telah terjadi tindakan yang terkesan arogan terhadap Ketua Komisi V DPRK Aceh Timur. Hubungan antara eksekutif dan legislatif harus dibangun dengan rasa saling menghargai demi kepentingan masyarakat,” ujar Pang Ucok. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat maupun dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak boleh berujung pada tindakan yang dapat mencederai kehormatan lembaga maupun pribadi seseorang. Pang Ucok juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana yang kondusif serta mengedepankan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ia berharap insiden tersebut dapat menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang Yang kita butuhkan hari ini adalah kebersamaan, saling menghormati, dan menjaga marwah lembaga pemerintahan. Jangan sampai hal-hal seperti ini mengganggu keharmonisan dalam membangun Aceh Timur yang lebih baik,” tutupnya. #Hsb

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) mulai awal Agustus 2026. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (07/07/2026). “Esensi dari pelayanan publik adalah kepastian, transparan, terukur dan bebas pungli. Dengan sistem pengukuran terjadwal nantinya masa tunggu dengan penjadwalan yang terukur maksimal tujuh hari, kemudian durasi pekerjaan maksimal lima hari. Jadi semuanya akan terukur,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Melalui sistem pengukuran terjadwal, masyarakat sudah bisa mendapatkan kepastian jadwal sejak permohonan awal diajukan. Dengan sistem baru ini, masa tunggu layanan ditetapkan maksimal tujuh hari, sedangkan proses pengukuran hingga penyelesaian peta bidang ditargetkan selesai paling lama lima hari. Dengan demikian, total waktu penyelesaian layanan pengukuran reguler menjadi maksimal 12 hari. Sebagai pimpinan rapat, Menteri Nusron yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan, standar pelayanan tersebut akan terus dievaluasi melalui survei kepuasan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah waktu layanan yang telah ditetapkan sudah memenuhi harapan pemohon atau masih perlu dilakukan percepatan. “Kalau masa tunggu tujuh hari ternyata belum memuaskan pemohon, akan kami tekan lagi. Kalau sudah memuaskan, itu jadi patokan kami,” jelas Menteri Nusron di hadapan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta Kepala Kantor Wilayah BPN yang mengikuti Rapim secara luring maupun daring. Untuk mendukung implementasi sistem pengukuran terjadwal, Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, meminta jajaran di daerah untuk mengoptimalkan penugasan petugas ukur. Proses penyelesaian berkas setelah pengukuran akan diterapkan dengan prinsip “first in, first out”. “Saya minta para Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) untuk mengoptimalkan waktu tunggu antrean (pengukuran) dengan mengoptimalkan Koordinator Substansi (Korsub). Kakantah juga harus selalu memantau dan mengatur jadwal pengukuran agar pelayanan berjalan optimal,” imbau Virgo Eresta Jaya. Kementerian ATR/BPN mengembangkan sistem pengukuran terjadwal ini sebagai langkah bertransformasi menjadi lebih baik dalam pelayanan publik. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pengukuran, mengurai antrean dan tunggakan permohonan, serta memberikan kepastian waktu kepada masyarakat terkait jadwal pelaksanaan dan penyelesaian layanan pengukuran bidang tanah. #Red

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu menerima kunjungan audiensi dan silaturahmi terkait penyampaian pengaduan masyarakat mengenai berbagai permasalahan pertanahan. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk membangun komunikasi yang terbuka, memperkuat koordinasi, serta mendengarkan secara langsung aspirasi, masukan, dan kendala yang dihadapi masyarakat. Setiap pengaduan diterima dengan penuh perhatian sebagai bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui audiensi ini, berbagai informasi dan fakta yang disampaikan masyarakat menjadi bahan telaah untuk ditindaklanjuti secara objektif. Proses penyelesaian setiap pengaduan akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, transparansi, serta mengutamakan musyawarah guna mencapai solusi yang adil bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Silaturahmi ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan masyarakat sebagai mitra dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang semakin baik. Komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang harmonis diyakini menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo, S.H., saat dikonfirmasi media pada Selasa (7/7/2026), menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyelesaian setiap pengaduan secara profesional, cepat, tepat, dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyelesaian setiap pengaduan secara profesional, cepat, tepat, dan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga komunikasi yang baik serta memanfaatkan saluran pengaduan resmi sebagai sarana penyampaian aspirasi maupun permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan,” ujarnya. #Red

Bersuarakyat.online Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, secara resmi melantik enam Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, pada Selasa : 07/07/2026. Prosesi pelantikan keenam pejabat ini ditekankan bukan semata-mata sebagai rutinitas pergantian jabatan, melainkan langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat organisasi, mendongkrak kinerja birokrasi, dan mengakselerasi pelayanan kepada masyarakat luas. ​Dalam arahannya, Basri Harahap memberikan pesan menohok kepada enam pejabat yang baru saja mengambil sumpah jabatan. Ia mengingatkan bahwa amanah yang disandang hari ini membawa tanggung jawab besar yang harus dibuktikan melalui kinerja dan integritas. ​Kepercayaan yang diberikan hari ini harus dijawab dengan kinerja, integritas, dan tanggung jawab. Ingat, jabatan bukan hak atau kebanggaan. Jabatan adalah amanah dan pengabdian,” tegas Wakil Bupati. ​Berdasarkan penetapan nomor: 821.2/288/K/2026, berikut adalah keenam pejabat yang menerima amanah baru tersebut: – ​Asmar Hidayat Siregar, S.STP dilantik menjadi Camat pada Kantor Camat Batang Onang. Sebelumnya, ia menduduki posisi Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah. – ​Hadi Yusuf Nasution, M.M kini menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup. Jabatan lamanya adalah Camat pada Kantor Camat Batang Onang. – ​Hamdan Al Muzahid, S.Hut, MM dimutasi menjadi Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah. Sebelumnya, ia merupakan Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup. – ​Asnawi Harahap, S.Sos, MM diangkat menjadi Camat pada Kantor Camat Dolok Sigompulon. Ia sebelumnya bertugas sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah. – ​Heru Pranata, ST, M.Si menerima promosi sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah. Posisi terdahulunya adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada instansi yang sama. – ​Fachruddin Siregar, SE, MM dilantik menempati jabatan baru sebagai Sekretaris pada Kantor Camat Halongonan Timur. Sebelumnya, ia adalah Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. ​Wakil Bupati memberikan garis bawah pada posisi strategis seperti Camat agar selalu hadir di tengah-tengah warganya. Mereka dituntut untuk proaktif membangun koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), jajaran Kepala Desa, dan seluruh elemen masyarakat di wilayahnya masing-masing. ​Jadilah pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah,” pesannya. ​Sementara itu, bagi pejabat di lingkup Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Bupati menginstruksikan penguatan tata kelola organisasi dan dukungan penuh terhadap pimpinan agar program kerja terealisasi secara efektif dan tepat sasaran. ​Menutup arahannya, Basri Harahap mengajak keenam pejabat tersebut untuk tidak bekerja dengan mental sekadar menggugurkan kewajiban. Ia meminta mereka bekerja dalam satu barisan demi mewujudkan visi keberlanjutan pembangunan Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju, dan beradat. Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM., para Staf Ahli, Asisten dan pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.   Harahap Kuro-Kuro.